Archive for category: BERITA

Jakarta, 27 April 2024 – Isu pengelolaan air di dunia menjadi fokus pembahasan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali pada 18–25 Mei 2024. Forum air internasional terbesar di dunia tersebut menghadirkan tiga proses utama untuk membahas kebijakan serta strategi dalam pengelolaan sumber daya air secara global.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

“Mekanisme pertemuan World Water Forum ke-10 akan terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu proses politik, proses tematik, dan proses regional. Seluruh proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan bersama atau Ministerial Declaration (MD) terkait isu pengelolaan air di dunia,” kata Endra.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, ada empat poin usulan yang didorong Indonesia sebagai tuan rumah untuk disepakati menjadi Ministerial Declaration yaitu penetapan World Lake Day (WLD) atau Hari Danau Sedunia, pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), pengarusutamaan Water Management for Small Islands, dan penyusunan Compendium of Concrete Deliverables and Actions.

“Poin pertama karena harus kita akui, banyak danau atau situ yang hilang baik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena danau merupakan salah satu sumber air baku, energi, dan pengendali banjir,” ujar Endra.

Selanjutnya poin kedua, yaitu Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data.

Poin ketiga, terkait pembahasan Water Management for Small Islands. Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Poin terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions yang bersifat inklusif namun sukarela.

Compendium akan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional, dan internasional. Indonesia juga akan menyiapkan platform online untuk proses submisinya.

Selain itu forum yang mengusung tema Air untuk Kesejahteraan Bersama atau Water for Shared Prosperity ini juga memiliki enam subtema yang akan dibahas meliputi Ketahanan dan Kesejahteraan Air, Air untuk Manusia dan Alam, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana, Tata kelola, Kerja sama dan Diplomasi Air, Pembiayaan Air Berkelanjutan serta Inovasi dan Pengetahuan.

Penyelenggaraan World Water Forum ke -10 menjadi salah satu tonggak percepatan target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor enam, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi semua. Para pemangku kepentingan akan saling berkolaborasi dalam mencari solusi atas permasalahan air di dunia dalam forum tersebut. (Firda Puri, Novi, PUPR/TR/Elvira Inda Sari)

Dapatkan informasi lainnya di https://infopublik.id/kategori/world-water-forum dan https://s.id/worldwaterforumpedia

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka memaksimalkan pelayanan, khususnya administrasi kependudukan (adminduk) kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mensosialisasikan program keliling layanan (Kelingan).

Program Kelingan Disdukcapil Kabupaten Cirebon bakal menyisir dan turun langsung ke desa-desa untuk memberikan pelayanan secara langsung bagi warga Kabupaten Cirebon yang belum memiliki administrasi kependudukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd mengatakan, pihaknya mengapresiasi program Kelingan inisiatif dari Disdukcapil, karena layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah dalam administrasi kependudukan. Menurutnya, administrasi kependudukan ada tiga hal, sehingga belum berjalan secara maksimal.

Pertama, kata Hilmy, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan belum tumbuh. Kedua, karena kesibukan dan lain sebagainya menjadi alasan masyarakat enggan menyelesaikan kewajiban kependudukannya. Ketiga, pelayanan yang perlu ada terobosan baru untuk memberikan pelayanan yang mudah.

“Pemerintah memang harus memberikan kemudahan pelayanan tentang kependudukan ini. Layanan kependudukan ini harus dekat dengan masyarakat. Kedepan, layanan kependudukan bisa dilakukan di tingkat desa, kecamatan, bahkan bisa diakses dengan digital,” kata Hilmy.

Tapi, aku Hilmy, dengan kondisi sekarang, dimana kesadaran masyarakat belum tinggi, maka perlu adanya program yang jemput bola.

Menurutnya, program Kelingan ini program jemput bola, karena kesadaran masyarakat yang belum optimal, sehingga melalui program Kelingan ini terjun langsung ke masyarakat.

