Dalam rangka pelaksanaan penilaian P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan Pemutaran Film Pembangunan dan Film Hiburan, Sabtu (25/02/2017) bertempat di SDN 4 Sigong desa Sigong Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon dengan tujuan untuk mensosialisasikan berbagai program pembangunan khususnya Dibidang Kesehatan Ibu dan Anak.
Hadir pada kesempatan tersebut Kuwu Desa Sigong Mulyadi beserta perangkat desanya,anggota BPD,tokoh masyarakat,Kader PKK Desa Sigong,Babinsa,Babinmas serta RTdan RW Desa Sigong.
Pada kesempatan tersebut crew mobile unit Dinas komunikasi dan informatika yang dipimpin Sahidin menjelaskan bahwa dalam menghadapi musim yang sangat tidak menentu diharapkan masyarakat agar senantiasa untuk meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan dilingkungannya masing-masing.
Selain itu masyarakat agar dapat membuang genangan-genangan air yang akan dijadikan sarang jentik jentik nyamuk, disamping itu dalam rangka menghadapi persaalinan bagi ibu hamil agar senantiasa menjaga kesehatannya dengan cara tetap memeriksakan kondisi kandungannya ke pusat kesehatan terdekat, sehingga kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya kondisinya dapat terditeksi.
sedangkan untuk peningkatan gizi keluarga diharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan pekarangan dengan menanami halaman dan pekarangan rumah dengan pohon-pohonan yang bermanfaat bagi kesehatan dan peningkatan gizi keluarga seperti warung hidup dan apotik hidup.
Sementara Kuwu Sigong, Mulyadi menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat kami melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk memberikan informasi pembangunan melalui pemutaran Film Pembangunan yang dikemas dalam selayang pandang Kabupaten Cirebon dan film program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat kami.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemutaran film program pembangunan seperti Selayang pandang Kabupaten Cirebon, film program Stop diare, Peningkatan kesehatan bagi ibu dan anak, serta film program Kesehatan ibu hamil. Sedangkan film hiburan yang diputar adalah berjudul Laksar Pemimpi.(Bens/Edis, Diskominfo)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Pembinaan bagi para Pelaku Seni yang tergabung dalam Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Selasa (21/02/2017) yang dilaksanakan di Gedung Da’wah Sumber.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Ir. Beni Buldansyah sebagai Ketua FK Metra Provinsi Jawa Barat yang memberikan materi tentang peran seni pertunjukkan media tradisional sebagai media diseminasi di era digital. Selain dari proviinsi, kegiatan ini juga diisi pemateri dari Kabupaten Cirebon yakni Ketua FK Metra Kabupaten Cirebon H. Sulama Hadi dan Kepala Seksi Kesenian pada Bidang Kebudayaan Disbudparpora Kabupaten Cirebon Momon Saptaji, SH.
Kepala Bidang Pengolaan Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Diskominfo Kabupaten Cirebon Sujono, SE.,MM menyampaikan latar belakang pembentukan FK Metra di Kabupaten Cirebon ini merupakan salah satu amanah dari Undang-Undang No : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam proses Keterbukaan Informasi sekarang ini diperlukan berbagai media untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Media Tradisional
Sujono mengatakan, maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan bimbingan dan arahan untuk peningkatan peran Media Tradisional secara proposional.
Sedangkan dalam Sambutannya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon H. Ma’mun Effebdi, SH yang sekaligus membuka kegiatan ini menyampaikan FK Metra adalah wadah kemitraan seniman dengan Pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang Media tradisional dan merupakan wadah dalam menampung, membina dan mengembangkan seluruh komunitas / grup Media Tradisional.
Media Tradisional sering disebut juga Media Pertunjukan Rakyat atau Kesenian Tradisional yang merupakan ragam kegiatan pagelaran seni yang mengedepankan potensi budaya daerah sekaligus sebagai sarana tontonan dan tuntunan yang komunikatif, sehingga bentuk kesenian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembawa pesan-pesan pembangunan.
