Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here
Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.
Napak Tilas Hari Jadi ke-542 Kabupaten Cirebon, Bupati Imron: Menginggat Pendiri Cirebon
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si beserta jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah melakukan napak tilas ke Keraton Kasepuhan dan ziarah ke Makam Sunan Gunung Jati Cirebon, Kamis (28/3/2024).
Napak tilas tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-542 Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang jatuh pada tanggal 2 April mendatang.
Imron mengatakan, kegiatan napak tilas merupakan salah satu upaya untuk terus mengingat proses pendirian Kabupaten Cirebon. Dimana, ada andil besar para leluhur, yakni Sunan Gunung Jati terhadap Kabupaten Cirebon.
“Dengan napak tilas ini, supaya kita tidak lupa dengan para pendiri Cirebon,” kata Imron.
Ia mengungkapkan, bahwa dengan napak tilas ini, diharapkan bisa memperoleh keberkahan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon.
“Kita mengambil berkah dengan napak tilas ini, agar kita yang sedang memangku jabatan, bisa melaksanakan tugas dengan lancar dan sukses demi masyarakat Kabupaten Cirebon,” tukasnya.
Pada napak tilas tersebut, Imron tidak lupa memanjatkan doa, agar cita-cita yang diharapkan oleh para leluhur bisa terlaksana.
Selain itu, dirinya berdoa untuk kelancaran tugas dan amanah yang sedang diembannya saat ini, agar bisa memberikan kemajuan dan kemaslahatan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon.
Lebih lanjut, kata Imron, Makan Sunan Gunung Jati kini sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pasalnya, salah satu makam dari sembilan wali tersebut, kini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Cirebon.
“Kemarin sudah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, bahwa Makam Sunan Gunung Jati masuk dalam destinasi wisata religi,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut Imron, dengan penetapan sebagai destinasi wisata religi, diharapkan masyarakat sekitar ikut menjaga dengan baik.
“Mari kita bersama-sama menjaga Makam Sunan Gunung Jati Cirebon ini, karena ini merupakan salah satu wisata religi yang ada di Indonesia,” tutupnya. (DISKOMINFO)
Pemkab Cirebon Fokuskan 7 Prioritas Pembangunan pada 2025
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengharapkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2025, tidak hanya menjadi dokumen formalitas. Penekanan itu sebagai upaya mewujudkan tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon pada 2025.
Tujuh prioritas pembangunan tersebut, yakni pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK. Program itu diprioritaskan pada program pemberian seragam untuk anak yatim, beasiswa masyarakat miskin, dan rehabilitasi bangunan sekolah SD/SMP serta sarana sanitasi.
Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau, perluasan jaminan kesehatan untuk orang miskin, penanganan stunting dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan alat-alat kesehatan serta obat-vaksin.
Imron mengatakan, prioritas lainnya, yakni membangun perekonomian inklusif dan berdaya saing, serta ketahanan pangan.
“Hal ini diprioritaskan pada revitalisasi RPH Batembat dan balai benih ikan Cikalahang, revitalisasi pasar tradisional dan shelter pkl, serta kemudahan pelayanan perizinan,” jelasnya saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Cirebon di Hotel Aston Cirebon, Rabu (27/3/2024).
Imron juga menambahkan, prioritas pembangunan lainnya, yaitu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, serta sistem perlindungan sosial.
Upaya dalam perlindungan sosial itu, yakni membangun gedung layanan terpadu masyarakat miskin, pelatihan calon tenaga kerja untuk ditempatkan di beberapa perusahaan, dan bantuan untuk kelompok disabilitas.
Selain itu, pemerintah daerah memprioritaskan dalam hal keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah. Hal ini pun bakal dibuktikan pada peran forkopimda dan forkopimcam, penanganan bencana daerah secara terpadu, percepatan kecamatan dan desa tangguh bencana.
“Fokus pembangunanan lainnya adalah, membangun infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup,” tukas Imron.
“Nantinya, diprioritaskan pada peningkatan dan rehabilitasi jalan, penyelesaian masalah sampah, dan pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat miskin,” tambahnya.
