KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Camat Jamblang, Kuwu Desa Jamblang dan Serang meninjau tumpukan sampah liar di aliran sungai Jamblang Kabupaten Cirebon, Sabtu (22/6/2024).

Kegiatan tersebut merupakan respon pemerintah daerah mengenai adanya laporan dari masyarakat, terkait adanya tumpukan sampah di sepanjang aliran sungai Jamblang Kabupaten Cirebon.

Wahyu mengatakan, setelah melihat di dua titik lokasi pembuangan sampah liar ini, pihaknya akan segera mengambil tindakan untuk melakukan pembersihan. Pasalnya, Pj Bupati Cirebon ini mempunyai prinsip “segera dan selesaikan”.

“Kita langsung tindaklanjuti dengan bereskan dan bersihkan, dan nantinya kita akan menggunakan alat berat untuk mengeruk sampah tersebut,” katanya.

Selain itu, ia juga akan melakukan komunikasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS CC), untuk menempatkan kontainer sampah di dekat sungai. Izin tersebut harus dilakukan, karena masuk wilayahnya BBWS CC.

“Kita nanti minta izin ke BBWS CC untuk menempatkan kontainer, sehingga masyarakat yang diduga membuang sampah sembarangan, bisa membuangnya di kontainer yang sudah disediakan,” lanjutnya.

“Nanti kontainernya kita lihat, satu minggu hingga dua minggu apakah penuh, kalau sudah penuh, langsung kita rutin angkut oleh DLH,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan, aksi yang dilakukan oleh Pemkab Cirebon ini disambut baik oleh para kepala desa (kuwu), baik dari Jamblang maupun Serang.

“Tadi juga kuwu sudah mengijinkan untuk segera dieksekusi, karena ada alat berat yang akan melakukan pengerukan sampah,” ungkapnya.

Disinggung soal air Sungai Jamblang yang tercemar limbah batu alam, Pj Bupati Cirebon akan mempelajari terlebih dahulu. Pasalnya, aliran Sungai Jamblang yang tercemar ini, hulunya dari Kecamatan Dukupuntang.

“Kita akan pelajari terlebih dahulu semuanya terkait pencemaran batu alam ini,” ujarnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon telah mengambil langkah cepat dan koordinatif dalam menangani adanya kasus bayi kembar siam asal Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber.

Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menyampaikan, bahwa tindakan ini dilakukan demi memberikan perawatan yang optimal bagi bayi kembar tersebut dan dukungan penuh untuk keluarganya.

Dari laporan yang diterima, kasus ini bermula ketika seorang ibu melahirkan bayi kembar siam melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum (RSU) Mandala Linggarjati, Kuningan, Selasa (4/6/2024).

Fitri menjelaskan, awalnya bayi kembar ini lahir dalam kondisi sehat, namun memerlukan perawatan medis lanjutan. Dari hasil diagnosis, satu bayi mengalami kebocoran jantung dan kedua bayi diketahui memiliki hati yang menyatu.

“Bayi kembar tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada 11 Mei 2024, untuk mendapatkan perawatan intensif,” ungkap Fitri, Kamis (20/6/2024).

Ia menyampaikan, bahwa tim medis di RSHS Bandung telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan perawatan intensif selama lebih dari satu bulan.

Akan tetapi, lanjut Fitri, pihak rumah sakit menyarankan agar bayi dan orang tuanya pulang sementara waktu, dengan rencana operasi pemisahan dijadwalkan delapan bulan kemudian, setelah kondisi bayi lebih stabil.

Mengetahui hal tersebut, Dinsos Kabupaten Cirebon langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus ini.

“Laporan tersebut telah diajukan dan permohonan bantuan dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung juga sudah disampaikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Fitri, data Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, dan foto bayi kembar siam telah dilaporkan ke Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk ditindaklanjuti.

Tak berselang lama, tim dari Poltekesos atas nama Kemensos RI melakukan kunjungan ke keluarga bayi di Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, pada Kamis pagi.

“Dalam lawatan tersebut, mereka memberikan ongkos pulang kepada orang tua bayi untuk kembali ke rumah sementara waktu,” imbuhnya.

Ia menerangkan, tim tersebut berkomitmen untuk memberikan berbagai bentuk bantuan selama masa penantian operasi.

