Hadiri Paripurna, Pj Bupati Cirebon Sampaikan Usulan Raperda Perubahan Bappelitbangda Jadi Bapperida

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri rapat paripurna di ruang Abhimata Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (6/11/2024).

Rapat paripurna itu membahas usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dari eksekutif dan legislatif, salah satunya raperda tentang Perubahan Perangkat Daerah.

Agenda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut mengenai penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Dua raperda usulan eksekutif, yakni raperda tentang Perubahan Perangkat Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kemudian, raperda tentang Perubahan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Selain itu, membahas dua raperda usulan dari DPRD, yakni tentang pengarusutamaan gender dan tanggung jawab sosial perusahaan.

“(Bapperida) ini merupakan amanat dari pusat, bahwa mengefisiensikan dan menambahkan fungsi terkait dengan invensi dan inovasi. Itu terkait di satu lembaga, sehingga Bappelitbangda menjadi Bapperida,” kata Wahyu usai rapat paripurna.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perubahan nama BPR, dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan amanat dari undang-undang yang harus diimplementasikan Pemkab Cirebon.

Ia berharap, usulan raperda dari Pemkab Cirebon bisa ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

“Usulan yang dua (raperda) dari kami itu, karena ada ketentuan, contoh yang Bank Perekonomian Rakyat itu, akhir tahun ini harus selesai. Sehingga kami mengusulkan,” tutur Wahyu.

Wahyu menjelaskan, tak semua raperda harus bisa dirampungkan akhir tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan apa yang telah ditargetkan.

Sehingga, lanjut dia, akan ada raperda yang dalam pembahasan, akan ditangguhkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan soal perubahan nama Bappelitbangda menjadi Bapperida. Pemkab Cirebon telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait penggabungan bidang riset dan inovasi dengan perencanaan pembangunan.

“Sebetulnya di daerah itu, BRIN bisa menjadi BRIDA. Tetapi karena fungsinya digabungkan dengan perencanaan dan pembangunan, maka kita gabungkan. Kita juga sudah izin dan koordinasi dengan BRIN, bahwa itu dibolehkan,” jelasnya.

“Ke depan, kita akan membahas dua (raperda) yang kami usulkan, dan dua yang diusulkan DPRD,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Gandeng FKDC Wujudkan Desa Ramah Disabilitas

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) untuk mendukung pengembangan desa ramah disabilitas di wilayah tersebut.

Saat ini, inisiatif tersebut diterapkan di tiga kecamatan, yaitu Lemahabang, Greged, dan Astanajapura.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan, terdapat tujuh desa di tiga kecamatan itu yang mendapat pendampingan dari FKDC.

“Teman-teman dari FKDC memberdayakan rekan-rekan disabilitas agar mereka dapat lebih mandiri, baik secara ekonomi maupun dalam hal lain,” ujar Wahyu saat melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan FKDC di Ruang VIP Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (6/11/2024).

Langkah ini, menurut Wahyu, diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri kaum disabilitas untuk berkontribusi aktif dalam masyarakat. Pemkab Cirebon, lanjutnya, berkomitmen mendukung kegiatan pendampingan yang dilakukan FKDC.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menambahkan, bahwa kolaborasi ini bertujuan agar para penyandang disabilitas merasa lebih dihargai dan diakui di lingkungan mereka.

“Sinergi antara Pemkab Cirebon dengan FKDC menunjukkan bahwa pemerintah sangat mendukung upaya pemberdayaan teman-teman disabilitas agar mereka bisa lebih berdaya,” katanya.

Kadinsos yang akrab disapa Fitri ini juga menyebutkan, bahwa sebagai langkah awal, Pemkab Cirebon dan FKDC telah menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) tentang Program Penguatan Inklusi Sosial untuk Kesetaraan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas terkait desa ramah disabilitas.

Pemerintah daerah akan mendorong setiap desa untuk melakukan pendataan penyandang disabilitas, agar mereka dapat menerima dukungan sesuai kebutuhan.