Dengan kegiatan pembinaan seperti ini, kami berharap agar Forum Komunikasi Media Tradisional nantinya bukan hanya sebuah lembaga yang bersifat formal saja tetapi menjadi sebuah lembaga organisasi kemasyarakatan yang bersifat terbuka, non diskriminatif dan non politik yang dapat menampung Keanekaragaman potensi budaya lokal yang dapat merespon tuntutan zaman. saudara-saudara juga harus bertekad untuk melestarikan budaya luhur bangsa sekaligus aset yang harus dipelihara, diberdayakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
kita sadari bersama, bahwa dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat akhir-akhir ini berimbas dengan munculnya informasi sesat (Hoak) melalui media sosial yang dapat merusak keutuhan Bangsa dan mengganggu konduktifitas daerah. Tantangan seperti ini harus dapat dijawab Media Tradisional, misalkan ikut andil dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ditengah dinamika pembangunan yang sedang kita laksanakan saat sekarang ini, kita tidak bisa melupakan betapa pentingnya pengelolaan informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Globalisasi informasi dan kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat, harus dapat kita sikapi dengan bijak ditengah heteroginitas masyarakat kita, sehingga pada akhirnya tidak ada sekelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Justru disinilah peran penting Media Tradisional, harus mampu membawa dan membimgbing masyarakat dalam proses pembangunan. Media Tradisional harus dapat memberikan “Tontonan” yang menarik sekaligus “Tuntunan” bagi masyarakat banyak dengan informasi yang sederhana yang mampu dicerna masyarakat banyak yang heterogen. Dengan keunikan dan kesederhanaannya Media Tradisional masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai SARANA hiburan dan penyampai pesan-pesan pembangunan yang efektif.
Salah satu kunci agar Media Tradisional dapat tetap eksis ditengah persaingan global ini adalah “Inovasi”. kita jangan pernah lelah untuk terus menggali hal-hal baru yang mempunyai nilai tambah jika dibandingkan dengan konsep lama. Dengan inovasi yang terus menerus maka akan kita ciptakan perubahan sosial yang positif yang pada hakikatnya adalah pembangunan. Dalam kesempatan yang baik ini kami berharap agar saudara-saudara sekalian membiasakan diri dengan diskusi, tukar pikiran antara anggota sehingga lambat laun akan muncul gagasan-gagasan baru atau inovasi.
Kegiatan ini dilajutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengetahui masalah yang ada dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang ada di lingkungan para pelaku seni. (Bens/Edys, Diskominfo Kab. Cirebon)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melaksanakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sutan Raja, Tuparev Cirebon dan diikuti oleh OPD (Sekdis dan Sekmat) se-Kabupaten Cirebon dan Komisioner Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (20/12/2016). Kegiatan ini dipandu oleh Kepala Bidang SKDI Sujono, SE dengan menghadirkan narasumber dari Provinsi Jawa Barat yakni Kepala Bidang SKDI Diskominfo Provinsi Jawa Barat Dedi Dharmawan, SH.,MM dan Ijang Faisal, S.Ag.M.I.Kom Koordinator Bidang Sosialisasi dan Edukasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Kepala Seksi Penyiaran dan Pers Diskominfo Kabupaten Cirebon Edwin Yudianto, S.Sos menyampaikan maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang Undang-Undang NO 14 Tahun 2008 Tentang KIP dan Undang-Undang NO 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang telah direvisi dengan tujuan sebagai Pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Informasi Publik.
Sedangkan dalam sambutan Kepala Dinas yang disampaikan oleh Sekdis Kominfo Kabupaten Cirebon Komarudin, SE menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah, kami menyambut baik diadakannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah direvisi. Kami berharap saudara peserta dapat menyimak dengan seksama seluruh materi yang disajikan dan melaksanakan petunjuk teknis Tugas Pokok/Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan baik.
Melalui Undang-Undang NO.14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, kita sebagai Penyelenggara Negara khususnya Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menjaga nilai-nilai keterbukaan sejalan dengan apa yang termaktub dan tersirat dalam ketentuan tersebut.
