Website Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika
KABUPATEN CIREBON — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menangani dampak perusakan akibat kerusuhan akhir pekan kemarin.
Ia menilai koordinasi antarpimpinan daerah sudah berjalan baik dan mampu meredam gejolak pascaperistiwa.
Menurutnya, Pemkab Cirebon memiliki sistem pendinginan situasi atau cooling system yang efektif, sehingga pelayanan publik tetap berjalan normal.
Ia menegaskan, arahan khusus dari Menteri Dalam Negeri adalah memperkuat komunikasi, silaturahmi, dan dialog dengan seluruh unsur masyarakat. Hal itu dianggap penting untuk mengantisipasi potensi konflik agar tidak terulang.
“Tetapi kemudian, kalau pun terjadi peristiwa ini, ada hal-hal yang tidak dapat dihindari. Namun ketika itu terjadi, saya lihat jajaran Forkopimda, telah melakukan langkah-langkah cepat,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Cirebon, Rabu (3/9/2025).
Bima menekankan mekanisme penganggaran pemulihan kantor DPRD sudah tersedia, baik melalui pergeseran maupun pemanfaatan aset daerah.
Pemerintah pusat masih menunggu laporan kemampuan fiskal dari Pemkab Cirebon untuk menentukan dukungan lebih lanjut.
Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar menunda kegiatan seremonial, membatalkan agenda yang tidak esensial, serta menghindari langkah yang dapat menimbulkan gejolak baru.
Bupati Cirebon, Imron, menjelaskan bahwa perbaikan kantor DPRD akan dilakukan melalui efisiensi anggaran di sejumlah dinas tanpa mengganggu program prioritas, seperti pembangunan jalan dan pelayanan dasar masyarakat.
Ia juga mengimbau warga agar menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan tidak merusak fasilitas publik.
“Kami terbuka terhadap masukan masyarakat. Silakan menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai mengganggu pelayanan publik,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, memastikan aktivitas kedewanan tetap berjalan meski kantor dewan mengalami kerusakan.
Rapat fraksi maupun paripurna tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan ruangan yang masih bisa digunakan.
Ia menambahkan, perhitungan kebutuhan anggaran perbaikan masih dilakukan. DPRD juga sepakat untuk menunda seluruh kunjungan kerja ke luar daerah dan lebih fokus menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Cirebon.
Dengan langkah cepat pemkab, komitmen DPRD, serta dukungan Forkopimda, Wamendagri memastikan situasi di Kabupaten Cirebon tetap kondusif dan proses pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. (DISKOMINFO)
