9 October 2025 - Wakil Bupati

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar pertemuan Evaluasi Capaian Program Tuberkulosis (TB) Tahun 2025 sekaligus penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Tuberkulosis.

Kegiatan ini berlangsung di Aula I Dinkes Kabupaten Cirebon, Senin (6/10/2025), dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan.

‎Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyampaikan bahwa capaian penanganan TB di Kabupaten Cirebon hingga minggu ke-40 tahun 2025 masih berada di bawah target nasional.

‎“Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kesehatan melakukan operasi terkait TB yang ada di Kabupaten Cirebon. Hari ini kita mereviu pencapaian penanganan terhitung yang ada di Kabupaten Cirebon,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

“Karena, berdasarkan target dari pemerintah pusat, di minggu ke-40 ini harusnya mencapai 69 persen dan kita baru mencapai target 65 persen, yang harusnya 10.300 sekian kita baru mendeteksi di angka 6.731,” ungkap Jigus.

‎Menurutnya, meskipun capaian sudah mendekati target, angka tersebut masih menunjukkan bahwa penanganan TB membutuhkan kerja keras yang lebih serius.

Apalagi TB merupakan salah satu penyakit menular yang bisa mengancam kesehatan masyarakat luas apabila tidak ditangani secara tuntas.

‎“Harapan ke depan, dengan adanya kasus ini, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menangani supaya kasus TB yang ada di Kabupaten Cirebon bisa segera terselesaikan,” tambahnya.

‎Jigus juga menegaskan, bahwa Pemkab Cirebon tidak bisa bekerja sendiri dalam menekan angka TB.

Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, mulai dari kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan hingga kader posyandu, serta dukungan keluarga pasien.

‎“Untuk menyelesaikan TB ini pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, karena untuk pengawasan TB ini sangat krusial, apalagi terkait dengan minum obatnya itu kan,” ucapnya.

“Jadi, untuk penanganan, konsumsi obatnya sampai 6 bulan, jangan sampai berhenti. Untuk pengawasan, di samping tadi pemerintahan desa, para kader, para camat, tentunya harus didukung juga oleh pihak keluarga,” jelasnya. (DISKOMINFO)