Kunjungi MPP Kab. Cirebon, Menteri PANRB Dorong Layanan Berdampak dan Tidak Berbelit

KAB. CIREBON – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon, Senin (04/03). Ditengah kunjungan tersebut, Menteri Anas menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon. Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin kedepan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit. Mestinya disini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujarnya.

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023 itu. Tiga puluh tujuh instansi tersebut terdiri dari 9 instansi vertikal, 9 BUMN/BUMD, 13 OPD Kabupaten, 2 OPD Provinsi, dan 2 swasta.

Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung perhari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP. Untuk itu Menteri Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.

“Kedepan Mal Pelayanan Publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan perhari. Jadi biasanya, kalau saya di MPP kalau motor parkirannya penuh berarti MPPnya ramai,” ungkapnya.

Untuk diketahui, jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital. Saat ini terdapat dua layanan utama yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. Diharapkan kedepan, Kabupaten Cirebon dapat menerapkan MPP Digital.

“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap IKDnya banyak artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat HP.

Menteri Anas juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. Dengan adanya IKD maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya. (HUMAS MENPANRB)

/by

Menpan RB Lakukan Sidak, Bupati Imron Dorong Optimalisasi MPP Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, S.Pd, S.S, M.Si melakukan inspeksi mendadak ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon, Senin (4/3/2024).

Pantauan Tim IKP Diskominfo Kabupaten Cirebon, dalam inspeksi tersebut, Menpan RB didampingi oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Lutfhi, S.T, M.Si, Kapolresta Cirebon, Kombel Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, ST, M.Si.

Menpan RB Anas meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus mengoptimalkan pelayanan di MPP tersebut.

Layanan terbaru dari Kabupaten Cirebon itu diresmikan bersama MPP lainnya di Indonesia secara virtual pada beberapa tahun lalu.

Salah satu yang harus dilakukan pemerintah daerah, kata Anas, meningkatkan jumlah kunjungan ke MPP.

“Harapan saya kepada pemerintah daerah, agar mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik. Saya lihat, kunjungannya termasuk rendah, rata-rata 50 sampai 200 orang per hari,” kata Anas.

Menurut Anas, keberadaan MPP harus bisa memberikan pelayan lebih maksimal kepada masyarakat. Melalui mal tersebut, masyarakat mengharapkan kemudahan dan kecepatan pelayanan dari pemerintah daerah maupun instansi lainnya.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa seluruh proses birokrasi harus berdampak baik kepada masyarakat dan tidak berbelit-belit.

“Mungkin ke depan, perlu dievaluasi Pak Bupati terkait MPP ini,” ujarnya.

Bupati Imron mengakui, bahwa pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon harus terus ditingkatkan. Pemerintah daerah pun mengapresiasi kepedulian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Cirebon.

Menurut Imron, keberadaan MPP masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang.

“Di sini kurang, karena di Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah timur ada pelayanan serupa. Jadi kebanyakan yang datang ke sini itu, yang dekat sini saja,” kata Imron.

MPP yang berada di Kantor DPMPTSP Kabupaten Cirebon ini, memiliki 38 konter pelayanan administrasi instansi, baik instansi vertikal maupun horizontal.

Konter pelayanan tersebut, diantaranya ditempati oleh Dinas Sosial, Kementerian ATR/BPN, Polresta Cirebon, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat, dan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda), dan lainnya.

Keberadaan MPP anyar di Kabupaten Cirebon, nantinya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh berkas perizinan atau berkas teknis lainnya. (DISKOMINFO)

/by

Kunjungi SMKN 1 Susukan, Bupati Imron Sebut Upaya Peningkatan SDM Generasi Unggul

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, M.Pd melakukan kunjungan ke SMKN 1 Susukan di Kecamatan Susukan, Senin (4/3/2024).

Sebelum melakukan pertemuan dengan para siswa dan guru, Bupati Imron menyempatkan menjadi pembina upacara dan dilanjut berdialog dengan para siswa.

Menurut Imron, kedatangannya ke SMKN 1 Susukan ini, salah satu upaya membangun dan mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) generasi unggul di Kabupaten Cirebon.

Sehingga melalui ragam kegiatan, yang secara langsung datang ke sekolah. “Karena rumah kedua bagi peserta didik di Kabupaten Cirebon, yakni sekolah,” ujarnya.