“Teman-teman disabilitas yang terdata, nantinya bisa mendapat pendampingan, agar mandiri di atas kaki mereka sendiri,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua FKDC, Abdul, menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah untuk mewujudkan desa ramah disabilitas.

“Kami berharap, program ini bisa terus berjalan dengan dukungan semua pihak,” kata Abdul. (DISKOMINFO)

/by

Disdamkarmat Kabupaten Cirebon Gandeng IHC RS Pertamina Cirebon Gelar Simulasi Kebakaran

KABUPATEN CIREBON — Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kejadian darurat, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kabupaten Cirebon bersama IHC RS Pertamina Cirebon menggelar simulasi tanggap darurat kebakaran dan evakuasi korban, Selasa (5/11/2024).

Kegiatan yang dilakukan di salah satu ruang rawat inap di RS Pertamina Cirebon, Kecamatan Gunungjati ini, melibatkan petugas pemadam kebakaran, baik dari Disdamkarmat Kabupaten Cirebon maupun petugas Damkar RS Pertamina Cirebon beserta seluruh staf medis rumah sakit.

RS Pertamina Cirebon juga telah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik personel, peralatan, maupun sarana pendukung, sehingga simulasi dapat berjalan sesuai rencana.

Pelaksanaan simulasi ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang menggarisbawahi pentingnya kesiapan seluruh instansi, termasuk rumah sakit, dalam mengantisipasi bencana kebakaran.

Hal ini sekaligus menyikapi insiden kebakaran yang terjadi di beberapa rumah sakit yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon.

Simulasi ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip yang sangat esensial dalam penanganan keadaan darurat, seperti penggunaan metode pertolongan yang cepat, efisien, dan tepat sasaran, serta menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Selain itu, simulasi ini bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan terkait kedaruratan kebakaran, simulasi penanganan kebakaran, serta evakuasi penanganan pasien, dokumen penting, dan peralatan medis.

Sebagai bagian dari sistem manajemen risiko, Kepala Disdamkarmat Kabupaten Cirebon, M Fery Afrudin SSTP mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh RS Pertamina Cirebon dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi simulasi.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penyelenggaraan kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh manajemen RS Pertamina Cirebon,” ujar Fery.

Fery berharap, kegiatan ini dapat menjadi pedoman dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh personel, khususnya di lingkungan rumah sakit, serta memperkokoh prosedur tanggap darurat dalam menghadapi potensi kebakaran.

Kolaborasi yang solid dan kerja sama yang baik ini, diharapkan dapat meminimalisir korban jiwa, serta kerugian material jika terjadi kebakaran sungguhan.

“Semoga kegiatan positif ini dapat menjadi inspirasi bagi pemangku kepentingan lainnya, agar senantiasa siap dan tanggap terhadap potensi ancaman bahaya kebakaran yang bisa terjadi kapan saja dan dapat menimpa siapa saja,” tukasnya.

Di samping itu, simulasi kebakaran ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta pentingnya memiliki rencana evakuasi keluarga. (DISKOMINFO)

/by

Pemerintah Kabupaten Cirebon Raih Penghargaan SDJA 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali memperoleh penghargaan pada tahun 2024. Kali ini, Pemkab Cirebon meraih Penghargaan Satu Data Jabar Awards (SDJA) 2024 Kategori Peningkatan Tata Kelola Data Geospasial Terbaik di Provinsi Jawa Barat.

Penghargaan tersebut diterima dalam acara Festival Literasi Digital (VIRAL) Jawa Barat 2024 yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat di Hotel Aryaduta Kota Bandung, Kamis (31/10/2024) lalu.

Satu Data Jabar Awards, menurut Kepala Diskominfo Jawa Barat, Ika Mardiah, merupakan ajang penilaian untuk mengapresiasi kreativitas dan inovasi dalam Penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota.

“Disamping itu, diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan,” ujar Ika.

Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui forum satu data Kabupaten Cirebon, telah membuat roadmap untuk Tata Kelola Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Cirebon.

