KABUPATEN CIREBON – Setelah beberapa waktu lalu dikunjungi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, kali ini giliran rombongan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon.

Rombongan tersebut berkunjung dalam rangka Studi Tiru Pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID), yang dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE., MM beserta jajaran.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menerima kunjungan tersebut didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon beserta bidang Informasi dan Komunikasi Publik, serta Kepala Bagian Setda, bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (9/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Bupati Imron mengawali dengan memperkenalkan Kabupaten Cirebon, baik mengenai sejarah, bahasa, budaya, maupun kuliner khas yang ada di Kabupaten Cirebon.

Pihaknya juga sangat terbuka akan maksud dan tujuan kedatangan Pemkab Tanah Datar, perihal studi tiru dalam hal pembentukan Komisi Informasi (KI),

“Kami terbuka dengan siapapun, yang ingin menyerap ilmu dari kami. Soal Komisi Informasi, lebih lanjut nanti kita diskusi antara Pemkab Tanah Datar dengan Diskominfo dan KI Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra menegaskan, bahwa kedatangan Pemkab Tanah Datar sangatlah serius untuk menimba ilmu ke Pemkab Cirebon, dalam rangka pembentukan KI yang ada di Pemda Tanah Datar.

“Kami berkunjung ke Kabupaten Cirebon ini dalam rangka pembentukan Komisi Informasi (KI). Kami ingin tahu KI di Kabupaten Cirebon, kami juga ingin tahu seperti apa langkah Kabupaten Cirebon dalam membangun KI,” kata Eka.

Menurutnya, Kabupaten Cirebon sudah lebih maju daripada Kabupaten Tanah Datar, terutama dalam hal Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena itu, untuk KIP, Pemkab Tanah Datar akan meniru Pemkab Cirebon, dengan harapan kedepan bisa diterapkan di Kabupaten Tanah Datar.

“Kami ingin meniru Kabupaten Cirebon, kami juga ingin tahu apa-apa saja yang harus disiapkan, terutama mengenai anggarannya. Upaya-upaya apa saja yang harus kami terapkan dalam meningkatkan monitoring dan evaluasi, khususnya ke desa-desa,” jelas Eka.

“Harapan kami, bisa membentuk KI di Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 ini,” imbuhnya.

Perlu diketahui, bahwa Komisi Informasi di Provinsi Jawa Barat, baru ada di Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, Kabupaten Cirebon seringkali menjadi rujukan studi tiru daerah lainnya yang ingin membentuk Komisi Informasi. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kabupaten Cirebon Periode 2023-2028 di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (9/1/2024).

Bupati Imron dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan momentum penguatan komitmen dan tekad pengurus PMI untuk mendedikasikan kinerja, dalam rangka mewujudkan visi, misi dan kebijakan serta program kegiatan organisasi, terutama dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan pelayanan masyarakat.

“Saya pribadi dan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat kepada ketua beserta jajaran pengurus, serta dewan kehormatan PMI Kabupaten Cirebon masa bhakti 2023-2028,” ujar Imron.

“Dengan harapan, semoga amanah dan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” sambungnya.

Imron juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas loyalitas, dedikasi, serta kinerja dengan menghasilkan berbagai keberhasilan yang diraih dalam program kegiatan kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk membantu penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon, dan prestasi dalam meraih sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari BPOM sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.

“Saya percaya kepada Ibu Heviyana, yang telah terpilih kembali sebagai ketua PMI Kabupaten Cirebon periode ke-4, untuk mempertahankan sertifikat CPOB dan meraih akreditasi unit donor darah PMI Kabupaten Cirebon, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Cirebon,” tukas Imron.

Selanjutnya, ia juga meminta kepada pengurus PMI Provinsi Jawa Barat, agar dapat lebih memberikan dukungan kepada PMI Kabupaten Cirebon, dalam rangka kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program kegiatan kemanusiaan dan kepalangmerahan.

“Peran pengurus PMI Kabupaten Cirebon tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya dukungan dari semua pihak,” tutur Imron.

Untuk itu, dirinya menghimbau kepada seluruh stakeholder, baik pihak pemerintahan, dunia usaha maupun elemen masyarakat, untuk terus membantu PMI sebagai lembaga yang bekerja di bidang kemanusiaan.

Sementara Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Hj. Rd. Sri Heviyana mengatakan, pada periode sebelumnya masih banyak pekerjaan rumah yang belum dikerjakan.

Ia berharap, tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, dapat terus bersinergi dengan Pemkab Cirebon. Salah satunya adalah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Cirebon.

“Tentu, harapan kami adalah ingin memajukan PMI lebih baik lagi, target tahun ini adalah pendirian kampung donor,” ujar Heviyana.