Imron menyebut, siswa-siswi di SMKN 1 Susukan ini merupakan siswa yang memiliki banyak prestasi. Sehingga kedatangannya tersebut, ingin melihat bagaimana pola pembelajaran yang ada di sekolah.

“Kedatangan kami ke SMKN 1 Susukan, selain bersilaturahmi, juga ingin melihat bagaimana sekolah ini, dan bagaimana anak didiknya,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan, siswa-siswi ini kedepan, akan menjadi generasi penerus kepemimpinan di Kabupaten Cirebon. “Merekalah generasi muda yang akan mengisi Kabupaten Cirebon kedepannya,” tambahnya.

Ia mengimbau kepada para orang tua, agar tidak meminta anaknya untuk buru-buru menikah ketika lulus sekolah. Pasalnya, ditangan mereka yang akan membawa perubahan, baik di daerah maupun bangsa dan negara.

“Kepada masyarakat Kabupaten Cirbeon, anaknya sekolahkan yang tinggi, jangan sampai nikah dulu, karena mereka nantinya yang akan meneruskan generasi kita yang akan datang,” pintanya. (DISKOMINFO)

/by

Kominfo Jalin Kerjasama Peningkatan Literasi Digital dengan PCNU Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dan 8 perguruan tinggi Nahdlatul Ulama.

Penandatanganan kerjasama tersebut, terkait dengan peningkatan gerakan literasi digital, di peruguruan tinggi NU, yang berada dalam naungan Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) PCNU Kabupaten Cirebon.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo, Slamet Santoso mengatakan, penandatangan kerja sama dengan PCNU Kabupaten Cirebon merupakan hal yang penting. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari PBNU.

“Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Pak Menteri dengan Ketua Umum PBNU,” kata Slamet, Kamis 29 Februari 2024.

Slamet menuturkan, bahwa dukungan dari kalangan NU memang sangat penting, terutama untuk kalangan pesantren dan lainnya. Karena menurut Slamet, untuk meliterasi digital masyarakat di Indonesia, tidak bisa dilakukan oleh Kominfo sendirian.

” Karena memang begitu banyak yang perlu kita lakukan, terkait meningkatkan kapasitas literasi digital seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Slamet, Kamis 29 Februari 2024.

Lebih lanjut, Slamet menyampaikan bahwa penandatanganan dengan PCNU menjadi sebuah momentum penting. Sebab dengan terjalinnya kolaborasi tersebut, pihaknya berharap akan ada santri dan mahasiswa yang menjadi penggerak digital.

“Sehingga kader digital nantinya bersama dengan Kominfo bisa memberikan edukasi digital kepada masyarakat, yakni terkait 4 pilar literasi digital, di antaranya Kecakapan Digital (Digital Skill), Etika Digital (Digital Ethics), Keamanan Digital (Digital Safety), dan Budaya Digital (Digital Culture),” jelas Slamet.

Harapannya, kata Slamet, masyarakat di Cirebon, terutama santri atau mahasiswanya bisa menjadi fasilitator untuk meneruskan materi 4 pilar literasi digital tersebut.

“Sehingga nantinya ruang digital itu kita penuhi dengan konten yang positif. Dan komitmen ini bisa terus digerakkan sampai tahun-tahun berikutnya,” kata dia.

Komitmen terkait literasi digital harus terus digaungkan. Pasalnya, Indonesia menjadi negara paling tidak sopan di ruang digital.

“Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengakses pornografi, judi online, dan lain sebagainya,” ujar Slamet.

Slamet berharap, ke depannya ada banyak mahasiswa dari PTNU yang menjadi perwakilan duta digital yang bisa menyampaikan bagaimana menggunakan ruang digital menjadi lebih baik.

“Oleh karena itu, Kominfo mengapresiasi PCNU Kabupaten Cirebon yang dinahkodai KH Aziz Hakim Syaerozie. Mudah-mudahan apa yang kita dilakukan dapat dihitung sebagai ibadah kita semua dan menjadi ladang pahala, dan tentunya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Cirebon,” tandasnya

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozie menyampaikan terima kasih atas komitmen Kominfo yang bersedia melakukan kerja sama dengan PCNU.

Menurut Aziz, pihaknya menyambut baik kerjasama yang dijalin saat ini, karena program literasi digital, juga merupakan program yang nasional yang perlu didukung oleh NU.

” Tentu kami menyambut dengan baik, sebab memang literasi digital ini menjadi problem tersendiri khususnya di warga NU,” ujar Kiai Aziz.

