Posts

Upaya Atasi Inflasi, Pemkab Cirebon Gelar Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Kedawung

KABUPATEN CIREBON — Dalam upaya mengatasi inflasi dan menjaga ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Kedawung, Kamis (5/12/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya menjelang momen hari besar keagamaan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif yang diusung oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP).

Menurutnya, GPM adalah program berkelanjutan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

“Kegiatan ini sudah dilakukan di 21 titik, dan ini merupakan yang ke-22. Ini menjadi bukti nyata, bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon serius dalam menjaga ketersediaan bahan pokok yang berpengaruh pada inflasi,” ujar Hilmy.

Meskipun inflasi di Indonesia tinggi, Kabupaten Cirebon berhasil mempertahankan angka inflasi di bawah 2 persen, bahkan cenderung mendekati deflasi.

Meski demikian, Pemkab Cirebon tetap proaktif, berkoordinasi dengan Bulog dan pengusaha bahan pokok untuk memastikan ketersediaan bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, daging, dan terigu, tetap terjangkau.

“Dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar, masyarakat diuntungkan, dan ini juga mempermudah mereka untuk mendapatkan bahan pokok tanpa harus pergi jauh ke pasar besar,” tambahnya.

Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi juga menyoroti keberhasilan GPM yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami memastikan ketersediaan pasokan pangan mencukupi hingga akhir tahun ini, terutama beras. Kami bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan stok aman, bahkan untuk tahun 2025 kami berharap ada lebih banyak titik GPM yang bisa dilaksanakan,” jelas Erus.

Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan program ini adalah aksesibilitas bagi masyarakat.

Dengan harga yang lebih murah dan distribusi yang lebih dekat, GPM diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat, terlebih pada saat cuaca buruk yang berpotensi mengganggu pasokan pangan.

Ke depan, program ini tidak hanya akan terus dilaksanakan, tetapi juga diperluas dengan dukungan anggaran dari pemerintah desa dan kerja sama dengan unsur TNI-POLRI.

“Di Kabupaten Cirebon, tidak ada lagi desa yang rawan pangan. Kita akan terus mendukung dengan memperkuat ketahanan pangan di setiap desa,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Pembinaan Aparatur Kecamatan, Pj Bupati Cirebon Bicara Program Prioritas

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, memberikan instruksi kepada perangkat daerah dan para camat terkait program prioritas saat ini.

Hal itu diungkapkan Wahyu saat menghadiri Pembinaan Aparatur Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon di kantor Kecamatan Plered, Rabu (4/12/2024).

Pembinaan aparatur itu digagas Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon. Ada beberapa program yang ditekankan Wahyu, seperti penanganan sampah, banjir, kemiskinan, stunting dan pemberdayaan UMKM.

Dalam acara itu hadir sejumlah camat, perangkat daerah, UPT P3A, dan sejumlah kuwu.

“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, terkait dengan progres tentang zero kemiskinan ekstrem. Bagaimana perhatian kuwu dan camat terkait hal itu. Kedua, menjaga agar tidak ada kasus stunting baru,” ucap Wahyu usai rapat.

Lebih lanjut, Wahyu menekankan tentang penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon.

Ia menginstruksikan para camat dan dinas terkait agar lebih aktif. Selain itu, Wahyu juga menginginkan agar desa dan kelurahan mampu menciptakan produk unggulan.

“Selanjutnya, terkait ketahanan pangan yang bisa dilakukan bersama. Terkait dengan kondisi ril yang harus diperhatikan terkait sampah, banjir dan lainnya. Ini menjadi penting, karena kita harus bergerak serta melangkah bersama-sama,” kata Wahyu.

“Kita sudah membagi menjadi delapan wilayah. Jadi, ada lima kecamatan yang bisa langsung secara level ditangani kuwu hingga UPT,” imbuhnya.

Ia juga tak menampik, bahwa permasalahan di masing-masing desa dan kecamatan berbeda. Namun, untuk saat ini, ia meminta agar penanganan fokus pada sampah dan banjir.

Sementara itu, Camat Plered, Dindin Wahyudin Ridwan mengatakan, pihaknya terus mengupayakan penerbitan NIB untuk UMKM. Ia menyebut, bahwa dari 84 UMKM, sekitar 35 persennya sudah memiliki NIB.

“Butuh juga kerja sama dengan dinas terkait untuk mengadakan pelayanan NIB. Kemarin, sudah terjaring 30 UMKM yang mendapat NIB,” katanya.