“Kampung donor tersebut menjadi kampung yang dapat meningkatan IPM. Maka, butuh dukungan dari Pemkab Cirebon, karena PMI Kabupaten Cirebon belum mandiri seperti daerah lainnya,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, industri kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon masih menunjukkan eksistensinya hingga saat ini. Kinerja ekspor pun masih didominasi oleh komoditas tersebut.

Menurut Imron, industri kerajinan rotan memiliki ketahanan lebih dibandingkan komoditas lainnya. Saat pandemi Covid-19 pun, industri ini tetap mengirimkan produknya ke beberapa negara tujuan.

“Kelompok industri rotan ini sangat berpengaruh terhadap PAD (pendapatan asli daerah),” kata Imron pada saat mendampingi Pj Gubernur Jawa Barat meninjau Satuan Pelayanan (Satpel) Pengembangan Industri Rotan Cirebon, Tegalwangi, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/1/2024).

Namun begitu, lanjut Imron, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu memasarkan produk rotan Cirebon ke negara-negara ASEAN. Hal ini dilakukan, karena belum meredanya konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Pasar ekspor Kabupaten Cirebon ini kan Eropa, tetapi karena adanya perang disana, ekspor jadi terhambat. Kami minta kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk membantu pasarkan ke negara lainnya,” ujar Imron.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, S.E, M.T mendorong produksi rotan dari Kabupaten Cirebon agar terus bertumbuh, karena komoditas rotan merupakan salah satu unggulan dari Jawa Barat.

Bey menyebutkan, ekspor rotan pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini diakibatkan adanya perlambatan ekonomi dampak perang antara Rusia-Ukraina.

“Saya sudah perintahkan Disperindag Jabar untuk mencari pasar baru, karena prospek industri rotan Cirebon ini sangat baik,” kata Bey.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Noneng Komara Nengsih, S.E, M.A.P mengatakan, nilai ekspor produk rotan dari Jawa Barat sepanjang Januari-Oktober sebanyak 22.025 ton, dan 98 persen berasal dari Kabupaten Cirebon.

Furnitur rotan merupakan komoditas dengan nilai ekspor terbanyak sebesar 127,48 juta USD. Sementara, barang anyam rotan hanya berada di angka 27,66 juta USD.

“Jawa Barat juga tercatat mengekspor bahan nabati dari rotan pada periode Januari-Oktober 2023 dengan nilai 114.280 USD,” ungkap Noneng. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menjadi pembina apel pada peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 Kementerian Agama di halaman Ponpes Tarbiyatul Banin, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/1/2024).

Dalam sambutan Menteri Agama yang dibacakan oleh Bupati Imron mengatakan, Kementerian Agama yang dilahirkan pada awal tahun, yakni 3 Januari 1946 ini memiliki makna selalu baru.

Artinya, setiap memasuki tahun baru, kita harus memiliki spirit ganda yang muncul dari pergantian tahun dan peringatan hari lahir Kementerian Agama.

“Spirit ganda ini harus diwujudkan dalam bentuk amal bakti yang semakin mendalam dan paripurna. Hari Amal Bhakti tentu tidak semata sebuah nama, tetapi didalamnya terkandung harapan dan tekad untuk mencurahkan pengabdian kita kepada seluruh umat beragama,” ucap Imron.

Imron mengungkapkan, pada peringatan HAB ke-78 Kemenag ini, pihaknya mengajak semua untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan perjuangan dalam mewujudkan segala cita-cita dibentuknya Kementerian Agama.

“Sebagai institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan, tugas Kementerian Agama tidaklah ringan,” lanjut Imron.

Selain itu, kata Imron, Kemenang juga memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama.

Menurutnya, bekal pendidikan agama yang moderat adalah fondasi kokoh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama demi tercapainya tujuan pembangunan.

“Melalui berbagai program reguler dan tujuh program prioritas kementerian agama, kita terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan kepada kita semua,” jelasnya.

“Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiousity Index, dan tahun kerukunan umat beragama adalah ikhtiar dalam memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat,” ujarnya.

Tentu, kata Imron, keberhasilan-keberhasilan itu bukan tanpa kekurangan, masih banyak yang harus dibenahi. Dan pada peringatan HAB ke-78 ini bermakna bahwa, pihaknya harus membersamai umat untuk menuju Indonesia yang hebat.

Dan wujud dari membersamai umat ini adalah dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Usai diguyur hujan dengan intensitas sedang, gapura tradisional di Alun-alun Pataraksa ambruk pada Selasa malam (2/1/2024).

Paginya, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag langsung inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi kejadian, Rabu (3/1/2024).

Bupati Imron mengaku kecewa dengan hasil pembangunan Alun-alun Pataraksa, yang tepat berada di depan Kantor Bupati Cirebon dan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon.