Berbagai tuntutan keterbukaan informasi kepada Badan Publik merupakan keniscayaan pada saat sekarang ini. Selaku Penyelenggara pemerintahan yang menggunakan dana APBN/APBD baik sebagian maupun keseluruhan, fenomena keterbukaan ini wajib kita sikapi dengan bijak agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. tentunya harus kita pahami juga bahwa keterbukaan ini tetap ada batasnya. ada beberapa hal yang tetap harus dikecualikan dalam keterbukaan itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang nanti akan disampaikan oleh saudara narasumber. melalui Perda Kabupaten Cirebon No 14 Tahun 2011 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka dengan pengaturan tata kelola melalui para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik pada OPD maupun Kecamatan.
Secara Pribadi Selaku Kepala Dinas Kominfo Kami Memandang Lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Ini Merupakan Kelengkapan Formal, Karena Selama Ini Jajaran Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Azas Keterbukaan ini, walaupun demikian dengan ditetapkannya Undang-Undang ini akan makin memperlancar tugas Pemerintahan dalam melaksanakan Amanat Rakyat guna mencapai masyarakat Kabupaten Cirebon yang madani.
Dalam kesempatan yang baik ini perlu kami ingatkan kembali bahwa, sesuai dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 042/Kep.546-Diskominfo/2015 Tentang Penunjukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Sekretaris OPD/Kecamatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan telah ditetapkan pula Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Standar Pelayanan Informasi Publik. Untuk itu dengan diadakanya sosialisasi serta pembekalan para Sekretaris OPD dan Sekretaris Kecamatan diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah direvisi dan mulai berlaku tanggal 28 November 2016. Penggunaan Media Sosial yang begitu marak akhir-akhir ini harus kita sikapi dengan hati-hati karena dapat menguntungkan dan merugikan kita dalam kehidupan sehari-hari. haruslah kita sadari bahwa penggunaan media sosial apabila melanggar ketentuan yang ada, dapat dikenakan pidana. untuk itu kami menghimbau dalam kesempatan yang baik ini agar : 1. Gunakan dan manfaatkan Media Sosial dengan tetap menjaga, memelihara dan memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa demi kepentingan Nasional; 2. Gunakan dan manfaatkan Media Sosial secara proposional, dengan tetap menjungjung tinggi nilai-nilai agama, sopan santun dan tetap menciptakan suasana kondusif masyarakat; 3. Hindarkan penggunaan Media Sosial dengan muatan pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik dan pengancaman kekerasan. (Bens,Diskominfo)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa menghadiri penghargaan Kominfo Award 2016, Rabu (07/12) yang dilaksanakan di Krakatau Convention Hall Hotel Horison Bandung. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap para pihak stakeholder yang telah menunjukkan prestasinya.
Kominfo Awards diberikan kepada lembaga dan perseorangan untuk kategori : Logistik Awards, Lomba Stand Up Comedy, Komunitas TIK, Kategori website terbaik tingkat OPD Prov.Jabar, e-goverment, dan LPSE terbaik Kabupaten/kota di Jabar.
Kepala Dinas Kominfo Prov.Jabar, Dr. H. Anton Gustoni, M.Si dalam sambutan laporannya menjelaskan, berbagai penghargaan yang diberikan pada “Kominfo Awards” ini adalah sebagai bentuk apresiasi Diskominfo Prov.Jabar atas capaian prestasi terbaik yang diraih oleh lembaga OPD, masyarakat, komunitas TIK dan Lembaga Pengelola LPSE Kabupaten/kota se Jawa Barat dan sektor swasta bidang logistik.