Ia juga menjelaskan, upayanya dalam menciptakan desa unggulan. Saat ini, di Kecamatan Plered ada empat desa wisata unggulan, yakni Trusmi Wetan, Cangkring, Gamel, dan Kaliwulu.

“Ke depan, semua desa di Kecamatan Plered bisa menciptakan inovasi, bagaimana desa bisa hidup dengan inovasi,” ucap Dindin. (DISKOMINFO)

/by

Bakesbangpol Kabupaten Cirebon Gelar Rapat Koordinasi Pantau Stabilitas Politik Pilkada 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Sutan Raja Hotel Cirebon, Senin (18/11/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan stabilitas politik yang kondusif di wilayah Kabupaten Cirebon selama proses demokrasi berlangsung.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Cirebon, Zamroni Alhadi SE, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah.

“Pemantauan ini penting untuk menciptakan stabilitas politik yang kondusif melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terkoordinasi dan berkesinambungan,” ujar Zamroni.

Ia menjelaskan, Kabupaten Cirebon telah membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah yang bertugas memantau pelaksanaan Pilkada, situasi politik, serta ketertiban umum.

Tim ini juga bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada instansi terkait, guna memastikan stabilitas politik daerah agar tetap terjaga.

Tim pemantauan memiliki sejumlah tugas strategis, di antaranya memonitor pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

“Selain itu, tim ini juga bertugas mengevaluasi laporan dari kecamatan di seluruh Kabupaten Cirebon terkait perkembangan politik,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cirebon, Drs H Mochamad Syafrudin, menegaskan pentingnya koordinasi antarpetugas untuk menyelesaikan setiap potensi permasalahan yang muncul.

“Pemantauan dilakukan secara detail pada setiap tahapan Pilkada, agar tercipta suasana aman dan nyaman bagi masyarakat,” tutur Syafrudin.

Menurutnya, mendekati Pilkada Serentak 2024, dinamika politik di masyarakat berpotensi memanas dan dapat menimbulkan gesekan.

Oleh karena itu, tim diharapkan bekerja maksimal untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Pemerintah daerah juga memastikan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Pilkada, sesuai amanat regulasi.

“Kami optimistis dapat menghadirkan stabilitas politik yang kondusif, demi kesuksesan pesta demokrasi serentak di tahun ini,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Kolaborasi BPK-Pemkab Cirebon Tingkatkan Pelayanan JKN

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Miijaya menyambut baik tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Jawa Barat yang tengah mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Evaluasi kinerja program JKN di Kabupaten Cirebon ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Wahyu mengapresiasi kehadiran jajaran BPK Jabar dalam memberikan perhatian dan arahan untuk memperbaiki pelaksanaan JKN.

“Terima kasih kepada tim yang telah berkenan hadir langsung. Ini menandakan perhatian besar kepada Kabupaten Cirebon,” ujar Wahyu.

“Kami harapkan arahan dan masukan dari BPK, untuk dapat membantu kami memperbaiki pelaksanaan JKN agar lebih optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya saat rapat koordinasi bersama BPK Wilayah Jabar di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (18/11/2024).

Sementara itu, Kepala BPK Wilayah Jawa Barat, Whidi Widayat menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja penyelenggaraan JKN untuk periode 2022, 2023 hingga triwulan ketiga 2024.

Fokus pemeriksaan mencakup empat aspek utama, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, prasarana dan alat kesehatan, Pemenuhan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pengelolaan pembiayaan kapitasi dan nonkapitasi.

“Tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk menilai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang menghambat pelayanan JKN,” katanya.

“Permasalahan seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan, dan distribusi fasilitas yang belum merata, menjadi fokus perhatian kami,” tukas Whidi.

Whidi mengatakan, objek pemeriksaan meliputi dinas kesehatan (Dinkes), RSUD, puskesmas, dan BPJS Kesehatan. Ia menambahkan, meskipun program JKN telah berjalan sejak 1 Januari 2014, permasalahan dalam pelaksanaannya masih kerap ditemukan dan menjadi keluhan masyarakat.

Oleh karena itu, pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon.

Dengan adanya kolaborasi antara Pemkab Cirebon dan BPK Jawa Barat, diharapkan pelaksanaan JKN di Kabupaten Cirebon dapat terus ditingkatkan, sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata bagi masyarakat. (DISKOMINFO)

/by

Tiga Kali Berturut-turut Pemkab Cirebon Pertahankan Predikat Kabupaten Informatif

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (14/11/2024).

