***** Terima kasih telah mengunjungi Website DISKOMINFO KABUPATEN CIREBON ****

Mar 26

Meriahkan HUT Jadi Kabupeten Cirebon Ke 536 Diskominfo Gelar Wayang Babad Di Situs Krapyak Desa Sarwadadi.

Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke 536 Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon menggelar Pertunjukkan Wayang Kulit Babad, Sabtu  Malam (17/03/2018) yang dilaksanakan di Situs Krapyak Desa Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Kepala Desa Sarwadadi H. Tarsim beserta jajarannya, Pengurus Padepokan Situs Krapyak, Muspika Kecamatan Talun, Ketua  Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra) Kabupaten Cirebon H. Sulama Hadi. Sementara dari Diskominfo Hadir Kepala Bidang PKIP Dra.H.Kartikasari, M.Si, para Kasi Bidang PKIP Diskominfo beserta jajaran Stafnya.

Pertunjukkan berlangsung sangat meriah terlihat padatnya penonton yang menyaksikan  Wayang Kulit Babad ini dengan mengahadirkan dalang Drs. H. Askadi atau Mama Tititn  dari group Wayang Babad Kuto Kosod dengan lakon “Cuplikan Sejarah”. Yang menyedot partisipasi masyarakat Desa  Sarwadadi dan sekitarnya.

Kepala Desa Sarwadadi H. Tarsim menyampaikan, dengan penyelenggaran seni budaya wayang kulit babad ini kita semua dapat membuktikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sarwadadi dan umumnya masyarakat luar kita bahwasanya di desa tercinta kita ini ada sebuah situs yaitu situs padepokan krapyak yang harus kita lestarikan dan kita kembangkan keberadaannya supaya menjadi salah satu kebanggaan dari desa kita sebagai aset yang bisa kita banggakan.

Atas nama Pemerintah Desa Sarwadai Kuwu H. Tarsim, mengajak kepada seluruh warga masyarakat untuk bersatu padu, bahu membahu memperjuangkan  desa kita tercinta menjadi lebih baik lagi.

Kuwu H. Tarsim  menyampaikan ucapan terima kasih kepada Diskominfo yang sudah memberikan suguhan pertunjukkan Wayang Kulit Babad kepada desa kita semoga berjalan dengan sukses dan lancar.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon Sugeng Darsono,SH.,MM  menyampaikan, pada Dinas Komunikasi dan Informatika ini ada kegiatan yang namanya penyebarluasan komunikasi dan informasi. Kita berkewajiban memberikan pertunjukkan seperti ini. Bulan kemarin kita sudah melaksanakan pertunjukkan seperti ini di desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan dan pada malam ini kita bisa melaksanakan di desa Sarwadi tepatnya di Situs Krapyak.

Kadis Kominfo mengatakan, penyebarluasan Informasi dan Komunikasi ini bisa dilaksanakan dengan berbagai alat. Salah satunya adalah melalui  media elektronik, seperti televisi, radio, dan media cetak serta melalui media sosial, dan juga yang terakhir melalui media Tradisional maupun kesenian diantaranya wayang kulit, sandiwara dan lainnya.

Di Cirebon sendiri telah dibentuk Forum Komunikasi Media Tradisonal yang diketuai oleh, H. Sulama Hadi.

Tujuan dan manfaat diselenggarakannya acara ini adalah, yang pertama dengan pertunjukkan wayang ini kita menyebarluaskan informasi tentang program pemerintah dan menyampaikan informasi terkini apalagi sekarang Kabupaten Cirebon ini akan melaksanakan Hari Jadi ke 536. Sehingga dengan momen ini diharapkan masayarakat Kabupaten Cirebon umunya dan khususnya masyarakat Sarwadadi mengetahui dan memahami bahwa Kabupaten Cirebon ini sudah berusia 536 tahun.