Menurutnya, di level menengah saja, literasi digital di kalangan NU masih kurang. Meskipun belakangan ini di kalangan NU sudah berikhtiar agar aspek digital bisa menjadi kebutuhan di warga Nahdliyin.

Sehingga menurut Aziz, dengan adanya gerakan literasi digital Kominfo yang diselenggarakan disejumlah perguruan tinggi NU tersebut, bisa menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

“Saya kira ini merupakan kesempatan NU untuk menjawab tantangan literasi digital, ,” ujar Aziz.

Aziz juga berharap kepada Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), yang sudah melakukan kerjasama saat ini, bisa memaksimalkan program tersebut dengan maksimal.

Sehingga nantinya diharapkan, mahasiswa maupun civitas akademika di PTNU mampu memahami literasi digital di masa datang.

“Diharapkan nanti LPTNU bisa mendistribusikan kader digital. Bahkan syukur-syukur misi literasi digital ini massif di PTNU,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua LPTNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Sururi menambahkan, bahwa kerjasama yang dijalin oleh PCNU Kabupaten Cirebon dan 8 Perguruan Tinggi NU, merupakan momentum yang sangat baik, untuk pencapaian perguruan tinggi dalam cakap berdigital..

Sehingga menurut Sururi, pihaknya akan terus berkomitmen, untuk meningkatkan kapastian perguruan tinggi NU di Kabupaten Cirebon, dalam hal literasi digital.

” Semoga dengan perjanjian kerjasama ini, mendorong perguruan tinggi NU di Kabupaten Cirebon makin cakap digital,” ujar Sururi.

/by

Muskab IX Korpri, Ajang Pemilihan Ketua dan Wadah Belajar tentang Pengabdian kepada Masyarakat

KABUPATEN CIREBON — Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Cirebon mengadakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-IX Tahun 2024 di Hotel Aston Kecamatan Kedawung, Selasa (27/2/2024).

Dalam Muskab tersebut, sebanyak 92 anggota hadir, yang terdiri dari Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Cirebon, utusan Korpri Unit Kabupaten, dan utusan Korpri Unit Kecamatan.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd mengatakan, Korpri adalah wadah perjuangan dan pengabdian seluruh pegawai Republik Indonesia, yang memiliki peran dan tanggung jawab, bukan sekedar berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

“Korpri juga merupakan sarana untuk meningkatkan kreatifitas, serta profesionalisme para anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang,” katanya.

Hilmy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepengurusan sekarang. Pasalnya, ketika dahulu Muskab VIII Korpri tahun 2019 dilaksanakan, kondisi Korpri sangat memprihatinkan.

“Beban defisit tanggungan kadeudeuh mencapai
angka yang cukup besar hingga Rp24 miliar. Ditambah dengan kondisi sarana dan prasana kantor atau sekretariat sebagai sentral pelaksanaan tugas atau tempat bekerja, belum ada. Sehingga semua kondisi saat itu sangat mengkhawatirkan,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Hilmy, dengan kerja keras seluruh dewan pengurus beserta anggota dan pihak terkait, serta berbagai skenario kebijakan yang rasional dan terukur yang ditetapkannya, kini seluruh permasalahan itu secara bertahap bisa diselesaikan dengan baik.

“Sekarang, gedung sekretariat sebagai pusat kegiatan Korpri selesai dibangun lengkap dengan aula, taman dan kafenya, dan telah diresmikan pada tahun 2022 yang lalu,” sambungnya.

“Demikian juga dengan defisit kadeudeuh yang hampir mendekati seimbang, meski sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi booming PNS yang pensiun, mengalami peningkatan yang signifikan,” ungkapnya.

Ia mengajak kepada seluruh pengurus DP Korpri Kabupaten Cirebon, unit kabupaten maupun unit kecamatan, menjadikan Muskab IX Korpri ini sebagai wadah untuk belajar secara totalitas mengenai pengabdian kepada masyarakat

“Dengan melihat dan mendengar laporan pertanggungjawaban dewan pengurus Korpri Kabupaten Cirebon masa bakti 2019-2024, kemudian jadikanlah momen muskab ini sebagai ajang pemilihan ketua dan formatur yang dipandang dapat melanjutkan, bahkan meningkatkan keberhasilan program Korpri yang akan datang,” ajaknya.