Ajang tahunan ini digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Cirebon menerima kembali penghargaan kategori Kabupaten Informatif selama tiga tahun berturit-turut.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH menghadiri secara langsung acara Penganugerahan KIP tersebut.

Wahyu juga sekaligus menerima trofi dan piagam penghargaan Anugerah KIP yang diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin didampingi Ketua Komisi Informasi Jabar, Ijang Faisal.

Dalam sambutannnya, Bey mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban bagi badan publik. Ia juga mengapresiasi kepada seluruh penerima penghargaan dalam ajang ini.

“Berikan yang terbaik, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sudah tidak ada alasan lagi, sekarang era keterbukaan informasi publik,” kata Bey dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua KI Jabar, Ijang Faisal mengatakan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan bukti kinerja badan publik dalam melaksanakan tugasnya.

Ijang menyebutkan, penghargaan yang diberikan merupakan bagian dari motivasi, agar badan publik di wilayah Jabar menjadi lebih baik lagi.

“Penghargaan ini untuk memberikan motivasi kepada seluruh badan publik yang serius dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

“Saat ini, era keterbukaan informasi dan nyaris tidak dapat dihindari. Bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses mencerdaskan bangsa, serta menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan,” imbuhnya.

Di tengah situasi perkembangan teknologi dan informasi yang begitu deras, lanjut Ijang, negara harus hadir untuk menguatkan semangat informasi dan akuntabilitas.

Sehingga, menurut Ijang, praktik keterbukaan informasi menjadi ruh dalam melayani masyarakat.

“Keterbukaan informasi bukan hanya kewjiban, tetapi menjadi budaya berbangsa dan bernegara dalam demokrasi,” jelas Ijang.

“Pemerintahan dalam demokrasi yang baik adalah yang dipercayai publik, dan salah satu indikatornya adalah keterbukaan informasi,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cirebon atas kerjasamanya dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

Bambang juga mengapresiasi Komisi Informasi Daerah (KID), yang terus bersinergi dengan Pemkab Cirebon, menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai budaya.

“Terima kasih kepada seluruh SKPD dan KID yang telah berkerja sama, serta berkolaborasi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,” ucap Bambang. (DISKOMINFO)

/by

Program CSR Dorong Pengembangan Fasilitas Ramah Lingkungan di Sentra Batik Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama sejumlah pihak dan perusahaan, menggulirkan program pengembangan fasilitas ramah lingkungan yang akan mendukung 1.450 perajin batik di delapan desa di Kabupaten Cirebon.

Program ini dilakukan melalui bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai lebih dari Rp1 miliar. Tujuannya untuk memperkuat industri batik dengan fokus pada aspek keberlanjutan lingkungan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd mengungkapkan, bahwa perhatian utama program ini adalah penyediaan alat produksi dan pengolahan limbah.

Menurutnya, sebagian besar industri batik masih minim fasilitas pengolahan limbah yang layak.

“Dengan adanya bantuan CSR, kami berharap, perajin dapat menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mereka sambil tetap produktif dalam berkarya,” kata Hilmy di Hotel Aston Cirebon, Senin (11/11/2024).

Hilmy menambahkan, bahwa kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Cirebon untuk memperkenalkan batik khasnya, terutama motif Mega Mendung.

“Kami bangga bahwa motif batik Cirebon dapat tampil dalam produk nasional, sehingga lebih dikenal luas dan meningkatkan nilai tambah industri batik lokal,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik Indonesia (APPBI), Komarudin Kudiya, melihat aspek lingkungan sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri batik Cirebon di pasar global.

“Industri batik membutuhkan tata kelola limbah yang baik untuk bisa bersaing secara internasional. Diharapkan, inisiatif ini bisa menjadi model bagi daerah lain yang juga mengembangkan industri batik,” katanya.

Head of Corporate Communications and Government Affairs Mondelez Indonesia, Khrisma Fitriasari menyebut, bahwa program ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung industri yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab bersama, dan dengan bekerja sama dengan para perajin batik, kami dapat berkontribusi pada pelestarian budaya dan lingkungan sekaligus,” jelas Khrisma.

Program CSR ini diharapkan mampu menciptakan industri batik, yang tidak hanya fokus pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga tanggap terhadap kelestarian lingkungan.