Dengan pagelaran  kesenian wayang kulit ini diharapkan masyarakat desa sarwadadi antusias dan bisa menyimak, memahami apa yang disampaikan bapak dalang Drs. H. Askadi  yang sangat dihormati di Kabupaten Cirebon

Kadis Kominfo mengatakan, dengan pertunjukkan wayang kulit ini diharapkan pertunjukkan wayang ini bukan hanya sebagai tontonan tetapi diharapkan menjadi tuntunan yang memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua sebagai pelestarian seni tradisional, terutama pelestarian kesenian tradisional Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan masyarakat Kabupaten Cirebon, sehingga memberikan motivasi kepada masyarakat.(Bens/Edys, Diskominfo).

Mar 16

Diskominfo Prov Jabar Gelar Forum Perangkat Daerah Di Hotel Aston Cirebon

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar Forum Perangkat Daerah Bidang Kominfo, Persandian dan Statistik Tahun 2018 dengan Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat, Rabu Malam (14/03) yang dilaksanakan di Hotel Aston Cirebon Jalan Raya Bypas Cirebon.

Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat. Dari Diskominfo Kabupaten itu sendiri Hadir Kepala Dinas Sugeng Darsono, SH.,MM, Sekdis Kominfo Drs. Yadi Wikarsa, M.Si, para Kepala Bidang dan Kepala Seksi untuk mengikuti pembukaan Forum Perangkat Daerah.

Sekretaris Diskominfo Provinsi Jawa Barat Drs. H. Asep Sukmana, M.Si dalam laporannya menyampaikan, dalam forum ini kita akan melakukan pendalaman terhadap substansi kekominfoan, baik yang di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Paling tidak ada kegiatan, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disinergikan. Karena sebagaimana diketahui bahwa di Kominfo Provinsi satu hal baru, terutama pada sisi kelembagaan. Jadi di kelembagaan yang lama kita belum mengakomodasi urusan Statistik dan Persandian. Jadi hari ini kita sudah ada Bidang Statistik ,Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

H. Asep Sukmana mengatakan, intinya kegiatan tiga hari ini adalah yang pertama silaturahim, kedua, sebagai amanat Undang-Undang yang harus dilakukan dan yang ketiga adalah sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya Substansi Kominfo, Persandian dan Statistik.

Sementara dari Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon Sugeng Darsono, SH.,MM juga berkesempatan untuk menyampaikan sambutan sebagai tuan rumah. Dalam sambutannya Sugeng Darsono mengatakan, kami mengucapkan terima kasih kepada Kadis Kominfo Provinsi Jawa Barat sekaligus menyampaikan rasa bangga bahwa Kabupaten Cirebon di tahun 2018 ini mendapat kesempatan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaran Forum Perangkat Daerah ini.

Oleh karena itu, kami atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Cirebon selaku tuan rumah mengucapkan selamat datang atas kehadiran teman teman kominfo di tempat ini dan bisa menikmati suasana di Kabupaten Cirebon.

Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon mengatakan dengan adanya Forum ini, Program Pembangunan di Jawa Barat bisa sejalan dengan program yang ada di Kabupaten/Kota. Semoga forum ini bisa berjalan dengan maksimal dan juga bisa dilaksanakan secara tepat sasaran.

Sugeng Darsono menjelaskan, di Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kominfo sudah membangun jaringan intranet sampai ke tingkat kelurahan dan Tahun 2017 ada beberapa desa percontohan yang sudah terkoneksi jaringan dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon, walaupun Tapografi Wilayah Kabupaten  Cirebon ada beberapa desa yang terkendala mengenai hal ini tetapi di berbagai hal kita sudah melaksanakan permohonan infrastruktur terutama untuk memberikan Pelayanan Publik dalam hal ini kita memberikan kemudahan pelayanan aset internet bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.

Karena pada saat ini masyarakat Kabupaten Cirebon sangat interest, sangat antusias yang perlu dimaklumi bahwa internet bukan barang mewah melainkan merupakan kebutuhan. Dengan kondisi seperti ini, kami  sangat optimis kedepan dalam waktu dekat Kabupaten Cirebon bisa mewujudkan Smart City.

