Archive for category: BERITA

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menerima kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi VIII DPR RI di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (14/3/2024).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima bantuan dari Kementerian Sosial dan BNPB untuk korban bencana banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.

“Alhamdullilah, kita mendapatkan bantuan dari Kemensos dan BNPB untuk penanganan pascabanjir di wilayah Timur Kabupaten Cirebon. Ini juga berkat bantuan dari Anggota Komisi VIII DPR RI,” kata Imron.

Imron menjelaskan, seperti diketahui, di Kabupaten Cirebon telah terjadi bencana banjir di wilayah Timur Kabupaten Cirebon yang melanda 37 desa dari sembilan kecamatan.

“Banjir yang melanda wilayah timur berdampak pada 35.720 kepala keluarga, 160.414 jiwa dan 42.617 unit rumah, sarana pendidikan, ibadah kesehatan serta ribuan hektare sawah yang terendam banjir,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, penanggulangan bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders. Namun, dalam mengantisipasi setiap bencana, agar tidak menimbulkan kerugian materil, tentunya dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

“Karena selain pemerintah, masyarakat juga memiliki peranan penting untuk ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Sehingga, mampu menciptakan rasa aman, meski daerah tersebut termasuk kategori rawan resiko bencana,” lanjutnya.

Selain itu, kata Imron, upaya pemerintah melalui BPBD sebagai leading sector, untuk melakukan tindakan cepat dalam penanganan banjir dan longsor telah dilakukan, agar senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak.

“Diperlukan sinergitas semua pihak dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Cirebon,” imbaunya.

Di tempat yang sama, Pimpinan rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A menyebut ini sebagai komitmen dari Komisi VIII, untuk memberikan bantuan bagi korban bencana di Kabupaten Cirebon dengan menggandeng Kemensos dan BNPB.

“Apa yang sudah kami putuskan di Komisi VIII DPR RI, untuk bisa dikerjakan oleh Kemensos dan BNPB, dan apa yang bisa diberikan untuk Kabupaten Cirebon sebagai kawasan yang terdampak bencana alam, maupun bencana sosial,” ujarnya.

Ia pun berharap dalam kunjungan ini, pihaknya bisa mendapat laporan tentang bantuan apa yang dibutuhkan para korban di Kabupaten Cirebon.

“Nanti masukan-masukan terkait permasalahan bencana di Kabupaten Cirebon yang sering terjadi, akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Ibu Mensos dan Kepala BNPB,” katanya

Lebih lanjut, permasalahan bencana banjir di Kabupaten Cirebon sering berulang, sehingga perlu keseriusan dan solusi mendasar untuk menanganinya.

“Solusi mendasar perlu dilakukan melalui kebersamaan antara Pemkab, Pemprov, DPRD Kabupaten dan Provinsi, DPR RI dan Pemerintah Pusat serta Kemensos,” sambungnya.

“Kalau ini bisa dilakukan satu kolaborasi, maka beragam hal, seperti bendungan, embung, itu akan bisa diwujudkan. Tapi yang penting ketika terjadi bencana, maka bantuan sosial segera bisa diberikan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Selly Andriany Gantina, A.Md., S.T. mengatakan, pihaknya memberikan bantuan bersama mitra BNPB dan Kementerian Sosial untuk korban bencana banjir di Kabupaten Cirebon.

“Saya berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa menyalurkan semua bantuan tersebut kepada masyarakat yang terdampak, karena bantuannya begitu banyak,” ujar Selly.

“Dari Kemensos menggelontorkan bantuan sebesar Rp49 miliar lebih dan bantuan dari BNPB sebesar Rp1 miliar lebih. Semoga bantuan tersebut bisa mengatasi permasalahan di wilayah Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Menteri Sosial, Tri Rismaharini meninjau langsung kondisi terkini musibah banjir di Kabupaten Cirebon, Jum’at (8/3/2024).