Termasuk biaya sehari-hari untuk orang tua selama menunggu perawatan di RSHS Bandung, penyediaan tempat tinggal sementara di Wyata Guna, dan bantuan wirausaha untuk mendukung perekonomian orang tua bayi.

Di sisi lain, Fitri menambahkan, monitoring kesehatan bayi secara berkala juga akan dilakukan oleh tenaga medis di RSU Mandala Linggarjati Kuningan dan RSHS Bandung untuk memastikan kesiapan operasi.

Selain itu, penyediaan dukungan psikososial untuk orang tua sangat penting, guna membantu mereka menghadapi tantangan perawatan bayi kembar siam ini.

Ia mengemukakan, bantuan berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan dapat meringankan beban keluarga, serta memastikan bayi dapat menjalani operasi dan pemulihan dengan baik.

“Kasus bayi kembar siam di Kabupaten Cirebon telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai lembaga terkait. Langkah-langkah bantuan telah dan akan terus dilakukan untuk mendukung keluarga ini dalam menghadapi situasi yang sulit,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang bertempat di Sutan Raja Hotel Cirebon, Kamis ( 20/6/24 ).

Turut hadir para pendamping PKH di Kabupaten Cirebon, serta seluruh peserta rapat koordinasi.

Dalam sambutannya, Fitri–sapaan akrab Kadinsos mengatakan, program keluarga harapan merupakan program andalan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan keluarga stunting.

“Tujuan diselenggarakannya Rakor Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah untuk membangun koordinasi yang harmonis antarinstansi penyelenggara PKH,” ujar Fitri.

“Sekaligus mencari solusi masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran kedudukannya,” sambungnya.

Peran pendamping juga sangat penting, lanjut Fitri, untuk menyukseskan PKH. Karena program perlindungan seperti ini, adalah bagian penting dalam strategi pembangunan perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi resiko sosial, meningkatkan kesetaraan, serta mengurangi kemiskinan.

Ia menyebut, dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi instansi terkait penyelenggaraan PKH, sekaligus menjadi ajang untuk membangun sinergitas.

“Saya menginginkan kepada semua pihak atau instansi terkait, untuk memadukan langkah dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan PKH, guna memaksimalkan penyelenggaraan PKH, agar dapat disalurkan dengan baik kepada masyarakat ” ungkapnya.

Ia juga mengharapkan, dengan adanya rapat koordinasi ini, dapat memadukan gerak langkah dan sinergitas program semua instansi terkait. Selain itu, dapat menyamakan persepsi dan melahirkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Program Keluarga Harapan memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan masyarakat,” kata Fitri.

“Maka, saya mengingatkan kepada para pendamping sosial, untuk memberikan pendampingan yang maksimal terhadap penyusunan rencana kerja penerima PKH di wilayah dampingannya,” jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa yang terpenting dalam PKH ini adalah bagaimana program tersebut mampu memberikan dampak langsung terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat penerima manfaat, agar menjadi lebih mandiri, sejahtera, dan meningkat taraf hidupnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait fasilitasi dan koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Kamis (20/6/2024).

Dirinya langsung gerak cepat menindaklanjuti instruksi Mendagri, Prof Drs H Tito Karnavian MA PhD terkait Pilkada serentak.

Wahyu mengatakan, Mendagri Tito meminta agar pemerintah daerah menjaga kondusivitas saat Pilkada serentak. “Tadi Pak Menteri menyampaikan, khususnya terkait Pilkada, bagaimana kita untuk menjaga kondusivitas lapangan,” ucap Wahyu.

Selain kondusivitas, ia mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjaga netralitas saat Pilkada serentak 2024 nanti. Sekadar diketahui, netralitas ASN ini tercantum pada Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Sehingga mewujudkan pemilihan yang akan dating, berjalan dengan baik. Tindak lanjut dari ini, kita akan komunikasikan secara internal dari kami mengenai desk Pilkada dan lainnya. Kedua, dengan Forkopimda, berkomunikasi kembali dengan beberapa arahan Pak Menteri tersebut,” lanjutnya.

Rapat virtual bersama Mendagri Tito itu tak hanya membahas soal Pilkada serentak, Pj Bupati Cirebon bersama Mendagri Tito juga membahas soal peran penjabat kepala daerah.

