Jawab Keluhan Masyarakat, Bupati Tinjau Langsung Peningkatan Jalan yang Rusak

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag beserta jajaran melakukan peninjauan langsung pekerjaan peningkatan jalan pada ruas jalan Waled-Pabuaran dan Pabuaran-Ciledug, Kamis (1/6/2023).

Di sela-sela peninjauannya, Bupati Imron mengatakan, saat ini pihaknya beserta Dinas PUTR, Diskominfo, Bappelitbangda, BKAD, Dishub, Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Bagian Prokompim, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Barjas, Bagian Umum melakukan peninjauan langsung awal pekerjaan peningkatan jalan.

Hal tersebut, untuk menjawab keluhan masyarakat berkaitan dengan jalan rusak.

“Pemerintah merespon keluhan masyarakat, dan hari ini sudah dilaksanakan, bahkan sudah berjalan sepekan lalu. Saat ini, kami melihat langsung pelaksanaan, sudah sejauh mana pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan itu,” ujar Imron.

Sementara itu, Kepala DPUTR Kabupaten Cirebon, Ir. Iwan Rizki mengungkapkan, saat ini, pada tahap pertama pihaknya mengerjakan 31 ruas jalan yang dilakukan peningkatan.

Rencananya di tahun 2023 ini, hampir 210 kegiatan khusus bidang bina marga.

“Tahun ini dibagi empat tahap. Ini baru tahap pertama, yaitu 31 paket pekerjaan, tahap kedua sebanyak 150 kegiatan, dan sedang ajukan kembali, berharap di bulan Juli selesai lelangnya,” kata Iwan.

Menurutnya, berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian PUPR, ada beberapa yang ia usulkan untuk di tahun 2024, termasuk Inpres, DAK dan Banprov.

“Yang kita usulkan, hampir 230an kegiatan. Mudah-mudahan semua jalan di Kabupaten Cirebon tidak ada lagi yang rusak,” ujar Iwan menambahkan.

Bahkan dalam monitoring pengerjaan jalan tersebut, Bupati Cirebon bersama rombongan juga melakukan pembagian sembako kepada masyarakat, serta melakukan dialog bersama masyarakat terkait jalan rusak, bertempat di Kantor Kecamatan Ciledug.

Berikut pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Dinas PUTR pada tahun anggaran 2023:

  1. Pemeliharaan periodik jalan Ciperna-Warungasem.
  2. Peningkatan Jembatan pada ruas jalan Watubelah-Kaliwadas.
  3. Peningkatan Jembatan pada ruas jalan Cangkuang-Jemaras.
  4. Rehabilitasi Jembatan pada ruas jalan Sidawangi-Matangaji.
  5. Rehabilitasi Jembatan pada ruas jalan Tegalsari-Lemahtamba.
  6. Peningkatan jalan Tegalsari-Lemahtamba.
  7. Peningkatan jalan Halimpu-Wangkelang.
  8. Peningkatan jalan Karangwareng-Sumurkondang.
  9. Peningkatan jalan Weru-Sarabau.
  10. Peningkatan jalan menuju wisata Batik Trusmi.
  11. Peningkatan jalan Windujaya.
  12. Peningkatan jalan Sindanglaut-Pabuaran.
  13. Peningkatan jalan Jatiseeng-Pabuaran.
  14. Peningkatan jalan Arjawinangun-Suranenggala.
  15. Peningkatan jalan Tegalsari-Lemahtamba
  16. Peningkatan jalan Ciwaringin-Gintung Ranjeng.
  17. Peningkatan jalan Cibogo-Babakan.
  18. Peningkatan jalan Jenun-Ciwaringin.
  19. Peningkatan jalan Putat-Panambahan.
  20. Peningkatan jalan Megu-Lurah.
  21. Peningkatan jalan Lurah-Waruroyom.
  22. Peningkatan jalan Kebonjoar-Cupang.
  23. Peningkatan jalan Jamblang-Bakung.
  24. Peningkatan jalan Winong-Jemaras Kidul.
  25. Peningkatan jalan Dawuan-Wanakaya.
  26. Peningkatan jalan Kedawung-Warungasem.
  27. Peningkatan jalan Bakung-Bangodua.
  28. Peningkatan jalan Pekantingan-Jemaras Kidul.
  29. Peningkatan jalan Gempol-Pegagan (Desa Kedungbunder).
  30. Peningkatan jalan Celancang-Pangkalan.
  31. Peningkatan jalan Sarajaya-Panda.
  32. Peningkatan jalan Kramat-Cisaat.
  33. Peningkatan jalan Kemlaka-Pilang Sari.
    (DISKOMINFO)
/by

Peran Puskesos Sangat Membantu Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara HUT ke-1 Forum Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kabupaten Cirebon di GOR Ranggajati Sumber, Rabu (31/5/2023).

Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Komisi IV DPR RI, FPKSKC, Komisi IV DPRD, Kadinsos, Kesbangpol, FKKC dan TAPPD Kabupaten Cirebon.

Imron mengucapkan banyak terima kasih kepada Puskesos yang telah bekerja di wilayah Kabupaten Cirebon dengan baik.

Menurutnya, Puskesos sangat membantu untuk melakukan pendataan masyarakat yang valid guna mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Puskesos merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah hingga Kementerian Sosial. Di Kabupaten Cirebon telah ada sistem layanan rujukan terpadu berbasis aplikasi, sehingga diharapkan dapat memudahkan kinerja para kader Puskesos,” ujar Imron.

Imron berharap, peran Puskesos bisa ditingkatkan agar dapat mendampingi masyarakat yang memerlukan bantuan tentang sosial.

“Pemerintah meminta bantuan Puskesos untuk melakukan pendataan yang valid, agar program pemerintah tepat sasaran,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra. Indra Fitriani, MM mengatakan, pihaknya mengapresiasi kinerja Puskesos yang sangat luar biasa.

Pasalnya, mereka tidak hanya mengurusi fakir miskin, melainkan mengurusi 26 Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS).

“Sejatinya, Puskesos sesuai dengan Permensos Nomor 15 Tahun 2018. Puskesos adalah bagian dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Cirebon,” ujar Fitri, sapaan akrab Kadinsos.

“Jadi, adanya Puskesos di desa merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Sosial dalam mengurusi kesejahteraan sosial,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, bahwa sebelumnya, dalam mengurusi SLRT mengalami kendala, mulai dari proses yang berbelit-belit, lokasi jauh dan calo dimana-mana.

“Alhamdulillah, Kabupaten Cirebon merupakan kabupaten yang ramah, kondusif dan mempunyai sistem dengan aplikasi Sipepek,” imbuhnya.

Fitri berharap, kedepannya aturan terhadap Puskesos ini akan ada perubahan-perubahan. Karena, Puskesos adalah kepanjangan tangan Bupati dalam mengurusi PPKS, sementara sosial adalah satu urusan yang wajibnya pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan kedepan, diharapkan Pemda bisa mensejajarkan urusan wajib sosial ini dengan kesehatan dan pendidikan,” harap Fitri. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Cirebon Lepas 366 Calon Jemaah Haji Kloter 4

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama istri, Dra. Hj. Nunung Roosmini, melepas 366 calon jemaah haji asal Kabupaten Cirebon di Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (31/5/2023).

Dalam sambutannya, Imron menyampaikan selamat kepada ratusan warga Kabupaten Cirebon, yang pada hari ini akan bertolak ke tanah suci untuk melaksanakan salah satu rukun Islam tersebut.

“Calon jemaah haji ini adalah orang-orang pilihan. Apalagi, saat ini daftar tunggu haji di Kabupaten Cirebon itu 23 tahun,” kata Imron.

Imron berpesan, kepada seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama ibadah berlangsung. Hal ini dikarenakan cuaca di Arab Saudi tercatat mencapai 40 derajat celcius atau lebih panas dari Indonesia.

Menurutnya, calon jemaah harus mengikuti seluruh arahan dan petunjuk dari petugas pembimbing haji, agar tetap lancar selama proses ibadah serta kembali pulang dalam kondisi sehat.

“Arab saat ini sedang panas sekali. Dipastikan akan kaget, jemaah haji harus ikuti perintah pendamping, karena semua orang sedunia hadir di sana,” ujar Imron.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon, Dr. H. Moh. Ahsan, M.Ag menyebutkan, jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang berangkat pada 2023 ini sebanyak 2.421 orang.

