Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon mencoba menghidupkan kembali sosialisasi kebijakan pemerintah melalui media tradisional. Keseriusan Diskominfo diwujudkan dalam pembentukan forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra). Bahkan kemaren (27/4), Diskominfo Kbupaten Cirebon melakukan pembinaan terhadap anggota FK Metra.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Drs. R. Benni Sugriarsa menjelaskan, media tradisional sebanarnya masih menjadi media informasi dan sosialisasi yang ampuh, khususnya untuk masyarakat menengah kebawah. Sehingga, media tradisional sudah seharusnya digaungkan agar pesan bias tersampaikan sampai masyarakat kalangan bawah. “Media tradisional, masih merupakan saluran yang baik untuk menyampaikan pesan pada masyarakat kalangan menengah kebawah. Dan ini yang coba kita gaungkan kembali,”tuturnya.

Yang dimaksud media tradisional sendiri, kata Drs. R. Benni Sugriarsa, yang berkaitan dengan seni budaya seperti tarling, pertunjukkan sandiwara, wayang, atau jenis kesenian lainnya. Drs. R. Benni Sugriarsa menilai, sosialisasi dengan media tradisional masing sangat efektif. “Memang selama ini sudah kita coba gaungkan lagi. Kita coba mulai melakukan sosialisasi baik itu program pemerintah, pembangunan maupun kemasyarakatan. Pertama kita gelar di Mertasinga dalam bentuk sandiwara,” tuturnya.

Melalui wadah FK Metra ini, kata Drs. R. Benni Sugriarsa, seniman dan budayawan di lingkungan Kabupaten Cirebon akan menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Cirebonn dalam penyebarluasan program-program pemerintah. Diskominfopun akan berkoordinasi dengan seluruh instansi, sehingga program-program di masing-masing Dinas bias disosialisasikan lewat media tradisional. “kita akan menghadap Bupati, agar Fk Metra ini dilibatkan dalam sosialisasi. Agar program-program yang ada ini bisa menyentuh masyarakat sebagai kalangan,”tukasnya.

Sementara itu, ketua FK Metra Jawa Barat H Beni Buldansyah Lutfi mengatakan, dalam memperoleh informasi, sebagaian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan media tradisional khususnya pertunjukkan rakyat. “maka dari itu, keberadaan media tradisional harus dioptimalkan dalam menyampaikan program-program Pemerintah. Media tradisional merupakan bagian yang melekat dalam budaya masyarakat,” ujarnya.(Radar Cirebon/28042015)

Bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 dilaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Tim Pegendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT)”. Hadir pada kesempatan itu provider dan operator selular yang beroperasi di wilayah Kabupaten Cirebon.

Kadis Kominfo Drs. R. Benni Sugriarsa mengatakan di Kabupaten Cirebon ada 405 menara dengan pengelolaan oleh 17 provider dan operator yang setiap tahunnya terus bertambah. Pihak pengelola sejauh ini dinilai memiliki kesadaran dalam upaya memenuhi kewajibannya membayar retribusi karena ini tidak lain juga demi kelancaran kemitraan dan sinergitas antara pihak swasta dan pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dasar dari adanya retribusi tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa keberadaan menara telekomunikasi di daerah akan dikenakan retribusi dan biaya per tahunnya akan berbeda antara provider satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan lokasi serta ketinggian tower dari penyedia jasa telekomunikasi tersebut. Peningkatan pembangunan tower tidak lepas dari permintaan masyarakat yang menginginkan layanan prima dari penyedia jasa telekomunisi, Diskominfo melalui Bidang Pos dan Telekomunikasi (Postel) terus melakukan upaya pengendalian dan pengawasan sehingga segala persolaan yang timbul berkaitan dengan keberadaan menara bisa diminimalisir. Untuk itu Diskominfo juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Cipta Karya, Bappeda, Dispenda dan Satpol PP Kabupaten Cirebon dalam membahas masalah yang berkaitan dengan menara telekomunikasi.