Anton Gustoni mengatakan, kini Jawa Barat telah meraih peringkat pertama nasional untuk kategori e-gomerment. Pencapaian tersebut ditindak-lanjuti dengan keinginan untuk menjadi “Smart Province” khususnya bidang teknologi informasi, dan ini juga harus dilanjutkan di tingkat Kabupaten/kota dengan “Smart City”. Untuk itu, khususnya ditingkat Kabupaten/kota perlu dibangun dan dikembangkan menyangkut, kelembagaan, SDM, infrastruktur dan budaya terhadap teknologi informasi.
Sedangkan dalam sambutan tertulis Gubernur Jawa Barat yang dibacakan Staf Ahli Bidang Politik dan pemerintahan, Prof. DR. Dede Mariana menyatakan apresiasi terhadap upaya Diskominfo dalam menyelenggarakan “Kominfo Awards”. Pemberian Kominfo Awards ini jangan hanya sekedar seremonial saja atau sekedar pamer, tetapi lebih dari itu harus dijadikan cambuk dalam rangka meningkat pelayanan kepada masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan program-program dibidang teknologi informasi, Gubernur mengapresiasi upaya Diskominfo terutama pihak LPSE yang telah menghadirkan prestasi di tingkat nasional. “Sudah 16 penghargaan diraihnya dan LPSE Jabar telah menjadi percontohan nasional,”,ujarnya.
Adapun Pemenang untuk Kategori Bidang Logistik, yaitu : PT Indah Berkah Saudara (JNE Depok), PT Cipta Pesona Abadi dan PT Mega Trans Jawa. Untuk Komunitas TIK pemenangnya : 1. Code Margonda Kota Depok; 2. Relawan TIK Kab.Majalengka; 3. Sinau Academy Kab.Bekasi; 4. Pemerintah Desa Ciburial (Desa Ciburial Berbasis TIK) Kab.Bandung; 5. SPKP Giri Mukti Kabupaten Cianjur.
Untuk Kategori Bidang Website : 1. bp3akb.jabarprov.go.id; 2. bkpd.jabarprov.go.id; 3. dishub.jabarprov.go.id; 4. bp3iptek.jabarprov.go.id (most improved); 5. disbun.jabarprov.go.id (Lifetime Achievement Awards); 6. badiklatda.jabarprov.go.id (sectoral Achievement). Untuk sub kategori pengelolaan media sosial dimenangkan oleh Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Provinsi Jawa Barat.
Untuk sub kategori pengelola website berdasarkan terbaik penyampaian laporan, yaitu : Dinas Peternakan Prov. Jabar. Penghargaan diberikan pula kepada Dinas Perkebunan Prov.Jabar yang masuk nominator Lomba Situs SKPD Lingkup Pertanian dalam Lomba Website Kementrian Pertanian Tahun 2016.
Kemudian untuk Kategori perseorangan, Lomba Stand Up Comedy : 1. Bayu Agung Setianto; 2. Duduh Parwanto; 3. Ivan Rahmat Maulana. Sub.Kategori Lomba Desain meme untuk pelajar : 1. Takbir Malek Muhammad; 2. Muhammad Erpin Al Ghifari; 3. Saeful Bahri. Untuk kategori Desai Meme tingkat mahasiswa : Dendy Heru Hardono; 2. Parkah Purnama dan 3. Yayat Karyati.
Selanjutnya untuk Kategori LPSE terbaik pencapaian 17 standar LPSE diraih oleh Kota Bogor dan kedua oleh Kab. Bogor. Sedangkan untuk kategori Pemenuhan Implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2015, diraih oleh Kab.Majalengka.
