KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi melakukan peninjauan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Cirebon, Jumat (26/7/2024), untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas di tempat tersebut.

Dalam peninjauan itu, Wahyu menyampaikan rencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi layanan publik di MPP Kabupaten Cirebon.

“Kami berkunjung ke MPP hari ini, untuk melihat langsung kondisi layanan publik yang ada di sini. Kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan,” ujar Wahyu.

Menurutnya, terdapat layanan yang sudah optimal, namun ada juga yang masih perlu perbaikan. Selain evaluasi layanan, pihaknya juga menyampaikan rencana untuk membuat peta promosi investasi.

“Kami akan membuat peta promosi investasi, sehingga lebih mudah menawarkan potensi investasi kepada para investor yang akan datang ke Kabupaten Cirebon,” ujarnya menambahkan.

Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan layanan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kita akan mengoptimalkan pemberian kemudahan layanan NIB, sehingga pelaku usaha dapat menempuh proses pembuatannya dengan lebih mudah. Dengan cara ini, mereka bisa mengantongi NIB,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki layanan, khususnya dalam perizinan bisnis dan aspek teknis lainnya.

“Jika layanan sudah baik, maka teknis layanannya akan menjadi lebih optimal,” tukasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Cirebon, Kamis (25/7/2024).

Agenda silaturahmi di ponpes yang berada di wilayah timur ini diawali dengan mengunjungi Ponpes An-Nasuha di Kecamatan Pabedilan. Kemudian dilanjutkan silaturahmi ke Ponpes Gedongan Kecamatan Pangenan, dan Ponpes Buntet Kecamatan Astanajapura.

Setelah bersilaturahmi di tiga ponpes yang ada di wilayah timur, rombongan Pj Bupati Cirebon dan Forkopimda bergeser ke wilayah barat. Rombongan melanjutkan silaturahmi ke dua ponpes, yakni Ponpes KHAS Kempek di Kecamatan Gempol, dan Ponpes Ciwaringin di Kecamatan Ciwaringin.

“Hari ini, kami bersama Forkopimda silaturahmi ke beberapa pondok pesantren, dari mulai wilayah timur sampai ke barat,” kata Wahyu.

Wahyu menyampaikan, agenda silaturahmi bersama rombongan Forkopimda ke lima ponpes yang ada di Kabupaten Cirebon itu merupakan upaya membangun sinergitas antara ulama dan umara.

Ia berharap, ulama dan umara memiliki pandangan yang sama dalam membangun Kabupaten Cirebon agar lebih baik lagi ke depannya.

“Insyaallah, semakin banyak silaturahmi, semakin kita bersama membangun kondusivitas, dan Insyaallah akan lebih baik lagi,” ujarnya menambahkan. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) gelar sosialisasi pemanfaatan air hujan dan restorasi lahan dengan tema “Membangun Masa Depan Hijau, Strategi Restorasi Lahan dan Pemanfaatan Air Hujan”, Rabu (24/7/2024).

Kegiatan yang diikuti para Kepala Seksi Ekbangsos se-kecamatan/desa di wilayah Cirebon timur ini digelar di Meeting Room Hotel Dedi Jaya Ciledug, Kabupaten Cirebon.

Dijelaskan Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan DLH, Fifi Erneti SSos, kegiatan ini diadakan mengingat bencana banjir seringkali terjadi ketika curah hujan tinggi.

“Wilayah-wilayah tertentu terutama di pinggiran aliran sungai Cisanggarung dan Ciberes dari Pasaleman dan Ciledug, Pabuaran, Pabedilan sampai Losari dan Gebang, Waled termasuk juga mengalami banjir, dan itu rutin terjadi. Ini bisa kita nilai, bahwa ada sesuatu yang salah dengan lingkungan kita,” ujar Fifi.

“Sehingga, lingkungan tidak mampu mengendalikan air hujan yang turun. Yang seharusnya diterapkan kedalam tanah, namun yang terjadi adalah aliran permukaan yang berlebih, sehingga menyebabkan bencana banjir,” jelasnya.