Dengan begitu, batik Cirebon tidak hanya mempertahankan identitas budayanya, tetapi juga memberi contoh industri yang ramah lingkungan. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Paripurna, Pj Bupati Cirebon Sampaikan Usulan Raperda Perubahan Bappelitbangda Jadi Bapperida

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri rapat paripurna di ruang Abhimata Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (6/11/2024).

Rapat paripurna itu membahas usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dari eksekutif dan legislatif, salah satunya raperda tentang Perubahan Perangkat Daerah.

Agenda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut mengenai penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Dua raperda usulan eksekutif, yakni raperda tentang Perubahan Perangkat Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kemudian, raperda tentang Perubahan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Selain itu, membahas dua raperda usulan dari DPRD, yakni tentang pengarusutamaan gender dan tanggung jawab sosial perusahaan.

“(Bapperida) ini merupakan amanat dari pusat, bahwa mengefisiensikan dan menambahkan fungsi terkait dengan invensi dan inovasi. Itu terkait di satu lembaga, sehingga Bappelitbangda menjadi Bapperida,” kata Wahyu usai rapat paripurna.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perubahan nama BPR, dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan amanat dari undang-undang yang harus diimplementasikan Pemkab Cirebon.

Ia berharap, usulan raperda dari Pemkab Cirebon bisa ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

“Usulan yang dua (raperda) dari kami itu, karena ada ketentuan, contoh yang Bank Perekonomian Rakyat itu, akhir tahun ini harus selesai. Sehingga kami mengusulkan,” tutur Wahyu.

Wahyu menjelaskan, tak semua raperda harus bisa dirampungkan akhir tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan apa yang telah ditargetkan.

Sehingga, lanjut dia, akan ada raperda yang dalam pembahasan, akan ditangguhkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan soal perubahan nama Bappelitbangda menjadi Bapperida. Pemkab Cirebon telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait penggabungan bidang riset dan inovasi dengan perencanaan pembangunan.

“Sebetulnya di daerah itu, BRIN bisa menjadi BRIDA. Tetapi karena fungsinya digabungkan dengan perencanaan dan pembangunan, maka kita gabungkan. Kita juga sudah izin dan koordinasi dengan BRIN, bahwa itu dibolehkan,” jelasnya.

“Ke depan, kita akan membahas dua (raperda) yang kami usulkan, dan dua yang diusulkan DPRD,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

PG Sindanglaut Mulai Dilirik Wisatawan Domestik

KABUPATEN CIREBON — Dalam mendesain program heritage tourism di Kabupaten Cirebon, Pabrik Gula (PG) Rajawali yang berdiri sejak tahun 1898, salah satunya PG Sindanglaut Kecamatan Lemahabang, kedatangan wisatawan domestik dari Bagian Wanita dan Usia Indah Gereja Kristus Ketapang, Jakarta Pusat.

Perlu diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon melirik bangunan pabrik gula milik PG Rajawali II di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu objek wisata untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Potensi yang bisa dikembangkan adalah wisata edu heritage.

PG Rajawali II memiliki sejumlah bangunan yang menyebar di wilayah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pemetaan, empat pabrik gula bersejarah di Kabupaten Cirebon berlokasi di daerah Gempol, Sindanglaut, Babakan Gebang dan Karangsuwung.

Rata-rata pabrik gula di Cirebon dibangun sejak masa kolonial, serta menjadi bukti sejarah perkembangan industri gula di daerahnya.

Pada Rabu (30/10/2024), sebanyak 46 tamu dari etnis Tionghoa ini melihat secara langsung mesin-mesin pembuatan pabrik gula yang masih menggunakan tenaga uap.

Menurut perwakilan Bagian Wanita dan Usia Indah Gereja Kristus Ketapang, Jakarta Pusat, mengapresiasi kunjungan tersebut, selain tentunya memilik banyak manfaat. Salah satunya bisa melihat secara langsung dan mempelajari mesin-mesin dari tahun 1898 dan hingga saat ini masih beroperasi.

Tentunya, ini merupakan salah satu warisan dari nenek moyang dan menjadi kebanggaan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, bersyukur Indonesia memiliki harta karun yang sangat luar biasa, yang tentunya patut dijaga serta dilestarikan keberadaannya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Berikan Apresiasi kepada Purna Paskibraka 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar acara penghargaan bagi purna Paskibraka Kabupaten Cirebon tahun 2024, Rabu (23/10/2024).