Penyerahan hadiah, piala dan sertifikat Kominfo Awards seluruhnya dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang pemerintahan, Prof. DR Dede Mariana. Pada acara yang sama juga dilakukan Launching “Smart Province” oleh Prof. DR Dede Mariana, Kepala Diskominfo Prov. Jabar dan Kepala Disbun Prov.Jabar, dengan menempelkan telapak tangan di screen LED.(Bens/Edys, Diskominfo)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melalui Bidang Aplikasi Telematika (Aptel) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang bertemakan “Perencanaan dan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika” Tingkat Kabupaten Cirebon. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis (24/11/2016) di Hotel Bagus Inn Cirebon yang diikuti oleh 110 operator/pegawai dari seluruh OPD, kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cirebon. […]
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan rapat Evaluasi Pengawasan Warnet di Kecamatan se-Kabupaten Cirebon Tahun 2016, Selasa (22/11) di gedung Da’wah Sumber yang diikuti oleh unsur Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bidang Postel Adang Suryana, S.Sos, para Kepala Seksi dan staf jajaran Bidang Postel Diskominfo.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa menyampaikan tujuan diadakannya rapat evaluasi pengawasan warnet di kecamatan adalah tindak lanjut dari kegiatan rakor pengawas warnet kecamatan pada Tanggal 29 Maret 2016 yaitu untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan dalam rangka memonitoring, mengendalikan, dan mengawasi serta mengevaluasi kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam upaya mengarahkan penggunaan warnet secara sehat dan aman ke berbagai kalangan, sehingga warnet dapat dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat serta untuk mensosialisasikan pengetahuan regulasi dan substansi pengelolaan kegiatan usaha warnet yang baik.
Di Kabupaten Cirebon saat ini warnet yang sudah terdata sebanyak 346 tersebar di 40 kecamatan.
Tujuan monitoring dan evaluasi untuk mengamati, mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya. Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan atau program. Evaluasi merupakan penilaian yang subjektif dan sistematik mungkin sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung, ataupun yang telah diselesaikan.
Pesatnya kemajuan teknologi informatika khususnya internet, memudahkan kita mengakses berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Bagi sebagian masyarakat, internet digunakan untuk kegiatan posistif, namun demikian internet juga berdampak buruk jika digunakan tidak sebagaimana semestinya.
Kepala Diskominfo menyampaikan kepada pengawas warnet kecamatan agar menghimbau para pengusaha warnet dapat bersinergi dengan pemerintah, supaya bersama-sama meningkatkan pengembangan pembangunan sektor teknologi informasi di Kabupaten Cirebon.(Bens, Diskominfo)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R Benni Sugriarsa Beserta Kepala Bidang SKDI Sujono, SE., MM menghadiri Pembukaan Temu Bakohumas dan Komunitas Tingkat Nasional Tahun 2016, Kamis (17/11) pagi bertempat di Hotel Harris Convention Centre Bandung. Selain Kepala Dinas Kominfo, juga diikuti para Kepala Seksi, jajaran staf SKDI serta Ketua FK Metra dan Perwakilan KIM Kabupaten Cirebon.
Kegiatan Temu Bakohumas ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 17- 19 November 2016, dengan tema yang diusung pada pertemuan kali ini adalah “Membangun Reputasi melalui Kerja Nyata Humas dan Komunitas Informasi”.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia Eko Putro Sandjojo, dengan pemukulan Gong yang didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ditjen IKP Kemkominfo Niken Widyastuti.
Menteri Eko Putro Sandjojo menyampaikan bahwasannya acara Temu Bakohumas tersebut bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “di era digital sekarang ini kan banyak media sosial seperti Facebook, twitter dan sebagainya. saya harap ini dapat dimanfaatkan oleh Humas agar dapat mendistribusikan informasi hingga ke Desa-Desa.”
Ditambahkannya bahwa hal yang paling penting untuk mengembangkan sebuah Desa adalah dengan cara menumbuhkan rasa optimisme kepada masyarakat Desa itu sendiri”. tambahnya saat diwawancara para wartawan
Sebagaimana diketahui, bahwa dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa gubernur se-Indonesia, Dirjen IKP Kementerian Kominfo RI dan para peserta dari unsur Pemerintahan Daerah. acara yang dihelat di Kota Kembang ini juga menampilkan pagelaran parade Tim Kesenian yang berasal dari 11 Provinsi di Indonesia. antara lain yaitu, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Papua.
