KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kembali melakukan monitoring dan evaluasi, kali ini ke Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/8/2023).

Dalam monitoring tersebut, Wakil Bupati Cirebon yang kerap disapa Ayu ini, ditemani sejumlah perwakilan perangkat daerah Kabupaten Cirebon, diantaranya Bappelitbangda, Dinkes, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPKPP dan lainnya.

Wabup Ayu mengatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring di 22 kecamatan. Kehadirannya kali ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

“Jadi bukan hanya seremonial saja, namun aksinya juga harus dibarengi dengan diskusi aktif, karena ada beberapa program Pemkab yang tidak sampai ke desa, program tidak jalan juga,” kata Ayu.

Ia mengungkapkan, dalam amanat konstitusi di pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan orang terlantar menjadi tanggungjawab negara.

“Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon yang masuk DTKS tidak kurang dari 1,6 juta jiwa dari 2,4 juta atau dengan kata lain 70 persen masyarakat yang miskin. Maka kehadiran kami di kecamatan-kecamatan adalah untuk melakukan verifikasi validasi data,” jelas Ayu.

Pihaknya inginkan bahwa pendekatan dalam mengurangi kemiskinan itu ada 3 hal, yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran.

Karena, menurut Ayu, tidak mungkin 70 persen masyarakat miskin semuanya, oleh karenanya dilakukanlah verifikasi data.

“Yang masuk DTKS tidak akan hilang itu merupakan rekam jejak. Hanya saja, nanti kita tidak layakkan lagi menerima bantuan, seperti BPNT, BLT, begitupun rutilahu,” ujar Ayu.

“Seperti yang meninggal, pindah atau sudah terjadi perubahan secara ekonomi ini yang sudah kita tidak layakkan lagi menerima bantuan,” lanjutnya.

“Kepada kuwu atau camat, kalau masyarakat itu sudah tidak dinyatakan miskin lagi, harus segera dilaporkan, kemudian didata ulang. Dan yang paling penting adalah masyarakat yang miskin ekstrem harus wajib dibantu, kendalanya warga miskin ekstrem itu pada adminduk,” sambungnya.

Masih dikatakan Ayu, kedua adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Pasalnya, bukan hanya tugas dinas sosial saja, akan tetapi multisektor untuk mengentaskan kemiskinan.

“Ketiga, percepatan pembangunan di kantong-kantong kemiskinan,” tambah Ayu.

Di akhir, ia kembali menegaskan kehadirannya di kecamatan Losari ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, verval data, sekaligus pemetaan program.

“Saya meminta para kuwu menginventarisir warga yang miskin. Contohnya, selesaikan masalah rutilahu. Pak kuwu bisa koordinasi dengan Baznas maupun DPKPP,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut baik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023. Bahkan wilayah Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota 70 ribu bidang tanah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat melakukan pertemuan dengan kepala BPN Kabupaten Cirebon dan para camat di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (24/8/2023).

Menurut Imron, masyarakat harus memanfaatkan program PTSL ini secara maksimal. Pasalnya, masyarakat tidak perlu membayar mahal untuk mendapatkan sertifikat tanah.

“Biaya yang harus dikeluarkan dalam PTSL hanya sebesar Rp150 ribu, itupun untuk biaya administrasi di tingkat desa. Kalau masyarakat proses sendiri, kan biayanya jutaan, ini hanya Rp150 ribu saja ” kata Imron.

Imron mengatakan, dengan adanya kuota PTSL di Kabupaten Cirebon yang mencapai 70 ribu bidang tanah, pihaknya langsung melakukan pertemuan dengan Kepala BPN dan para camat.

“Kami juga mengundang para camat kumpul dengan kepala BPN guna membahas program PTSL. Kami ingin program ini sukses di Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Imron mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon masih banyak tanah yang belum bersertifikat. Bahkan banyak juga masyarakat yang menjual tanahnya tanpa langsung membuat sertifikat. Sehingga, kata Imron, itu sangat rawan terjadi permasalahan dan bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh pihak lain.

Ia mengatakan, ketika masyarakat sudah memiliki sertifikat, nantinya kepemilikan tanah bisa mendapatkan kepastian hukum.