“Terakhir, reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan berupa percepatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil di kecamatan dan desa, penerapan merit sistem ASN Kabupaten Cirebon serta pengembangan inovasi daerah,” imbuhnya. (DISKOMINFO)
Gelar Bazar Ramadan, Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat Sekaligus Promosikan Produk UMKM Kabupaten Cirebon
BERITAKABUPATEN CIREBON — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cirebon menggelar Bazar Ramadan di halaman Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (26/3/2024).
Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Dra. Hj. Nunung Roosmini mengatakan, selain pertemuan rutin bulanan, di momen bulan puasa ramadan ini pihaknya juga mengadakan bazar.
Diharapkan, kegiatan bazar ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena hal ini penting dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, serta untuk meningkatkan peranan UMKM di Kabupaten Cirebon.
“Kami ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan penyelenggara, karena sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga Bazar Ramadan ini bisa terlaksana dengan baik,” ujar Nunung dikutip dari sambutannya.
Sedangkan, Ketua DWP Kabupaten Cirebon, Hj. Ella Komalasari Hilmy Riva’i mengatakan, kegiatan Bazar Ramadan ini dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan para ibu-ibu, terutama untuk kebutuhan selama bulan Ramadan.
Dengan adanya Bazar Ramadan ini juga, diharapkan dapat memperkenalkan produk-produk UMKM dari Kabupaten Cirebon.
“Mudah-mudahan dengan kesempatan ini, semua pelaku usaha, khususnya UMKM Kabupaten Cirebon, mempunyai peluang untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas,” kata Ella.
Pihaknya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada perangkat daerah, lanjut Ella, khususnya yang telah menyediakan beras murah, sehingga mereka (ibu-ibu) bisa membeli bahan pokok lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar.
“Alhamdulillah, keseluruhan ada sekitar 70an stand yang ada di Bazar Ramadan ini. Harapannya, semoga UMKM kedepan semakin lebih maju, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sehingga Kabupaten Cirebon juga dapat maju melalui UMKMnya,” pungkasnya. (DISKOMINFO)
Bupati Imron Minta Kebut Proses Pengesahan Perda KTR
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meminta proses penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bisa dipercepat.
Imron mengatakan, saat ini di Jawa Barat, tinggal tiga daerah yang belum memiliki Perda KTR, salah satunya Kabupaten Cirebon. Walaupun sebenarnya, Kabupaten Cirebon sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) terkait masalah tersebut.
“Perbup tentang KTR sudah ada, namun mau kita naikkan menjadi Perda,” ujar Imron saat ditemui di ruang rapat Bupati Cirebon, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (20/3/2024).
Ia menuturkan, bahwa sebenarnya pada tahun 2020 lalu, sudah ada inisiatif untuk menjadikan Perbup KTR ini menjadi Perda. Namun saat itu ada kendala, sehingga tidak berjalan.
Untuk saat ini, pihaknya meminta kepada semua pihak, terutama DPRD, untuk bisa memproses Perda ini dengan cepat. Ia menargetkan Mei tahun ini, Raperda tentang KTR sudah bisa diserahkan ke DPRD.
“Kalau bisa, Mei sudah diserahkan ke DPRD,” tukasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Lutfi mengatakan, bahwa pihaknya hanya menunggu pengajuan Perda KTR tersebut. Pihaknya mengaku, siap memasukkan Raperda tersebut kepada slot prioritas.
“Yang penting ajukan saja dulu, nanti kita masukan ke slot prioritas,” kata Lutfi.
Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan, dr. Benget Saragih menuturkan, bahwa urgensi dari disahkannya Perda KTR, dikarenakan Perda dan Perbup memiliki perbedaan dalam hal penegakkan aturan.
“Kalau Perda, yang melanggar kena sanksi, kalau Perbup tidak,” ujar Saragih.
Menurutnya, pengesahan Perda KTR, merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, untuk bisa menciptakan udara yang bersih.
Ia menjelaskan, ada tujuh lokasi yang nantinya harus bebas dari asap rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, sarana transportasi, kantor dan tempat umum (restoran, dll).
