KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag membagikan sebanyak 1.420 sertifikat tanah di Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Selasa (7/2/2023).

Sertifikat tersebut, merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam kesempatan tersebut, Imron mengapresiasi kinerja Kuwu Cempaka, yang bisa mendorong masyarakatnya untuk mendaftarkan diri dalam program PTSL.

“Di sini (Desa Cempaka), merupakan yang terbanyak menghasilkan sertifikat dari program PTSL,” ujar Imron.

Ia mengungkapkan, bahwa penduduk di Desa Cempaka berjumlah 7.500 jiwa, sedangkan sertifikat yang berhasil diselesaikan berjumlah 1.420. Jumlah capaian ini, ujar Imron, merupakan jumlah yang besar.

Imron juga meminta kepada para camat dan kuwu untuk mendorong warganya terlibat dalam program ini. Karena menurut Imron, banyak sekali manfaat dari adanya sertifikat tanah.

“Selain untuk kepastian hukum, juga untuk menghindari konflik,” kata Imron.

Sementara itu, Trisno Sugito, Kasi Survey dan Penataan BPN Kabupaten Cirebon mengatakan, bahwa pada tahun 2023 ini pihaknya menargetkan sebanyak 106.400 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, ditargetkan bisa menghasilkan sebanyak 53.048 SHT (Sertifikat Hak atas Tanah).

Trisno juga mengatakan, bahwa masih ada sekitar 45 persen bidang tanah di Kabupaten Cirebon yang belum disertifikatkan. Pihaknya menargetkan, bisa menyelesaikan sertifikasi tanah tersebut pada tahun 2025 nanti.

“Targetnya 2025, seluruh bidang tanah sudah disertifikatkan semua,” ujar Trisno.***

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon menghadiri kegiatan Pengukuhan Koordinator Pengawas (Korwas), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) TK, SD, SMP masa bhakti tahun 2023 – 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Cirebon ini juga sekaligus melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala SMP Negeri dan SD Negeri dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Senin (6/2/2023).

Bupari Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan prestasi sekolah serta bisa menumbuhkan potensi anak didiknya.

“Dari pembentukan ini, kami berharap para pengawas ini bisa memberikan pengawasan terhadap guru-guru dan pengamatan terhadap sekolah,” ujar Imron.

Selain itu, Imron juga mengatakan bahwa guru mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan dan mampu membawa perubahan pola pikir.

“Guru mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan dan bisa membawa pemikiran untuk berkemajuan, bisa mengkoreksi atau bisa mengantisipasi permasalahan,” ungkap Imron.

Sementara itu, Kepala Disdik, Ronianto menjelaskan perjanjian kinerja dilaksanakan untuk menjadikan sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah unggulan.

“Perjanjian kinerja itu untuk 110 kepala SD dan 41 kepala SMP. Kami harap, sekolah-sekolah tersebut nantinya bisa menjadi sekolah-sekolah unggulan,” jelas Ronianto.

“Dengan perjanjian kinerja ini, Kepala Sekolah tidak bisa hanya duduk diam, mereka harus punya target-target tertentu untuk menjadikan sekolah berprestasi dalam waktu satu tahun, baik prestasi akademik maupun non akademik. Dan nanti akan dievalusi ,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag menghadiri kegiatan Sosialisasi Streaming Audio dan Video Secara Legal yang diadakan oleh Warung Musik Pantura (WMP) di Pendopo Bupati Cirebon, Sabtu (04/02/2023).

Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Kepala Disbudpar dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang mewakili Kepala Kominfo Kabupaten Cirebon, juga dihadiri oleh para pelaku seni, seperti penyanyi, musisi, dan seniman di Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon mengatakan bahwa kemudahan memperoleh apapun yang disebabkan kemajuan teknologi, bisa menjadi dua mata pisau bagi pelaku industri kreatif.

“Dengan adanya perubahan zaman serta perkembangan teknologi yang serba digital ini, disinyalir bisa menjadi dua mata pisau bagi industri kreatif. Hal ini tidak dipungkiri bahwa kemudahan dalam memperoleh apapun melalui internet, bisa menjadi masalah baru,” ujar Imron.