“Roadmap tersebut menjadi panduan untuk pengembangan serta pemanfaatan data geospasial di Kabupaten Cirebon sebagai bahan rujukan dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Cirebon, agar efektif, efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan bersinergi, khususnya terkait dengan informasi geospasial, sehingga tersusun tata kelola data geospasial yang signifikan di Kabupaten Cirebon.

“Data geospasial tersebut merupakan data penting selain data sektoral untuk mewujudkan program Satu Data dan Satu Peta di Kabupaten Cirebon,” tegas Bambang.

Dirinya berharap, dengan adanya penghargaan ini, dapat memacu Kabupaten Cirebon dalam Penyelenggaraan Sistem Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Cirebon untuk lebih baik lagi.

“Tentunya juga, guna meningkatkan pemanfaatan penggunaan data Geospasial untuk perangkat daerah di Kabupaten Cirebon,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Sebut Kemantapan Jalan Capai 84 Persen

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri rapat pimpinan (rapim) di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Selasa (5/11/2024).

Rapim tersebut membahas tentang sinkronisasi program kerja Pemkab Cirebon dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan berbagai hal, salah satunya infrastruktur jalan.

“Pertama, tindak lanjut Asta Cita yang dicanangkan pemerintah pusat. Kami membahas kesinambungan Asta Cita dengan apa yang ada di Kabupaten Cirebon. Sehingga, antara kebijakan pusat dan pemkab bisa menjadi satu alur yang sama,” ucap Wahyu usai rapat.

Wahyu mengatakan, rapim juga membahas tentang program yang dilaksanakan pada 2025, utamanya soal infrastruktur. Ia meminta agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, dilakukan pada awal tahun. Hal ini dilakukan untuk mendongkrak perekonomian di Kabupaten Cirebon.

“Beberapa proyek akan dilaksanakan lelang dini, beberapa kita akan lelangkan di akhir tahun, sehingga di awal tahun sudah bisa dilaksanakan. Dampaknya, pergerakan ekonomi bisa terjadi dari awal, dari Januari sampai seterusnya hingga akhir tahun berkesinambungan. Jadi, tidak terlalu banyak (proyek infrastruktur) di akhir tahun,” tukasnya.

Pembangunan proyek infrastruktur tak dilakukan berdasarkan pembagian wilayah, tetapi berdasarkan skala prioritas. Wahyu menyebut, bahwa saat ini, kemantapan jalan di Kabupaten Cirebon mencapai 84 persen dari total 1.200 kilometer.

“Dari 84 persen yang mantap itu, ada yang mantap baik dan sedang. Kemudian, ada 16 sekian persen yang tidak mantap, ada yang rusak ringan dan berat. Dari yang berat itu 7 persenan, sudah diintervensi tahun ini,” jelas Wahyu.

“Tetapi bisa jadi, dari yang rusak ringan, dengan berkembangnya waktu, statusnya bisa menjadi rusak berat. Hitungannya, (anggaran) itu yang harus kita perhatikan,” imbuhnya.

Ia juga menyinggung soal anggaran pemeliharaan rutin dan berkala. Ia berharap, jalan di Kabupaten Cirebon makin mantap dan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon, Tomy Hendrawan ST melaporkan tentang pemeliharaan jalan rutin pada 17 Mei 2024 yang semula 112,95 kilometer, kemudian per 17 Agustus mencapai 216,01 kilometer dan terakhir pada 1 November sudah selesai hingga 310,51 kilometer. Sementara itu, untuk rekonstruksi jalan hingga triwulan kedua mencapai 12,49 kilometer.

“Alhamdulillah, per 1 November berangsur naik jadi 38,5 kilometer. Untuk pemeliharaan berkala jalan dari Agustus 5 kilometer, sekarang sudah berubah menjadi 22,41 kilometer,” jelas Tomy.