“Dari data yang kita peroleh dari BPS bahwa Desa ini kebutuhannya meningkat. dengan dananya yang meningkat, kita sebagai masyarakat harus turut serta mengawasi agar dana tersebut tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.”ujar Eko
Pada tahun 2016 ini dana Desa mencapai Rp. 40 Triliun, 2017 nanti akan ditambah menjadi 60 Triliun, bahkan pada tahun 2018 Pak Jokowi bilang akan menaikkannya hingga 120 Triliun.” tegasnya
“dana desa ini kan dapat dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat, memperbaiki sarana dan prasarana pasca bencana juga. Maka dari itu saya minta kepada kita semua untuk fokus agar dapat memajukan desa-desa yang masih tertinggal.”tutupnya
Usai pembukaan, ditampilkan peserta Lomba Festival pertunjukan Rakyat dari 34 provinsi telah dipilih 11 provinsi terbaik untuk mengikuti lomba.(Bens/Edys, Diskominfo)
- Cianjur, berlangsung Binojakrama Padalangan Wayang Golek Purwa Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, Senin sampai dengan Rabu, Tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober yang bertempat di Gedung Serbaguna Ashakina Jl. KH Abdullah Bin Nuh, Cianjur.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi) Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur yang diikuti oleh 15 peserta dari Kabupaten/kota se Jawa Barat dengan mengusung Tema “ Melalui Binojakrama Kita Tingkatkan Kualitas Jati Diri Sunda Sebagai Manifestasi Nilai Luhur Seni Padalangan Wayang Golek Sebagai Karya Adiluhung”.
Acara tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk melakukan konservasi, revitalisasi serta rekonstruksi agar seni padalangan/pewayangan, khususnya wayang golek purwa di Jawa Barat eksistensinya tetap terjaga dan lestari.
Dari Kabupaten Cirebon sendiri, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Pepadi Kabupaten Cirebon mengirimkan peserta dari Padepokan Wayang Golek Ginanjar Rahayu Pimpinan Kang Dadang Suhendar dengan dalang Sudarya Iskandar Kecamatan Ciledug.
Dalam Binojakrama tersebut, Kabupaten Cirebon berhasil meraih Pinilih Dalang Harapan III dan Pinilih Juru Kendang Peringkat ke III.
Acara tersebut ditutup oleh Bupati Kabupaten Cianjur yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur H. Aban Subandi, SH.,MH yang dihadiri oleh Pepadi Provinsi Jawa Barat, Dr. Tjatja Kuswara dan utusan dari peserta Kabupaten/kota se Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon.(Bens/Edys, Diskominfo) -
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Forum Media Tradisional (FK Metra) menggelar Pertunjukkan Rakyat berupa sandiwara dalam Penyebarluasan Informasi melalui media seni tradisional.
Penyebarluasan Informasi ini dilaksanakan oleh Diskominfo kabupaten Cirebon secara rutin setiap bulan dengan tempat dan seni yang berbeda dari mulai wayang kulit, wayang golek, sandiwara dan seni lainnya. Pertunjukkan sandiwara yang dilaksanakan pada senin malam, (17/10/2016) ramai dikunjungi masyarakat trusmi wetan dan sekitarnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa, Sekretaris Diskominfo, Kabid berserta para Kepala Seksi dan jajaran SKDI Diskominfo. Hadir juga Ketua FK Metra H. Sulama Hadi, Camat Weru, para sesepuh Buyut Trusmi dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Drs. R Benni Sugriarsa menyampaikan, kami dari Diskominfo Kabupaten Cirebon tetap akan mempertahankan budaya Cirebon dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka menyampaikan misi pesan-pesan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pada waktu dulu seni budaya Cirebon merupakan alat komunikasi dalam melakukan syiar islam dan ini masih tertanam di masyarakat Cirebon dalam melestarikan budaya.
Meskipun saya bukan orang Cirebon, tetapi saya salah satu turunan Cirebon oleh karena itu wajib sebagai Kepala Diskominfo akan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Cirebon. Jangan sampai peradaban kita semakin tinggi, nilai budaya tergeser. Oleh Karen itu Kadis Kominfo titip kepada masyarakat Trusmi Wetan yang begitu komitmen nilai budaya ini bisa dipertahankan.