“Tidak hanya memberikan pelayanan kependudukan, tapi juga memberikan sosialisasi. Memberikan pelayanan sekaligus memberikan pemahaman, bahwa dokumen kependudukan sangat penting, untuk layanan pendidikan, kesehatan, sosial, dan layanan publik lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, H. Iman Supriadi, S.Sos., M.Si mengatakan, pihaknya menargetkan permasalahan data kependudukan yang valid di Kabupaten Cirebon segera selesai. Salah satunya dengan program Kelingan ini, pihaknya akan turun langsung jemput bola ke lapangan.

“Program Kelingan ini, kita akan turun di beberapa desa dan juga kecamatan. Data-data kependudukan yang tidak valid itu kita akan selesaikan semua,” tukas Iman.

“Mudah-mudahan, mohon doanya juga kepada masyarakat tentunya, masyarakat kabupaten Cirebon agar bisa memanfaatkan safari Kelingan ini agar kita betul-betul memiliki data yang valid,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon membagikan sertifikat tanah kepada sejumlah warga di Kecamatan Ciwaringin.

Ada 542 sertifikat yang dibagikan di lima desa di Kecamatan Ciwaringin, yakni Desa Beringin, Desa Babakan, Desa Ciwaringin, Desa Budur dan Desa Gintungranjeng.

Ratusan sertifikat gratis yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-542 Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melalui Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si menyebutkan, sertifikat yang dibagikan kepada warga merupakan salah satu bentuk kepastian untuk mencapai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Hal tersebut, diharapkan mampu meminimalisir adanya potensi terjadinya konflik pertanahan di tengah masyarakat.

“Tuntutan akan kepastian hak-hak atas tanah terus disuarakan dan semakin meluas. Selain itu, kebutuhan akan tanah terus meningkat seiring pembangunan dan pertumbuhan penduduk, sedangkan persediaan tanah terbatas,” kata Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon.

Ayu menyebutkan, ratusan sertifikat yang dibagikan itu merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sejak tahun 2017 hingga saat ini, jumlah bidang tanah di Kabupaten Cirebon yang sudah memiliki sertifikat mencapai 61,39% atau sekitar 635.958 bidang tanah dari total keseluruhan 1.035.850 bidang.

Laporan dari Kantoran Pertanahan Kabupaten Cirebon, ditargetkan 40.000 bidang tanah sudah mendapatkan sertifikat.

“Saya sangat mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan program PTSL 2024 ini, sehingga dapat selesai dalam waktu yang cepat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Hesekiel Sijabat mengatakan, jumlah sertifikat yang dibagikan sengaja berjumlah 542 sesuai dengan usia Kabupaten Cirebon tahun ini.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja sama dengan baik selama ini untuk mensukseskan program PTSL,” tukasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si membuka acara Gebyar Dikmas dan Paud dengan tema “Pendidikan Untuk Semua”, yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Rabu (24/4/2024).

Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon mengatakan, dirinya mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan Gebyar Dikmas dan Paud Tahun 2024 ini.

Menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa, jalur pendidikan formal, nonformal dan informal harus berjalan secara komprehensif.

“Artinya, ketiga jenjang pendidikan ini merupakan satu kesatuan integral yang saling melengkapi, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.

Selain itu, kata Ayu, pendidikan ini merupakan perwujudan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

“Jadi, tidak ada satu pun warga negara di Indonesia yang tidak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pendidikan yang merata untuk semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, pendidikan adalah hak warga negara tanpa kecuali, baik berupa pendidikan formal maupun nonformal,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, pendidikan untuk semua mengupayakan agar setiap warga negara dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pembelajaran untuk semua merupakan wujud pembelajaran yang menyangkut semua usia, baik itu dewasa, orang tua, maupun anak-anak, yang bertujuan agar lebih mengerti tentang sesuatu.