(Edy’s & Fa’iz, Diskominfo)

Dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat dan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke 533 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan pemutaran film pembangunan pada 27 Maret 2015 bertempat di Desa Matangaji Kecamatan Sumber. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang berbagai program pembangunan yang akan dan sedang digalakan oleh pemerintah daerah juga sekaligus memeriahkan hari jadi Kabupaten Cirebon ke 533.

Hadir pada kesempatan tersebut kru film Diskominfo, Muspika Kecamatan Sumber, Kepala Desa Matangaji  beserta jajaranya, tokoh masyarakat, RT/RW serta masyarakat Desa Matangaji dan sekitarnya.

Pejabat Sementara Kuwu Matangaji Karsa pada kesempatan tersebut mengatakan masyarakat Desa Matangaji Kecamatan Sumber telah melaksanakan beberapa program PKK terpadu dimana ibu-ibu telah memanfaatkan pekarangan dengan baik serta tetap menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan masing-masing hingga Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan anugrah desa sehat dan akan dilombakan di tingkat provinsi, dalam hal ini tentunya masyarakat Desa Matangaji agar tidak lupa tetap menjaga dan meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keindahan juga tetap menjaga keamanan lingkungan.

Kepala Bidang SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. Sukiman pada kesempatan tersebut mengatakan Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam menyebarluaskan informasi melalui berbagai media diantaranya koran, majalah, buletin, pamplet, media elektronik melalui pertunjukan rakyat serta melalui pemutaran film. Perlu diketahui media pemutaran film mempunyai dua unsur yaitu unsur hiburan dan unsur ajakan atau himbauan, di dalam penayangan film jika kita simak dan kita kaji disana terselip berbagai informasi dan pengetahuan yang sangat berguna bagi kita dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat meningkatkan IPM (indeks Pembangunan Masyarakat) di Kabupaten Cirebon.

Selain itu dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Cirebon yang ke-533 panitia hari jadi lebih mengoptimalkan kegiatannya dibidang pembangunan disegala sektor dimana diprioritaskan pada pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat  yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemutaran film pembangunan dan film hiburan.(Sahidin, Intan-Diskominfo)

Kamis, 26 Maret 2015 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berlangsung pertemuan antara perwakilan dari media cetak  dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo diikuti juga oleh jajarannya.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa untuk menyebarluaskan informasi kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan kepada masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Cirebon melalui media cetak.

Hadir pada kesempatan itu perwakilan dari Harian Umum Radar Cirebon, Harian Umum Rakyat Cirebon, Harian Umum Kabar Cirebon dan Koran Mingguan Inti Jaya.

Dalam pertemuan ini dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU, Memorandum of Understanding) oleh Harian Umum Radar Cirebon, Harian Umum Rakyat Cirebon, Harian Umum Kabar Cirebon dan Koran Mingguan Inti Jaya yang disaksikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa menyambut baik pertemuan tersebut untuk meningkatkan silaturahmi. Adanya kegiatan ini adalah tindak lanjut dari kegiatan tahun lalu dimana Kabupaten Cirebon sudah sangat terbuka dalam informasi pelayanan publik sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Selain itu kegiatan ini sangat baik karena bisa menjadi media yang efektif untuk mensinergikan kegiatan di Pemerintahan Kabupaten Cirebon, media massa, dan masyarakat.

(Edy’s & Fa’iz, Diskominfo).

Kabupaten Cirebon Gelar Cirebon Festival 2015. Kegiatan ini dimaksudkan untuk Mewujudkan event kepariwisataan yang  dijadikan agenda tahunan sebagai bentuk promosi kepariwisataa Kabupaten Cirebon. Cirebon Festival juga Turut memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke 533.

Cirebon Festival bertujuan untuk Lebih dikenal lagi kepariwisataa di Kabupaten Cirebon sehingga dapat  lebih  meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan menampilkan berbagai kegiatan diantaranya Fashion Carnival, Pameran Kepariwisataan dan Pentas Seni, Kirab Budaya dan Karnaval Kendaraan Hias, Pers Confrence dan Welcome Dinner.