Seperti diketahui, pada Muskab IX Kopri Kabupaten Cirebon tahun 2024 ini, Drs. Jajang Sofyan, M.SI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DP Korpri Kabupaten Cirebon periode 2024-2029. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Imbau Masyarakat Terima Hasil Pemilu 2024

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meminta kepada seluruh peserta Pemilu maupun masyarakat di Kabupaten Cirebon agar bisa menerima hasil Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Imron saat menghadiri pembukaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Hall, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (27/2/2024).

“Kita berharap, kepada seluruh masyarakat untuk menerima siapapun wakil-wakil yang terpilih. Tenang saja, karena untuk membangun Kabupaten Cirebon, jalurnya bukan hanya jadi wakil rakyat saja,” ujar Imron.

Imron menyebutkan, bila ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024, silakan mengajukan gugatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Bagi yang kurang puas, bisa mengajukan keberatan, dengan catatan sesuai aturan,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Sopidi mengatakan, proses rekapitulasi suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga masing-masing kecamatan sudah dilakukan.

Menurut Sopidi, pelaksanaan penghitungan suara di Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar. Dipastikan, seluruh petugas Pemilu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

“Melalui rapat pleno ini, kami dari KPU akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan,” tukas Sopidi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum disebutkan, bahwa penghitungan suara dilakukan setelah selesainya proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan selesai dilakukan di TPS.

Selanjutnya, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan berjenjang, mulai dari rekapitulasi di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hasil rekapitulasi manual berjenjang dijadikan sebagai hasil resmi Pemilu 2024. (DISKOMINFO)

/by

Songsong Indonesia Emas, Bupati Imron Minta Santri Tetap Semangat untuk Belajar

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag secara resmi membuka Festival CIS (Competition for Islamic Students) Pondok Pesantren Al-Hikmah dengan tema “Ukir Akusara Abadi Ciptakan Nawasena Negeri” di Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Senin (26/2/2024).

Bupati Imron meminta para santri untuk tetap semangat belajar dan menunjukkan prestasi terbaiknya. Tujuannya agar para santri dapat berkontribusi secara positif baik di lingkup kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

“Tunjukkanlah bahwa kalian mampu berprestasi. Jadilah contoh yang baik untuk kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional,” kata Imron.

Lebih lanjut, Imron mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan festival di Ponpes Al Hikmah yang telah menjadi wadah pembinaan dan pencapaian prestasi para santri.

“Saya beberapa kali berkunjung ke ponpes ini, banyak kemampuan dan pencapaian yang luar biasa dari santri Ponpes Al Hikmah,” ungkapnya.

Dalam arahannya, ia juga mengutip pendapat dari Ibnu Khaldun tentang tiga jenis penguasa di dunia, yakni penguasa alami, politik, dan kenabian.

Ia juga menekankan akan pentingnya model penguasaan kenabian, dimana pemerintah dan masyarakat berusaha untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama dengan tujuan dunia dan akhirat.

“Ini adalah pekerjaan rumah kita semua, terutama para santri. Dengan prestasi dan dedikasi kalian, isi dan bangunlah negara kita tercinta ini, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita junjung tinggi,” tutur Imron.

Menyongsong Indonesia Emas, Imron menekankan pentingnya peran generasi muda, khususnya para santri yang saat ini berusia 10-15 tahun, untuk memulai dan terus mengembangkan prestasi mereka dari sekarang.

“Diharapkan dapat menjadi pemimpin dan inovator di masa depan, yang akan membawa negara Indonesia menuju kemajuan yang lebih besar lagi,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

Dibangun Tahun 1963, Bupati Imron: SMAN 1 Lemahabang Salah Satu Sekolah Tertua di Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag berharap para siswa-siswi di SMAN 1 Lemahabang Kecamatan Lemahabang bisa menjadi pelopor pembangunan dan pendidikan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati Imron saat menjadi pembina upacara di SMAN 1 Lemahabang Kabupaten Cirebon, Senin (26/2/2024).

Menurut Imron, banyak potensi yang ada di SMAN 1 Lemahabang, sehingga perlu digali dengan baik, mulai dari gurunya maupun siswanya.

“Potensinya sangat besar, sehingga ketika melakukan diskusi bersama, saya minta potensi maupun prestasi di sekolah ini harus terus ditingkatkan,” katanya.

Ia menjelaskan, bahwa SMAN 1 Lebahabang ini merupakan salah satu sekolah tertua di Kabupaten Cirebon, karena dibangun pada tahun 60-an.