Ratusan orang tersebut, berangkat kedalam delapan kelompok terbang (kloter), yakni kloter 4,7,13,16,19,21,23, dan 24. Berangkat perdana pada Kamis (1/6/2023) dari Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

“Pada 31 Mei ini, ada 374 orang yang berangkat. Dari jumlah tersebut, 366 merupakan calon jemaah haji dan 8 orang pendamping haji. Kloter perdana itu kloter 4,” ujar Ahsan. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron: PPKBD dan Sub PPKBD Garda Terdepan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara pertemuan dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub PPKBD se-Kabupaten Cirebon di GOR Ranggajati, Kecamatan Sumber, Selasa (30/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Imron menjelaskan, ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan motivasi seluruh PPKBD dan Sub PPKBD dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (bangga kencana).

Menurut Imron, salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, adalah terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya, baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat.

“Program keluarga berencana menjadi program andalan yang harus mendapatkan dukungan seluruh elemen masyarakat, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang potensial melalui pendekatan keluarga yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya maupun aspek lainnya,” kata Imron.

Imron mengungkapkan, program keluarga berencana di Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun sudah menunjukan keberhasilan. Demikian halnya dengan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan, yang pada prinsipnya memiliki keterkaitan erat dengan keberhasilan penyelenggaraan program keluarga berencana (KB).

Ia pun meminta kepada seluruh PPKBD dan Sub PPKBD, agar mendukung pelaksanaan program KB, memantapkan kelembagaan pengelolaan program KB di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta memanfaatkan dukungan dana, sarana dan metode operasional program KB di Kabupaten Cirebon.

Lebih lanjut, Imron menjelaskan, bahwa PPKBD dan Sub PPKBD merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah.

“Mereka semua bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan penyuluhan program keluarga berencana,” jelas Imron.

“Selain itu, bertujuan meningkatkan pembinaan kelangsungan penggunaan alat kontrasepsi, mendekatkan pelayanan kepada akseptor keluarga berencana yang berada di pedesaan, serta membantu menyebarluaskan gagasan keluarga berencana melalui kampung keluarga berencana, sehingga dapat membantu terwujudnya akseptor keluarga berencana yang lestari,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, para PPKBD ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah untuk ikut mengendalikan penduduk, supaya masyarakat mau ikut KB.

“Jumlah PPKBD mencapai 2.700 orang dari 412 desa,” kata Eni.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini, target masyarakat untuk ikut KB sudah tercapai, karena mereka (PPKBD) memberikan konseling, serta penyuluhan dari jangka pendek ke jangka panjang.

“Mereka (PPKBD) ini, melakukan penyuluhan agar masyarakat mau ber KB. Yang tadinya mengunakan pil atau kondom, agar mau beralih ke Intrauterine device (IUD), Implan dan Metoda Operasi Wanita (MOW),” ungkap Eni.

“Bahkan, kalau misalkan istrinya bermasalah dan ada gangguan kesehatan, jadi suaminya yang ikut KB dengan metode Kontrasepsi Medis Operasi Pria (MOP),” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan, para PPKBD mempunyai tugas, seperti penanganan stunting dan pendampingan, baik calon pengantin dan ibu hamil, maupun pasca persalinan dan juga sebagai duta balita.

Namun, salah satu kendalanya adalah jarak, karena jarak di beberapa desa begitu jauh ketika melakukan penyuluhan KB.

Selain itu, minimnya alat transportasi, seperti sepeda, yang mereka keluhkan, juga terbatasnya alat komunikasi, seperti HP, karena tak mendukung untuk menggunakan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Komitmen Tingkatkan Layanan Adminduk

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan prima, khususnya pada layanan administrasi kependudukan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat menghadiri acara penandatanganan kerjasama Smart Resident System untuk menuju Satu Data Penduduk Kabupaten Cirebon (Senyum Sasadu) di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (30/5/2023).

Imron menyebutkan, dalam upaya meningkatkan pelayanan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon diberikan tugas untuk terus memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk investasi pembangunan pemerintah Kabupaten Cirebon dan penetapan target kinerja yang harus segera direalisasikan.

“Bangsa Indonesia menuju paradigma baru, dimana pelayanan administrasi kependudukan harus cepat, profesional, transparan, dan lebih mudah. Ini merupakan harapan dari seluruh masyarakat,” ujar Imron.

Ia menyebutkan, keberhasilan inovasi layanan publik pada lingkup Disdukcapil menjadi inspirasi dalam menyelesaikan masalah, sehingga nantinya tidak ada lagi persyaratan yang memberatkan bagi pengguna layanan.

Namun begitu, partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut.

“Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat. Mengingat, pelayanan pemerintah daerah ini merupakan hak dasar masyarakat,” sambungnya.

“Ini adalah bentuk nyata Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, agar dapat sukses serta berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Cirebon, H. Iman Supriadi, S.Sos., M.Si menyebutkan, dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pihaknya melakukan peningkatan aplikasi Senyum Sasadu.

“Dalam aplikasi tersebut, dipastikan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Iman.

Iman menambahkan, Disdukcapil Kabupaten Cirebon juga sedang melakukan uji coba pelayanan perekaman dan pencetakan KTP dengan kendaraan keliling. Kendaraan tersebut dinamakan Kelingan Adminduk, yang merupakan kepanjangan dari Kendaraan Keliling Layanan (Kelingan) Adminduk.

Fasilitas perekaman dan pencetakan KTP, nantinya akan diangkut dengan menggunakan sepeda motor, sehingga memungkinkan untuk menjangkau wilayah terpencil.

“Di Kabupaten Cirebon sendiri, setiap minggunya hanya bisa menyediakan sebanyak 2.000 blangko KTP. Sehingga, jika dibagi 40 kecamatan, maka setiap kecamatan hanya mendapatkan sebanyak 50 blangko per kecamatan setiap minggunya,” lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut, Disdukcapil juga menyerahkan alat rekam cetak untuk 17 kecamatan dan penyerahan penghargaan, serta penandatanganan pakta integritas kepada 4 desa, yaitu Desa Jagapura Kidul, Desa Kempek, Desa Walahar, dan Desa Kedungbunder.

Kemudian, dilakukan pula penandatangan MoU dengan Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Ikatan Bidan Indonesia. (DISKOMINFO)

/by

Angka Perceraian Tinggi, Wabup Ayu: Kuncinya Bangun Ketahanan Keluarga

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si menghadiri sosialisasi dan pembentukan tim Gerakan Bersama Cegah Perceraian (Geber Ceper) di Hotel Sutan Raja Cirebon, Senin (30/5/2023).

Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Ayu ini mengatakan, penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga merupakan sebuah proses dan upaya terus menerus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan keluarga, dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga.

Menurutnya, keluarga merupakan lingkup terkecil dalam suatu masyarakat dan merupakan lembaga sosial pertama yang membentuk kepribadian, menumbuhkan, serta memupuk jiwa besar, berdisiplin dan bertanggung jawab.

“Dari keluarga itulah akan lahir kebiasaan-kebiasaan dan perilaku positif dari anggotanya, untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi. Sehingga peran keluarga begitu besar dalam membangun suatu bangsa,” kata Ayu.

Ia menambahkan, dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan, menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang.

Oleh karenanya, dibutuhkan bentuk koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait di masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga.

“Masalah dan dinamika kekerasan terhadap perempuan, anak dan penelantaran adalah agenda yang penting untuk segera dituntaskan di daerah. Terlebih, melihat angka perceraian dan dispensasi perkawinan di Kabupaten Cirebon yang sangat signifikan,” sambungnya.

Menurutnya, melalui program Geber Ceper ini dan koordinasi lintas sektor terkait, diharapkan menjadi langkah baik dalam menuntaskan dan menekan jumlah perceraian di Kabupaten Cirebon.

“Saya mengajak semua untuk dapat bersinergi dalam mendukung pembangunan ketahanan keluarga, dalam hal mencegah peningkatan angka perceraian di Kabupaten Cirebon. Diharapkan melalui kegiatan ini, dapat tercipta keluarga yang tangguh, yang mampu, baik secara fisik, material dan psikis, mental spiritual menuju keluarga yang harmonis dan berkualitas,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah, bahwa pemerintah bersama lintas sektor tetap bersinergi dalam mendukung ketahanan keluarga, dalam hal mencegah peningkatan angka perceraian di Kabupaten Cirebon.

Ia menjelaskan, berdasarkan data pada tahun 2022 lalu, angka perceraian di Kabupaten Cirebon sebanyak 7.571 kasus dan dispensasi perkawinan ada 483 anak.

“Kebanyakan anak-anak ini meminta dispensasi perkawinan adalah karena sudah hamil diluar nikah, sehingga pengadilan agama memberikan dispensasi. Kemudian, angka perceraian didominasi oleh perekonomian,” jelas Eni.