“Jelas kecewa, pekerjaannya asal-asalan. Saya minta dinas terkait untuk mengevaluasinya,” tukas Imron.

Ia meminta kepada penyedia atau kontraktor untuk membangun ulang gapura tradisional yang ambruk. “Harus dibangun ulang. Bila perlu, yang ambruk satu gapura, tapi saya minta kedua gapura dibangun ulang,” pintanya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si mengatakan, terkait ambruknya gapura tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengawas kegiatan.

Iwan mengaku, selama ini laporan dari pengawas kegiatan melaporkan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan spek yang sudah direncanakan.

“Karena ini masih masa pemeliharaan sampai tanggal 27 April 2024, saya minta penyedia atau kontraktor untuk segera bertanggungjawab terkait kerusakan ini,” kata Iwan.

Tentunya, lanjut Iwan, pihaknya akan melakukan evaluasi total terkait ambruknya gapura tradisional yang ada di Alun-alun Pataraksa.

“Saya minta kepada penyedia untuk mengganti semua gapura tradisionalnya. Dibangun dari awal dan harus sesuai dengan gambar awal,” lanjutnya.

Hasil rapat dengan konsultan serta pelaksana, Iwan menambahkan, pihak pelaksana, yaitu PT. Caesar Utama Karya, sanggup dan bertanggungjawab untuk membangun kembali gapura yang ambruk.

Kedua, pihak konsultan pengawas sanggup mengawasi pelaksanaan pembangunan kembali gapura, tanpa ada biaya pengawasan dari Pemda.

“Ketiga, hasil analisa terhadap kejadian rubuhnya gapura, dimungkinkan karena ada pergerakan batu dalam gapura, yang mengakibatkan masuknya air ke dalam gapura. Pergerakan tersebut menyebabkan batu mendorong dinding bata,” jelas Iwan.

Ia menambahkan, pembangunan Alun-alun Pataraksa ini telah menelan anggaran Rp15,7 miliar lebih, yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Tahap pertama, kata Iwan, tahun 2021 Rp11,6 miliar, kemudian dilanjutkan tahap kedua pada tahun 2023 dengan anggaran Rp4,1 miliar.

“Yang tahap pertama adalah pekerjaan konstruksi, dan tahap kedua untuk pekerjaan finishing. Termasuk gapura tradisional yang saat ini ambruk senilai Rp226 juta, dan gapura modern yang terletak di depan pintu masuk Alun-alun Pataraksa,” tambahnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama jajaran Forkopimda melakukan pemantauan pergantian malam tahun baru 2024 di Pos Pelayanan Ramayana Weru, Kabupaten Cirebon, Minggu malam (31/12/2023).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban malam pergantian tahun baru 2024.

Menurut Bupati Imron, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, Kabupaten Cirebon sangat kondusif.

“Kami bersama Forkopimda melakukan pemantauan di beberapa titik, salah satunya di Pos Pelayanan Ramayana Weru. Alhamdulillah, hasil dari pemantauan kami tadi, Kabupaten Cirebon aman dan terkendali,” ujar Imron.

Imron juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, agar bisa menjaga kondusifitas di lingkungannya masing-masing.

“Kita juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, agar selalu berhati-hati. Terutama kepada anak-anak muda, harus bisa menjauhi miras (minuman keras) dan geng-gengan, agar kondusifitas daerah tetap terjaga,” lanjutnya.

Senada dengan Imron, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Cirebon saat malam pergantian tahun baru 2024.

“Alhamdulillah untuk lalu lintas di ruas jalan arteri Kabupaten Cirebon tidak ada kemacetan dan kepadatan kendaraan, semuanya berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Selain melakukan pemantauan di lapangan, pihaknya juga mengikuti pemantauan pengamanan tahun baru 2024 secara virtual zoom, yang dipimpin langsung dari Mabes Polri dan juga diikuti secara serentak di jajaran Polri di seluruh Indonesia. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, melantik Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cirebon di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (30/12/2023).

Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengatakan, keberadaan BPSK merupakan upaya untuk melindungi konsumen yang berada dalam posisi lemah.

Menurut Bey, BPSK harus mengedukasi konsumen agar bisa menggunakan barang maupun jasa sesuai ketentuan.

“Jangan hanya yes yes yes atau agree agree saja. Ketika barang diterima, terus ada kekecewaan terus komplain yang menimbulkan sengketa, BPSK harus bisa mengatasi,” ujar Bey.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Noneng Komara mengatakan, selain Kabupaten Cirebon, ada sembilan BPSK kota/kabupaten lainnya yang juga dilantik.