Sugeng Darsono, mengharapkan kepada peserta untuk bisa mengikuti dengan seksama sampai selesai, sehingga ekspetasi kita untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas ini bisa terwujud dengan baik dan kita harapkan melalui forum karantina ini bisa memunculkan program-program inovatif demi pengembangan Kominfo, Pesandian, dan Statistik di Wilayah Jawa Barat. Karena program inovatif inilah yang dinanti oleh masyarakat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan bagi masyarakat Jawa Barat pada umumnya dan khususnya bagi masyarakat Kabupaten/Kota yang ada di daerah kita masing-masing.

Sedangkan dalam sambutan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat Dr. Hening Widiatmoko, M.A menyampaikan, ada perubahan yang amat sangat mendasar setelah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa urusan wajib ada 3 hal yang non pelayanan dasar berada dalam satu rumpun seperti PP 18 Tahun 2016 menyebutkan, Kominfo, Persandian dan Statistik.

Tiga substansi bergabung dalam rumpun Kominfo. Ini tentu sesuatu yang baru, karena sebelum ini dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ada pemahaman bahwa Kominfo itu memang hanya sendirian, statistik bukan ranahnya Kominfo. Tetapi sampai hari ini saya yakin di Kabupaten/Kota fungsi statistik sebagian besar masih ada di Bappeda padahal Bappeda sudah tidak diijikan lagi mengurusi statistik sektoral, sehingga harus dipindahkan ke Kominfo karena rumpunnya ada di Kominfo.

Jadi tiga substansi ini sekarang menjadi satu di rumpun Kominfo. Kita mesti punya persepsi yang sama bagaimana mempunyai pola untuk SOTKnya karena SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) itu menjadi pintu masuk berbagai hal. Ketika belum dirubah masih dalam kondisi seperti Kominfo jaman dulu  maka fungsi belum dilaksanakan yang artinya melaksanakan Undang-Undang.

Jadi malam ini kami sangat berharap mudah-mudahan ada persamaan persepsi kita bahwa di Kabupaten/Kota perlu juga menyelaraskan dengan Provinsi.(Bens/Edys, Diskominfo).