“Untuk itu, hari ini kita akan diberi pencerahan dari pihak Graha Pustaka Musik Indonesia sebagai salah satu publishing, yang akan memberikan sosialisasi tentang streaming audio dan video secara legal,” sambungnya.

Selain itu, Imron juga menjelaskan tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia industri kreatif.

“Seperti kita ketahui, bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas,” jelas Imron.

“Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Deni Cahya menjelaskan peran teknologi yang sangat membantu para seniman.

“Bagi para seniman, tentunya peran teknologi sangat membantu sekali dan sebagai pemantik ekspresi yang dikenal dengan New Media Adsense (NMA) atau seni media baru,” jelas Deni.

“Implementasi dari NMA itu adalah merujuk pada seni yang berorientasi pada teknologi audio dan visual,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon beserta jajaran BPN menggelorakan program Gemapatas (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) dan Gebyar PTSL tahun 2023 di kantor kuwu Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Jum’at (3/2/2023).

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag berharap kepada seluruh SKPD dan seluruh tingkat desa, agar bersama-sama mendukung program BPN ini.

“Kami berharap kepada seluruh SKPD dan sampai ke tingkat desa, ayo, kita dukung program dari BPN ini,” ujar Imron.

Menurutnya, kegunaan dari pemasangan tanda batas (patok) ini untuk kepastian hukum atas tanah, agar terhindar dari pencaplokan dan sengketa tanah.

“Saat ini, pembatasan patok sudah ada sebanyak 20 ribu yang terpasang di Kabupaten Cirebon,” ungkap Imron.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Teddy Guspriadi menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap program strategis nasional Kementerian ini.

Ia menjelaskan bahwa, target PTSL di tahun 2025, yakni seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terpetakan di Kabupaten Cirebon.

“Yang sudah terdaftar pada saat ini 440 ribu dari 850 ribu bidang tanah, dan masih ada sekitar 400 ribu lagi yang harus kita daftarkan,” ungkap Teddy.

“Di tahun ini, pemetaannya 100 ribu bidang tanah, dengan target SHT (Sertifikat Hak atas Tanah) yang akan diterbitkan sebanyak 53 ribu,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag menghadiri kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan dan program pengembangan RSUD Waled kepada 132 kuwu yang berasal dari 15 kecamatan di Kabupaten Cirebon bagian timur, Kamis (02/02/2023).

Dalam sosialisasi tersebut, Imron menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan pelayanan di RSUD Waled.

“Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Waled untuk menjadi Rumah Sakit pilihan masyarakat, akan terus kami dorong untuk ditingkatkan. Karena sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal, bermutu, dan profesional,” ujar Imron.

Imron juga menyebutkan, berkat kerjasama dan koordinasi antara manajemen RS, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit, dukungan dewan pengawas dan dukungan pemerintah daerah, RSUD Waled mendapatkan peringkat Akreditasi Pendidikan Utama dari Kementerian Kesehatan.

“Alhamdulillah, RSUD Waled berhasil mendapatkan peringkat akreditasi Starkes Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2022, yang merupakan predikat tertinggi dan juga mendapatkan peringkat Akreditasi Pendidikan Utama dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, adalah dengan adanya Operasionalisasi Gedung Perawatan Kelas Tiga.

Sementara itu, Direktur RSUD Waled, dr H Mohamad Luthfi menjelaskan mengenai tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut.

“Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menjembatani dan menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan, khususnya pelayanan di RSUD Waled,” jelas Luthfi.

Ia juga menyebutkan bahwa, RSUD Waled memiliki banyak potensi yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya untuk melayani masyarakat.

“RSUD Waled memiliki potensi sumber daya manusia dan fasilitas diagnostik. Potensi-potensi ini tentunya harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan masyarakat,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon.

Dengan adanya MPP ini, masyarakat akan menjadi lebih mudah, cepat, praktis dan efisien dalam mengurus segala keperluan terkait administrasi dan hal lainnya.

“Jadi, nanti tidak perlu pindah-pindah gedung. Disini semua pelayanan tersedia,” kata Imron, Senin (30/1/2023).

