Website Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika
KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berkapasitas 10 megawatt (MW) sebagai langkah konkret dalam mengatasi permasalahan sampah sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan.
Bupati Cirebon, Imron mengatakan, pembangunan PLTSa ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Global Energi Investama Group yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kedua belah pihak.
“Kerja sama ini sangat kami apresiasi. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi untuk mendukung kebersihan dan energi ramah lingkungan di Cirebon,” kata Imron di ruang Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Rabu (16/7/2025).
Ia mengakui bahwa permasalahan sampah masih menjadi tantangan serius, bahkan di tingkat desa, meski berbagai arahan dan pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Permasalahan sampah ini masih terus kami tangani. Kehadiran PLTSa ini diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang,” ujarnya.
Direktur Utama PT Global Energi Investama Group, Machnizon Masri menjelaskan, proyek PLTSa ini diawali dengan studi kelayakan (feasibility study) dan ditargetkan selesai dalam dua tahun, termasuk proses konstruksi.
“Kami akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah dengan daya sekitar 10 MW. Saat ini dimulai dari tahap FS terlebih dahulu,” kata Machnizon.
Menurut dia, kebutuhan bahan baku sampah untuk pembangkit tersebut mencapai sekitar 600 ton per hari, yang sebagian besar dapat disuplai dari total produksi sampah di Kabupaten Cirebon.
“Produksi harian sampah di sini sekitar 1.200 ton. Jadi, setengahnya bisa kami manfaatkan untuk pembangkit ini,” jelasnya.
Machnizon menyebutkan, bahwa jika pasokan dari Kabupaten Cirebon tidak mencukupi, pihaknya bisa mengambil tambahan sampah dari daerah sekitar seperti Indramayu, Kuningan, dan Majalengka.
“Itu tergantung izin dari Pak Bupati. Kalau memang dibolehkan, kami siap suplai dari daerah tetangga,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemilihan Kabupaten Cirebon sebagai lokasi proyek, tak hanya karena ketersediaan sampah, tetapi juga karena dukungan pemerintah daerah yang dinilai responsif dan terbuka terhadap inovasi pengelolaan limbah.
“Ini bisa menjadi percontohan nasional, bagaimana pengelolaan sampah diubah menjadi sumber energi,” tuturnya. (DISKOMINFO)