Feb 26

5 Komisioner KID Lakukan Audien dengan P.Lt Bupati Cirebon

5 (lima) Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon melakukan Audiensi dengan P.Lt Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina, A.md, Jum’at, (23/02/2018) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Cirebon.
Audiensi ini dilakukan untuk memohon bantuan serta perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui P.Lt Bupati Cirebon. Dari 5 (lima) Komisioner tersebut hadir Ketua Drs. Tatang Suwardi, wakil ketua Drs. Eris Suhendi, dan anggota Ahmad Yusron, S.Sos.,M.Si, Sayidi, S.Pd.I, dan Tati Suharti, SmHk.
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. H. Harry Safari M,MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Sugeng Darsono, SH.,MM, Kepala Bidang PKIP Diskominfo Drs.Hj. Kartikasari, M.Si beserta jajarannya.
P.Lt Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina, A.md menyampaikan, saya atas nama Bupati Cirebon semoga dengan keberadaan saya ini bisa meringankan beban kerja dan tanggung jawab Bupati Cirebon, sehingg pada saat beliau masuk sudah terselesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon.
Khusus mengenai KID, karena peran KID ini sangat strategis sebagai mitra Diskominfo dan mitra dari Pemerintah Kabupaten Cirebon, rasanya tidak layak kita memandang sebelah mata. Kami berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Cirebon yang layak untuk KID.
Dari hasil audiensi tersebut, Selly menyampaikan sementara ini untuk bisa memerankan KID dalam tahun 2018, saya minta dari Diskominfo untuk memfasilitasi terlebih dahulu. Kalau memang kita akan membangun atau memperbaiki, mungkin tidak di tahun 2018. Yang di tahun 2018, saya sepakati untuk anggaran program kegiatan Rakernas dan Rakernis nanti di usulkan dalam APBD dengan dibuatkan nota dinas rubahan kepada Bupati Cirebon
Kemudian, mengenai sellering sebaiknya dimasukkan juga saya setuju. Kita akan coba komunikasikan dengan DPRD, karena DPRD juga punya Good Will. DPRD ingin sekali membantu KID.
Saya selaku Kepala Daerah akan melihat kondisi keuangan Kabupaten Cirebon yang menyangkut sifatnya belanja rutin kita dahulukan dan tinggal nanti dicari payung hukum atau dasar hukumnya seperti apa.
P.Lt Bupati Cirebon mengatakan, hari ini saya banyak mendapatkan masukan dan saya berharap jangan berkecil hati, dalam anggaran rubahan saya coba anggarkan itu dan saya sendiri yang akan kawal anggaran untuk kegiatan Rakernis dan Rakornas.
P.Lt Bupati Cirebon menyarankan pada saat nanti kita akan membuat rumusan program kerja atau kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Dan saya tidak ingin ada temuan-temuan yang akhirnya akan merugikan kita semua, terutama dari pemerintah Kabupaten Cirebon, karena bagaimanapun juga saya selaku P.Lt Bupati Cirebon tetap harus menjaga kredibilitas Pemerintahan Kabupaten Cirebon, baik dari sisi penganggaran maupun dari penggunaan termasuk kinerja kita terhadap pelayanan kepada masyarakat.
Jadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang kita peroleh harus tetap kita pertahankan, kemudian Sakipnya, supaya Kabupaten Cirebon kedepan siapapun pemimpinnya mereka tinggal melanjutkan roda estapet dengan enak, karena secara birokrasi sudah terbangun dengan baik.(Bens/Edys, Diskominfo).

Jan 25

INTEGRASI DATA

INTEGRASI DATA  SOLUSI MENUJU 

“SINGLE SOURCE OF TRUTH”

 

ABSTRAK

Di zaman Globalisasi dan era informasi ini,penguasaan teknologi informasi sudah menjadi keharusan, bahkanteknologi informasi telah menjadi tools dalam berkomunikasi dan menambah pengetahuan,baik di dalam kehidupan masyarakat secara luas maupun bagi institusi, termasuk juga kebutuhan memperlancar pekerjaan administrasi pelayanan di pemerintahan.

Masyarakat dunia telah lama membahas dan menceritakan tentang pentingnya internet dan teknologi informasi. Internet dan teknologi informasi tersebut telah secara signifikan mengubah perilaku manusia dan bisnis di beberapa negara sehingga membawa  peradaban  manusia  pada  sebuah  dunia  baru yang diistilahkan sebagai “THE CYBER COMMUNITY”.

E-GOVERNMENT

Disadari atau tidak, dalam kehidupan sekarang apalagi dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi ini, maka dia akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya yang kemudian dikenal dengan  E-GOVERNMENT.

e-Government dipandang sebagai suatu optimasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kepuasan publik atas kualitas jasa layanan Pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan publik, serta meningkatkan kinerja pelayanan publik.Berbagai sistem digitalisasi/elektronik, tata kelola kelembagaan dan proses Pemerintah secara high-level, dibangun untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional melalui Peningkatan kepuasan publik atas kualitas pelayanan  pemerintah (G2C dan G2B), dan Peningkatan efisiensi proses intra dan antar instansi pemerintahan (G2G dan G2E).