“SMAN 1 Lemahabang adalah salah satu sekolah tertua, karena berdiri dari tahun 1963. Sekolah ini juga menjadi sekolah favorit, karena siswanya bukan hanya dari Kecamatan Lemahabang saja, melainkan dari berbagai daerah,” lanjutnya.

Ia meminta kepada para guru, untuk mendidik anak didiknya dengan baik. Sehingga kedepan, anak-anak didik ini akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Cirebon.

“Kami berkeinginan, kedepan siswa-siswi SMAN 1 Lemahabang menjadi pelopor perubahan pembangunan di Kabupaten Cirebon,” harapnya.

“Karena tamatan sekolah tersebut, merupakan orang-orang pilihan yang akan membawa pola pikir kemajuannya dan membawa perubahan, baik untuk dirinya, keluarganya maupun masyarakat,” tutup Imron. (DISKOMINFO)

/by

FORUM SETDA JABAR, Bey Machmudin: Momentum Menyamakan Visi Membangun Jawa Barat

KOTA BANDUNG — Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jabar di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (22/2/2024).

Bey dalam sambutannya mengemukakan, kegiatan tersebut merupakan momentum baik dalam menyamakan visi dan persepsi terkait arah pembangunan Jawa Barat.

“Perencanaan dengan pendekatan partisipatif, salah satu pendekatan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan,” katanya.

Forum dihadiri Penjabat Sekda Jabar Taufiq Budi Santoso dan sekda kabupaten dan kota di Jabar.

Bey menyebut, sekretariat daerah (setda) merupakan benteng utama dari birokrasi di daerah, termasuk kabupaten kota.

“Kemajuan atau kegagalan ada di pundak sekda baik kabupaten, kota maupun provinsi. Sekda harus taat pada aturan, juga memberikan pemahaman kepada pimpinannya,” ujar Bey.

Ia mengingatkan pula agar sekda menjaga integritas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mengawal implementasi program pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya ingatkan bahwa kegiatan yang dilakukan diprioritaskan untuk peningkatan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, Bey mengingatkan pengelolaan keuangan daerah harus akuntabel, efektif, dan adanya kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa.

“Tetap harus kompetitif, transparan, dan mendorong dunia usaha untuk berkembang secara profesional,” ujarnya.

“Ingatkan pula perilaku ASN yang sesuai dengan core value BerAKHLAK, terutama untuk menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas korupsi,” tambah Bey.

Ia berharap melalui forum perangkat daerah itu dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Jabar, terutama dalam pelibatan peran setda sebagai unit penunjang yang strategis.

“Saya berharap forum ini dapat memperoleh tujuan yang sama, yaitu memajukan Jawa Barat, juga kota dan kabupaten di Jabar,” tutup Bey.

HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
Ika Mardiah

/by

Pemkab Cirebon Gelar Layanan Kontrasepsi Jangka Panjang

KABUPATEN CIREBON — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon menggelar bakti sosial pelayanan KB serentak berupa metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Kegiatan tersebut berlangsung di Puskesmas Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Rabu (21/2/2024).

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, MKJP merupakan kontrasepsi yang paling efektif untuk mengendalikan kehamilan dan kelahiran. Oleh sebab itu, MKJP merupakan bagian dari upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Cirebon.

Jumlah warga yang mendapatkan bantuan tersebut, yakni 245 perempuan dan empat orang laki-laki. “Kontrasepsi yang digunakan berupa tubektomi untuk perempuan dan vasektomi untuk pria,” kata Imron.

Menurut Imron, MKJP sangat penting bagi perempuan yang sudah melahirkan lebih dari dua kali. Setelah mendapatkan MKJP, bisa terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, permintaan warga yang ingin mendapatkan kontrasepsi cukup tersebut sangat tinggi. Namun, karena keterbatasan jumlah anggaran, hanya bisa dilakukan di waktu tertentu.

Selama ini, kata Eni, sebagian warga di Kabupaten Cirebon masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek, diantaranya metode amenore laktasi (MAL), kondom, suntik progestin, suntik kombinasi, pil laktasi, dan pil kombinasi.

“Saat ini masyarakat mulai sadar, kalau pakai pil, banyak yang sering lupa. Suntik yang harus tiga bulan sekali juga kelewat,” ujarnya.

Tahun ini, lanjut Eni, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan 500 perempuan agar mendapatkan metode operasi wanita (MOW), sedangkan untuk metode operasi pria (MOP), hanya dua orang. (DISKOMINFO)

/by