“Mudah-mudahan, dengan adanya inovasi dari kita, Gerakan Bersama Cegah Perceraian, mudah-mudahan angka kasusnya menjadi turun,” harapnya.

Eni menambahkan, kegiatan ini bertujuan, antara lain untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Cirebon bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menekan angka perceraian. Karena setiap tahunnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk dalam sistem informasi dari tahun ke tahun bertambah.

“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, dapat berimbas baik, baik terhadap angka perceraian maupun dispensasi perkawinan, menjadi turun,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Apresiasi Festival Lemahabang Fashion Week, Wabup Ayu: Budaya dan Kesenian Cirebon Harus Terus Dilestarikan

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si mengapresiasi kegiatan Festival Lemahabang Fashion Week 2023 yang digelar di halaman kantor Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Minggu (28/5/2023).

Menurut Ayu, sapaan akrab Wabup, kebudayaan di Kabupaten Cirebon cukup banyak. Namun, belum maksimalnya pengenalan budaya itu sendiri.

Ia pun mengajak semua lapisan masyarakat dan pemerintah daerah, untuk gencar mempromosikan budaya dan kesenian, serta wisata yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Jangan sampai orang tau tari topeng hanya topeng kelana. Kan, banyak tari topeng di Cirebon, serta ada sintren, burok, lengseran dan baju pengantin khas Kabupaten Cirebon,” kata Ayu.

Untuk pengantin adat Kabupaten Cirebon, kata Ayu, ini harus dilestarikan. Pasalnya, baju adat pengantin Kabupaten Cirebon sudah mulai punah, bahkan sudah jarang masyarakat menggunakan baju adat pengantin tersebut.

“Kita harus lestarikan baju adat pengantin Kabupaten Cirebon ini, jangan sampai punah,” ujarnya.

Ayu mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon banyak desa yang masuk dalam destinasi desa wisata. Sehingga ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama untuk mempromosikan desa tersebut.

“Sekarang acara Festival Lemahabang Fashion Week sangat bagus, semua warga menikmati, banyak UMKM, sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan,” ungkap Ayu.

Menurutnya, desa-desa yang sudah di SK-kan menjadi desa wisata, selain mengembangkan, pihaknya juga harus gencar mempromosikan desa yang mempunyai potensi alam yang bisa dijual. Nanti bisa menjadi PAD dan bisa berdampak kepada pembangunan di desa itu sendiri.

Ia berharap, kegiatan ini dilakukan di semua desa yang masuk desa wisata. Pasalnya, semua wisatawan harus mengetahui potensi yang ada di desa tersebut.

Seperti halnya di Gegesik Kulon, desa tersebut pernah menjadi juara kedua dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) kategori desa krearif tingkat nasional.

“Desa Gegesik Kulon itu, ubudnya Kabupaten Cirebon, karena di sana seniman tari topeng ada, seni lukis kaca juga, pahat, dalang wayang ada semua di sana. Yang saya inginkan, desa lain bisa seperti ini, serta bisa berkembang wisatanya agar bisa membantu perekonomian warga,” harap Ayu.

Sementara itu, Ketua penyelenggara acara, Hj. Nana Kencanawati mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan ini untuk mengenalkan budaya Kabupaten Cirebon, seperti pakaian adat pengantin Mayung Cirebon.

Menurutnya, selama ini budaya pengantin Kabupaten Cirebon sudah mulai ditinggalkan, sebab masyarakat lebih memilih pakaian pengantin yang lebih modern.

“Mudah-mudahan dengan adanya festival ini, masyarakat Kabupaten Cirebon lebih mencintai budaya sendiri dibandingkan budaya lain,” harap Nana.

Ia juga berharap, tahun berikutnya kegiatan seperti ini tetap berjalan dan lebih meriah lagi dari sekarang.

“Berharap masyatakat lebih mecintai budaya sendiri budaya Kabupaten Cirebon, kalau menikahkan anaknya menggunakan budaya Kabupaten Cirebon, jangan budaya lain,” pintanya. (DISKOMINFO)

/by

Masyarakat Kabupaten Cirebon Diimbau Waspada Terhadap Hoaks Jelang Pemilu 2024

KABUPATEN CIREBON — Kepala Divisi DDPP Jabar Saber Hoaks, mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap hoaks menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan Sandi Ibrahim Abdullah, saat menggelar Obrolan Akselerasi Literasi (Orkestrasi) bersama Tim Jabar Saber Hoaks di Aula Diskominfo Kabupaten Cirebon, Jum’at (26/5/2023).