Namun disisi lain, lanjut Fifi, pada waktu musim kemarau terjadi krisis air. Baik itu air bersih untuk kehidupan sehari-hari, maupun untuk kebutuhan pertanian.

Ia menyebut, ketika pertanian tidak tercukupi air, maka kedepan, akan terjadi krisis pangan dan akan berdampak luas.

Oleh karena itu, sambung Fifi, DLH memandang perlu untuk memberikan wawasan bagi para Kasi Ekbang di tingkat desa maupun kecamatan di Kabupaten Cirebon.

“Harapannya, agar bisa memandu dan mengarahkan pembuatan kebijakan di level desa maupun kecamatan, supaya lebih meningkatkan efektifitas pembangunan dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Baik berupa penanganan banjir, maupun berupa aksi atau upaya adaptasi, serta mitigasi perubahan iklim itu sendiri,” tukasnya.

Fifi berharap, setelah pelatihan ini, pemerintah desa maupun kecamatan mulai mengarahkan pembangunan untuk juga menangani hal-hal terkait lingkungan.

“Yang paling ringan untuk dilakukan adalah membuat sumur resapan maupun resapan lubang biopori. Sumur resapan ini, bisa membantu meringankan efek ketika curah hujan debitnya melebihi intensitas yang biasa,” ucapnya.

Ia menambahkan, kegiatan penanaman ini penting dilakukan, dalam rangka mengatasi efek iklim mikro berupa suhu panas, karena tanaman yang hijau akan mengurangi polusi. Kemudian memberikan udara yang sejuk dan juga bisa dipakai untuk konservasi air.

“Tentunya, kemampuan dari akar pohon cukup baik untuk membantu menyerap air tanah, akan berdampak pada tersedianya air bagi aktifitas manusia, mata air untuk pertanian, serta ketahanan ikut terjaga. Maka diharapkan, tidak akan mengalami kekeringan di musim kemarau,” pungkasnya.

Sementara Penggiat Lingkungan Yayasan Wangsakerta, Farida menyampaikan akan pentingnya memanen air hujan, serta untuk meningkatkan pemahaman para peserta, bahwa sangat perlu melakukan pengelolaan air hujan dalam bentuk biopori atau sumur resapan, maupun lubang resapan atau rorak.

“Air hujan ini kan berkah, tapi kalau kita tidak kelola, dia bisa menjadi musibah dengan banjir ini,” ucap Farida.

Selain itu, lanjut Farida, bagaimana agar air hujan ini bisa menjadi sangat bermanfaat, maka perlu dilakukan kegiatan seperti misalnya penanaman. Dengan adanya lubang lubang resapan air, tambah Farida, diharapkan kawasan bisa menjadi lebih hijau.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini, bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memanen air hujan, baik dalam bentuk biopori atau sumur resapan.

Disamping itu, bisa menggerakkan atau mengelola dana desa, sehingga pemerintah desa memiliki kegiatan dalam hal pembuatan biopori, berikut penanaman sekaligus penghijauannya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, menyampaikan apresiasi kepada Dandim 0620 Kabupaten Cirebon dan Danrem Siliwangi atas pemilihan Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon sebagai lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Program ini dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat, terutama dalam pembangunan Jembatan Cikabar yang strategis.

“Jembatan Cikabar menghubungkan perekonomian, penduduk, dan jalur usaha tani. Kami sangat berterima kasih atas pembangunan ini,” ungkap Wahyu, Rabu (24/7/2024)

Selain pembangunan jembatan, TMMD juga melibatkan kegiatan lain, seperti renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) dan berbagai program nonfisik.

“Program nonfisik ini sangat penting, seperti penyuluhan tentang stunting dan berbagai topik lainnya. Kami juga mengapresiasi hal ini,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa, TMMD bukan hanya tentang pembangunan fisik dan nonfisik. “Tetapi juga mempererat hubungan antara komponen masyarakat dan meningkatkan pertahanan wilayah,” tuturnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0620 Kabupaten Cirebon, Arya Wira menjelaskan, bahwa TMMD tahun ini bertemakan “Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”.

