Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten bersama Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon, melakukan kunjungan kerja ke kantor Komisi Informasi Pusat (KIP) RI di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Cirebon Dra. Hj. Kartikasari, M.Si mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melaporkan telah berakhirnya masa bhakti KID periode tahun 2017 – 2021 dan laporan sedang dilaksanakannya tahapan seleksi KID untuk masa bhakti tahun 2021 – 2025.”

Semua tahapan sudah dilaksanakan, tinggal fit and proper test yang akan dilaksanakan oleh DPRD pada pertengahan bulan ini”, kata Kartikasari

Jumlah pendaftar anggota KID Kabupaten Cirebon pada seleksi sekarang sebanyak 65 orang. Dari jumlah tersebut hasil terakhir yang bisa masuk tahap fit and proper test sebanyak 15 orang dan 50 lainnya dinyatakan gugur.

“Tadinya akan diambil 10 orang, tetapi 15 orang ini memiliki nilai yang cukup baik,” kata Kartikasari.

Ketua KID Kabupaten Cirebon, Tatang Suwardi mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi meningkat pada periode 2017-2021. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya aduan dan permohonan mediasi.

Tahun pertama (2018), sebanyak 18 aduan berhasil diselesaikan, tahun kedua (2019) 20 aduan berhasil diselesaikan, tahun ketiga (2020) 8 aduan berhasil diselesaikan, dan tahun keempat (2021) diselesaikan 22 aduan dan empat lainnya masih dalam proses.

“Ini menjadi indikator keberhasilan KID Kabupaten Cirebon, di mana tingkat partisipasi masyarakat terkait keterbukaan informasi sangat tinggi,” katanya.

Perwakilan KI Pusat Cecep Suryadi Kabid Kelembagaan mengatakan, KID harus terus melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik.

Komisi tersebut diminta tidak hanya menyelesaikan sengketa atau edukasi saja, tetapi perlu memberikan sosialisasi dan juga monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) katanya.(DISKOMINFO)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi, Selasa (7/12/2021).

Dalam hal ini rombongan Diskominfo Kabupaten Cirebon diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dra. Hj. Kartikasari, M.Si, bersama para kepala seksi dan staf pelaksana.

Menurut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dra. Hj. Kartikasari MSi., dari kunjungan kerja ke Diskominfostandi Kota Bekasi ini, selain untuk memperat silaturahmi juga sharring ilmu yang bisa bermanfaat bagi Diskominfo Kabupaten Cirebon ke depannya.

“Banyak ilmu yang bisa kita ambil dari kunjungan kerja ini. Semoga Diskominfo Kabupaten Cirebon terus mengimplementasikan segera dari sharing ilmu dengan Diskominfostandi Kota Bekasi sehingga bisa bermanfaat bagi kemajuan Diskominfo Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Drs. Hudi Wijayanto, M.Si mengatakan, dirinya tidak asing lagi dengan Kabupaten Cirebon. Sebab, dirinya pernah bekerja di Kabupaten Cirebon selama beberapa tahun.

“Berbicara historis, saya pernah bekerja di Kabupaten Cirebon selama lima tahun, saat bupatinya Pak Suwendo, ” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) Diskominfostandi Kota Bekasi, Selamat Gunawan, NST., M.A mengatakan, di Kota Bekasi saat ini untuk sesi kehumasan masih dibagi menjadi dua.

Khusus Kominfo sendiri, lajut dia, untuk Informasi Publik melalui Medsos dan Website. Sementara Kehumasan melalui media cetak maupun elektronik.

“Akan tetapi terkait publikasi aktivitas kepala daerah semua dilakukan oleh Humas,” katanya.

Selamat menjelaskan, pada Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP), terdiri dari tiga seksi yakni Seksi Layanan, Seksi Strategi dan Seksi Pengelolaan Informasi Publik.

“Ada seksi yang namanya sama dengan nama bidang PIP itu garis besar yang ada di kami,” katanya. (DISKOMINFO)


 
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Selasa (7

Dalam kunker Diskominfo Kabupaten Cirebon tersebut turut hadir Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Cirebon, Dra. Hj. Kartikasari, M.Si, bersama para Kepala Seksi dan Staf Pelaksana.

Mereka diterima langsung Kepala Bagian Humas, Sajekti Rubiyah, S.E beserta para Kepala Subbagian (Kasubbag) pada Bagian Humas Setda Kota Bekasi, di Ruang Kerja Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi.

Menurut Dra. Hj. Kartikasari, M.Si, tujuan kunker kali ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan media.

Kartikasari mengaku banyak sharring positif dari kunjungan kerja tersebut dan nantinya dapat diterapkan di instansinya terutama terkait komunikasi publik dan media serta penerapan PPID.

“Terima kasih atas penerimaannya ini. Kami salut atas segala pencapaian prestasi Humas Setda Kota Bekasi sebagai Badan Publik Informatif Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten Se- Jawa Barat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat,,” ujar Kartikasari.

Menururnya, pihaknya mengaku tertarik melakukan kunker di Humas Setda Kota Bekasi karena prestasi tersebut. Terutama terkait penyebarluasan informasi.

“Warga harus tahu informasi tentang pemerintahnya. Untuk itu, kita semua sebagai agen informasi perlu untuk melakukan penyebarluasan informasi sebanyak-banyaknya dan merata,” katanya.

Sementara Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri mendapat peringkat pertama Badan Publik Menuju Informatif Kategori Badan Publik Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

“Dalam penghargaan Badan Publik Informatif di Jawa Barat, kemarin hari Senin (6/12/2021), alhamdulillah Kabupaten Cirebon mendapatkan Peringkat Pertama Kategori Kabupaten/Kota Menuju Informatif. Ke depan, dari hasil kunjungan kerja ke Kota Bekasi ini semoga bisa menjadi motivasi untuk menjadi Badan Publik yang Informatif, ” ujarnya.

Menurut Kartikasari, dari kunjungan kerja ke humas Kota Bekasi, selain untuk memperat silaturahmi juga nanti akan selalu berkonsultasi dan berkoordinasi secara jarak jauh.

“Banyak ilmu yang bisa kita ambil dari kunjungan Kerja ini. Semoga Diskominfo Kabupaten Cirebon terus melengkapi dan memperbaiki untuk melangkah yang lebih baik lagi serta bisa kita implementasikan segera dan semoga dari kunjungan kerja yang sifatnya sharing ilmu ini bermanfaat bagi Diskominfo Kabupaten Cirebon,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas, Sajekti Rubiyah, S.E mengaku, kunjungan kerja Diskominfo Kabupaten Cirebon ke Humas Setda Kota Bekasi sifanya saling sharring ilmu.

“Semoga sharring ilmu ini bisa ada manfaat bagi rekan-rekan Diskominfo Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Menurut Sajekti, pihaknya telah bekerjasama dengan berbagai media baik untuk skala lokal maupun nasional dalam melakukan kerjasama Advetorial Penyebarluasan Informasi.

“Kami bekerjasama dengan berbagai media baik media cetak dan media online. Adapun bahan-bahan untuk media-media tersebut adalah dengan menaikkan press release hasil liputan Humas Kota Bekasi terkait program-program Pemkot Bekasi baik aktivitas Kepala dan Wakil Kepala Daerah, dan lainnya yang isinya informasi positif, lugas, dan terpercaya,” ungkapnya.
 
Sajekti mengungkapkan, pihaknya menerima penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten Se- Jawa Barat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Bandung.

“Alhamdulillah, kami baru saja mendapatkan penghargaan Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten Informatif se- Jawa Barat. Hal itu diraih dari inovasi-inovasi yang kami lakukan dengan monitoring dan evaluasi penerapan keterbukaan informasi publik pada PPID Pembantu melalui tiga kategori, yakni Pelayanan PPID Pembantu, Pengelolaan Pengaduan Publik, dan Pengelolaan Media Sosial Perangkat Daerah. Serta telah dibentuknya Sub Unit PPID Pembantu di lingkup PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Bekasi,” katanya.

Dalam kunjungan kerja tersebut membahas tugas dan fungsi Humas Setda Kota Bekasi dalam ruang lingkup kerjasama Advetorial Penyebarluasan Informasi Pemerintah Kota Bekasi, lalu tugas dan fungsi Humas Setda Kota Bekasi selaku PPID Utama Pemerintah Kota Bekasi, serta sistem penerimaan Kunjungan Kerja dari luar Daerah ke Kota Bekasi yang juga merupakan tugas dan fungsi Humas Setda Kota Bekasi.(DISKOMINFO)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan Diskominfo Kabupaten Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon di salah satu rumah makan di Kecamatan Beber, Kamis (2/12/2021).

Dalam acara tersebut, turut hadir Plt. Kepala Diskominfo,  Sugeng Darsono, SH. MM didampingi beberapa pejabat struktural serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,  Hutamrin, SH. MH.

Sugeng mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara.

Kerjasama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

“Nantinya, bilamana Diskominfo menghadapi masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara bisa meminta bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,” katanya.

Kerjasama dengan kejari Kabupaten Cirebon ini selama 2 tahun dari 1 desember 2021 sampai 2023.

Sugeng mengungkapkan, kedua belah pihak akan memberikan informasi bilamana ada perubahan dalam perjanjian kerja sama ini.

“Ke depan jika ada perubahan sistem ataupun prosedur menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama dilakukan secara musyawarah atau mufakat sesuai dengan peraturan perundangan,” ujarnya.(DISKOMINFO)

Sebanyak 31 peserta Calon Anggota Komisi Informasi Daerah (KID) Kab. Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021 -2025 mengikuti tes wawancara, Selasa (30/11/2021) di Hotel Apita Kecamatan Kedawung. Sehari sebelumnya (29/11/2021) para peserta mengikuti Psikotes dan Dinamika Kelompok.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menghadirkan lima orang Tim Seleksi yang berasal dari : satu unsur pemerintah, satu dari Komisi Informasi Provinsi Jabar, dua unsur akademis dan satu unsur masyarakat, untuk melakukan test wawancara terhadap para peserta seleksi KID.
Dari hasil seleksi psikotes, dinamika kelompok dan wawancara tersebut, agenda selanjutnya para peserta yang lolos akan mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Ketua Tim Seleksi Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Masa Jabatan Tahun 2021-2025, Drs.H. Asdullah Anwar, MM mengatakan, pada tahap awal hingga akhir seleksi KID berjalan dengan lancar.

“Insyaallah hasil seleksi KID ini benar-benar berkualitas. Karena semua tim sudah disumpah, seleksi dari awal sampai akhir menghasilkan orang-orang yang berkualitas yang berkomitmen dalam membantu membangun Komisi Informasi Daerah yang lebih baik lagi di Kabupaten Cirebon, ” katanya.
Asdullah menjelaskan, dengan adanya KID ini bisa memberikan informasi program-program pemerintah kepada masyarakat.

“KID ini sesuai dengan tugasnya, semua yang dilakukan baik kebijakan maupun program segalanya itu masyarakat harus mengetahui. Karena dengan diketahui oleh masyarakat nanti muncul kejujuran. Akan tetapi ada informasi tertentu yang sifatnya tidak boleh terbuka untuk umum, salah satunya rahasia negara dan sebagainya,” ujarnya.
Selain itu, kata Asdullah, dengan keterbukaan informasi publik ini diharapkan tidak ada lagi kecurigaan  masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Jadi, dengan adanya KID diharapkan bisa dilaksanakan jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipercaya.
“Dengan visi-misi Bupati Cirebon ‘Bersama, Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Aman’. Aman sendiri karena kondisi dan keterbukaan informasi dari pemerintah daerah dengan program-programnya sehingga tidak ada muncul prasangka yang kurang baik di masyarakat,” kata Asdullah.(DISKOMINFO)
Desa Wisata Gegesik Kulon yang terletak di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini berjarak beberapa jam dari Kota Jakarta. Desa wisata ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk berwisata di akhir pekan bagi mereka yang sudah jenuh dengan hiruk pikuk kota besar. Terlebih untuk mereka yang punya ketertarikan di bidang seni tradisional. Di desa wisata ini kita bisa melihat Seni Tatah Sungging Wayang Kulit Gagrak Cirebon. Kita akan diajarkan langsung oleh Ki Sawiyah, mulai dari mengolah bahan dasarnya yang berasal dari kulit kerbau, sampai teknik-teknik pembuatannya. Selain itu kita juga bisa berkeliling alun-alun dengan menunggangi kuda.


Instagram:
https://www.instagram.com/sandiuno/
https://www.instagram.com/kemenparekr…
https://www.instagram.com/anugerahdes…
Website:
https://jadesta.com/adwi2021
https://jadesta.com/
https://kemenparekraf.go.id/

#AnugerahDesaWisata #DesaWisata #DesaWisataGegesikKulon

Berdasarkan Surat dari Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon tentang pengumuman pendaftaran Bakal Calon Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 001 / TIMSEL.KI / III /2021. 

Informasi terkait dapat di uduh di link dibawah ini :

1. Formulir Pendaftaran yang ditandatangani (lampiran 1)

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang masih berlaku;

4. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 (3 lbr) dan 4 x 6 (3 lbr);

5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format yang disediakan oleh Panitia Seleksi (lampiran 2);

6. Fotocopy Ijazah terakhir;

7. Surat Pernyataan Kesediaam Pengunduran Diri (lampiran 3);

8. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Penuh Waktu (lampiran 4);

9. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;

10. Makalah tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 Tahun 2008.

11. Khusus untuk pelamar dari kategori Aparatur Sipil Negara :

  • SK Pengangkatan Terakhir;
  • Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
  • Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari pejabat yang berwenang;
  • Surat Persetujuan Atasan Langsung yang ditandatangani dan distempel dinas;
  • Sekurang-kurangnya berpangkat Penata Tk. I (III/d) dan pernah menduduki jabatan Administrator / Struktural atau Fungsional yang disetarakan



Diskominfo Kabupaten Cirebon menerima kunjungan studi banding DPRD Kulon Progo pada Selasa (26/09). Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk menggali informasi terkait perkembangan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon dalam rangka penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIKDA) Kabupaten Kulon Progo.

Rombongan berjumlah 16 orang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Bapak Lajiyo Yok Mulyono, Rombongan tiba di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon pukul 10.00 WIB dan langsung diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon Bapak Sugeng Darsono, SH., MM bersama dengan sejumlah pejabat di ruang rapat Dinas Kominfo.

Mulyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo yang memimpin rombongan menyampaikan bahwa pihaknya ingin melakukan koordinasi terkait akan disusunnya RITIKDA serta mempelajari upaya yang dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon khususnya dalam pembangunan pemerintahan elektronik.

Pengukuran perkembangan pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat dari capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada tahun 2020 sebesar 2,89 poin (kategori baik) dan untuk Tahun 2021 masih dalam tahap penilaian di Kementerian PANRB.

Kunjungan Kerja terkait koordinasi RITIKDA tersebut diisi dengan paparan materi dan diskusi. Paparan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon mengenai pencapaian program RITIKDA dan Pemerintahan berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon.

Harapannya setelah melakukan kunjungan kerja, Pansus DPRD Kulon Progo mendapatkan bahan kajian tentang upaya yang telah dilakukan oleh Kominfo Kabupaten Cirebon dalam peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik.

KABUPATEN CIREBON.- Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, membuat gerakan Cisanggarung Agung untuk menyelamatkan Sungai Cisanggarung yang menjadi salah satu sungai yang melintang di wilayah kabupaten tersebut.

Bupati Cirebon, Drs.H. Imron, M.Ag mengatakan, Sungai Cisanggarung memiliki panjang 66 kilometer. Hulu sungai tersebut ada di kawasan Darma, Kabupaten Kuningan dan hilirnya di Losari perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sementara, lanjut Imron, aliran Sungai Cisanggarung yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon sepanjang 17 kilometer. Sungai itu pun menjadi penyuplai kebutuhan air pertanian utama.

“Sungai Cisanggarung menjadi tumpuan warga Kabupaten Cirebon. Seluruh irigasi di bagian wilayah timur pun dialiri oleh sungai ini,” kata Imron di Kabupaten Cirebon, Kamis (24/6/2021).

Imron mengatakan, Sungai Cisanggarung saat ini dihadapkan sejumlah permasalahan yang mengakibatkan sering meluap, hingga membanjiri kawasan permukiman penduduk sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Bencana akibat Sungai Cisanggarung terparah, kata Imron, terjadi pada awal 2018, yakni banjir bandang. Akibat kejadian tersebut ribuan warga terdampak dan sebagian besar harus mengungsi. “Banjir yang melanda akibat luapan sungai tersebut hingga ketinggian 1,5 meter,” kata Imron.

Melalui gerakan Cisanggarung Agung, kata Imron, perlu dilakukan sejumlah upaya untuk menjaga kelestarian sungai tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun diminta untuk menyadarkan masyarakat sekitar DAS.

“Sungai ini bermanfaat besar untuk Kabupaten Cirebon. Mari dijaga dengan baik, sehingga nantinya tidak hanya memberikan unsur edukasi tetapi ekonomi,” katanya.

Berdasarkan data dari BPBD Jabar, Kabupaten Cirebon memiliki risiko bencana tinggi urutan sembilan di Jabar, dengan urutan pertama Kabupaten Cianjur dan terakhir Kota Bogor.

Potensi bencana di DAS Cisanggarung di banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, hingga kekeringan, dan kebakaran hutan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jabar, Drs. Edy Heryadi, M.Si mengatakan, untuk bencana banjir akibat luapan Cisanggarung berpotensi berdampak ke 36 desa, banjir bandang 67 desa, longsor 3 desa, kekeringan 19 desa, dan kebakaran 62 desa.

Untuk menghadapi bencana tersebut, kata Edy, pemerintah harus membuat masyarakat tangguh dengan menjalankan beberapa isu strategis, di antaranya melakukan gerakan edukasi, pengurangan bencana, penanggulangan berbasis iptek, dan optimalisasi.

“Dalam upaya pemeliharaan Cisanggarung tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetap pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media massa,” katanya.(Bens, Diskominfo).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melalui Bidang Aplikasi Telematika (Aptel) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Perencanaan dan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika” Tingkat Kabupaten Cirebon.
Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis (24/11/2016) di Hotel Bagus Inn Cirebon yang diikuti oleh 110 operator/pegawai dari seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cirebon. Hadir dari Diskominfo Kepala Bidang Aptel Fifi Erneti, S.Sos, Kepala Seksi E-Government Soko Guruning Gemi, ST, MT, Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi Iwan Setiawan, S.Kom.
Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo telah membangun jaringan WAN yang menghubungkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah hingga ke tingkat kecamatan dan beberapa kelurahan. Dengan demikian, diharapkan implementasi pemerintahan berbasis elektronik (TIK) dapat terus berkembang.
Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memantapkan Perencanaan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cirebon. Juga untuk mengumpulkan informasi dari seluruh OPD, Kecamatan dan Kelurahan terkait kondisi eksisting TIK yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan Rancangan Perda Penyelenggaraan TIK di Kabupaten Cirebon.
Adapun materi yang disampaikan antara lain mengenai gambaran umum kondisi eksisting TIK di Pemerintah Kabupaten Cirebon, Raperda Penyelenggaraan TIK, sosialisasi pemanfaatan email dan aplikasi-aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon lainnya.
Diharapkan dengan adanya FGD ini, dapat teridentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pemanfaatan TIK di seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan serta dapat mendapatkan masukan-masukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan TIK di Kabupaten Cirebon.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Cirebon Ir. H. Dedi Nurul Sudjudi A menyampaikan kegiatan Fgd ini selain bertujuan untuk memantapkan Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cirebon, juga untuk mengetahui kondisi TIK di setiap OPD dan kecamatan sehingga bisa dijadikan Kebijakan Pembangunan TIK yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang makin meningkat.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa era informasi yang didukung satu kekuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi. Oleh sebab itu, implementasi dan pemanfaatan TIK terutama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan mau tidak mau harus mampu mengubah paradigma lama, yakni melakukan alih Teknologi Informasi dari pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan elektronis atau digital.
Inti dari pemerintahan elektronis ini adalah bagaimana upaya pemanfaatan dan pendayagunaan TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tercipta Pelayanan Publik yang lebih baik.
Oleh karenanya, saat ini TIK merupakan Issue Kebijakan Publik Pemerintah dan menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada tiap daerah. Fenomena implementasi TIK di berbagai daerah di tanah air menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah serta terjangkau dari pemerintah dapat segera terpenuhi dengan media TIK.
Hal ini sangatlah wajar karena memang fungsi utama TIK ini adalah sebagai alat bantu penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Proses birokrasi dan pelayanan yang dilakukan secara elektronis dan online dapat memberikan kemudahan untuk mengakses dan memperoleh informasi serta sekaligus bertransaksi.
Menyadari akan pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus berupaya mengembangkan Pelayanan TIK, baik itu Government To Government (G2G) maupun Government To Citizen (G2C).
Namun, hal itu harus diimbangi dengan adanya payung hukum sehingga perkembangan TIK di Kabupaten Cirebon dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan mendapat perlindungan hukum.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk tim teknis pengembangan TIK, yang anggotanya merupakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang memiliki kepedulian terhadap masalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tim teknis ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan TIK, baik dari segi regulasi, aplikasi, infrastruktur maupun sumber daya manusia. Diskominfo dibantu oleh tim teknis saat ini tengah merumuskan rancangan peraturan daerah yang mengatur perkembangan TIK di Kabupaten Cirebon.
Kegiatan Focus Group Discussion ini merupakan moment yang tepat untuk memberikan masukan kepada Diskominfo maupun tim teknis terkait dengan kondisi eksisting bidang TIK yang saat ini terjadi di OPD dan Kecamatan. Masukan ini sangat berguna untuk dijadikan acuan dalam pembuatan Raperda dimaksud.
Diakhir sambutan Ir. H. Dedi Nurul Sudjudi A menghimbau kepada seluruh peserta FGD untuk dapat memanfaatkan moment pertemuan ini dengan sebaik-baiknya dengan memberikan tanggapan, pendapat serta saran yang akan memperkaya Raperda.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didampingi Bupati Cirebon, serta para dirjen dan staf ahli KKP melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (7/7).

Sebelumnya, Menteri Edhy mengunjungi pabrik pembuatan jaring ikan dan benang, PT Arteria Daya Mulia (Arida) Cirebon di Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

Dalam Kunjungannya, Menteri Edhy mengajak para pedagang di tempat pelelangan ikan untuk menjaga kebersihan barang dagangannya.”Ada yang perlu diperbaiki seperti pedagang ikan harus lebih bersih dan higienis,” kata Menteri Edhy.

Menteri Edhy juga menyoroti terkait pendangkalan muara sungai, dan meminta kepada dirjen KKP untuk mendata pelabuhan yang ada di Indonesia yang berpotensi terjadi pendangkalan.

Menteri Edhy mengatakan, Desa Gebang Mekar merupakan desa yang sangat berpotensi, karena memiliki hampir 2.000 kapal. Untuk itu dirinya berkomitmen untuk menghidupkan Desa Gebang Mekar ini agar lebih berkembang. “Ini sangat besar, desa yang kapalnya terpadat di Indonesia yaitu 1.964 kapal,” paparnya.

Ada hal menarik yang menjadi perhatian menteri Edhy yaitu tentang potensi tambak udang, Ikan Bandeng, Ikan Bawal dan Kepiting di sekitar tersebut yang berpotensi dapat meningkatkan bagi desa. namun masih ada sedikit kendala yaitu terkait air bersih. Dirinya akan berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut karena sulitnya untuk mendapatkan air bersih di wilayah pantura.

“Ada 10.000 tambak udang yang idol disekitar sini, ada juga Ikan Bawal, Bandeng dan Kepiting. Untuk wilayah laut utara ini yang menjadi kendala adalah ketersediaan air bersih, ini yang masih menjadi PR.” Ungkapnya.

Dirinya meyakini apabila lahan tersebut dapat di kelola secara maksimal akan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Kecamatan Gebang dan sekitarnya.

“Dari situlah saya yakin akan banyak pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan lahan yang secara nyata sudah ada,” Pungkasnya.