“Kemudian juga akan mengurangi permasalahan tanah. Jadi, kami menyambut baik program PTSL ini,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Hesekiel Sijabat, ST, mengatakan jumlah bidang tanah di Kabupaten Cirebon mencapai 1.034.000. Bahkan sampai akhir tahun 2022 yang lalu yang sudah terpetakan dan terdaftar mencapai 447 ribu tanah.

“Untuk Januari hingga Agustus 2023, kegiatan PTSL sudah kita tambah menjadi 106 ribu bidang tanah, sedangkan yang sudah dipetakan ada 560 ribu. Jadi, masih ada setengah juta bidang tanah lagi yang belum terpetakan dan terdaftar,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dengan jumlah SDM di BPN Kabupaten Cirebon yang ada, pihaknya terus melakukan pendataan dan pemetaan program PTSL tersebut.

“Jumlah SDM di BPN ada 117 orang, kalau dengan cara biasa dan keterbatasan SDM, maka kita sudah menghitung perkiraan selesainya pengukuran pemetaan sampai terbit sertifikat di Kabupaten Cirebon,” katanya.

Lebih lanjut, meski dengan keterbatasan SDM, BPN selalu dibantu oleh pihak-pihak terkait untuk mensuskseskan program tersebut.

“Karena itulah, pemerintah pusat membuat skema yang berbasis partisipasi masyarakat, jadi pendaftaran sistematis partisipasi masyarakat. Sehingga, yang bergotong-royong dan mensukseskan sertifikasi dibantu banyak pihak,” sambungnya.

“Pengukuran kita dibantu oleh pihak ketiga. Untuk memberikan informasi, kita dibantu oleh Pak Kuwu beserta jajaran. Dan untuk mengumpulkan data surat tanah, kita dibantu oleh pengumpul data pertanahan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Film Siska The Movie garapan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah (Prokompim) Kabupaten Cirebon sudah tayang di tiga bioskop yang ada di Kota Cirebon mulai Rabu (23/8/2023).

Tiga bioskop yang menayangkan Siska The Movie, yaitu XXI Cirebon Super Block (CSB), CGV Transmart Cirebon dan CGV Gragecity Mall.

Pada penayangan perdana hari Rabu di XXI CSB, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag yang juga berperan sebagai kepala desa dalam Siska The Movie, turut hadir menonton film tersebut.

Bupati Imron menyebutkan, Siska The Movie merupakan film yang diperankan oleh warga asli Cirebon. Lokasi syuting yang digunakan pun seluruhnya berada di Kabupaten Cirebon.

“Saya sangat apresiasi dengan adanya film Siska The Movie ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil,” kata Bupati Imron seusai menonton Siska The Movie di XXI CSB, Kota Cirebon, Rabu (23/8/2023).

Berdasarkan pantauan tim Humas IKP Diskominfo Kabupaten Cirebon di XXI CSB, penayangan perdana Siska The Movie membuat ribuan orang rela mengantre untuk bisa menonton film tersebut. Seluruh kursi di dalam studio tidak tersisa satu pun.

Selain di CSB, kemeriahan juga terjadi CGV Transmart. Di studio tersebut, diisi oleh pelajar dari sekolah Bina Insan Mulia yang rela datang menyewa angkutan kota untuk menonton bersama.

Siska The Movie dijadwalkan bakal tayang di bioskop selama dua minggu kedepan. Setiap harinya, ada lima jam tayang yang bisa menjadi pilihan para penonton. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag ikut melakukan penanaman bibit pohon yang diadakan oleh jajaran Polresta Cirebon di Desa Krandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Rabu (23/8/2023).

Dalam kegiatan penanaman pohon yang dilakukan secara serentak oleh jajaran Polri se-Indonesia tersebut, dihadiri oleh Forkopimda, TNI/Polri, masyarakat dan pelajar.

Imron mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polresta Cirebon dalam menjaga lingkungan (alam). Menurutnya, lingkungan harus tetap dijaga untuk kehidupan dan agar tidak menjadi bencana.

“Dengan adanya penanaman bibit pohon ini, setidaknya Kabupaten Cirebon bisa lebih hijau lagi,” ujar Imron.

