KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si kembali melakukan monitoring dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, Selasa (16/5/2023).
Menurut Ayu–sapaan akrabnya, mengatakan, pihaknya ingin melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di sejumlah kecamatan. Kecamatan Babakan sendiri merupakan kecamatan ke-19 yang sudah dikunjungi oleh TKPKD.
Ia mengungkapkan, sesuai dengan DTKS angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi, sehingga untuk memastikan, dirinya bersama TKPKD melakukan verval data.
“Karenanya, kita (Pemkab Cirebon) melakukan verifikasi dan validasi data. Ketika melakukan verval data ini, sesungguhnya ada ketidaklayakan dan kita lihat ada beberapa ketidaklayakannya,” ungkap Ayu.
Pemkab Cirebon terus berupaya melakukan strategi, lanjut Ayu, untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya.
“Setelah melakukan verifikasi dan validasi data, banyak tenaga kerja kita, BPJS Kesehatannya masih masuk dalam PBI. Ini yang harus kita keluarkan,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Ayu, pihaknya akan mempermudah perizinan untuk para investor yang akan membangun usaha di wilayah Kabupaten Cirebon.
“Kita juga akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Cirebon, sehingga akan membuka lowongan pekerjaan yang cukup banyak. Ini juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan,” katanya.
Lebih lanjut, kata Ayu, Pemkab Cirebon akan mempercepat pembangunan di kantong kemiskinan yang ada di sejumlah wilayah. Pihaknya juga akan memberikan program yang tepat sasaran.
“Kenapa banyak pengangguran, mungkin banyak warga yang hanya lulusan SD. Nanti kita akan gandeng Dinas Pendidikan untuk kejar paket B maupun C, agar mereka bisa mempunyai ijazah dan mereka bisa bekerja,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, selama melakukan monitoring kemiskinan dengan TKPKD, dukungan camat dan kuwu cukup tinggi untuk ikut serta menyelesaikan masalah kemiskinan dan stunting.
“Kami kunjungan ke sejumlah kecamatan tidak hanya seremoni, melainkan bagaimana mencari solusi untuk penanganan kemiskinan, karena kemiskinan nanti ada kaitannya dengan stunting,” pungkasnya. (DISKOMINFO)