Acara yang berlangsung di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, ini juga diisi dengan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menyampaikan rasa bangganya kepada para purna Paskibraka yang telah menuntaskan tugas mereka pada peringatan HUT ke-79 RI.

Ia menekankan, nilai-nilai disiplin dan dedikasi yang telah mereka kembangkan selama menjadi Paskibraka harus terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas proses yang mereka lalui. Kami juga berharap, setelah tugas pengibaran bendera, mereka tetap melanjutkan pembinaan diri dan mengaplikasikan pelajaran yang didapat selama pelatihan,” ujar Wahyu.

Ia juga mengingatkan kepada para purna Paskibraka, bahwa pengalaman mereka tidak berakhir dengan tugas pengibaran bendera.

“Pengibaran bendera hanyalah bagian kecil dari perjalanan, yang lebih penting adalah bagaimana mereka terus melatih diri untuk menjadi individu yang lebih baik ke depannya,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, para purna Paskibraka tidak hanya mendapatkan apresiasi dari Pemkab Cirebon, tetapi juga dari berbagai pihak lainnya.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Dra Hj Ita Rohpitasari MSi menyebut, bahwa purna Paskibraka menerima uang pembinaan sebesar Rp2 juta dari pemerintah daerah, ditambah Rp250 ribu per anak dari Bank BJB Cabang Sumber, serta Rp300 ribu per anak dari Baznas.

Ia juga berpesan kepada para purna Paskibraka, diharapkan tetap menjunjung tinggi semangat kebangsaan yang telah tertanam selama mereka menjalani tugas.

“Kami berharap dengan adanya dana pembinaan ini, para purna Paskibraka dapat terus berkembang dan memberi manfaat di lingkungan sekitarnya,” ujar Ita. (DISKOMINFO)

/by

Antisipasi Banjir di Wilayah Barat, Pemkab Cirebon Gandeng BBWS Lakukan Normalisasi Sungai

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala perangkat daerah meninjau kondisi sejumlah sungai di wilayah barat, Selasa (22/10/2024).

Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dan antisipasi banjir saat musim hujan tiba.

Peninjauan sungai di Desa Bayalangu Kidul dan Jagapura Lor, Kecamatan Gegesik, itu didampingi juga pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung.

Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon bersama BBWS akan melakukan normalisasi sungai. “Insyaallah dengan BBWS akan dilakukan normalisasi, tentunya dengan jadwal yang disesuaikan dengan BBWS,” ujarnya.

“Tetapi, kami berharap, tidak hanya dilakukan pemerintah daerah atau pusat saja, tetapi bersama-sama dengan masyarakat juga,” kata Wahyu usai meninjau sejumlah sungai di wilayah barat Kabupaten Cirebon.

“Jadi, antisipasi banjir bukan hanya kewenangan kami, tapi kebersamaan. Tadi juga, kuwu (kepala desa) sama-sama sudah menunjukkan sungai-sungai yang perlu dilakukan normalisasi,” ucap Wahyu menambahkan.

Ia menyebut, Kecamatan Gegesik memiliki pertanian yang luas. Sehingga, lanjut dia, ketika banjir dampaknya menyasar di kawasan permukiman dan persawahan.

“Ini dampaknya ke hasil panen. Jadi perlu kita antisipasi,” tukasnya.

Senada disampaikan Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, BBWS bakal berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon untuk melakukan normalisasi sungai di wilayah barat.

“Kami nanti koordinasi dengan PUTR untuk alat berat. Mungkin nanti dilakukan di tiga titik sesuai dengan kondisi,” katanya.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Cirebon berharap upaya yang dilakukan Pemkab Cirebon bisa mengurai persoalan banjir yang terjadi setiap tahun.

Ketua sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana pun mengapresiasi upaya Pj Bupati Wahyu Mijaya, yang terjun langsung untuk mengantisipasi banjir melalui normalisasi sungai.

“Apa yang dilakukan Pak Pj (Wahyu Mijaya) ini, tentunya akan jadi perhatian tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama terkait penanggulangan banjir,” ucap Rudiana.

“Apalagi di bulan depan, kan intensitas hujan tinggi. Kita berharap ke depan tidak ada kejadian banjir, setidaknya mengurangi,” singkatnya. (DISKOMINFO)

/by