Untuk mewujudkan optimasi penggunaan Teknologi Informasi tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :

  • LEADERSHIP : Aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisiatif Pimpinan di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
  • PENGELOLAAN INFORMASI : Aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan, sampai penyaluran dan distribusinya
  • INFRASTRUKTUR JARINGAN INFORMASI : Aspek ini berkaitan dengan kondisi infrastruktur telekomunikasi beserta aksesibilitas, kualitas dan ruang lingkup
  • SDM : Sumber Daya Manusia dan Masyarakat

KENDALA INTEGRASI

Pemanfaatan dan penerapan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam perkembangannya masih dipandang jauh dari optimal, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dulu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi, Negara kita masih jauh tertinggal.

Memang masing-masing badan pemerintahan telah membangun sistem berbasis elektronik yang sudah cukup canggih, namun sistem tersebut belum terintegrasi, artinya sistem yang dibangun masih berdiri sendiri.Hal ini mengakibatkan setiap lembaga/instansi pemerintahan masih melakukan pola birokrasi lama, sehingga, terjadi kesenjangan pemanfaatan teknologi informasi antara satu lembaga dengan yang lainnya.Belum berjalannya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dinilai dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk inefisiensi.

Sejalan dengan hal tersebut, pada pembukaan e-Government Summit 2016, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menjelaskan, Indonesia saat ini masih memiliki masalah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sampaisekarang belum terintegrasi dengan baik.Permasalahan ini dipandang dapat menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

Atas dasar itu, pemerintah melalui Kementerian PAN-RB dan Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana mewajibkan seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menerapkan sistem berbasis elektronik terintegrasi.Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima untuk masyarakat, sehingga tidak lagi ditemui kesulitan dalam pengurusan administrasi negara.

“Harapannya dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi, baik kependudukan, izin usaha, kepemilikan, serta urusan pemerintahan lainnya,” ujar Asman.

APA ITU INTEGRASI ?

Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Atau dalam kata lain integrasi data merupakan proses mengkombinasikan dua atau lebih set data agar mempermudah dalam berbagi dan analisis, dalam rangka mendukung manajemen informasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Integrasi data menggabungkan data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan seperti gudang data (data warehouse).

MENGAPA HARUS INTEGRASI ?

Ketersediaan data merupakan hal yang sangat vital dalam hal pengambilan keputusan di level pengambil keputusan (pimpinan). Akan tetapi, dalam kenyataannya ternyata tidak terbatas pada ketersediaan data, ketepatan, kecepatan dan keakuratan data merupakan hal yang harus menjadi instrument penting dalam data tersebut.Sehingga data tersebut merupakan data yang valid untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Permasalahan muncul pada saat proses pengambilan keputusan, pengawasan dan pelaporan yang diharapkan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat akan tetapi tidak dapat dilakukan hanya karena setiap aplikasi sistem informasi tersebut berdiri sendiri (parsial), dan dalam proses pengembangannya tidak memperhatikan faktor integrasi.

Konsep Integrasi sistem adalah yaitu suatu konsep sistem yang dapat saling berhubungan satu dengan  yang lain dengan berbagai cara yang sesuai dengan keperluan. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya atau output suatu sistem menjadi input sistem lainnya.

Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informsi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat.

Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan (mengunggulkan) sistem informsi terintegrasi karena tujuan utama dari sistem informasi adalah memberikan informasi yang benar pada saat yang tepat.

MANFAAT INTEGRASI DATA

  • Data yang sama dapat dipakai bersama antar bagian organisasi (antar instansi) sehingga tidak terjadi redundancy data yang bisa memperlambat kinerja database.
  • Single source of truth, jadi anda tidak harus kewalahan untuk mencari data di beberapa sistem yang berbeda-beda. Contoh : ketika seorang pegawai pindah tempat kerja melalui mekanisme mutasi pegawai, maka ketika BKPSDM melakukan entry data pegawai tersebut, maka secara otomatis data yang ada di aplikasi BKAD juga sudah berubah.
  • Kapabilitas pimpinan dipandang menjadi konsisten, ketika pegawai dapat dengan yakin melakukan pekerjaannya dan tidak tersesat dalam sistem.
  • Database yang tertata rapi, seseorang bisa men-generate reporting dengan mudah dan mencari data atau history anda dengan cepat.
  • User interface menjadi lebih konsisten, ketika anda memiliki single platform sistem yang terintegrasi, hal ini menjadi sangat penting, karena user(pegawai baru/lama) dapat dengan mudah membiasakan diri dengan sistem dan tidak perlu belajar atau kebingunan dengan sistem yang berbeda-beda ataupun baru.