Sandi menuturkan, pentingnya penguatan literasi secara kolaboratif dan akseleratif dalam menangkal hoaks, dalam situasi momentum apapun, termasuk momentum Pemilu 2024.

Hal-hal terkait hoaks menjelang Pemilu tahun 2024, Saber Hoaks Provinsi Jawa Barat bersifat netral, tidak mengklarifikasi figur-figur calon peserta Pemilu dan Pilkada.

“Perangkat daerah bisa menjadi mitra literasi digital dan jejaring pemantau isu hoaks secara terkoordinasi dengan Kabupaten Cirebon Saber Hoaks,” kata Sandi

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, SH., M.H., dalam sambutannya menyampaikan, ditengah era digital, hoaks semakin mudah menyebar ke masyarakat.

Apalagi, saat ini adanya kehadiran artificial intelligence (AI), bisa lebih berpotensi menimbulkan penyebaran disinformasi.

“Keberadaan AI juga mengancam dan berpotensi hoaks, khususnya pada saat Pemilu, dampaknya akan luar biasa. Sehingga, harus cerdas dan tanggap dalam menghadapi era digital ini,” ujar Bambang.

Bambang menyebutkan, hoaks dapat merugikan masyarakat, bahkan dapat membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, penanganan hoaks perlu dilakukan secara serius dan komprehensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kabupaten Cirebon, lanjut Bambang, menjadi pilot project se-Jawa Barat dalam kolaborasi tersebut.

“Semoga kegiatan ini menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lain dalam penanganan hoaks dan antisipasi secara terorganisir, serta resiko timbulnya gangguan informasi dan komunikasi menjelang masa Pemilu tahun 2024,” lanjut Bambang.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Cirebon, Deti Sri Aprianti, S.H mengatakan, pihaknya mengajak kepada seluruh perangkat daerah agar aktif menyampaikan informasi hoaks dari Saber Hoaks Kabupaten Cirebon, sehingga perangkat daerah menjadi agen publikasi informasi di Kabupaten Cirebon

Selain itu, pihaknya juga mengedukasi masyarakat untuk mengantisipasi pemberitaan hoaks pada masa tahun Pemilu dan Pilkada melalui akun media sosial masing-masing perangkat daerah.

“Kabupaten Cirebon Saber Hoaks dapat difollow di Instagram @cirebonkabsaberhoaks dan halaman facebook Saber Hoaks Kabupaten Cirebon, serta nomor aduan hoaks melalui WhatsApp 085795141285,” kata Deti.

“Diskominfo telah bekerja sama dengan medsos Teras Warga yang telah memiliki 110rb pengikut sebagai admin pengaduan hoaks, juga bekerja sama dengan relawan TIK sebagai tim pencari fakta,” sambungnya. (DISKOMINFO)

/by

Carikan Solusi, Bupati Imron Kumpulkan Camat dan Kepala Perangkat Daerah

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menggelar rapat kerja (Raker) dengan seluruh camat se-Kabupaten Cirebon di Aula Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Senin (29/5/2023).

Bupati Imron mengatakan, pada pertemuan kali ini, pihaknya membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di Kabupaten Cirebon dan juga program-program yang sedang dijalankan oleh kecamatan.

“Intinya, ada masukan dari kecamatan tentang permasalahan dan solusi yang harus ditangani. Maka perlunya komunikasi, agar permasalahan bisa segera terpecahkan,” kata Imron.

Imron berharap kepada para kepala perangkat daerah dan camat, agar mampu dan dapat bekerja dengan baik untuk membawa perubahan Kabupaten Cirebon ke arah yang lebih baik lagi.

“Berikanlah inovasi, apakah dari sisi pembangunan maupun memecahkan solusi-solusi semua masalah yang diinginkan masyarakat,” ujar Imron.

Ia juga meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan. Caranya, yaitu berinovasi, meskipun tidak ada anggaran dari pusat, bagaimana caranya membuat terobosan agar Kabupaten Cirebon ada kemajuan.

“Misal tidak ada aturan, minimalnya berikan program skala kecil kepada kecamatan, seperti olahraga, budaya dan pembangunan. Agar camat ini bisa bekerja dan yang terpenting bermanfaat untuk masyarakat,” lanjut Imron.

Dikatakan Imron, jika program atau kegiatan itu tidak boleh dilakukan oleh kecamatan, minimalnya lakukanlah komunikasi.