“Paling pentingnya lagi, Pj bisa berkontribusi lebih baik terhadap masyarakat. Misalkan, jika memang ada ketentuan yang masih tidak memudahkan untuk iklim investasi, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditinjau,” tutur Wahyu.

“Intinya, bagaimana kita optimalkan potensi daerah untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon, Hj Ita Rohpitasari MSi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah meracik formula untuk mengantisipasi gesekan saat Pilkada serentak. Kesbangpol Kabupaten Cirebon bersama sejumlah pihak telah menjalin koordinasi.

“Sudah ada sinergitas antarkecamatan menjelang Pilkada. Forum Kecamatan dan Desa (FKD) sudah terbentuk di 40 kecamatan, dan sudah mulai bergerak. Ke depan, di tingkat kabupaten mengadakan kegiatan,” ucap Ita.

Kesbangpol Kabupaten Cirebon fokus pada deteksi dan pencegahan dini terkait tingkat kerawanan, seperti pencurian, tawuran, dan tindakan anarkis. “Kita antisipasi melalui cegah dini. Cegah dini ini melalui bottom-up, bukan up-down,” tegasnya.

Lebih gamblang Ita menjelaskan, pola bottom-up sejatinya mengantisipasi gesekan saat Pilkada, agar tidak sampai di tingkat atas atau level daerah. Jadi, lanjut dia, ketika terjadi gesekan di bawah, langsung diselesaikan oleh berbagai pihak yang sudah saling bersinergi.

“Bottom-up itu dilakukan di 40 kecamatan, baik dengan kepolisian, TNI dan masyarakat setempat,” pungkasnya.

Melalui forum tersebut, kata Ita, diharapkan kerawanan yang muncul di tengah masyarakat bisa segera diatasi dan tidak meluas menjadi konflik daerah. Jika ada suatu masalah, bisa diselesaikan dahulu oleh tim sinergitas di bawah. Jadi, siapapun yang masuk ke Kabupaten Cirebon bisa tetap merasa aman. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyalurkan bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan kepada tiga Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di wilayahnya, sebagai upaya melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di Balai Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Program ini dirancang untuk memberikan solusi berkelanjutan bagi sektor perikanan lokal, Kamis (20/6/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, bantuan yang telah disalurkan itu berupa bubu rajungan dan komponen jaring udang atau trammel net kepada KUB yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu Fajar Samudera Biru, Samudera Jaya, dan Bahari Sejahtera.

Wahyu menekankan agar program ini tidak hanya sekadar distribusi alat tangkap, namun menjadi inovasi dari kebutuhan riil nelayan yang diusulkan langsung oleh mereka.

“Para nelayan mengajukan apa yang mereka perlukan, dan kami memberikan respon dengan menyetujui dan merealisasikan permintaan tersebut dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024,” jelas Wahyu.

Pendekatan partisipatif ini menegaskan, bahwa program tersebut didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan komunitas nelayan lokal. “Ini bukan program top-down, melainkan usulan dari bawah, yang kami tanggapi dan wujudkan,” tambahnya.

Ia juga mengajak para nelayan untuk beralih ke metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan biota laut dapat terjaga, dan sumber daya perairan Kabupaten Cirebon bisa terus dimanfaatkan secara optimal.

“Kita harus menjaga terumbu karang yang menjadi habitat ikan, dengan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak,” tegasnya.

Menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki potensi kelautan yang besar, dengan garis pantai sepanjang hampir 78 km dan lebih dari 17.900 nelayan. Wahyu menyatakan pentingnya memanfaatkan potensi ini secara bertanggung jawab.

“Potensi laut yang besar, harus kita manfaatkan dengan tetap menjaga kelestariannya,” katanya.

“Kita belum memiliki ikon unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon. Ini yang akan kita proses ke depan, seperti kerang ijo atau bandeng. Ketika datang ke Cirebon itu, orang ingatnya kerang ijo atau bandeng,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi menambahkan, program ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah penangkapan perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Selama periode tersebut, kata Erus, sekitar 25 paket alat tangkap ramah lingkungan telah diberikan kepada KUB Nelayan di daerah tersebut. Tujuan utama program ini adalah mencegah penurunan hasil tangkapan nelayan akibat kerusakan ekosistem laut.