20150428_114028 edit[dropcap]B[/dropcap]andung,  28 April 2015.  Bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, perwakilan kabupaten/kota yang menangani bidang komunikasi dan informatika se-Jawa Barat mengusulkan salah satu Komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di daerahnya untuk diusulkan menjadi Komunitas TIK Terbaik se-Jawa Barat Tahun 2016.

Diskominfo Kabupaten Cirebon sendiri langsung dihadiri oleh Kepala Dinasnya, Drs. Benni Sugriarsa, Kepala Seksi e_Government, serta Kasubag Umum. Sebelum acara dimulai, Kepala Dinas Kominfo Kab. Cirebon menyempatkan diri bertemu dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat, DR. H. DudiSudradjat Abdurachim, MT di ruang kerjanya. Beliau membahas tentang isu-isu layanan TIK di pemerintahan atau yang dikenal dengan electronic government (E_Gov.).

Sementara itu, Rakor Penilaian Komunitas TIK Terbaik se-Jawa Barat diselenggarakan dengan tujuan anatara laian menyampaikan usulan komunitas TIK terbaik di kabupaten/kota, serta memfasilitasi TIK terbaik yang diusulkan untuk kemudian diarahkan dan dibina sehingga diharapkan dapat menjadi content layanan yang diselenggarakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

Tema kegiatan penilaian komunitas TIK terbaik se-Jawa Barat kali ini adalah “Kontribusi Komunitas TIK Jawa Barat dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan untuk mendukung tercapainya Jabar Cyber Province”.  Indikator-indikator yang dijadika penilaian adalah:

  1. Keberlanjutan dari komunitas TIK
  2. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan
  3. Kontribusi komunitas kepada masyarakat
  4. Pemberdayaan masyarakat
  5. Inovasi dan kreativitas
  6. Legalitas komunitas
  7. Aksesibilitas digital
  8. Pengelolaan permasalahan dan solusi

Kegiatan ini dianggap sangat penting, khususnya untuk meningkatnya keikutsertaan komunitas TIK Jawa Barat, serta adanya kontribusi komunitas TIK Jawa Barat dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah Jawa Barat, dan terbentuknya data dan peta komunitas TIK Jawa Barat.  Adapun susunan jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

  1. Pengumuman kegiatan
  2. Rapat koordinasi yang dilaksanakan Tanggal  28 April 2015
  3. Batas waktu terakhir penyerahan dokumen administrasi Tanggal 30 April 2015
  4. Seleksi administrasi dilaksanakan Tangga 1 April sampai dengan 4 Mei 2015
  5. Penetapan komunitas yang lolos seleksi administrasi ditetapkan Tanggal  5 Mei 2015
  6. Visitasi (kunjungan) dan penilaian terhadap komunitas TIK yang lolos seleksi sebanyak 10 komunitas yangakan dilaksanakan pada Tanggal 6,7,11,12,13 Mei 2015.
  7. Penetapan pemenang yang akan diumumkan tanggal, serta
  8. Penyerahan sertifikat dan hadiah.

Komunitas TIK yang dinyatakan sebagai pemenang adalah komunitas dengan nilai tertinggi sesuai hasil penilaian dari kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Kemudian akan ada 5 (lima) komunitas terbaik yang ditetapkan sebagai pemenang.  (Rie, 28/04/15)

poto bimtek 2

Yogyakarta, Selasa-Jum’at (17-20 Maret 2015).

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif memaksa Diskominfo  Kab. Cirebon untuk selalu mengikuti perkembangannya.  Untuk mengantisipasinya maka perlu perencanaan yang matang dalam bentuk suatu guideline atau pedoman agar disamping dapat mengiktui perkembangan juga tidak keluar dari koridor penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di pemerintahan atau yang dikenal dengan Electronic Government (E_Gov).