Imron mencontohkan, bahwa di MPP ini masyarakat bisa mengurusi keperluan terkait pajak, SIM, sertifikat tanah, SKCK, KTP dan lainnya. Karena semuanya berada dalam satu gedung, membuat pelayanan ini menjadi lebih praktis.

Bahkan menurut Imron, dengan adanya MPP ini, berperan juga dalam mengurangi tindakan korupsi yang mungkin terjadi pada sejumlah pelayanan publik.

“MPP ini juga, bisa mengurangi tindakan korupsi yang bisa terjadi pada proses pelayanan,” ujar Imron.

Imron berharap, kedepan sejumlah fasilitas di MPP ini akan kembali ditingkatkan, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang mengakses fasilitas di MPP.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Dede Sudiono menjelaskan, bahwa mitra MPP ini sebanyak 38 instansi, yang terdiri dari 134 layanan publik.

“Semua itu atas dukungan 9 instansi vertikal, 5 BUMN, 4 BUMD, 2 OPD Provinsi Jawa Barat, yaitu Samsat dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 7 dinas pelayanan, 9 dinas teknis dari Pemkab Cirebon, 2 swasta dan 1 gerai Dekranasda,” jelas Dede.

Dede menambahkan, penganggaran pembangunan MPP berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, yaitu anggaran tahun 2022 sebesar 2,8Miliar dan mempunyai beberapa tujuan.

“MPP ini bertujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha,” sambung Dede. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil mengemukakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Cirebon bisa lebih maju dan berkembang baik dari segi produk dan pemasaran dengan optimalisasi ekonomi digital.

“Kita berharap dengan bantuan dari pemerintah (pusat dan daerah) bisa menjadi dorongan bagi mereka (pelaku UMKM) untuk lebih maju dan berkembang,” kata Atalia saat melakukan peninjauan pada Gelar Produk Dekranasda, UMKM, dan OPOP (One Pesantren One Product) di Ruang Paseban Kantor Bupati Cirebon, Rabu (25/1/2023).

“Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, bisa juga mendorong pemasaran produk lebih baik lagi,” imbuhnya.

Gelaran tersebut dihadiri 50 pelaku UMKM dari kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Berbagai produk disuguhkan dari produk kulit, gerabah, rajut hingga batik.

Menurut Atalia, UMKM juga akan didorong dari segi pemasarannya ke arah ekonomi digital lewat pelatihan-pelatihan bisnis digital.

“Jadi kita (Pemda Provinsi Jabar) akan melakukan pelatihan e-commerce kepada pelaku UMKM. Kita juga memberikan fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha), sehingga mereka bisa mengembangkan usaha dengan lebih tenang,” tuturnya.

Ia juga menuturkan, sektor UMKM mampu bertahan pada setiap kondisi krisis, terutama dalam menjaga resiliensi ekonomi domestik.

“Optimalisasi peningkatan kemampuan UMKM merupakan hal yang utama bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Atalia. (HUMAS JABAR)

KABUPATEN CIREBON — Ramainya informasi di media sosial terkait penangkapan dua pelaku penculikan di Lemahabang Kabupaten Cirebon, dipastikan hoaks.

Beberapa akun media sosial, menampilkan foto dua pelaku dengan dikawal empat orang yang diduga merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lemahabang.

Dalam narasinya, disebutkan bahwa kedua pelaku tersebut, adalah pelaku penculikan yang beraksi di wilayah Lemahabang Kabupaten Cirebon.

“Penculikan anak sudah ada yang tertangkap dua orang. Masih ada komplotannya lg yg masih gentayangan,” tulis salah satu akun.

Tim Saber Hoaks Kabupaten Cirebon yang melakukan penulusuran langsung kebenaran informasi, mendapatkan kepastikan bahwa informasi penangkapan pelaku penculikan di Lemahabang adalah kabar bohong atau hoaks.

Dalam postingan akun media sosial Saber Hoaks Kabupaten Cirebon, disebutkan bahwa hasil penelusuran dari Tim Saber Hoaks, dipastikan berita itu adalah salah. 

Sebenarnya, dua orang tersebut bukan pelaku penculikan, melainkan pelaku kejahatan pencurian. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kasatreskrim Polresta Cirebon, Kompol Anton.