Imron mengungkapkan, pihaknya juga mengajak kepada semua lapisan masyarat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar.

“Mari bersama-sama menjaga lingkungan sekitar, agar Kabupaten Cirebon bisa lebih hijau dan adem,” katanya.

Sementara Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman mengatakan, pihaknya melakukan penanaman 7927 bibit pohon berbagai jenis yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon.

Arif mengatakan penanaman pohon ini dilakukan secara serentak se-Indonesia dengan tema” Polri Lestarikan Negeri” dengan penghijauan sejak dini. Sementara untuk wilayah hukum Polresta Cirebon, ada 33 titik yang dilakukan penanaman bibit pohon.

“Ada 7927 pohon dengan jenis tanaman keras dan buah-buahan yang ditanam di 33 titik wilayah hukum Polresta Cirebon,” jelas Arif.

Ia menjelaskan, bahwa dalam penanaman bibit pohon ini, pihaknya menggandeng Pemkab Cirebon, Forkopimda, masyarakat dan para pelajar.

“Untuk Polresta Cirebon, kita pusatkan di Desa Krandon, Kecamatan Talun. Dan uniknya lagi, kita libatkan pelajar yang biasa melakukan tawuran untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus memberikan edukasi bagi mereka,” lanjutnya.

Labih lanjut, kata Arif, pihaknya sengaja memilih lokasi penanaman bibit pohon di pingir aliran irigasi atau sungai.

“Dengan ditanamnya pohon ini, setidaknya kita ikut menjaga irigasi, serta mempermudah dalam perawatan, karena dekat dengan aliran sungai, sehingga bisa untuk melakukan penyiraman,” harap Arif. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan gedung sekretariat Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Cirebon, Kecamatan Talun, Rabu (23/8/2023).

Dalam sambutannya, Imron menyebutkan, kantor terbaru milik PPNI Kabupaten Cirebon ini diharapkan tidak hanya menjadi penunjang kegiatan profesi, tetapi juga harus berfungsi sebagai rumah karya dalam upaya pemecahan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat.

“Beberapa bulan lalu, saya hadiri peletakan batu pertamanya. Tetapi sekarang, kita lihat bersama telah berdiri gedung sekretariatan baru yang cukup mewah, megah, dan fungsional,” kata Imron.

Ditambahkan Imron, bahwa peran profesi kesehatan sangat menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan Kabupaten Cirebon. Untuk itu, perawat PPNI harus menjalankan komitmen dan menyatukan langkah dalam semua lini pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hal itu, lanjut Imron, sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024 yang berisi mewujudkan masyarakat yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman.

“Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, tentunya banyak permasalahan dan hambatan yang kita hadapi bersama. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya peningkatan pembangunan sumber daya manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat terutama keluarga miskin,” jelas Imron.

Ketua DPD PPNI Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, S.KM, M.Kes, mengatakan bahwa pihaknya awalnya sudah memiliki sekretariat di wilayah Kemantren, Kecamatan Sumber. Namun, akses yang dimiliki tempat sebelumnya tidak representatif, karena menganggu hilir mudiknya masyarakat sekitar.

Atas dasar itu, PPNI Kabupaten Cirebon memutuskan untuk berpindah ke gedung sekretariat baru di Kecamatan Talun.

“Tempat ini kami beri nama Graha Perawat Cirebon. Tempat ini selain sebagai tempat silaturahmi, juga menjadi tempat musyawarah. Jadi, setiap kegiatan dipusatkan disini,” kata Eni.

Selain memiliki gedung sekretariat baru, PPNI Kabupaten Cirebon juga mendorong seluruh anggotanya yang berstatus tenaga kesehatan honorer agar menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Eni menyebutkan, jumlah tenaga kesehatan honorer yang tergabung dalam PPNI sebanyak 712 orang. Sebelum mengikuti seleksi PPPK atau CASN, terlebih dahulu akan dibekali kompentensi melalui kegiatan try out.