Pihaknya masih menemukan banyak nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yang berdampak negatif pada hasil tangkapan mereka.

“Dengan program ini, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui metode penangkapan ikan yang inovatif dan ramah lingkungan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, beraudiensi dengan serikat pekerja di ruang Paseban Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Rabu (19/6/2024).

Dalam kesempatan itu, serikat pekerja menyampaikan soal penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Wahyu menerima masukan dan aspirasi dari serikat pekerja. Selain itu, ia juga menyampaikan maksud dan tujuan pemerintah pusat menerbitkan PP tentang Tapera.

“Tadi juga disampaikan di dalam diskusi tentang tindak lanjut dari PP ini. Ada beberapa poin lanjutan yang memang harus dipenuhi, andai pun itu diimplementasikan, maka diimplementasikannya itu baru di 2027,” ucap Wahyu.

“Tapi sebelum proses itu, rekan dari serikat pekerja menolak, dan kami juga tadi menyampaikan masukan dari rekan serikat pekerja terhadap substansi penolakan itu,” sambungnya.

“Sehingga pada prinsipnya, setiap kita, termasuk rekan-rekan pekerja membutuhkan rumah, tetapi bagaimana yang terbaik pola kebijakan apa, itulah yang sama-sama butuh masukan,” kata Wahyu menambahkan.

Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon bakal menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja kepada pemerintah pusat terkait PP 21 tahun 2024 tentang Tapera.

“Insyaallah kita sampaikan aspirasi tersebut dalam bentuk surat,” tukasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, serikat pekerja pada intinya menolak tentang penerapan Tapera terkait pemotong upah sebesar tiga persen. Dimana 2,5 persennya dibebankan kepada pekerja, dan sebesar 0,5 persen dibebankan kepada perusahaan.

Sementara itu, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cirebon, Acep Sobarudin menilai PP 21 tahun 2024 tentang Tapera belum layak diterapkan di Indonesia. Ia kemudian membandingkan kenaikan upah dengan potongan Tapera.

“Ada beban 2,5 persen kepada pekerja. Belum lagi jika ada keterlambatan, maka akan dikenai denda. Kita ketahui, upah di Kabupaten Cirebon hanya beberapa persen kenaikan. Kenaikan kita pada 2021 hanya 0,4 sekian persen, dan itu di bawah inflasi,” ucap Acep.

Ia menegaskan, serikat pekerja menolak penerapan Tapera, karena adanya klausul yang menyatakan wajib. Ia memberikan masukan, agar Tapera tak dijadikan kewajiban bagi pekerja, tapi bersifat sukarela.

“Ditambah lagi wajib. Setahu saya, tabungan tidak wajib, tapi ini diwajibkan. Ini yang kami keberatan, harusnya sukarela, jangan wajib,” tukasnya.

Tapera ini harusnya bersifat sukarela, karena di dalam Undang-Undang tersebut, tambah Acep, menyatakan bahwa Tapera ini wajib bagi pekerja yang gajinya di atas UMK, PNS dan Polri, dan lainnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas berbagai strategi yang dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan, meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkualitas demi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Nyi Mas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon dengan menghadirkan Eks Menteri Kelautan dan Perikanan RI (2001-2004), Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS sebagai pembicara kunci, Rabu (19/6/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, mengatakan, FGD ini menjadi langkah pertama untuk mendapatkan masukan dan saran dari para ahli, yang nantinya diterapkan dalam kebijakan strategis di semua sektor.

Pihaknya pun, bakal mengakomodir masukan lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Kabupaten Cirebon, seperti kondisi jalan dan pengelolaan sampah.

“Perlu diketahui, beberapa permasalahan di Kabupaten Cirebon, seperti kondisi jalan, sampah dan sebagainya. Saya mengapresiasi, karena adanya komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mencari solusinya,” ujar Wahyu.

Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga menyoroti pentingnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang hingga kini belum ditetapkan.

Dia menegaskan bahwa, penetapan RTRW menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sebab, dengan regulasi itu, pihaknya bisa memberikan jaminan kepada para investor mengenai ruang-ruang investasi yang tersedia di Kabupaten Cirebon.

“FGD ini menunjukkan komitmen Pemkab Cirebon dalam melibatkan berbagai pihak, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” imbuhnya.