“Kita sudah mengerahkan tim Taruna Siaga Bencana (Tagana). Bahkan (Tagana) sudah beberapa hari ini ada disini,” kata menteri yang akrab disapa Risma ini.

Menurutnya, karena SK Tanggap Darurat baru dikeluarkan oleh Bupati Cirebon hari ini, maka pihaknya dapat membantu sepenuhnya. Tetapi, kata dia, setelah SK tanggap darurat ini, maka pihaknya akan mengirimkan kekuatan penuh.

“Tim bantuan dari daerah-daerah (Tagana) sekitar, akan ditambah kapasitasnya, terutama kebutuhan makanan,” ujarnya saat meninjau langsung ke Desa Sidaresmi, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti, Kecamatan Pabedilan.

Selain mengerahkan Tagana, pihaknya juga membawa penjernih air, yang bertujuan agar masyarakat dapat mengkonsumsi air bersih secara langsung. “Dan airnya siap minum,” imbuhnya.

Selain membawa penjernih air, pihaknya juga telah mengirimkan beberapa tangki air bersih untuk didistribusikan kepada warga.

Namun, entah ada permasalahan apa, pendistribusian air bersih ini sempat terhenti. “Tapi dipastikan, setelah SK Tanggap Darurat ini, bantuan akan dimaksimalkan,” sambung Risma.

Saat ditanya akibat bencana banjir ini banyak rumah warga yang mengalami kerusakan, pihaknya menyarankan kepada pemerintah desa setempat untuk mengusulkan bantuan kepadanya.

“Pak Kuwu, usulkan saja untuk perbaikan rumahnya, nanti saya bantu. Dan khusus untuk yang meninggal dunia, kita berikan santunan sebesar Rp17,5 juta,” jelasnya.

Di akhir, Risma mengaku sedih melihatnya, bencana banjir ini terjadi di beberapa tempat, bukan hanya di Kabupaten Cirebon saja, terjadi di Kendari dan Padang juga. “Mudah-mudahan, musibah banjir ini tidak terjadi lagi,” harapnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron., M.Ag melantik dan mengambil sumpah 51 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pelantikan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon, Jum’at (8/3/2024).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Tim Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Cirebon, dari 51 pejabat tersebut, 28 pejabat promosi, 18 rotasi, dan lima lainnya peralihan ke jabatan fungsional.

Dalam sambutannya, Imron mengatakan, mutasi, rotasi dan promosi di pemerintahan itu adalah hal biasa, lantaran merupakan hak dan kewajiban seorang PNS untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap, para pegawai yang dilantik dan disumpah ini, harus bisa membawa kemajuan di tempat yang baru serta bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

“Segeralah lakukan adaptasi, pelajari dan pahami terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan, serta bangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama efektif secara berjenjang, baik dengan pimpinan ataupun dengan atasan,” ujarnya.

Ia pun menitipkan beberapa hal yang perlu diingat, terutama kepada seluruh pejabat yang baru dilantik diantaranya, setelah pelantikan ini, selesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor sebelumnya, sehingga tidak meninggalkan permasalahan di kemudian hari.

Kemudian, laksanakan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab disertai niat ibadah, karena pada hakekatnya hal ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

“Dimanapun bertugas, layani masyarakat dengan baik, patuhi aturan, disertai ikhtiar dengan berdoa, laksanakan pekerjaan sebagai ladang ibadah. Karena itu, yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi bencana banjir di Kabupaten Cirebon, Kamis (7/3/2024). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Bey mengunjungi rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak banjir. Setelah itu, ia takziah ke rumah korban meninggal dunia akibat banjir.

Bey menyatakan, rencana teknis untuk normalisasi sungai bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengelolaan Sumber Daya Air BBWS sudah matang.

“Dengan tindakan ini, kami bertekad mengakhiri siklus banjir yang menghantui wilayah ini setiap tahunnya, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk hidup dan beraktivitas normal tanpa rasa takut akan ancaman banjir,” ucap Bey.