INISIASI KPK MENUJU INTEGRASI DATA

Penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam kerangka e-government dipandang sebagai sebuah cara mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan mengedepankan aspek akuntabilitas serta transparansi. Hal tersebut telah mendorong Komisi Pencegahan Korupsi untuk melakukan inisiasi kegiatan penandatanganan kesepakatan bersamadan perjanjian kerja sama implementasi  aplikasismart city dan e-government antara Kota Bandung dengan 3 (tiga) provinsi dan 34 Kabupaten/Kota.

KPK memandang dengan transparansi penyelenggaran pemerintahan dan terintegrasi-nya semua aplikasi yang ada akan sangat efektif mencegah terjadinya korupsi. Hal ini sejalan dengan tugas pokok KPK itu sendiri yaitu pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring dan penindakan.

Dalam kesempatan itu, paling tidak ada tiga aplikasi dari  yang dihibahkan oleh Walikota Bandung dan wajib direplikasi oleh 34 kota dan kabupaten lain yaituaplikasi Sabilulungan (Hibah dan Bantuan Sosial), aplikasi Perizinan Online, dan e-RK (elektronik Remunerasi Kinerja).

Sementara itu, dalam acara Pengarahan Presiden untuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan akan menerbitkan Peraturan Presiden untuk membangun sistem yang akan menghilangkan penyimpangan serta tindak pidana korupsi. Peraturan Presidentersebut diharapkan dapat mengurangi operasi tangkap tangan.Adapun system yang dimaksud adalah sistem digitalisasi jaringan pemerintahan ataue-government.Dengan e-government, penyimpangan bisa diminimalisasi, korupsi dipercaya bisa berkurang, dan akhirnya OTT bisa hilang dari perbincangan publik. Terintegrasi di dalam e-government tersebut antara lain e-planning, e-budgeting, e-procurement.

Penutup

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif teknologi informasi dan komunikasi senantiasa mengalami perubahan yang dinamis dan konstruktif. Teknologi informasi yang sebelumnya tidak ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan lalu hadir dan telah menjadi tools dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan terutama dalam aspek pelayanan publik. Setelah itu terwujud ternyata dipandang belum optimal karena menyisakan permasalahan serta kesulitan untuk menentukan data mana yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan, hal ini terjadi karena masing-masing sistem berdiri sendiri (parsial).

Kemudian lahirlah konsep integrasi yang dipandang dapat mengedepankan efektivitas, efisiensi serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas melalui pola hubungan Government to Citizen, Government to Business dan Government to Government.

Untuk mewujudkan konsep seperti itu tentunya perlu komitmen semua pihak agar saling berperan aktif, memberikan dukungan yang signifikan demi mewujudkan Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Semoga ….

Cirebon, 25 Januari 2018 

written by :  Drs. YADI WIKARSA, M.Si  

tentang penulis :
1.  SEKRETARIS LURAH tahun 2002-2003
2.  KASUBAG PRODUKSI DAERAH tahun 2003-2005
3.  KEPALA SEKSI PERTAMBANGAN DAN ENERGI tahun 2005-2009
4.  KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN tahun 2009-2010
5.  KEPALA BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK tahun 2010-2011
6.  KEPALA BIDANG PEMDES DAN KELURAHAN tahun 2011-2014
7.  KEPALA BIDANG APLIKASI DAN TELEMATIKA tahun 2014-2015
8.  KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL tahun 2015-2016
9.  KABID APLIKASI INFORMATIKA tahun 2016-2017
10. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - tahun 2018-sekarang