“Kami akan siapkan try out tanggal 9 September 2023. Ini juga ada dukungan dari Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunungjati, berupa bantuan alat untuk menjalani try out,” sambung Eni. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Gubernur Jawa Barat, Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. meresmikan Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) Leuit Juara di Desa Tersana dan Desa Babakansari, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/8/2023).

Selain itu, Kang Emil sapaan akrabnya, juga mengukuhkan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Jawa Barat, penghargaan bagi BUMDes Bintang 5, dan lainnya.

Emil mengungkapkan, program Tapal Desa merupakan komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam menjaga ketahanan pangan di desa. Konsep bangunan Leuit atau lumbung padi zaman dulu disinkronisasikan dengan kecanggihan teknologi digital.

“Di Jabar tidak boleh ada rakyat yang kelaparan, karena di setiap desa kita membuat lumbung padi ini,” kata Emil.

Kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, ia berpesan, agar Leuit ini dijaga sebaik mungkin. Hal itu agar ketersediaan pangan tetap terpenuhi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Emil juga menjelaskan, bangunan Leuit merupakan budaya leluhur warga Jawa Barat untuk menyimpan beras, agar tetap tersedia sambil menunggu panen padi di bulan-bulan selanjutnya.

“Salah satu budaya di Jawa Barat dalam rangka menjaga ketahanan pangan adalah Leuit. Selain untuk kepentingan pangan sehari-hari, Leuit juga berfungsi untuk menyimpan padi yang merupakan cadangan hingga panen berikutnya,” ungkap Emil.

“Saya berharap agar warisan budaya berupa Leuit ini tidak luntur dan tetap lestari, sehingga budaya Leuit ini akan selalu ada untuk anak cucu kita. Saya juga berharap, agar ketahanan pangan di Jawa Barat dapat selalu terjaga dan tetap juara,” pungkas Emil.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengajak masyarakatnya untuk tetap melestarikan budaya Leuit yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

“Inilah masyarakat kami, yang budayanya tetap dilestarikan,” ungkap Imron.

Imron menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Cirebon mendukung penuh keberhasilan pembangunan desa dengan menghadirkan Leuit Juara demi ketahanan pangan warganya.

“Saya ingin menyampaikan, bahwa Pemkab Cirebon sangat mendukung keberhasilan pembangunan desa dengan menghadirkan Leuit Juara Ketahanan Pangan Tapal Desa,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc mengatakan, pembangunan Leuit Juara ini, salah satu upaya menjaga ketahanan pangan di tingkat desa, khususnya di Jawa Barat.

Sekaligus untuk membangkitkan dan mengangkat kembali kearifan lokal. Menurutnya, keberadaan Leuit atau lumbung pangan ini sebagai cadangan pangan, karena saat ini inflasi terjadi bukan saja terjadi di Indonesia, akan tetapi di dunia.

“Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Leuit ini dibangun, karena pangan adalah komoditi strategis dan itu harus dijaga di seluruh desa, agar desa dapat menampung pangan di Leuit yang dapat menampung hingga 10 ton gabah atau beras,” kata Dicky.

Dicky menyebut, pihaknya di tahun 2023 ini akan membangun sedikitnya 17 Leuit yang tersebar di beberapa desa di Jawa Barat. Diantaranya di Kabupaten Cirebon, yakni di Desa Babakan Losari dan Tersana, Kecamatan Pabedilan.

“Di sini memang merupakan salah satu penghasil padi dengan lahan basahnya yang sangat luar biasa, dan memang disini dulunya ada budaya yang namanya lumbung pangan, serta kesediaan dari desa itu sendiri termasuk lahan yang merupakan lahan milik desa,” ungkapnya.

Menurutnya, manajemen Leuit Juara ini dapat difungsikan menggunakan sebuah aplikasi yang dirancang agar dapat menyusun dan memprogram cadangan pangan yang ada di Leuit.

“Jadi, ini salah satu wujud nyata dan kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapak Gubernur untuk pembangunan ketahanan pangan di Jawa Barat, sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Batin” pungkas Dicky. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon, terutama di wilayah bagian timur, akan mulai teratasi dengan beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng.

Saat mengunjungi TPAS Kubangdeleg, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, bahwa TPAS dengan luas 6 hektare tersebut, akan mulai beroperasi bulan depan.