Program ini mencakup tiga sasaran fisik utama, yaitu pembangunan Jembatan Cikabar, jalan penghubung dari Gunung Ketih ke Cibalong, dan proyek pipanisasi.

“Sasaran utama kami adalah program nonfisik, seperti memberikan penyuluhan yang diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan. Program ini berlangsung dari tanggal 24 Juli hingga 22 Agustus 2024 dan diharapkan selesai tepat waktu,” tutup Arya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) Cirebon tahun 2024 di Lapangan Bola Sarwajala Komplek TNI Tubono, Cirebon, Selasa (23/7/2024).

Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan pentingnya peringatan HUT ini, sebagai refleksi atas perjuangan dan dedikasi prajurit TNI AL di wilayah Cirebon.

Selain itu, Wahyu menyebut bahwa perayaan tersebut bisa menjadi momentum untuk mempelajari apa yang sudah dilakukan, serta menjadikannya dasar untuk melanjutkan perjuangan di masa kini, baik bagi TNI AL maupun masyarakat.

“Hari ini kita menghadiri ulang tahun Lanal Cirebon yang ke-78, yang pertama kali diadakan. Ini mengingatkan kita pada perjuangan yang telah dilakukan oleh Angkatan Laut di wilayah Cirebon,” katanya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AL Cirebon, Letkol Laut Ridwansyah SE MTr Opsla DWC MSos menjelaskan, peringatan HUT sebagai pengingat tugas dan tanggung jawab prajurit Angkatan Laut.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota dan kabupaten di sepanjang wilayah kerja Lanal Cirebon. Sebab kegiatan ini pun, menjadi bentuk penghargaan terhadap sejarah dan dedikasi prajurit dalam menjaga kedaulatan negara.

“Kegiatan ini, menjadi tonggak sejarah bagi kami. Ini mengingatkan kami untuk menjalankan tugas dengan baik, menghindari tindakan yang tidak sesuai, dan menjadi teladan bagi instansi serta masyarakat,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya berencana melakukan pengangkatan bangkai KRI Gajah Mada dari Pelabuhan Teluk Cirebon.

“Rencana pengangkatan bangkai KRI Gajah Mada akan menjadi peristiwa bersejarah. Kami berharap, dapat merealisasikan pembangunan dermaga sendiri untuk Angkatan Laut di wilayah Cirebon,” tambahnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya MSi menghadiri rapat koordinasi (rakor) terkait inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, dan Badan Pangan Nasional. Rakor terkait inflasi digelar secara virtual di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, Senin (22/7/2024).

Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyimak pembahasan dari pemerintah pusat hingga Bulog terkait pengendalian inflasi, seperti komoditas beras, jagung, dan minyak. Bulog telah bergerak mengintervensi pengendalian harga beras hingga tingkat pengecer melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kemudian, Kemendag juga menjelaskan soal kebutuhan dan distribusi Minyakita.

Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir meminta Bulog untuk menstabilkan harga beras dan komoditas lainnya. Ia juga meminta agar Bulog menjaga kualitas.

“Tidak hanya melakukan intervensi, kualitas hasilnya juga dilihat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari mengaku telah menggelontorkan berbagai program untuk menjaga harga beras di masyarakat. Bulog telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggelar operasi pasar di desa-desa dan kelurahan.

“Kita juga bekerja sama dengan pengecer di daerah atau ritel modern dan pasar tradisional melalui program SPHP. Sehingga masyarakat bisa langsung dapatkan SPHP,” ucap Epi.

“Memang, ada kenaikan permintaan (SPHP), sebelumnya 4.000 sampai 5.000 ton per hari, kini naik 4.500 hingga 6.500 ton per hari,” tambahnya.

Epi memastikan, beras yang digelontorkan ke pasar sudah meningkat. Ia berharap, kondisi tersebut bisa menjaga harga beras di pasaran.

Sementara itu, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Kemendag, Bambang Wisnubroto menjelaskan soal distribusi Minyakita di masyarakat. Ia mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga mencapai sekitar 250 ribu ton per bulan.