Pada prinsipnya, Pj Bupati menggandeng semua pihak untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan demi mewujudkan Kabupaten Cirebon yang maju dan sejahtera.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menyebutkan, masukan dari para ahli sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan semua potensi yang ada di wilayahnya.

Khusus pada sektor investasi, Hilmy menekankan, Pemkab Cirebon tengah fokus memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya yang sejalan dengan Perda RTRW.

“Jika Perda RTRW selesai, lahan-lahan untuk industri, pertanian, dan perikanan akan lebih jelas,” tutur Hilmy.

Ia mengajak pengusaha untuk berkomunikasi dengan pemerintah, terutama terkait lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Mengingat keterbukaan investasi, tambah dia, harus dilakukan dengan cermat, agar investor tidak salah memilih lahan.

“Misalnya, lahan yang diperuntukan bagi industri itu harus sesuai. Sebab Kabupaten Cirebon memiliki LSD pertanian 53 ribu hektare, sedangkan yang LP2B sekitar 40 ribu hektare,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Rokhmin Dahuri, menekankan pentingnya mengoptimalkan pengelolaan sektor infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan Kabupaten Cirebon.

Rokhmin menyatakan keinginannya untuk memberikan masukan, guna meningkatkan kualitas Kabupaten Cirebon, khususnya pada tiga sektor tersebut.

“Saya mengajak kepada semua pihak untuk bekerja sama, dalam upaya membangun Cirebon menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera,” tukasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon bersama Politeknik Kesejahteraan Sosial (Polteksos) Bandung Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyerahkan bantuan sosial (bansos) Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada 92 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Rabu (19/6/2024).

Dalam laporan kegiatan penyerahan bansos ATENSI, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar PPKS, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian PPKS di Kabupaten Cirebon.

Bantuan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan hidup layak, modal usaha, alat bantu untuk teman-teman disabilitas, dan perlengkapan sekolah.

Penyerahan bansos ATENSI kepada 92 PPKS itu tersebar di tiga lokasi. Rinciannya, diberikan kepada 32 PPKS melalui Dinsos Kabupaten Cirebon, diberikan kepada 35 PPKS melalui Yayasan Prama di Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, dan sebanyak 25 PPKS yang diserahkan melalui Yayasan Al Ma’rifah Desa Kedungbunder, Kecamatan Gempol.

Kegiatan penyerahan bansos ATENSI merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang, yakni melalui bantuan.

“Bantuan ini sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan dukungan untuk menjalani hidup yang lebih layak,” ujar Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Dra. Indra Fitriani MM.

“Para penerima diharapkan dapat mencapai keberfungsian sosial, baik sebagai individu, keluarga, maupun komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengatasi masalah dalam kehidupan,” kata Kadinsos yang akrab disapa Fitri ini.

Dinsos Kabupaten Cirebon menjamin penyerahan bansos ATENSI sesuai dengan target. Hasil asesmen, para penerima bansos ATENSI ini seusai dengan kriteria yang telah ditentukan.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial, dapat terbantu dan mampu meningkatkan taraf hidupnya,” ungkapnya.

“Bantuan yang diberikan merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Polteksos Bandung sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata,” lanjut Fitri.

Ia juga mengatakan, bansos ATENSI yang diberikan Polteksos Bandung menjadi program yang baik. Sebab, lanjut dia, Pemkab Cirebon belum mampu melakukan sendiri, karena keterbatasan anggaran dan SDM.

Ia menyebut, kolaborasi dengan Polteksos Bandung merupakan bentuk gotong royong? agar PPKS naik kelas.

“Kalau hanya mengandalkan bantuan di setiap bulannya, berarti punya mental orang miskin. Tapi kalau kita mentalnya kaya, Insyaallah akan menjadi kaya, ditandai dengan saling memberi,” tuturnya.

“Dengan kolaborasi ini, diharapkan bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depan, dan akan lebih banyak lagi yang akan dibantu atau bentuk kerja sama oleh Polteksos. Kami sangat siap menindaklanjuti MoU pengkaderan dengan Polteksos,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Polteksos Bandung, Suharman mengatakan, Polteksos Bandung merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos RI.

