Archive for category: BERITA

KABUPATEN CIREBON — Puncak rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-542 Kabupaten Cirebon ditandai dengan digelarnya Mapag Kanjeng Dalem yang diiringi dengan gamelan renteng, dan diakhiri dengan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Cirebon, bertempat di Gedung Abhimata DPRD setempat, Selasa (2/4/2024).

Dengan balutan busana tradisional, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si., bersama sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, 50 anggota DPRD hingga pejabat daerah tetangga turut serta menghadiri prosesi kenegaraan dalam rangka menyambut lahirnya Kabupaten Cirebon.

Bupati Imron dalam sambutannya mengatakan, memperingati hari jadi, diharapkan akan dapat memberi manfaat yang multi dimensi. Momentumnya guna refleksi kilas balik pengabdian sepanjang tahun yang sudah berjalan.

Peran dan substansinya bisa dijadikan wahana introspeksi dan kaji ulang terhadap makna dan nilai kinerja, dalam rangka mengemban tanggung jawab pada lingkup tugas masing-masing.

“Hari jadi adalah tonggak sejarah yang berperan sebagai rujukan dalam memacu semangat membangun daerah. Implikasinya akan sangat berbobot, dalam rangka mengisi pembangunan dalam skala nasional,” ujar Imron.

Imron menjelaskan, bahwa untuk menyelaraskan kedudukan hari jadi dengan semangat nasionalisme, guna memperkuat kecintaan kepada bangsa dan negara.

Aktualisasi dari semangat hari jadi tersebut, kemudian diungkap kembali dalam tekad bersama, berupaya untuk mewujudkan motto juang Kabupaten Cirebon berprestasi. Didalamnya, dibutuhkan pengabdian aparatur pemerintah beserta masyarakat, guna menghasilkan kinerja yang terbaik.

“Untuk itu, saya senantiasa mengingatkan dan mengajak seluruh potensi masyarakat Kabupaten Cirebon, untuk mengutamakan semangat kebersamaan dan kekompakan dalam mewujudkan cita-cita yang luhur, sesuai dengan pesan dari Sunan Gunung Jati, yaitu “Anggayuha sira maring kaluhuran”,” lanjut Imron.

Kabupaten Cirebon mempunyai sesuatu yang unik dan tidak dimiliki oleh wilayah lainnya, seperti bangunan bersejarah, keraton dan pusat syiar Islam Gunung Jati.

Selain itu, seni budaya dengan kekhasannya, baik seni tari, lukis, batik, kuliner yang beraneka ragam dan lain-lainnya, serta kedudukan geografis yang strategis maupun potensi kelautan dan pertanian yang luar biasa kayanya.

Guna terciptanya visi misi daerah, maka diperlukan adanya upaya dari pemerintah melalui misi daerah yang dilakukan dengan tujuan, diantaranya dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, serta adat istiadat.

Kemudian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

“Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika,” tukas Imron.

Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga dapat menambah daya saing, baik di pasar internasional maupun regional, yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah,” tambahnya.

“Serta memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisifitas daerah, guna mendukung terciptanya stabilitas nasional,” sambungnya.

Masih dikatakan Imron, peringatan Hari Jadi ke-542 tahun 2024 kali ini mengusung tema “Cirebon Sun Kelangon ”, yang artinya Cirebon Saya Rindu Berat.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan pendahulu dan para tokoh pemuka masyarakat Cirebon, atas segala prestasi yang telah ditorehkan dan jasa-jasa yang telah diberikan guna kemajuan daerah ini.

“Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, saya juga berterima kasih atas partisipasi dan dukungannya,” tutupnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menggelar bazar murah ramadan untuk masyarakat.

Bazar murah tersebut berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Selasa (1/4/2024).

Sekretaris Disperdagin Kabupaten Cirebon, Rodiya mengatakan, dalam bazar murah tersebut masyarakat mendapatkan beras lima kilogram, minyak satu liter, dan gula satu kilogram dengan harga Rp50 ribu.

Menurut Rodiya, selama Ramadan ini, masyarakat di Kabupaten Cirebon dibebankan dengan adanya kenaikan harga pangan. Melalui bazar murah tersebut, diharapkan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami membantu mengurangi beban masyarakat. Dalam bazar murah ini, kami sediakan 1.000 paket yang kami subsidi 50 persen,” kata Rodiya.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Ivan Yoko menyebutkan, pihaknya sengaja terlibat dalam bazar murah, untuk mengenalkan kepada masyarakat, bahwa fungsi Kejaksaan bukan hanya sebagai aparat penegak hukum (APH) saja, melainkan juga bagian dari tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

Kejaksaan pun memastikan agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pangannya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

“Diharapkan, hal ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako murah. Selain tebus murah, kami juga melibatkan tenant-tenant UMKM dan ritel yang menjual produk-produknya di bawah harga pasar,” ujar Ivan.

Selain itu, Ivan pun berharap acara serupa bisa dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan. “Nanti ketika ulang tahun Kejaksaan, kami akan adakan lagi,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengharapkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2025, tidak hanya menjadi dokumen formalitas. Penekanan itu sebagai upaya mewujudkan tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon pada 2025.

Tujuh prioritas pembangunan tersebut, yakni pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK. Program itu diprioritaskan pada program pemberian seragam untuk anak yatim, beasiswa masyarakat miskin, dan rehabilitasi bangunan sekolah SD/SMP serta sarana sanitasi.

Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau, perluasan jaminan kesehatan untuk orang miskin, penanganan stunting dan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan rehabilitasi puskesmas, rumah sakit dan alat-alat kesehatan serta obat-vaksin.