Bencana banjir tersebut merendam sepuluh kecamatan di Cirebon Timur, Kabupaten Cirebon, setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada Selasa (5/3/2024).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, banjir yang disebabkan luapan sungai Ciputih, Ciberes, Pekik, dan Cisanggarung, tersebut mengakibatkan sekitar 33.000 rumah terendam, 40.075 KK/83.000 jiwa lebih terdampak banjir, dan sekitar 4.200 jiwa mengungsi.

Sebagai upaya penanganan bencana banjir tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jabar telah menyalurkan bantuan berupa permakanan dan sandang pada senilai Rp101.690.850,- yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

Sementara itu, Kementerian Sosial RI telah mendorong bantuan berupa makanan siap saji, lauk pauk siap saji, makanan anak, sandang, kasur, kidsware, family kit, selimut, terpal dan tenda yang didorong langsung dari gudang pusat Kemensos senilai Rp1.401.208.000,-.

Selain dorongan logistik, telah didirikan posko Dapur Umum lapangan di kantor UPTD PAPRJJ Wil. III Kab. Cirebon yg dikelola oleh Tagana Kab. Cirebon dan Tagana Kab. Subang, serta dibantu oleh pilar sosial seperti Pendamping PKH dan TKSK dari kecamatan-kecamatan terdampak. Dapur Umum ini merupakan dukungan dari Kementerian Sosial RI.

Kemudian, Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat juga membawa bantuan logistik berupa paket sembako dan air minum yang diserahkan ke BPBD Kabupaten Cirebon.

HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jabar
Ika Mardiah

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri ulang tahun ke-23 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tingkat Kabupaten Cirebon di Patra Hotel, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa (5/3/2024).

Bupati Imron mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar datang ke Baznas Kabupaten Cirebon untuk menyalurkan zakat, sodaqoh dan infaknya. Pasalnya, dari Baznas inilah yang menghimpun dari dan untuk masyarakat.

“Hasil dari Baznas itu, diantaranya untuk beasiswa santri, peningkatan ekonomi dan lainnya. Maka, ajak masyarakat untuk bersodaqoh, infak dan berzakat di Baznas Kabupaten Cirebon,” ajak Imron.

Ia mengatakan, jika PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah rutin menyalurkan zakat dan infaknya di Baznas. Maka, kini giliran masyarakat Kabupaten Cirebon untuk melakukan hal yang sama.

“Selain peningkatan ekonomi, ada juga untuk alokasi bantuan rutilahu. Dimana kemampuan pemerintah daerah terbatas, satu tahun itu sekitar 700an, sementara rumah tidak layak huni milik masyarakat Kabupaten Cirebon ada 10ribuan lebih,” jelasnya.

“Maka, peran masyarakat dalam menyalurkan bantuan lewat Baznas sangat dibutuhkan. Karena itu tadi prinsipnya, dari masyarakat untuk masyarakat juga,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, KH. Ahmad Zaini Dahlan mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan belasan miliar. Bahkan, pihaknya mempunyai target setiap tahun, harapannya 10 persen.

Maka, tahun ini pihaknya akan memberdayakan UPZ desa. Karena, justru masyarakat desa yang lebih tahu akan potensi-potensi zakat dan bagaimana zakat di desa itu diberdayakan untuk masyarakat desa itu sendiri.

“Kita hanya mengatur administrasinya saja. Nanti mekanismenya zakat itu dikumpulkan di desa, kemudian didistribusikan oleh desa untuk warga desa tersebut. Salah satunya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di desa itu,” ujar Ahmad.

Menurutnya, Kabupaten Cirebon ini potensi zakatnya sangat besar sekali. Diperkirakan ada Rp200 milar lebih se-Kabupaten Cirebon. Agar Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten zakat bisa terlaksana, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi.

“PNS sudah, tinggal masyarakat, supaya bisa menyalurkan ke Baznas. Karena, dari masyarakat untuk masyarakat, dari desa untuk desa. Kita hanya administrasi saja,” pungkasnya. (DISKOMINFO)