Kami dari Diskominfo akan terus mengadakan kerjasama FK Metra Kabupaten Cirebon, sehingga baik itu dari seni budaya sandiwara, wayang dan sebagainya kita coba untuk dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pesan-pesan yang sifatnya untuk diketahui tentang pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Kalau dulu seni tradisional misinya syiar islam, sekarang misinya untuk menyampaikan informasi apa yang sudah dibangun oleh Bupati Cirebon Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM.,M.Si. Oleh karena itu, mari kita dukung program-programnya sehingga selesai dan bisa meningkatkan pada umumnya masyarakat Kabupaten Cirebon dan khsussnya masyarakat Trusmi.(Bens/Edys, Diskominfo)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melalui Bidang Aplikasi Telematika (Aptel) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Internet Sehat dan Aman (INSAN) Tingkat Kabupaten Cirebon, Rabu (28/09/2016) yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Cirebon.
Bimtek ini digelar untuk mengatasi dari hal-hal yang berbahaya maupun hal-hal negatif yang melanggar hukum dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi khususnya internet dewasa ini yang sangat riskan..
Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Drs. R. Benni Sugriarsa dan diikuti oleh 75 peserta terdiri atas Guru Bimbingan dan Konseling serta Pelajar di wilayah Kabupaten Cirebon.
Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo menyampaikan ada tiga pendekatan dalam mengantisipasi dan mengatasi tantangan terjadinya kejahatan di dunia maya (cyber crime), yaitu: pendekatan teknologi informasi, pendekatan hukum, dan pendekatan sosio kultural.
Melalui pendekatan teknologi informasi pemerintah antara lain telah melaksanakan antisipasi yaitu berupa penyaringan dan pemblokiran jenis konten negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai dan norma sosial, adat istiadat dan kesusilaan bangsa indonesia seperti pornografi dan perjudian.
Sementara itu, pendekatan sosio kultural dilakukan dengan mempromosikan program internet sehat aman (Insan) kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang tua atau keluarga, guru atau tenaga pendidik, aparat penegak hukum, akademisi, komunitas, lembaga pemerintahan, keagamaan, sosial masyarakat, termasuk pelajar.
Program Insan ini dilaksanakan dengan memberi pemahaman yang cukup tentang penggunaan internet secara bijak, mengetahui bahaya internet dan antisipasinya, serta menumbuhkan semangat berinternet secara sehat dan aman.
Saya yakin bahwa teknologi informasi dan komunikasi termasuk didalamnya internet dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja kita, sehingga dapat memperkuat daya saing bangsa kita dikancah persaingan globalisasi yang semakin ketat.
Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika Diskominfo Fifi Erneti, S.Sos menyampaikan maksud kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan wawasan pelajar dalam Insan sehingga terwujud generasi pelajar yang mampu memanfaatkan TIK secara bijak.
Sedangkan tujuannya ada tiga yakni ; pertama meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelajar dan guru bk dalam memanfaatkan internet secara produktif, efektif dan efisien; kedua membekali serta meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelajar dalam menggunakan internet secara sehat dan aman; ketiga membekali para guru bimbingan dan konseling dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan para pelajar yang terkena pengaruh dampak negatif internet
Bimbingan dan sosialisasi ini akan disampaikan oleh narasumber dari Diskominfo Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan Komunitas TIK Kabupaten Cirebon, Jingga Media mengenai layanan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi internet, pemanfaatan internet secara sehat dan aman, serta teknis pelaporan situs atau konten negatif kepada pemerintah.
Diharapkan setelah mengikuti bimbingan teknis ini, pengetahuan dan wawasan pelajar serta guru dalam memanfaatkan internet secara sehat dan aman dapat bertambah. Khususnya bagi guru bimbingan dan konseling bimtek ini diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan para pelajar yang terkena dampak negatif internet. .(Bens/Edys, Diskominfo)