“Bulan depan akan mulai beroperasi,” ujar Imron, Senin (21/8/2023).

Menurut Imron, masih ada beberapa pembenahan yang perlu dilakukan. Pembenahan tersebut akan dilakukan sambil berjalan, walaupun infrastruktur dasar sudah selesai dikerjakan.

Pengoperasian TPAS Kubangdeleg ini akan dilakukan secara bertahap, sehingga nantinya bisa beroperasi secara maksimal. Dengan beroperasinya TPAS kedua di Kabupaten Cirebon ini, diharapkan program bebas sampah di tahun 2024 bisa direalisasikan.

“Tahun 2024, kita harapkan Kabupaten Cirebon bebas sampah,” harap Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si menuturkan, bahwa pembangunan TPAS Kubangdeleg ini akan digunakan untuk pembuangan dan pengolahan sampah 18 kecamatan di Cirebon bagian timur.

“Sedangkan untuk sampah di wilayah bagian barat, sampah akan tetap dibuang ke TPAS Gunungsantri, Kecamatan Dukupuntang,” kata Iwan.

Ia juga mengungkapkan, bahwa jumlah armada yang akan digunakan dalam penanganan sampah di Kabupaten Cirebon sudah mengalami penambahan armada.

Jika sebelumnya terdapat sekitar 40 armada sampah, saat ini DLH Kabupaten Cirebon sudah memiliki sebanyak 70 armada sampah. Jumlah tersebut, lanjut Iwan, sudah sangat efektif untuk menangani sampah di Kabupaten Cirebon.

“Jumlah armada sudah sangat efektif dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Iwan.

Menanggapi masih adanya tempat pembuangan sampah liar, Iwan mengaku sudah melakukan inventarisir titik-titik besar lokasi pembuangan sampah liar.

Menurutnya, ada sebanyak 7 titik lokasi pembuangan sampah liar besar di Kabupaten Cirebon dan secara keseluruhan sudah dibersihkan oleh DLH Kabupaten Cirebon.

“Namun sayangnya, setiap habis kita bersihkan, masih ada yang buang sampah disitu lagi,” lanjutnya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menyiapkan satu tim, yang setiap harinya bertugas untuk menyisir pembuangan sampah-sampah liar di Kabupaten Cirebon.

Ia mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama pemerintah desa, untuk bisa melakukan sosialisasi tentang kesadaran dalam membuang sampah. Ia juga meminta kepada masyarakat, untuk tidak lagi membuang sampah secara sembarangan.

“Masyarakat harus mulai meninggalkan kebiasaan membuang sampah sembarangan,” tambahnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun 2023 di halaman kantor Bupati Cirebon, Minggu (20/8/2023).

Kegiatan GPM 2023 sendiri dibuka langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag dan dihadiri oleh perwakilan Forkopimda serta sejumlah instansi terkait.

Bupati Imron mengatakan, kegiatan GPM ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di masyarakat sekaligus merupakan rangkaian peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023.

Menurut Imron, acara ini sangat penting dan strategis, khususnya sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, selain juga sebagai upaya pengendalian inflasi dan dalam menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Salah satu tujuan dilaksanakannya Gerakan Pangan Murah (GPM), yaitu pengendalian inflasi serta meningkatkan keterjangkauan daya beli pangan masyarakat dan strategis bagi masyarakat,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi musim kemarau ini, banyak kebutuhan pangan di pasar mengalami kenaikan, mulai dari beras, minyak, telur, cabai, bawang serta kebutuhan pokok lainnya.

“Ada beberapa indikator yang mempengaruhi stabilisasi harga pangan, yang berakibat pada gejolak harga adalah terganggunya distribusi pangan, yang juga disebabkan kurangnya pasokan atau permintaan pangan yang meningkat,” jelas Imron.

“Ketidakcukupan pasokan pangan di suatu wilayah, dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi bahan pangan antar wilayah yang membuat adanya kenaikan harga kebutuhan pokok,” lanjutnya.