Imron mengatakan, prioritas lainnya, yakni membangun perekonomian inklusif dan berdaya saing, serta ketahanan pangan.

“Hal ini diprioritaskan pada revitalisasi RPH Batembat dan balai benih ikan Cikalahang, revitalisasi pasar tradisional dan shelter pkl, serta kemudahan pelayanan perizinan,” jelasnya saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Cirebon di Hotel Aston Cirebon, Rabu (27/3/2024).

Imron juga menambahkan, prioritas pembangunan lainnya, yaitu meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, serta sistem perlindungan sosial.

Upaya dalam perlindungan sosial itu, yakni membangun gedung layanan terpadu masyarakat miskin, pelatihan calon tenaga kerja untuk ditempatkan di beberapa perusahaan, dan bantuan untuk kelompok disabilitas.

Selain itu, pemerintah daerah memprioritaskan dalam hal keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah. Hal ini pun bakal dibuktikan pada peran forkopimda dan forkopimcam, penanganan bencana daerah secara terpadu, percepatan kecamatan dan desa tangguh bencana.

“Fokus pembangunanan lainnya adalah, membangun infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup,” tukas Imron.

“Nantinya, diprioritaskan pada peningkatan dan rehabilitasi jalan, penyelesaian masalah sampah, dan pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat miskin,” tambahnya.

“Terakhir, reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan berupa percepatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil di kecamatan dan desa, penerapan merit sistem ASN Kabupaten Cirebon serta pengembangan inovasi daerah,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meminta proses penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bisa dipercepat.

Imron mengatakan, saat ini di Jawa Barat, tinggal tiga daerah yang belum memiliki Perda KTR, salah satunya Kabupaten Cirebon. Walaupun sebenarnya, Kabupaten Cirebon sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) terkait masalah tersebut.

“Perbup tentang KTR sudah ada, namun mau kita naikkan menjadi Perda,” ujar Imron saat ditemui di ruang rapat Bupati Cirebon, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (20/3/2024).

Ia menuturkan, bahwa sebenarnya pada tahun 2020 lalu, sudah ada inisiatif untuk menjadikan Perbup KTR ini menjadi Perda. Namun saat itu ada kendala, sehingga tidak berjalan.

Untuk saat ini, pihaknya meminta kepada semua pihak, terutama DPRD, untuk bisa memproses Perda ini dengan cepat. Ia menargetkan Mei tahun ini, Raperda tentang KTR sudah bisa diserahkan ke DPRD.

“Kalau bisa, Mei sudah diserahkan ke DPRD,” tukasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Lutfi mengatakan, bahwa pihaknya hanya menunggu pengajuan Perda KTR tersebut. Pihaknya mengaku, siap memasukkan Raperda tersebut kepada slot prioritas.

“Yang penting ajukan saja dulu, nanti kita masukan ke slot prioritas,” kata Lutfi.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan, dr. Benget Saragih menuturkan, bahwa urgensi dari disahkannya Perda KTR, dikarenakan Perda dan Perbup memiliki perbedaan dalam hal penegakkan aturan.

“Kalau Perda, yang melanggar kena sanksi, kalau Perbup tidak,” ujar Saragih.

Menurutnya, pengesahan Perda KTR, merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat, untuk bisa menciptakan udara yang bersih.

Ia menjelaskan, ada tujuh lokasi yang nantinya harus bebas dari asap rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, sarana transportasi, kantor dan tempat umum (restoran, dll).

Beberapa lokasi tersebut, ada yang masih bisa difasilitasi ruang merokok. Namun di beberapa tempat, harus benar-benar steril dari asap rokok, mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyerahkan secara langsung laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Senin (18/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Imron mengatakan, pihaknya bersyukur bisa menyelesaikan laporan keuangan, dalam koridor waktu yang ditentukan.

Hal tersebut pun tidak lepas dari kerja keras tim penyusun LKPD dan juga tim pemeriksa BPK, yang sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan.

“Terima kasih kepada tim pemeriksa BPK, yang sudah memberikan saran dan masukan atas penyusunan laporan keuangan Pemda,” ujar Imron di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung.

Imron mengungkapkan, bahwa Kabupaten Cirebon telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama delapan tahun berturut-turut. Prestasi itu diraih sejak tahun 2015 hingga tahun anggaran 2022.

Hal ini, lanjut Imron, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD).

“Dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),” imbuhnya.

Bukan hanya itu, laporan keuangan yang dibuat juga, tidak dibuat sekaligus pada akhir tahun 2023, melainkan sudah dilaksanakan sejak bulan Januari 2023.

Setiap bulannya, dilakukan juga rekonsiliasi atas anggaran dan realisasi keuangan dan aset dari seluruh perangkat daerah dengan BKAD.

“Hal ini dilakukan untuk meringankan dan mempermudah proses konsolidasi laporan keuangan di akhir tahun, dari seluruh perangkat daerah,” jelas Imron.

Inspektorat juga, ujar Imron, telah melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan, baik pada entitas akuntansi, maupun pada entitas pelaporan.

Langkah-langkah tersebut, untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Pemkab Cirebon telah melalui proses penjaminan kualitas yang cukup.

“Saya berharap, audit rinci nantinya, dapat dilakukan dengan lancar dan tidak ada hambatan yang berarti,” harapnya.

Ia juga berharap, prestasi Kabupaten Cirebon dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa terus dilanjutkan pada pelaporan keuangan tahun 2023 ini.

“Kami juga berharap, bisa kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan anggaran 2023 dari BPK,” pungkasnya. (DISKOMINFO)