Bambang menjelaskan, Kemendag selalu mengawal distribusi Minyakita hingga pengecer. “Minyakita proporsinya sudah melebihi dibanding minyak curah. Harapannya adalah masyarakat bisa lebih mengonsumsi minyak yang lebih higienis,” ucap Bambang. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebutkan bahwa ada salah satu investor asing telah menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Senin (22/7/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyebut, investor tersebut menawarkan untuk mengelola sampah di lahan seluas 8 hektar dengan kapasitas hingga 2.000 ton per hari dan dapat mengatasi masalah sampah di Kabupaten Cirebon, yang notabene mencapai 1.200 ton per hari.

Selain kapasitas yang besar, sistem pengelolaan yang diusulkan juga ramah lingkungan dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

Saat ini, Pemkab Cirebon dan investor tengah dalam tahap penjajakan untuk mencapai kesepakatan.

Lahan seluas 35 hektar telah disiapkan oleh Perhutani, namun hanya 8-10 hektar yang diperlukan untuk pengelolaan sampah 2.000 ton per hari.

Proyek TPA regional ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan mekanisme yang mengikuti arahan Pemprov.

“Kami sangat membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang baik di Cirebon Raya,” ujar Wahyu.

Pemkab Cirebon berharap proses lelang investasi ini, tidak membebani pemerintah daerah dengan tipping fee yang besar. Komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar juga telah dilakukan.

“Kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon,” tutupnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon menggelar Festival Talun Ngangeni 2024. Festival yang bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Kecamatan Talun.

Festival Talun Ngangeni digelar pada Sabtu (20/7/2024) dan Minggu (21/7/2024) di kawasan wisata kuliner Rindoe Talun. Berbagai kegiatan meramaikan Talun Ngangeni, seperti kirab seni dan buaya yang diramaikan 11 desa, pertunjukan seni dan budaya, perlombaan tari dan karaoke, hingga bazar produk ekonomi kreatif (ekraf) Kabupaten Cirebon.

Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohammad MSi mengatakan, Festival Talun Ngangeni juga merupakan bagian dalam memperingati Tahun Baru Islam 1446 Hijriah.

Abraham menyebut, Kabupaten Cirebon memiliki ragam kekayaan kebudayaan dan ekraf. Sehingga, lanjut dia, pihaknya terus berinovasi untuk mengembangkan potensi dan kekayaan Kabupaten Cirebon, baik dalam sektor budaya, pariwisata, maupun ekraf.

“Kegiatan ini menggabungkan unsur kebudayaan, keagamaan, entertainment, dan exhibition. Kegiatan Festival Talun Ngangeni sudah menjadi agenda tahunan, yang pada tahun ini sudah memasuki penyelenggaraan yang ke-4 sejak tahun 2020,” ucap Abraham.

“Kegiatan ini semoga dapat memberikan akses pasar seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Cirebon tentang kebudayaan Cirebon, dan mendapat peran dalam geliat ekonomi yang begitu dinamis saat ini,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, Kecamatan Talun merupakan salah satu tujuan wisata di Kabupaten Cirebon. Enam desa wisata pun telah ditetapkan di Kecamatan Talun.

“Festival Talun Ngangeni merupakan sebuah festival budaya yang diselenggarakan bersamaan dengan mempromosikan potensi produk ekonomi kreatif, dan dikolaborasikan dengan pertunjukan seni sebagai bentuk sadar wisata melalui identitas,” tambahnya.

Ia mengapresiasi semua pihak yang turut menyukseskan Festival Talun Ngangeni. Abraham juga berharap, Festival Talun Ngangeni menjadi penggerak kegiatan serupa di kemudian hari.

Senada disampaikan Kepada Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Disbudpar Kabupaten Cirebon, Achmad Bayu Suryadilaga SPar, Festival Talun Ngangeni bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya Kabupaten Cirebon.