Beberapa lokasi tersebut, ada yang masih bisa difasilitasi ruang merokok. Namun di beberapa tempat, harus benar-benar steril dari asap rokok, mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar. (DISKOMINFO)
Bupati Imron Bersama BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kematian kepada Ahli Waris Dua Kuwu
BERITAKABUPATEN CIREBON — BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris dari Kuwu Panggangsari, Rudi Priyanto dan ahli waris Kuwu Karangmangu, Mujahidin.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Kuwu Panggangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Selasa (19/3/2024).
Dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag dan Kepala BPJS ketenagakerjaan cabang Cirebon, Sudarwoto, beserta jajaran.
Bupati Imron mengatakan, setiap kuwu dan aparatur desa yang menjabat, mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
“Supaya mereka kerjanya tenang dan dapat melahirkan inovasi-inovasi untuk memajukan desanya masing-masing,” kata Imron.
Selain itu, lanjut Imron, setiap kuwu atau aparatur desa yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya sebagai kepala desa, maka setiap ahli warisnya akan mendapatkan beasiswa pendidikan.
Jumlah beasiswa bagi ahli waris tersebut sebesar Rp92 juta untuk melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang sarjana.
“Selama itu mengalami kecelakaaan saat melakukan tugasnya, maka berhak mendapatkan jaminan. Pemerintah daerah hadir menjamin aparat desa maupun kuwunya,” tukasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Sudarwoto menyebutkan, jumlah kuwu dan aparatur desa yang mendapatkan perlindungan sebanyak 4.851 jiwa dari 412 desa.
Menurut Sudarwoto, iuran BPJS Ketenagakerjaan yang melindungi ribuan jiwa ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
“Ini sebagai bukti, kalau Kabupaten Cirebon yang dipimpin oleh Pak Bupati ini hadir untuk memberikan rasa aman,” ungkap Sudarwoto.
Selain itu, berdasarkan informasi, masing-masing ahli waris dari kuwu yang meninggal dunia, mendapatkan uang jaminan kematian sebesar Rp42 juta. (DISKOMINFO)
Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2023 ke BPK, Bupati Imron Berharap Raih Kembali WTP
BERITAKABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyerahkan secara langsung laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Senin (18/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Imron mengatakan, pihaknya bersyukur bisa menyelesaikan laporan keuangan, dalam koridor waktu yang ditentukan.
Hal tersebut pun tidak lepas dari kerja keras tim penyusun LKPD dan juga tim pemeriksa BPK, yang sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan.
“Terima kasih kepada tim pemeriksa BPK, yang sudah memberikan saran dan masukan atas penyusunan laporan keuangan Pemda,” ujar Imron di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.
Imron mengungkapkan, bahwa Kabupaten Cirebon telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama delapan tahun berturut-turut. Prestasi itu diraih sejak tahun 2015 hingga tahun anggaran 2022.
Hal ini, lanjut Imron, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).
“Dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” imbuhnya.
Bukan hanya itu, laporan keuangan yang dibuat juga, tidak dibuat sekaligus pada akhir tahun 2023, melainkan sudah dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.
Setiap bulannya, dilakukan juga rekonsiliasi atas anggaran dan realisasi keuangan dan aset dari seluruh perangkat daerah dengan BKAD.
“Hal ini dilakukan untuk meringankan dan mempermudah proses konsolidasi laporan keuangan di akhir tahun, dari seluruh perangkat daerah,” jelas Imron.
Inspektorat juga, ujar Imron, telah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan, baik pada entitas akuntansi, maupun pada entitas pelaporan.
Langkah-langkah tersebut, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pemkab Cirebon telah melalui proses penjaminan kualitas yang cukup.
“Saya berharap, audit rinci nantinya, dapat dilakukan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti,” harapnya.
Ia juga berharap, prestasi Kabupaten Cirebon dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa terus dilanjutkan pada pelaporan keuangan tahun 2023 ini.
“Kami juga berharap, bisa kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan anggaran 2023 dari BPK,” pungkasnya. (DISKOMINFO)