Ia menyebut, dengan adanya GPM ini sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dan mengurangi dampak inflasi, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Dengan adanya gerakan pangan murah ini semoga dapat memberi manfaat, khususnya bagi masyarakat Sumber dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam rangka menekan tingkat inflasi, khususnya di Kabupaten Cirebon,” tambah Imron.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi program yang bersinergi sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk pengendalian inflasi serta sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala DKPP Kabupaten Cirebon sekaligus ketua penyelenggara, Drs. Erus Rusmana, M.Si mengatakan, musim kemarau panjang dan gelombang El Nino menjadi perhatian khsusus Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pasalnya, dengan adanya fenomena tersebut akan berpengaruh terhadap stabilisasi pasokan pangan di masyarakat.

“Kalau pasokan pangan masyarakat terganggu, maka akan berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga, dengan adanya GPM 2023 ini kita ikut mengendalikan inflasi untuk menjaga harga pangan,” ujar Erus.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang wajar dalam mendapatkan harga kebutuhan pangannya.

“Banyak kebutuhan pangan yang dijual di GPM ini. Harganya pun sangat wajar dan murah, karena kita bekerjasama dengan beberapa distributor. Dan di GPM ini, disediakan pula bahan pangan lokal produk UMKM Kabupaten Cirebon,” tambah Erus. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar malam tasyakur HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Bupati Cirebon, Kamis malam (17/8/2023).

Hadir dalam tasyakuran tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, dan para kepala perangkat daerah.

Bupati Imron mengungkapkan, pihaknya atas nama pimpinan Kabupaten Cirebon mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh stakeholder, terutama kepada para peserta Paskibraka yang telah mensukseskan acara HUT ke-78 Kemerdekaan RI ini.

Pihaknya merasa senang dan bangga, pengibaran dan penurunan bendera telah berjalan dengan sukses.

“Kita merenung kembali 78 tahun silam, kita seharusnya bersyukur pada saat ini, karena dengan kenikmatan dan lainnya, tapi para orangtua kita, pahlawan kita, semua telah gugur di medan perang. Maka kita harus mengingat jasa para pahlawan kita,” ujar Imron.

Imron mengajak untuk melaksanakan cita-cita para pahlawan terdahulu. Pasalnya, mereka telah mengorbankan pikiran, tenaga hingga nyawa untuk kemerdekaan negara Indonesia ini.

“Maka, kita yang hidup saat ini, kita harus ingat dan melestarikan juga bagaimana caranya Indonesia tetap maju. Bersatu jangan sampai ada perpecahan dan perbedaan antara kita semua,” lanjut Imron.

“Apalagi tahun depan, ada hajat lima tahunan, yaitu Pemilu. Kami harap, tetap jaga kebersamaan jangan sampai membuat perpecahan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka gelaran Pesona Gaman Cirebon di Teras Patra, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jum’at (18/8/2023).

Pesona Gaman Cirebon merupakan pameran serta ajang edukasi tosan aji atau senjata berbahan besi yang sering digunakan dalam peperangan dan membela diri.

Imron menyebutkan, sangat mengapresiasi adanya pameran tersebut. Hal Ini menandakan, kalau orang tua zaman dahulu memakai alat ini untuk berbagai kepentingan, salah satunya dalam mengusir penjajah.

Sementara saat ini, tosan aji dibuat dengan tujuan berupaya melestarikan peninggalan budaya dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Di pameran ini, saya melihat ada keris dan juga kujang,” kata Imron.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata Imron, mengharapkan kegiatan tersebut bisa dilaksanakan setiap tahun, sehingga bisa menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Cirebon.

“Dalam gelaran ini, saya lihat ada yang datang dari Lombok, Jombang, hingga Malang,” ujar Imron.

Panitia penyelenggara Pesona Gaman Cirebon, Toto Harno menyebutkan, pameran ini digelar untuk mengenalkan benda-benda pusaka dari Cirebon.

Hal ini untuk mengedukasi kepada masyarakat, bahwa leluhur dari Cirebon menciptakan banyak peninggalan sejarah.

“Itu membuktikan, bahwa peradaban Cirebon tempo dulu itu melahirkan banyak bukti sejarah yang harus dilestarikan oleh para generasi muda,” kata Harno. (DISKOMINFO)