E_Gov menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya yang membidangi teknologi informasi, dalam hal ini Diskominfo. Berdasarkan fakta di lapangan, implementasi e_Gov, sebagian besar, saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan sumber daya yang menggunakan teknologi tersebut belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk mengelolanya. Sementara itu, pemerintah dituntut dapat memberikan layanan yang cepat, akurat, dan transparan. Agar dapat menjalankan peran tersebut dengan baik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga pendistribusian data, maka perlu perencanaan dan SDM yang mampu memafaatkan dan menjalankan e_Gov.

Bimtek Blueprint E_Gov ini dimaksudkan agar SDM aparatur pemerintah khususnya Diskominfo dapat memahami penerapan E_Gov serta dapat menyusun perencanaan dan blueprint E_Gov yang pada gilirannya untuk meningkatkan kinerja organisasi Diskominfo. Tujuannya diharapkan untuk meningkatkan kualitas aparatur terkait penerapan e_Gov. Sementara itu, beberapa sasaran yang ingin dicapai dari Bimtek ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai e_Gov, menganalisis strategi dan pelaksanaan e_Gov, serta mampu memahami dan menyusun blueprint e_Gov untuk pemerintah Kabupaten Cirebon.

Materi-materi yang terkait dengan Bimtek penyusunan blueprint e_Gov antara lain meiputi: filosopi e_Gov dan evaluasi perkembangannya; peranan, fungsi dan relasi ragam komponen dalam e_Gov; kerangka interoperabilitas sistem manajemen data dan informasi; arsitektur dan anatomi sistem e_Gov; panduan penyelenggaraan situs web dan portal pemerintah; infrstruktur TI di Pemerintah Kabupaten; serta e_Gov dan penerapannya.

Menurut Kadis Kominfo, Drs. R. Benni Sugriarsa, bahwa perkembangan TIK tidak saja sangat dibutuhkan dalam proses kerja, namun telah menyentuh sampai tingkat lapisan bawah seperti petani, pemulung dan lain-lain. Oleh karenanya juga pelayanan kepada masyarakat sangat membutuhkan fasilitas TIK.  Sementaira itu, menurut Kepala Bidang Aplikasi Telematika (Aptel), Fifi Erneti, S.Sos, bahwa pelaksanaan kegiatan TIK harus direncanakan sebaik mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai yang diharapkan mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang besar baik bagi masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintahan itu sendiri. Hadir selain Kepala Dinas dan Kepala Bidang Aptel, yaitu Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Kepala Seksi Electronic Government, dan Pelaksana dari bagian Sekretariat. (Jogja, Rie/Wans).

DIGIRO-Digital-Hero-Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat film Animasi Digital Hero Indonesia(DIGIRO), sebuah film Animasi mengenai pemanfaatan internet secara Cerdas, Kreatif dan produktif sebagai bahan edukasi untuk masyarakat yang dapat dilihat melalui internet.

Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, Septriana Tangkary, Film Animasi DIGIRO ini untuk memberikan pengetahuan bagaimana menggunakan internet secara positif dan benar.

“Dari Internet anak-anak dapat belajar banyak pengetahuan, lebih dari apa yang mereka dapatkan disekolah. Ibu-ibunya dapat menambah segala ilmu pengetahuan, berbisnis online dan mengup-date Berita dari seluruh dunia dengan benar dan positif.”kata septri, saat peluncuran Film Animasi DIGIRO, di Kemkominfo, Jakarta, beberapa waktu lalu,(6/3)

Septri menambahkan Film Animasi DIGIRO, ini kerjasama antara Dit. Pemberdayaa Informatika dengan Castle Pruduction.

Sementara itu, Account Director, Castle Production, Bertha Nainggolan mengatakan Film ini dibuat atas permintaan dari Kominfo untuk mengarahkan anak-anak supaya dapat menggunakan internet secara positif dan benar.

Bertha menjelaskan Film Animasi DIGIRO tiga demensi ini berdurasi 6 menit. Film ini menceritakn 3 tokoh utama bernama Popo, Chacha, dan Kaka serta peran tambahan Gendhul.