“Kasus pencurian itu kang, bukan penculikan,” ujar Anton, seperti yang ditulis dalam unggahan Facebook Saber Hoaks Kabupaten Cirebon yang diposting pada Kamis (26/01/2023).

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon sekaligus Penanggungjawab Saber Hokas Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan, meminta kepada masyarakat, untuk tidak mempublikasikan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Nanan meminta kepada warga, untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena menurut Nanan, penyebaran info hoaks ini, bisa membuat orang yang tidak bersalah menjadi korban.

“Di Sorong Papua, ada warga tidak berdosa dibakar hidup-hidup, gara-gara kabar hoaks tentang penculikan,” ujar Nanan.

Nanan juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa penyebaran informasi hoaks bisa mendapatkan konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Hukuman tersebut bukan hanya diberikan kepada pembuat informasi hoaks saja, melainkan juga bagi yang ikut menyebarkannya juga.

“Hati-hati, ada UU ITE, yang membuat dan yang menyebarkan hoaks, bisa mendapatkan ancaman hukuman,” kata Nanan.***

KABUPATEN CIREBON — Bunda Paud Jawa Barat, Dr Hj Atalia Praratya S.IP, M.I.Kom didampingi Bunda Paud Kabupaten Cirebon, Dra Hj Nunung Roosmini melakukan monitoring ke TK Negeri Pembina Sumber, Rabu (25/01/2023).

Saat datang ke TK Negeri Pembina Sumber, Atalia langsung disambut meriah oleh siswa-siswi dengan tarian kolosal dan penampilan taekwondo sebagai wujud mencintai dan membela negara.

Kegiatan monitoring dilanjutkan dengan sambutan dan apresiasi oleh Nunung selaku Bunda Paud Kabupaten Cirebon, kemudian disambung oleh Atalia selaku Bunda Paud Jawa Barat.

Setelah penyampaian sambutan, Kepala BBMP membacakan dongeng ‘Dinda Tidak Rewel Lagi’ di depan siswa-siswi TK Negeri Pembina Sumber didampingi oleh Bunda Paud Jawa barat, Atalia.

Kegiatan monitoring ini ditutup dengan beberapa penyerahan kepada pihak sekolah, seperti kartu KIA, buku karya Ibu Atalia dan bingkisan alat-alat menggambar, kemudian dilanjut dengan sesi foto bersama. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan memperkuat bidang pendidikan. 

Saat ini, di wilayah Cirebon juga telah berdiri kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menghadirkan tujuh program studi. 

Hal itu menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil akan melahirkan SDM yang mumpuni dan mengubah wajah Cirebon menjadi lebih baik. 

“Cirebon juga SDM-nya terus kita tingkatkan, salah satu yang akan mengubah wajah Kabupaten Cirebon adalah hadirnya ITB di kawasan Arjawinangun,” kata Ridwan Kamil di SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam rangkaian agenda Siaran Keliling (Sarling) Jabar, Rabu (25/1/2023). 

“Mudah-mudahan nanti lulusan di sini (SMAN 1 Sumber) bisa melanjutkan pendidikan tidak usah ke Bandung, kampus ITB yang mendekati Cirebon. Suatu hari, SDM Cirebon akan luar biasa,” sambungnya. 

Dalam agenda Sarling di SMAN 1 Sumber, Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil juga mengampanyekan kepada pelajar gerakan anti narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini. 

“Kami mengadakan kunjungan untuk kampanye anti narkoba, seks bebas, dan pernikahan dini di SMAN 1 Sumber,” ungkap Kang Emil. 

Dengan begitu, generasi muda di masa mendatang akan lebih baik dan sehat. Apalagi saat ini kasus tengkes (stunting) di Jabar berkurang dari 31,5 persen menjadi 20,2 persen.  

“Saya laporkan juga (penurunan) stunting di Jawa Barat luar biasa dari 31,5 persen sekarang tinggal 20,2 persen. Jadi, sudah turun 11, 3 persen. Mudah-mudahan seiring waktu dua hingga tiga tahun kita bisa mendekati nol untuk stunting yang menjadi problem bangsa ini dalam meraih SDM berkualitas,” tutup Gubernur. (HUMAS JABAR)