“Kegiatan ini merupakan suatu festival budaya untuk mengangkat dan mempromosikan potensi budaya, serta seni khas daerah,” kata Bayu. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi Pengelolaan Database Kemiskinan yang Terpadu dan Terintegrasi di Kabupaten Cirebon.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan sosial di Kabupaten Cirebon dan menjadi langkah awal memastikan bantuan sosial dan program-program pembangunan yang disalurkan menjadi tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Cirebon, Drs Wahyu Mijaya SH MSi mengapresiasi kerja keras tim verifikasi dan validasi data kemiskinan tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dari seluruh tim verifikasi dan validasi data kemiskinan yang telah bekerja untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan memvalidasi data kemiskinan selama ini,” Jelas Wahyu.

Dirinya juga menekankan perlunya kerja sama dan sinergi dari semua stakeholder untuk mengefektifkan dan efesiensi dalam pengumpulan data kemiskinan.

“Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga usaha dan kerja keras kita dalam melaksanakan pengelolaan database kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi ini akan membawa manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon,” Lanjut Wahyu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengungkapkan data kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar 11,2%.

“Data kemiskinan Kabupaten Cirebon menurut data BPS tahun 2023 adalah sebesar 11,2% atau sebanyak 249.180 jiwa sementara jumlah DTKS Kabupaten Cirebon per Juni 2024 sebanyak 1.566.595 jiwa dengan 580.709 keluarga dan data P3KE tahun 2024 sebanyak 1.060.255 jiwa dengan 286.716 keluarga. Data data tersebut diverifikasi dan validasi secara rutin oleh masing-masing instansi,” ujar Fitri.

Sedangkan, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Astri Diana Ekasari SPi MTrPi menjelaskan data kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Data kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi merupakan elemen vital dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon karena keakuratan dan validitas data ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program-program khususnya dalam penanggulangan kemiskinan,” Ucap Astri.

“Untuk itu demi mewujudkan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, terpadu, tepat sasaran dan akurat kiranya perlu tersedianya “SINGLE DATABASE KEMISKINAN” yang dapat di akses melalui Aplikasi Sistem Perlindungan Sosial untuk Warga Kabupaten Cirebon (SIPENDILSEWU),” Pungkasnya. (DISKOMINFO).

KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon mendapatkan kehormatan besar dengan menjadi tuan rumah Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

Pada acara Malam Anugerah Bangga Kencana dan Penggalangan Komitmen Mitra yang digelar di Hotel Aston Cirebon, Sabtu (20/7/2024), Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima gelar sebagai “Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting” dari BKKBN Jawa Barat.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyatakan, pihaknya sedang berupaya mengoordinasikan langkah-langkah penanganan stunting bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan internal pemerintahan.

Tujuannya adalah agar semua pihak, dapat berperan sebagai bapak dan ibu asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting.

“Dengan berbagai langkah ini, kami berharap, kasus stunting di Kabupaten Cirebon dapat semakin berkurang dan mencegah munculnya kasus stunting baru,” ujar Wahyu.

Kabupaten Cirebon, kata dia, juga telah dipilih sebagai lokasi perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Wahyu menjelaskan, bahwa menjadi tuan rumah Harganas tidak hanya berdampak pada penanganan stunting, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

“Menjadi tuan rumah membawa banyak hal positif bagi Kabupaten Cirebon,” tambahnya.

Ia berkomitmen untuk mengoptimalkan berbagai langkah penanganan stunting, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama untuk mencapai kemajuan bangsa.

“Bapak Presiden RI selalu menyampaikan, bahwa keluarga adalah pondasi utama untuk mencapai kemajuan bangsa,” kata Hasto.

BKKBN juga tengah mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga, yang mengukur tiga dimensi, yakni ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan.

Secara nasional, hasil pengukuran tersebut menunjukkan, kalau indeks ketentraman berada di skor hampir 60, indeks kemandirian di skor 52,49, dan indeks kebahagiaan disebut tertinggi.

Untuk Provinsi Jawa Barat, indeks kebahagiaan berada di angka 70,85, sementara indeks kemandirian di angka 51, dan indeks ketentraman di angka 58. (DISKOMINFO)