Popo, Chacha, dan Kaka ini amat menyukai dunia maya diinternet.Mereka bertiga sepakat untuk menumpas kejahatan yang ada diinternet seperti penipuan, pornografi, Perjudian, penghinaan, penculikan, dan lain-lain. Sedangkan Gendhul mengamati dari jauh apa yang Popo, Chacha dan kaka lakukan

“Popo, Chacha dan Kaka dapat berubah wujud setelah mereka browsing diinternet Mereka bisa jadi hero sesuai dengan helm yang mereka pakai.”ungkap Bertha.

sumber : www.kominfo.go.id

dalam2

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Proklamsi Kemerdekaan RI ke-69 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon  melaksanakan kegiatan penyuluhan program pemerintah dan pemutaran film pembangunan, bertempat di desa Jamblang Kecamatan Jamblang pada tanggal 16 Agustus 2014. Hadir pada kesempatan tersebut panitia HUT RI ke 69 tingkat Kecamatan Jamblang, kepala desa Jamblang dan perangkat desa, serta masyarakat desa Jamblang
Kuwu Jamblang Dra. Hj. Nurlaelah, MM., pada kesempatan tersebut mengatakan peringatan HUT RI ke 69 kita peringati untuk mengenang jasa para pejuang kita yang telah memperjuangkan serta merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, dengan bermodalkan kebulatan tekad dan persatuan maka kemerdekaan itu dapat kita rebut. Sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan cara meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang adil, makmur dan sejahterah.
Sekmat Jamblang pada sambutannya mengatakan dengan memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-69 mari kita bersama-sama meningkatkan kredibilitas kerja kita untuk membangun desa kita demi peningkatan kehidupan kita sehari hari.
Sedangkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang diwakili oleh  Waryono, SE, selaku Kabid SKDI,  pada kesempatan tersebut  menyampaikan berbagai program pemerintah daerah yang diantaranya di masa lalu para pejuang dengan gigihnya mengusir penjajah dengan bermodalkan persatuan dan kesatuan maka kita dalam mengisi kemerdekaan ini tentunya harus lebih baik lagi sehingga cita-cita bangsa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera segera terwujud. Dari  berbagai partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya, menjalin rasa persatuan dan kesatuan serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku,  mendukung segala program yang diterapkan oleh pemerintah daerah, termasuk peraturan desa.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemutaran film Anakku Cukup Dua,  Janur Kuning dan Pasukan Berani Mati. (Edys/Benandi -Diskominfo)

 

gal12

Bimtek

Masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum memiliki regulasi atau ketetapan tentang informasi yang dikecualikan, Ketua Komisi Informasi Pusat republic Indonesia mengadakan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi daerah tentang Pengecualian, Keamanan dan Pelaporan Informasi yang berlangsung Hari Jum’at dan Sabtu tanggal 11 hingga 12 Juli 2014 di Yogyakarta.
Hadir dalam Bimtek tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. H. Hartono,MM, Ketua dan Pengurus KIP RI beserta panitia dari Sekretariat KIP RI, Ketua KID Yogyakarta dan PPID Kabupaten/Kota zona tengah sebanyak 30 (tiga puluh) Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Cirebon.
Nara Sumber yang dihadirkan dalam Bimtek tersebut yaitu Ketua KIP RI Abdul Hamid Dipopramono, Sekretaris KIP RI Bambang Hadi Winata dan Komisioner KIP Henny S Widyaningsih yang berupaya memberikan solusi untuk masalah masih banyaknya Kabupaten/Kota yang belum memilki regulasi atau ketetapan terntang Informasi yang Dikecualikan, masih ada Kabupaten/Kota yang belum mengimplementasikan UU No 14 tahun 2008 tentang KIP dan masih banyak PPID yang belum menguasai tahapan analisa dan uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan.
Acara ditutup dengan meminta kepada seluruh Kabupaten/Kota agar segera mengimplementasikan UU No 14 tahun 2014 termasuk penyusunan regulasi turunannya (Perda/Perbup) serta seluruh PPID Utama di Kota/Kabupaten agar mengkoordinasikan tentang Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan.