Diskominfo Kabupaten Cirebon menerima kunjungan studi banding DPRD Kulon Progo pada Selasa (26/09). Maksud dari kunjungan tersebut adalah untuk menggali informasi terkait perkembangan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon dalam rangka penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi (RITIKDA) Kabupaten Kulon Progo.

Rombongan berjumlah 16 orang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Bapak Lajiyo Yok Mulyono, Rombongan tiba di Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon pukul 10.00 WIB dan langsung diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon Bapak Sugeng Darsono, SH., MM bersama dengan sejumlah pejabat di ruang rapat Dinas Kominfo.

Mulyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo yang memimpin rombongan menyampaikan bahwa pihaknya ingin melakukan koordinasi terkait akan disusunnya RITIKDA serta mempelajari upaya yang dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon khususnya dalam pembangunan pemerintahan elektronik.

Pengukuran perkembangan pemerintahan berbasis elektronik dapat dilihat dari capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada tahun 2020 sebesar 2,89 poin (kategori baik) dan untuk Tahun 2021 masih dalam tahap penilaian di Kementerian PANRB.

Kunjungan Kerja terkait koordinasi RITIKDA tersebut diisi dengan paparan materi dan diskusi. Paparan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon mengenai pencapaian program RITIKDA dan Pemerintahan berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon.

Harapannya setelah melakukan kunjungan kerja, Pansus DPRD Kulon Progo mendapatkan bahan kajian tentang upaya yang telah dilakukan oleh Kominfo Kabupaten Cirebon dalam peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik.

KABUPATEN CIREBON.- Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, membuat gerakan Cisanggarung Agung untuk menyelamatkan Sungai Cisanggarung yang menjadi salah satu sungai yang melintang di wilayah kabupaten tersebut.

Bupati Cirebon, Drs.H. Imron, M.Ag mengatakan, Sungai Cisanggarung memiliki panjang 66 kilometer. Hulu sungai tersebut ada di kawasan Darma, Kabupaten Kuningan dan hilirnya di Losari perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Sementara, lanjut Imron, aliran Sungai Cisanggarung yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon sepanjang 17 kilometer. Sungai itu pun menjadi penyuplai kebutuhan air pertanian utama.

“Sungai Cisanggarung menjadi tumpuan warga Kabupaten Cirebon. Seluruh irigasi di bagian wilayah timur pun dialiri oleh sungai ini,” kata Imron di Kabupaten Cirebon, Kamis (24/6/2021).

Imron mengatakan, Sungai Cisanggarung saat ini dihadapkan sejumlah permasalahan yang mengakibatkan sering meluap, hingga membanjiri kawasan permukiman penduduk sekitar daerah aliran sungai (DAS).

Bencana akibat Sungai Cisanggarung terparah, kata Imron, terjadi pada awal 2018, yakni banjir bandang. Akibat kejadian tersebut ribuan warga terdampak dan sebagian besar harus mengungsi. “Banjir yang melanda akibat luapan sungai tersebut hingga ketinggian 1,5 meter,” kata Imron.

Melalui gerakan Cisanggarung Agung, kata Imron, perlu dilakukan sejumlah upaya untuk menjaga kelestarian sungai tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pun diminta untuk menyadarkan masyarakat sekitar DAS.

“Sungai ini bermanfaat besar untuk Kabupaten Cirebon. Mari dijaga dengan baik, sehingga nantinya tidak hanya memberikan unsur edukasi tetapi ekonomi,” katanya.

Berdasarkan data dari BPBD Jabar, Kabupaten Cirebon memiliki risiko bencana tinggi urutan sembilan di Jabar, dengan urutan pertama Kabupaten Cianjur dan terakhir Kota Bogor.

Potensi bencana di DAS Cisanggarung di banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, hingga kekeringan, dan kebakaran hutan.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Jabar, Drs. Edy Heryadi, M.Si mengatakan, untuk bencana banjir akibat luapan Cisanggarung berpotensi berdampak ke 36 desa, banjir bandang 67 desa, longsor 3 desa, kekeringan 19 desa, dan kebakaran 62 desa.

Untuk menghadapi bencana tersebut, kata Edy, pemerintah harus membuat masyarakat tangguh dengan menjalankan beberapa isu strategis, di antaranya melakukan gerakan edukasi, pengurangan bencana, penanggulangan berbasis iptek, dan optimalisasi.

“Dalam upaya pemeliharaan Cisanggarung tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetap pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan media massa,” katanya.(Bens, Diskominfo).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melalui Bidang Aplikasi Telematika (Aptel) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Perencanaan dan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika” Tingkat Kabupaten Cirebon.
Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis (24/11/2016) di Hotel Bagus Inn Cirebon yang diikuti oleh 110 operator/pegawai dari seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cirebon. Hadir dari Diskominfo Kepala Bidang Aptel Fifi Erneti, S.Sos, Kepala Seksi E-Government Soko Guruning Gemi, ST, MT, Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi Iwan Setiawan, S.Kom.
Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo telah membangun jaringan WAN yang menghubungkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah hingga ke tingkat kecamatan dan beberapa kelurahan. Dengan demikian, diharapkan implementasi pemerintahan berbasis elektronik (TIK) dapat terus berkembang.
Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memantapkan Perencanaan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cirebon. Juga untuk mengumpulkan informasi dari seluruh OPD, Kecamatan dan Kelurahan terkait kondisi eksisting TIK yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan Rancangan Perda Penyelenggaraan TIK di Kabupaten Cirebon.
Adapun materi yang disampaikan antara lain mengenai gambaran umum kondisi eksisting TIK di Pemerintah Kabupaten Cirebon, Raperda Penyelenggaraan TIK, sosialisasi pemanfaatan email dan aplikasi-aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon lainnya.
Diharapkan dengan adanya FGD ini, dapat teridentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pemanfaatan TIK di seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan serta dapat mendapatkan masukan-masukan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan TIK di Kabupaten Cirebon.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Cirebon Ir. H. Dedi Nurul Sudjudi A menyampaikan kegiatan Fgd ini selain bertujuan untuk memantapkan Perencanaan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Cirebon, juga untuk mengetahui kondisi TIK di setiap OPD dan kecamatan sehingga bisa dijadikan Kebijakan Pembangunan TIK yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang makin meningkat.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa era informasi yang didukung satu kekuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi. Oleh sebab itu, implementasi dan pemanfaatan TIK terutama dalam Penyelenggaraan Pemerintahan mau tidak mau harus mampu mengubah paradigma lama, yakni melakukan alih Teknologi Informasi dari pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan elektronis atau digital.
Inti dari pemerintahan elektronis ini adalah bagaimana upaya pemanfaatan dan pendayagunaan TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tercipta Pelayanan Publik yang lebih baik.
Oleh karenanya, saat ini TIK merupakan Issue Kebijakan Publik Pemerintah dan menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pada tiap daerah. Fenomena implementasi TIK di berbagai daerah di tanah air menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah serta terjangkau dari pemerintah dapat segera terpenuhi dengan media TIK.
Hal ini sangatlah wajar karena memang fungsi utama TIK ini adalah sebagai alat bantu penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Proses birokrasi dan pelayanan yang dilakukan secara elektronis dan online dapat memberikan kemudahan untuk mengakses dan memperoleh informasi serta sekaligus bertransaksi.
Menyadari akan pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus berupaya mengembangkan Pelayanan TIK, baik itu Government To Government (G2G) maupun Government To Citizen (G2C).
Namun, hal itu harus diimbangi dengan adanya payung hukum sehingga perkembangan TIK di Kabupaten Cirebon dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan mendapat perlindungan hukum.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk tim teknis pengembangan TIK, yang anggotanya merupakan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang memiliki kepedulian terhadap masalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tim teknis ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan TIK, baik dari segi regulasi, aplikasi, infrastruktur maupun sumber daya manusia. Diskominfo dibantu oleh tim teknis saat ini tengah merumuskan rancangan peraturan daerah yang mengatur perkembangan TIK di Kabupaten Cirebon.
Kegiatan Focus Group Discussion ini merupakan moment yang tepat untuk memberikan masukan kepada Diskominfo maupun tim teknis terkait dengan kondisi eksisting bidang TIK yang saat ini terjadi di OPD dan Kecamatan. Masukan ini sangat berguna untuk dijadikan acuan dalam pembuatan Raperda dimaksud.
Diakhir sambutan Ir. H. Dedi Nurul Sudjudi A menghimbau kepada seluruh peserta FGD untuk dapat memanfaatkan moment pertemuan ini dengan sebaik-baiknya dengan memberikan tanggapan, pendapat serta saran yang akan memperkaya Raperda.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melalui Bidang Aplikasi Telematika (Aptel) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Perencanaan dan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika” Tingkat Kabupaten Cirebon. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis (24/11/2016) di Hotel Bagus Inn Cirebon yang diikuti oleh 110 operator/pegawai dari seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cirebon. […]

dalam         Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat Evaluasi Pengawasan Warnet di Kecamatan se-Kabupaten Cirebon Tahun 2016, Selasa (22/11) di gedung Da’wah Sumber yang diikuti oleh unsur Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Postel Adang Suryana, S.Sos, para Kepala Seksi dan staf jajaran Bidang Postel Diskominfo.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa menyampaikan tujuan diadakannya rapat evaluasi pengawasan warnet di kecamatan adalah tindak lanjut dari kegiatan rakor pengawas warnet kecamatan pada Tanggal 29 Maret 2016 yaitu untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan dalam rangka memonitoring, mengendalikan, dan mengawasi serta mengevaluasi kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam upaya mengarahkan penggunaan warnet secara sehat dan aman ke berbagai kalangan, sehingga warnet dapat dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat serta untuk mensosialisasikan pengetahuan regulasi dan substansi pengelolaan kegiatan usaha warnet yang baik.
Di Kabupaten Cirebon saat ini warnet yang sudah terdata sebanyak 346 tersebar di 40 kecamatan.
Tujuan monitoring dan evaluasi untuk mengamati, mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program. Evaluasi merupakan penilaian yang subjektif dan sistematik mungkin sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung, ataupun yang telah diselesaikan.
Pesatnya kemajuan teknologi informatika khususnya internet, memudahkan kita mengakses berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Bagi sebagian masyarakat, internet digunakan untuk kegiatan posistif, namun demikian internet juga berdampak buruk jika digunakan tidak sebagaimana semestinya.
Kepala Diskominfo menyampaikan kepada pengawas warnet kecamatan agar menghimbau para pengusaha warnet dapat bersinergi dengan pemerintah, supaya bersama-sama meningkatkan pengembangan pembangunan sektor teknologi informasi di Kabupaten Cirebon.(Bens, Diskominfo)

Rabu (20/04/2016) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melalui Bidang Aplikasi Telematika (Aptel) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Jaringan Wide Area Network (WAN) Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Sultan Raja  Cirebon ini diikuti oleh 80 operator/admin jaringan dari seluruh OPD dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Diskominfo telah membangun jaringan WAN yang menghubungkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah hingga ke tingkat kecamatan. Bimtek ini dimaksudkan untuk mewujudkan implementasi pemanfaatan TIK atau e Government khususnya jaringan WAN Kabupaten Cirebon sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik secara cepat, tepat dan akurat.

Adapun materi yang disampaikan antara lain mengenai pengenalan sisten jaringan WAN Kabupaten Cirebon, pemanfaatan bandwidht/internet pada OPD, operasional dan maintenance jaringan WAN, serta pemanfaatan email dan aplikasi-aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon lainnya. Materi-materi tersebut akan dibawakan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya yakni dari Diskominfo serta konsultan jaringan WAN Kabupaten Cirebon.

Bimtek tersebut dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon H. Yayat Ruhyat. Dalam sambutannya beliau mengatakan inti dari Pemerintahan Elektronis ini adalah bagaimana upaya pemanfaatan dan pendayagunaan TIK oleh Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat dunia bisnis dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya membangun suatu rencana strategis pengembangan TIK untuk pengelolaan manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon salah satu pengembangan TIK adalah dengan terbangunnya sistem jaringan komunikasi dan informasi berupa jaringan Wide Area Network atau WAN Kabupaten Cirebon. Secara optimal tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai Bimbingan Teknis Bagi Operator Jaringan WAN ini merupakan salah satu kegiatan kongkrit dari Diskominfo Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) operator jaringan WAN.

Sedangkan Kepala Dinas Komuniasi dan Informatika Kabuapetn Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa, menegaskan dalam laporan kegiatan bahwa maksud dan tujuan diadakanya Bimtek tersebut bimbingan teknis operator jarinagn WAN Kabupaten Cirebon diselenggarakan yaitu dengan maksud agar dapat mewujudkan pemanfaatan TIK atau e Government khususnya jaringan WAN di Kabupaten Cirebon  dan tujuannya adalah dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik secara tepat, cepat dan akurat. (edy’s,Diskominfo) (20/04/2016)

Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik secara tepat, cepat, dan akurat. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 september 2015 telah mengadakan sosioalisasi kepada 80 operator di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan tujuan pengembangkan jaringan Wide Area Network (WAN) agar dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah di lingkungan Kabupaten Cirebon dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, Kepala Bidang Aplikasi Telematika Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Konsultan Jaringan pada Diskominfo, peserta sosialisasi dan undangan.

Dalam laporannya Kepala Bidang Aplikasi Telematika Diskominfo Fifi Erneti S. Sos mengatakan maksud diadakannya Sosialisasi Jaringan WAN Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan TIK atau e-Government khususnya Jaringan WAN Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan dari pelaksanaan Sosialisasi Jaringan WAN Kabupaten Cirebon untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik secara cepat, tepat, dan akurat. Peserta Sosialisasi Jaringan WAN Kabupaten Cirebon sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang yang terdiri dari para operator/admin kecamatan se-Kabupaten Cirebon. Penyelenggara Sosialisasi adalah Bidang Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, dengan narasumber dari Praktisi Teknologi Informasi yang menangani Maintenance Jaringan WAN Kabupaten Cirebon.

Sedangkan dalam sambutannya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mengatakan   bahwa era reformasi yang didukung satu kekuatan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK.

TIK mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi.

Oleh sebab itu, implementasi dan pemanfaatan TIK terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan mau tidak mau harus mampu mengubah paradigma lama, yakni melakukan alih teknologi informasi dari pemerintahan tradisional menjadi pemerintahan elektronis atau digital.

Inti dari pemerintahan elektronis ini adalah bagaimana upaya pemanfaatan dan pendayagunaan TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih baik.

Oleh karenanya, saat ini TIK merupakan isue kebijakan publik pemerintah dan menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada tiap daerah. Fenomena implementasi tik di berbagai daerah di tanah air menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah serta terjangkau dari pemerintah dapat segera terpenuhi dengan media TIK. Hal ini sangatlah wajar karena memang fungsi utama TIK ini adalah sebagai alat bantu penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. Proses birokrasi dan pelayanan yang dilakukan secara elektronis dan online dapat memberikan kemudahan untuk mengakses dan memperoleh informasi serta sekaligus bertransaksi.

(Sahidin, Edy’s-Diskominfo)

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi antar fans dan Crew Sportif FM pada tanggal 30 Juli 2015 bertempat dihalaman distudio Radio Komunitas Spotif FM Desa Karangsari Kecamatan Weru telah dilaksanakan acara halal-bihalal. Tujuan dari halal bihalal tersebut selain sebagai pengikat tali silaturohmi juga untuk merencanakan peningkatan program siaran Radio Sportif FM.dan tausyiah disampaikan oleh KH.Jafar Sidiq dengan materi silaturohmi merupakan pengikat persaudaraan bagi sesama insan muslim.

Hadir pada kesempatan tersebut Kadis Kominfo Drs. R. Benni Sugriarsa dan Jajaranya, RRI Reg II Cirebon dan jajarannya, Fans Sportif dan masyarakat Desa Karangsari.

Pimpinan Radio Sportif FM Ambari alias BA pada kesempatan tersebut mengatakan Kegiatan halal-bihalal ini merupakan agenda tahunan diamana sebagai kebiasaan fans dan crew Sportif FM setiap selesai melaksanakan ibadah saum mengadakan halal bihalal dengan tujuan untuk mempererat tali silaturohmi antara fens dan semua crew sportif, juga merupakan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim di sekitar Desa Karangsari.

Sesepuh fans Sportif FM H. Narma pada acara halal-bihalal ini sangat berfaedah sekali bagi para fans dan crew sportif dimana dalam keseharian kita bertemu hanya melalui siaran namun pada malam hari ini kita bisa langsung bertatap muka, sehingga akan mengikat tali persaudaraan semakin erat. Merupakan suatu kehormatan besar yang diberikan untuk radio Sportif FM  dengan banyak yang datangnya pejabat-pejabat dari Diskominfo dan LPPL Radio RRI Cirebon sebagai Pembina dan Pengarah Radio.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Beni Sugiarsa pada saat itu mengatakan keberadaan radio dalam rangka pembangunan informasi kemasyarakat masih sangat dominan sekali karena radio mempunyai komunitas tersendiri juga mempunyai jangkauan yang sangat luas. Salah satu keuntungan dari radio mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dimana radio bisa dinikmati oleh fansnya, walaupun sedang apapun.bagi pengelola siaran radio kami intruksikan agar dapat meningkatkan mutu siarannya dengan cara menyusun acara siaran tidak monoton dan juga menggunakan bahasa yang baik sehingga para pendengar  tidak akan merasa jenuh. Selain itu bagi radio yang belum mempunyai perizinan yang sesuai dengan ketentuan agar segera menyelesaikan perizinannya.

Kepala RRI Region 2 Cirebon Ning Rum S.Sos dalam hal ini diwakilkan salah satu pejabat RRI pada saat itu mengatakan radio komunitas merupakan salah satu rekanan RRI dimana radio komunitas selalu merilay berita-berita dari RRI, sehingga jangkauan RRI akan bertambah luas dan penyampaian informasi kemasayarakat akan lebih banyak lagi. Perlu diketahui RRI pada saat ini telah ada program RRI Play diamana  siaran RRI dapat diterima oleh masyarakat dengan menggunakan hanya satu klik.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pembagian santunan terhadap para penyiar berprestasi, yatim piatu dan jompo dan diakiri dengan tausyiah yang disampaikan oleh KH. Jafar Shidiq materi silaturohmi merupakan pengikat persaudaraan bagi sesama insan muslim. (Bens/Sahidin dan Edys/Faiz.,Diskominfo)

Bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Drajat No. 15 Sumber, Selasa (30/06/2015) dilangsungkan kegiatan kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Kediri, kedatangan rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon beserta jajarannya.

Bupati Cirebon Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si., dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadis Kominfo, Drs. R. Benni Sugriarsa mengatakan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi baik itu telekomunikasi, komputer dan teknologi perangkat lunak serta keras sangat berkembang pesat. Dengan kemajuan teknologi dan infromasi yang semakin cepat diirngi dengan bertambahnya usaha masyarakat di bidang pelayanan internet baik itu sebagai penyedia jasa ataupun pengguna jasa internet, maka perlu dilakukan penataan dan pembinaan pengelolaan warnet oleh pemerintah daerah agar penggunaan internet terarah dan tidak disalahgunakan. Sementara itu untuk dapat membuka usaha warnet pemohon harus mengajukan surat yang ditujukan kepada Bupati melalui Diskominfo yang selanjutnya akan dikeluarkan surat rekomendasi.

Pimpinan rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Edy Suprapto, S.TP mengatakan sangat berterima kasih sudah diterima dengan baik di Kabupaten Cirebon, walau memang di Kabupaten Cirebon sendiri belum ada regulasi mengenai warnet tapi dinilai sudah sangat bagus dalam melakukan manajemen dan pengawasan terhadap keberadaan warnet. Untuk itu kami ingin belajar dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Penyiapan dan Penyusunan Raperda Tentang Penataan Warung Internet (Warnet). (Ben’s & Faiz, Diskominfo).

Investor  Malaysia melakukan kunjungannya di Kabupaten Cirebon, Kamis (04/06/2015). Rombongan Investor ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa di Aula Diskominfo, Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber.

Kunjungan ini  adalah keseriusan Investor Malaysia dan merupakan tindak lanjut hasil dari kunjungan Bupati Cirebon ke Malaysia yang tertulis dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) PT. ANI Malaysia dengan Pemkab Cirebon perihal rencana investasi perusahaan di Kabupaten Cirebon pada Senin (25/5/2015) lalu di JW Marriot Kuala Lumpur Malaysia.

Diskominfo Kabupaten merupakan salah satu yang diincar oleh pengusaha Malaysia yang berencana menanamkan investasinya dalam pengembangan di Bidang TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) melalui Ducting (saluran fiber optic) Bersama karena mereka melihat Kabupaten Cirebon masih potensial dalam tata kelolanya dan mereka sangat tertarik dan menunggu penjelasan  lebih detail dari Diskominfo.

CEO PT Amanah Nusantara Internasional (ANI) Malaysia Ishtiaq M Khan mengatakan dalam program investasi yang akan dilakukannya di Kabupaten Cirebon akan diperlukan kesiapan infrastruktur dan fiber optic, ini pastinya berperan penting dalam pembangunan proyek di Cirebon.

Selain mencari data, kunjungan tersebut  sebagai salah satu media silaturahmi antara investor dengan Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa mengatakan, tahun 2016 Kabupaten Cirebon merencanakan untuk membangun fiber optic di bawah tanah, sehingga keberadaannya bisa dimanfaatkan pemerintah dan pihak swasta termasuk para investor Malaysia. Fiber optic sangat menjanjikan untuk Kabupaten Cirebon, baik untuk aset maupun mendongkrak PAD.

Kadis Kominfo menyambut baik investor Malaysia dan mengaku siap untuk memberikan kebutuhan yang diperlukan. (Bens/Sahidin, Diskominfo)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon fasilitasi video Teleconference Ibu Gubernur Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon dengan para Akseptor dan Panitia Muspika, Kepala UPT PPKB, PLKB, Kepala UPT Puskesmas Plumbon, Senin (01/06/2015).

Bersama Dandim 0620/ Kab Cirebon Letkol Inf Aliyatin Mahmudi Sip, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon Hj. Sri Wahyu Ciptaningsih dan Kepala BPPKB H. Supadi Priyatna, SH.,M.Si. Netty melakukan dialog interaktif dengan para Akseptor usai menghadiri pembukaan Pencanangan KB Kes di Lapangan Pataraksa Sumber.

Dalam salah satu sessi ibu Netty berdialog dengan sofyan (45 tahun) dari Warga Pegagan Lor yang ikut berpartisipasi sebagai Akseptor MOP. Dalam dialognya Ibu Netty mengapresiasi pak Sofyan menjadi peserta MOP. Sementara motivasi Sofyan sendiri ikut MOP merupakan inisiatif sendiri.

Selain berdialog dengan peserta KB, Ibu Netty juga berdialog dengan Camat Plumbon, Kepala UPT Puskesmas Plumbon, Ketua PKK Kecamatan, Danramil dan lainnya. Acara video Teleconference ini berjalan dengan baik lancar.

Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa  sebagai fasilitator mengatakan Diskominfo sudah siap  mengkomunikasikan setiap kegiatan melaui Teleconference bila dibutuhkan guna mengefesiensi waktu dan biaya. Salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh ibu Gubernur melakukan dialog melalui video conference dengan peserta KB Kes yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

Harapan kedepan tidak hanya Diskominfo saja yang melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, tetapi diikuti oleh OPD-OPD lain agar memaksimalkan komunikasi melalui video conference.

Hadir dalam acara tersebut jajaran Bidang Aptel Diskominfo Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Kesehatan, para dokter  dan tamu undangan penting lainnya.

(Bens,Sahdin,Faiz,Edys, Diskominfo)