Archive for category: BERITA

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik Pejabat Administrator di lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, yakni Sekretaris Disdukcapil yang dijabat oleh Juju Juhariah, SAP., M.A.P dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil dijabat oleh Saripah, SE., M.Si.

Pelantikan tersebut disaksikan oleh para pejabat Eselon II serta perwakilan Forkopimda dan dilangsungkan di Pendopo Bupati Cirebon, Jum’at (11/8/2023),

Bupati Imron mengatakan, pengambilan sumpah dan pelantikan ini telah mendapatkan keputusan dari Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator selaku Sekretaris dan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Cirebon.

“Yang baru dilantik, agar bisa lebih meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang berlandaskan pelayanan prima menuju Indonesia Maju,” ujar Imron.

“Serta meningkatkan aspek kinerja, dalam rangka menuntaskan perekaman dan pencetakan KTP elektronik, penyajian data kematian penduduk yang akurat, pemutakhiran data pensiunan anggota TNI/Polri, serta pemutakhiran status data penduduk kawin di bawah 17 tahun,” tambahnya.

Ia juga meminta kepada pejabat yang baru dilantik, agar segera menyesuaikan diri serta melakukan adaptasi.

“Pelajari dan pahami terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan, serta bangun koordinasi, komunikasi dan kerjasama efektif secara berjenjang, baik dengan pimpinan ataupun dengan atasan,” pesan Imron.

“Serta laksanakan tugas dengan penuh integritas dan tanggung jawab, layani masyarakat dengan baik, patuhi aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Imron berharap, agar para pejabat Disdukcapil harus memiliki data yang akurat. Pasalnya, ini menyangkut program pemerintah, baik pusat maupun daerah.

” Saya ingin program pemerintah tepat sasaran, jangan sampai tidak. Karena banyak masyarakat mengeluh tidak mendapatkan bantuan, karena datanya tidak ada,” tandasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si yang juga ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Cirebon meminta keseriusan kepada semua pihak untuk bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Cirebon.

“Menyelesaikan stunting tidak ingin hanya seremonial saja, harus memiliki keseriusan. Karena tahun ini menjadi tahun terberat untuk kita semua,” tegas Ayu–sapaan akrabnya, pada saat menghadiri acara Rembuk stunting serta Penandatanganan Komitmen dan Berita Acara dalam rangka Koordinasi Konvergensi dan Konsolidasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Ia menginginkan, kegiatan dalam upaya penurunan stunting tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini harus lebih kepada menghasilkan rumusan-rumusan atau aksi yang dilakukan terhadap desa. Karena, aku Ayu, ada 28 desa, 9 kecamatan dan 10 wilayah kerja puskesmas yang menjadi lokus penurunan stunting.

“Jadi, saya inginkan pada rapat kali ini tidak bubar kelalen (barlen). Perlu keseriusan, karena tahun 2023 ini tahun terberat untuk menyelesaikan stunting,” pinta Ayu saat menyampaikan sambutannya di ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Kamis (10/8/2023).

Pihaknya sudah melakukan monitoring di beberapa kecamatan yang menjadi lokus stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kemenkes.

Dengan metode Survei Status Gizi Indonesia bisa menunjukkan hasil yang representatif atau mewakili kondisi di Indonesia, bahwa Kabupaten Cirebon berada di angka 18,6 persen.

Sedangkan, masih menurut Ayu, berdasarkan E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), Kabupaten Cirebon masih berada di angka 8,5 persen atau dengan kata lain, ada sebanyak 14.014 anak stunting.

“Kalau dihitung, penurunan dari tahun 2021 dengan jumlah 15.269 anak, sekarang 14.014 anak, artinya penurunan kurang lebih 1 persen atau sekitar 1000 anak. Memang, idealnya yang ditetapkan pemerintah pusat adalah 3 persen, tapi kita tetap optimis,” jelas Ayu.

“Oleh karena ini menjadi tahun terbesar, kurang lebih satu tahun lagi di akhir 2024 target prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon harus mencapai 14 persen. Jadi, jangan santai, mari kita bekerjasama,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Bappelitbangda, Dangi, mengatakan bahwa perencanaan dan penganggaran untuk penurunan stunting harus lebih terarah, efektif dan efisien, dengan menggunakan model pemberdayaan masyarakat dan menggunakan makanan olahan untuk PMT dengan bahan pangan lokal dari Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Aturan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Aturan terbaru didalamnya mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha, manajemen penyelenggaraan, hingga sanksi administratif. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha itu menggantikan 10 Perda yang sudah ada.

Sepuluh peraturan tersebut, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi; Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan; Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan; Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Kemudian, Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Peternakan; Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi; Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Agung Hariaji, S.H., MPA menyebutkan, beberapa waktu lalu, proses perizinan usaha seringkali menjadi sesuatu yang melelahkan, karena prosesnya yang terkenal sulit, menguras banyak biaya, dan memakan waktu yang lama.

Namun saat ini, hal tersebut tidak berlaku lagi, karena semua informasi bersifat transparan. Sehingga, proses perizinan usaha, bahkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jauh lebih mudah.

“Perizinan usaha tidak hanya penting bagi UMKM, melainkan bagi semua kegiatan usaha. Baik bagi usaha perorangan dengan skala kecil maupun perusahaan besar, perizinan merupakan suatu kewajiban yang perlu untuk dimiliki,” kata Agung dalam acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Hotel Apita Cirebon, Kamis (10/8/2023).

Menurutnya, terdapat tiga keuntungan bagi pelaku usaha yang memiliki perizinan, yakni legal secara hukum, menjadikan usaha formal yang sudah berlegitimasi ketiga, dan kemudahan mendapatkan pembiayaan.