“Dalam hal ini, hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran sebagai upaya untuk mengembangkan aktifitas dan kreatifitas peserta didik dengan interaksi yang menghasilkan pengalaman belajar,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ayu mengatakan, pengalaman untuk memahami cara kerja segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

“Adapun pendidikan dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan, jika terjadi perubahan. Perubahan tersebut adalah perubahan tingkah laku, yang memiliki beberapa aspek, yaitu pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, dan budi pekerti,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

“Pendidikan bertujuan menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang seutuhnya, jasmani dan rohani, dalam mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Pendidikan nonformal atau lebih dikenal pendidikan masyarakat, merupakan suatu layanan pendidikan untuk masyarakat pada umumnya yang tidak membeda-bedakan dari segi usia, jenis kelamin, tingkatan ekonomi, agama dan suku,” ujarnya.

“Gebyar Dikmas dan Paud bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan nonformal sebagai alternatif pendidikan formal, karena ini akan mendorong terciptanya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh elemen masyarakat, serta meningkatkan potensi dan perubahan citra daerah di Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.

Ia berharap, animo masyarakat untuk memanfaatkan lembaga pada pendidikan nonformal ini juga dapat semakin meningkat.

“Hasil kreasi para lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus dan pelatihan yang ditampilkan ini, diharapkan tidak hanya memberikan gambaran bahwa para peserta telah belajar ilmu pengetahuan sesuai yang diajarkan dan dapat belajar menghadapi berbagai tantangan hidup, mandiri dan memiliki kualitas yang berdaya saing dan untuk memberikan wadah bagi mereka untuk terus mengembangkan kreasi dan berinovasi dengan ide dan keterampilan yang mereka punya,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, melakukan pembinaan terhadap guru di SMPN 1 Pasaleman dan SMPN 1 Waled.

Imron menuturkan, bahwa guru sebagai pendidik, harus paham betul cara mendidik yang baik, karena hal tersebut akan berdampak pada kualitas murid yang akan dihasilkannya nanti.

Ia juga mengingatkan kepada para guru, untuk bisa menerapkan kedisiplinan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Selain itu, ia juga meminta kepada para guru untuk bisa menggali potensi para siswa.

“Guru harus disiplin dan bisa mencontohkan yang baik kepada muridnya,” ujar Imron, Rabu (23/4/2024).

Imron juga mengungkapkan, bahwa pada periode pemerintahannya, cukup banyak guru yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut, lanjut Imron, agar bisa membuat para guru lebih fokus dan berkonsentrasi dalam mengajar.

Karena menurut Imron, saat guru masih menjadi honorer dengan gaji yang cukup minim, membuat banyak guru akhirnya mencari pekerjaan tambahan, yang membuat konsentrasi mengajarnya tidak fokus.

“Karena sekarang sudah digaji dan cukup besar. Maka, saya meminta kepada para guru untuk fokus dalam mengajar,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, pihaknya mengaku sengaja keliling dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, karena ingin memastikan seluruh anak-anak didik yang sedang belajar, bisa meraih cita-citanya sampai setinggi langit dan tidak mengalami kendala di perjalanan selama menempuh pendidikan.

“Kami ingin anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Kabupaten Cirebon menjadi sumber daya manusia generasi emas, yang akan menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang,” ujar Sumarni.

Ia menyebut, kehadiran unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon di SMPN 1 Pasaleman dan SMPN 1 Waled, adalah untuk memastikan kepada anak-anak, agar tidak ada yang ikut-ikutan geng motor dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif, termasuk tindakan pelanggaran hukum.

Ia juga meminta kepada para pelajar untuk saling peduli, menghormati teman, tidak melakukan tindakan bullying, dan tidak terlibat tawuran remaja.

Ia juga mengingatkan kepada para guru, untuk mengawasi secara intensif pergaulan anak-anaknya, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.

“Dalam beberapa kali operasi kejahatan jalanan, ditemukan keterlibatan kalangan remaja dalam kasus membawa senjata tajam atau lainnya,” ungkap Sumarni.

“Sehingga, para guru dan orang tua harus memaksimalkan pengawasan, edukasi terhadap anak-anaknya, agar tidak terlibat tindakan pelanggaran hukum,” jelasnya. (DISKOMINFO)