“Anggota BPSK yang dilantik ada sembilan daerah, dimana empat daerah dilantik untuk masa jabatan 2023-2028 dan 5 daerah dilantik untuk PAW, untuk menyelesaikan sisa masa jabatan,” kata Noneng.

Noneng juga menambahkan, bahwa dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, baru 17 daerah yang telah membentuk BPSK dan 10 daerah lainnya belum membentuk badan tersebut.

Sebagai informasi, bahwa BPSK dibentuk di daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewenangan Perlindungan Konsumen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berada di Pemerintah Provinsi.

Anggota BPSK terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pemerintah, pengusaha dan konsumen.

Kewenangan BPSK melaksanan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang tidak kalah penting juga bahwa penanganan sengketa di BPSK tidak dipungut biaya alias gratis. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik 100 kuwu hasil Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 di Hotel Aston, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (30/12/2023).

Hadir dalam pelantikan kuwu tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menyampaikan, saat ini pemerintahan desa terus mengalami perubahan yang positif. Sehingga, perlu untuk menyesuaikan, baik dalam landasan hukum yang melandasi operasional pemerintahan desa, maupun lainnya.

Terlebih, desa telah diberikan kewenangan yang begitu besar, baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa maupun kewenangan lokal berskala desa.

“Maka, sangat diperlukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, dengan ditopang oleh SDM yang handal dan mengedepankan peran rakyat pada setiap aspek kehidupan,” ujar Imron.

Ia juga meminta, agar dapat merangkul dan bekerja sama serta bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

“Untuk menampung kehendak rakyat yang beragam, dibutuhkan sikap yang bijaksana, serta kebesaran jiwa dalam menerima keputusan akhir, yang diharuskan tetap memiliki orientasi kepada kepentingan umum, jangan pribadi,” jelas Imron.

Imron berpesan, karena saat ini sudah dilantik sebagai kuwu, maka tanggung jawab selaku kuwu untuk bersama-sama memberikan yang terbaik kepada masyarakat desa.

“Mengingat pemerintahan desa mempunyai peran aktif sebagai motivator dan inovator pembangunan di tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 33 lampu tematik yang dipasang di jalur utama Sumber, Kabupaten Cirebon, diresmikan oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Jum’at (29/12/2023).

Imron mengatakan, sebanyak 33 lampu tematik tersebut merupakan bantuan CSR dari Bank BJB. Ia juga menyebut, bahwa keberadaan lampu tematik ini, membuat Sumber menjadi lebih cantik dan ‘katon’.

“Adanya lampu tematik ini, membuat Sumber menjadi lebih katon dan cantik,” ujar Imron.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB, yang telah memberikan bantuan CSR berupa lampu tematik kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pihaknya memang belum ada rencana untuk memasang lampu tematik di wilayah lainnya, lanjut Imron, namun kedepannya hal tersebut bisa saja dilakukan.

Walaupun begitu, ia memastikan bahwa Pemkab Cirebon terus berupaya untuk merealisasikan Cirebon menjadi terang benderang, dengan memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah lokasi.

“Setiap tahun kita anggarkan untuk pengadaan PJU,” sambungnya.

Ia menyebutkan, bahwa sejumlah PJU sudah dipasang di sejumlah lokasi, terutama di perbatasan dengan wilayah lainnya dan lokasi yang memang membutuhkan penerangan.

“Banyak PJU yang sudah dipasang, seperti di Cirebon Timur, Sumber, perbatasan Majalengka dan beberapa lokasi lainnya yang membutuhkan penerangan,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyerahkan hadiah perjalanan religi berupa umroh, kepada empat nasabah Bank BJB di Kabupaten Cirebon di ruang rapat Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Jum’at (29/12/2023).

Imron mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Bank BJB yang telah memberikan perhatian dan penghargaan kepada para nasabahnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bank BJB, yang telah memberikan hadiah umroh untuk nasabah dari Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Sementara itu, Kepala Bank BJB Cabang Sumber, Taupan Selamat Wibawa mengatakan, bahwa pemberian hadiah umroh kepada para nasabah ini, merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bank BJB.

Pada tahun ini, secara keseluruhan, Bank BJB akan memberangkatkan umroh sebanyak 125 nasabah, diseluruh jaringan Bank BJB, terutama wilayah Jawa Barat dan Banten.

“Berangkat umrohnya tahun depan,” ujar Taupan.

Ia juga menuturkan, bahwa nasabah di Kabupaten Cirebon, mendapatkan hadiah umroh terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

“Untuk Kabupaten Cirebon paling banyak, ada empat nasabah yang dapat hadiah umroh,” lanjut Taupan.

Ia menambahkan, dengan adanya pemberian hadiah umroh kepada para nasabah ini, diharapkan Bank BJB bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)