“Keuntungannya tentu tidak hanya berhenti sampai disitu, ketika sebuah usaha sudah legal, maka sebuah usaha akan lebih mudah untuk berkembang ke berbagai sisi, salah satunya melalui sisi pembiayaan atau investasi,” tutup Agung. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri rapat paripurna nota kesepakatan kebijakan umum anggaran, serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (9/8/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Imron mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota DPRD atas kerjasama yang telah terbangun dengan harmonis selama ini, atas dukungan dan persamaan visi dalam membangun Kabupaten Cirebon.

Ini merupakan hal yang sangat berharga dan salah satu bentuk kepeduliannya kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini.

Imron menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja badan anggaran DPRD, TAPD dan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon yang penuh semangat tanpa mengenal lelah telah membahas nota pengantar KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024.

Sehingga, menghasilkan kesepakatan yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Berkat sinergi yang terbangun dan terus terpelihara, nota pengantar KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024 yang kami sampaikan pada tanggal 12 Juli lalu, alhamdulillah pada hari ini telah menghasilkan kesepakatan bersama, yang kami yakini merupakan hasil kerja keras banggar DPRD, TAPD dan SKPD melalui tahapan pengkajian yang utuh, tajam dan mendalam terhadap nota pengantar KUA/PPAS yang sebelumnya telah kami hantarkan,” kata Imron.

Ia sangat menghargai dan memaknai kesepakatan. Menurutnya, ini merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan dari seluruh jajaran pemerintahan daerah, baik legislatif maupun eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.

Karena itu, lanjut Imron, kesepakatan KUA/PPAS ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan RKA dan Rancangan APBD tahun anggaran 2024.

“Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cirebon tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, maka kami menyepakati terhadap prioritas dan plafon anggaran sementara, yang meliputi rencana pendapatan dan prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan pada SKPD, serta rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024,” jelas Imron.

Ia pun meminta untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang efektif terhadap percepatan penggunaan APBD, terutama prioritas pembangunan dengan fokus utama kebijakan yang lebih banyak diarahkan pada pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

“Tujuan yang hendak kita capai adalah optimalisasi pemanfaatan dengan baik anggaran yang tersedia, harus benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Koperasi Nasional ke-76 tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023 dengan mengusung tema “Membangun Koperasi Berbasis Kearifan Lokal dan Digital Menuju Ekonomi Kerakyatan yang Adil dan Modern” bertempat di halaman Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Selasa (8/8/2023).

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si mengatakan, koperasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong merupakan sosial capital yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat mempertahankan dampak globalisasi dan krisis moneter.

Oleh karena itu, peran koperasi dalam perekonomian harus terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi, tetapi secara internal juga telah mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Perlu diketahui, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia telah berdampak pada seluruh sektor pembangunan, tidak terkecuali sektor ekonomi, yang juga disebut sebagai resesi ekonomi.

Sebuah lembaga penelitian di AS mendefinisikan, bahwa resesi sebagai indikasi turunnya daya beli masyarakat secara umum dan naiknya angka pengangguran.

Menurutnya, resesi ekonomi yang melanda Indonesia telah membuat pembangunan dalam sektor ekonomi menjadi menurun drastis, bahkan sampai pada posisi minus.

Dengan kondisi itu, koperasi diharapkan mampu menjadi daya ungkit untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari ekonomi nasional.

“Menghadapi tantangan tersebut, koperasi dituntut untuk berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Apabila tidak, maka koperasi akan ketinggalan dan tergerus perkembangan tersebut,” kata Ayu.

Oleh karena itu, masih kata Ayu, untuk menyesuaikan dengan teknologi yang semakin canggih pada era revolusi industri sekarang ini, hendaknya koperasi mempertimbangkan untuk menciptakan perubahan yang besar pada bisnis koperasi, antara lain dengan penggunaan aplikasi pencatatan dan pelaporan keuangan, serta bisnis yang efisien dan teruji.

“Koperasi dapat memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform ecommerce, aplikasi retail online dan pengembangan aplikasi bisnis lain, yang juga akan terintegrasi melalui jaringan ke berbagai institusi, baik pemerintah maupun institusi bisnis lainnya,” lanjut Ayu.

Menurutnya, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang fungsi utamanya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dengan menyelenggarakan berbagai usaha dan layanan sesuai kebutuhan anggota.

“Di sinilah inti dari koperasi sebagai perusahaan, dimana anggota sebagai pemilik dan pengguna jasanya. Koperasi tidak hanya untuk mensejahterakan anggotanya, namun lebih kepada memberikan CSRnya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, seperti salah satu Koperasi di Kabupaten Cirebon, yaitu Koperasi Cipta Dana yang telah memberikan CSR, diantaranya memberikan CSR berupa pemberian kaki palsu kepada kaum difable Kabupaten Cirebon.

“Ada 60 kaki palsu yang diberikan, dan baru tahun ini diberikan,” kata Ayu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Drs. Dadang Suhendra, M.Si menambahkan, pada peringatan Harkopnas yang digelar dengan 15 kegiatan ini, berusaha membantu masyarakat Kabupaten Cirebon.

Menurut Dadang, koperasi tidak hanya berkutat pada simpan pinjam untuk anggotanya saja, tetapi lebih bermakna untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Salah satunya, yaitu mendampingi koperasi yang memberikan CSR bagi kaum difable.

Selain itu juga, kemitraan kewirausahaan tetap dilanjutkan, seperti pembinaan koperasi dan para pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon agar dapat berkiprah di tingkat nasional maupun regional. (DISKOMINFO)