Selain fokus menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi pekerja sosial, dikatakan Suharman, Polteksos juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat.

“Jadi, Bu Menteri Sosial menugaskan seluruh jajaran UPT di bawah Kemensos, agar melaksanakan pelayanan langsung ke masyarakat,” kata Suharman.

“Wilayah Kabupaten Cirebon tadinya merupakan wilayah kerja Sentra Phalamartha Sukabumi (UPT Kemensos), namun untuk 2024 ini (Kabupaten Cirebon) dialihkan menjadi wilayah kerja Polteksos Bandung,” imbuhnya.

Polteksos Bandung mengaku bakal lebih intens berkolaborasi dengan Dinsos Kabupaten Cirebon. Suharman mengatakan, permasalahan sosial yang ada di wiilayah Kabupaten Cirebon harus segera tertangani, sehingga mampu mengembangkan kemandirian masyarakat.

“Kami sekarang sudah mengasesmen 168 calon penerimaan manfaat. Dan, 92 sudah diasesmen oleh Sentra Phalamartha,” jelasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi melaksanakan salat Iduladha sekaligus menyerahkan hewan kurban di Masjid Agung Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (17/6/2024).

Wahyu menyampaikan, Iduladha merupakan momen untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan kesalehan sosial.

“Berkurban itu sebuah simbol ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana membangun hubungan kita dengan Allah. Kita berkurban itu tidak hanya penyembelihan kambing dan sapi, tapi sebuah proses yang lebih luas dalam kehidupan kita,” ucap Wahyu dalam sambutannya.

“Bagaimana kita membangun kesalehan dalam sosial di antara kita, sehingga memberikan kebermanfaatan dan kebaikan,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, berkurban merupakan proses pembelajaran dalam mengasah keikhlasan kepada Allah. Seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim AS dan anaknya, Ismail AS.

Selain kesalehan sosial, ia menyebut Hari Raya Iduladha menjadi momen untuk belajar bersabar dalam menghadapi ujian.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, dirinya berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah menunaikan ibadah kurban.

“Semoga kita merayakan Iduladha ini dengan penuh kegembiraan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyerahkan satu ekor sapi untuk kurban. “Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, mari kita bangun silaturahmi lebih baik lagi,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendorong industri kerajinan rotan yang berada di wilayahnya, agar terus melesat. Upaya untuk menggenjot sektor tersebut adalah merencanakan pembangunan pusat logistik rotan.

Penjabat Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyebutkan, keberadaan pusat logistik, nantinya bisa menjadi solusi saat ada lonjakan permintaan kerajinan rotan. Solusi jangka pendek tersebut pun harus segera terealisasi.

“Nantinya, saat permintaan meningkat bisa suplai. Ini menjadi salah satu keinginan dan mudah-mudahan bisa diwujudkan,” ujar Wahyu di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Sabtu (15/6/2024).

Ia menyebutkan, industri kerajinan rotan merupakan salah satu identitas bagi Kabupaten Cirebon yang sudah ada sejak lama. Upaya untuk mengoptimalkan potensi itu harus terus berjalan.

Menurutnya, pihaknya sudah meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, agar memprioritaskan pengusaha industri rotan dalam pelatihan maupun pameran.

“Kalau itu dilakukan, akses pasar rotan bisa lebih luas dan mudah. Kami juga sudah diskusi dengan Pj Gubernur Jabar untuk membangun sentra potensi. Nantinya potensi makanan, batik, dan rotan akan digabungkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Cirebon bersama Kepala Disperindag Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih SE MAP mendampingi Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin SE MT dalam pelepasan ekspor rotan di Aksata Rotan, Jalan Fatahillah, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi (15/6/2024).

Bey menyebutkan, perusahaan tersebut mengekspor kerajinan rotan senilai US$28.000 ke Spanyol. Selanjutnya, akan mengekspor ke Uni Emirate Arab dengan jumlah US$170.000.

Menurut Bey, pemerintah terus mendorong peningkatan ekspor dari Kabupaten Cirebon. Dukungan lebih pun, diberikan kepada perusahaan yang menjadi binaan Disperindag Jabar. “Kita tahu, Cirebon ini memiliki rotan yang harusnya menjadi unggulan. Kami berharap menjadi kontributor terbesar,” kata Bey. (DISKOMINFO)