“Kalau tidak boleh, minimalnya dinas koordinasi dengan kecamatan, agar mengetahui. Agar tidak terjadi miskomunikasi,” sambungnya.

Di akhir, Imron menambahkan, beberapa persoalan yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat dan Pekerjaan Rumah (PR) Pemkab Cirebon, yaitu terkait sampah, banjir dan jalan yang mengalami kerusakan.

“Berharap pada raker ini juga bisa mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut,” pungkas Imron. (DISKOMINFO)

/by

Kemajuan Teknologi, Sekda Hilmy: 1 Juni 2023 Semua Perangkat Daerah Harus Terapkan TTE

KABUPATEN CIREBON — Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif.

Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas. Maka dari itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd mengapresiasi terobosan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, yaitu penerapan tanda tangan elektronik (TTE).

“Saya apresiasi kepada jajaran Diskominfo, karena ini yang kita inginkan. Tandatangan elektronik salah satu ciri layanan birokrasi modern, layanan birokrasi kelas dunia,” kata Hilmy usai menghadiri kegiatan Kick off Meeting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Hotel Sutan Raja, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (25/5/2023).

Menurutnya, salah satu ciri birokrasi modern, yakni layanan yang tepat, cepat, dan efesien. Dari sisi anggaran, jadi lebih murah karena tanpa kertas (paperless). “Dengan hadirnya tandatangan elektronik ini, sudah barang tentu berkas-berkas yang sifatnya kertas, sekarang semuanya menggunakan digital,” ungkap Hilmy.

Terkait manfaat TTE sendiri, selain untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik, juga mendukung ‘paperless’ yg berdampak pada efisiensi biaya ATK. Dengan demikian, hal ini menjadi upaya penting dalam penyelenggaraan SPBE.

“Saya berharap, bahwa hal ini harus menjadi komitmen perangkat daerah, seluruh kepala dinas sampai tingkat kecamatan. Bahkan informasi terakhir, kecamatan sudah komitmen dengan layanan TTE ini,” harap Hilmy.

Ia mengungkapkan, untuk menjaga keamanan, tentunya memang harus ada yang ditunjuk seseorang untuk mengontrol isi surat tersebut, karena tidak mungkin tidak dikontrol. Seperti kepala dinas, ketika hendak memaraf, dengan kesibukan tingkat tinggi, maka harus ditunjuk kepada orang yang paham isi surat tersebut, paham disposisi dimana, juga impelementasi isi surat tersebut, semua harus paham sebelum diparaf.

“Dijajaran saya (Sekda) dan bupati, juga pasti harus ditunjuk yang bertanggungjawab, atau bisa disebut admin yang tugasnya mengamati isi surat, baik dari segi redaksi, isi surat, kemudian struktur suratnya harus diamati. Sehingga, para pejabat ketika mau paraf, tinggal klik saja, karena semuanya sudah diperiksa,” lanjut Hilmy.

Pihaknya menargetkan, awal bulan Juni ini semua perangkat daerah dan kecamatan sudah menerapkan TTE. “Saya berharap, nanti di tanggal 1 Juni sudah serentak sampai di tingkat kecamatan. Kalau di Sumedang sudah sampai tingkat desa, sehingga kita masih iri, nanti tahap berikutnya bisa sampai tingkat desa,” sambung Hilmy.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, SH., MH menambahkan, tahapan perencanaan sudah berjalan, sosialisasi sudah dilakukan, tinggal dimasa transisi ini percepatan langsung untuk lebih efektif lagi ke semua perangkat daerah .

Di masing-masing dinas, operatornya sudah diberikan sosialisasi untuk TTE tersebut. Seluruh perangkat daerah sudah ‘on process’. Karena ini masa transisi, bisa dipercepat lagi oleh kepala perangkat daerah dan kecamatan.

“Berkas yang ditandatangani secara elektronik oleh kepala perangkat daerah, nanti dimasing-masing perangkat daerah ada adminnya, operatornya kita (Diskominfo),” jelas Bambang.

Untuk keamanan, aku Bambang, tentu ada tahapan tandatangan elektronik ini, baik menggunakan password maupun NIK. Dengan adanya NIK dan ditetapkan sebagai operator, otomatis selain yang ditetapkan operator, NIK-nya itu tidak bisa melakukan proses TTE.

“Jadi, keamanan sudah by name by password,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by