KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas bagi komunitas disabilitas dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat dukungan terhadap kelompok disabilitas di wilayah tersebut.

“Momentum ini kami gunakan untuk memperhatikan kondisi pendidikan, keterampilan, dan kesejahteraan komunitas disabilitas,” ujar Wahyu saat menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kantor Kecamatan Lemahabang.

“Dengan kolaborasi dan saling memperkuat, kita bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” tukas Wahyu, Selasa (3/12/2024).

Ia juga menyoroti pentingnya pendataan sebagai langkah awal. Wahyu menyatakan telah berkomunikasi dengan dinas terkait untuk mengimbau masyarakat, agar tidak ragu mendata penyandang disabilitas.

“Jangan pernah malu. Kita yakin mereka memiliki potensi lebih dan bisa berkembang secara mandiri, jika diberikan ruang,” tegasnya.

Ia menambahkan, konsep desa ramah disabilitas telah mulai diterapkan di tujuh desa, yaitu tiga desa di Kecamatan Lemahabang, tiga desa di Kecamatan Greged, dan satu desa di Kecamatan Astanajapura.

Meski fasilitas di kantor pemerintahan dan pelayanan publik belum sepenuhnya maksimal, ia memastikan langkah perbaikan terus dilakukan.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC), Abdul Mujib mengapresiasi langkah pemerintah daerah.

Menurutnya, perhatian pemerintah semakin nyata melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan kerja sama intensif dengan FKDC.

“Implementasi desa ramah disabilitas sudah berjalan sekitar delapan bulan, dengan banyak pencapaian. Salah satunya, beberapa desa kini memiliki data penyandang disabilitas,” ujar Abdul.

“Namun, ada sembilan indikator yang harus dipenuhi, termasuk keterlibatan masyarakat disabilitas,” ungkapnya.

FKDC mencatat, ada 1.200 penyandang disabilitas dan 607 penyintas kusta di Kabupaten Cirebon yang mendapat pendampingan.

Abdul berharap, isu disabilitas terus menjadi prioritas pemerintah.

“Kami butuh ruang lebih besar untuk terlibat dalam pembangunan, agar program yang dijalankan sesuai kebutuhan kami,” tutupnya. (DISKOMINFO)