“Kemudian pergantian jembatan per 17 Agustus, baru satu jembatan. Dan, per 1 November tiga jembatan sudah jadi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tomy melanjutkan laporannya terkait pembangunan jembatan. Ia mengatakan, untuk saat ini tengah proses pengadaan tahap ketiga terkait rehabilitasi jembatan. Prosesnya sudah mulai, namun belum selesai, yakni pembangunan jembatan gantung di atas Sungai Cisanggarung. (DISKOMINFO)

/by

Kemkomdigi Tindak Akun Influencer dan Blokir Ribuan Konten Judol

Jakarta, 3 November 2024 — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mengintensifkan upaya pemberantasan judi online (Judol) di Indonesia baik melalui patroli siber, pemblokiran konten, mapun kerja sama dengan platform digital dan perbankan. Salah satu yang terbaru dan sedang ditangani adalah akun influencer @Siskaeee yang diketahui tertaut ke situs judi online https://firehotgame.vip. Akun tersebut kini dalam proses takedown.

“Pagi tadi, masuk DM ke akun saya menginformasikan bahwa ada salah seorang influencer @siskaeee_vip dengan followers lebih dari 200 ribu. Di halaman Bio profile-nya tercantum link menuju situs judi online. Kami segera koordinasi dengan Satgas dan platform Meta untuk tindak lanjut. Website judol takedown dan akun influencer pun freeze,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkomdigi, Prabu Revta Revolusi, Minggu (3/11/2024) di Jakarta.

Pemerintah dikatakan Prabu tidak akan menoleransi segala bentuk promosi atau aktivitas yang berhubungan dengan judi online. Kemkomdigi bekerja sama dengan berbagai platform digital akan menindak tegas akun-akun yang melanggar.

“Termasuk akun influencer yang memiliki pengaruh luas di masyarakat. Ini merupakan bentuk komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menkomdigi Meutya Hafidz,” tambah Prabu.

Maka itu dalam upaya menjaga ruang digital sehat dan aman, Prabu pun mengimbau kepada para influencer dan pengguna media sosial lainnya tidak memfasilitasi atau memberikan dukungan bagi judi online dalam bentuk apa pun. Termasuk di dalamnya, mempromosikan atau menyimpan tautan yang mengarah ke situs-situs judi, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.

Sebagai figur publik, ujar Prabu, influencer memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi pengikutnya. Dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, pada aktivitas judi online bukan hanya melanggar etika dan hukum, tetapi juga berpotensi merusak moral masyarakat, terutama generasi muda yang rentan terpengaruh.

“Dengan sikap proaktif dari para influencer dan seluruh masyarakat, kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang bebas dari konten judi online, demi kebaikan dan masa depan kita bersama. Langkah ini bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga melindungi moral bangsa dan masa depan generasi penerus,” ujar Prabu.

Pada periode 20 hingga 30 Oktober 2024, Kemkomdigi telah menangani lebih dari 186.187 konten perjudian yang terdeteksi di berbagai platform. Penanganannya meliputi pemblokiran konten, penghapusan akun, dan pemantauan ketat terhadap situs dan aplikasi yang terindikasi memfasilitasi perjudian.

Kebijakan ini dijalankan juga dengan bekerja sama intensif dengan platform-platform media sosial dan perusahaan teknologi.

Kolaborasi Memutus Akses Judi Online

Untuk memperkuat pemberantasan judi online, Kemkomdigi juga Google dan Meta. Dengan pendekatan berbasis kata kunci, Kemkomdigi bekerja sama untuk memblokir akses terhadap konten judi online yang menggunakan kata-kata tertentu sebagai penanda.

“Melalui kolaborasi ini, kami berusaha untuk tidak hanya menghapus konten yang ada, tetapi juga mencegah kemunculan kembali konten sejenis di masa mendatang. Ini adalah langkah yang terus kami perkuat untuk mengurangi dampak buruk judi online di Indonesia,” tegas Dirjen IKP Kemkomdigi.

Selain pemblokiran konten di dunia maya, Kemkomdigi juga mengintensifkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bank-bank terkait untuk memblokir rekening yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online.

Selama Oktober 2024, sebanyak 325 rekening yang terindikasi terkait aktivitas perjudian telah diajukan untuk pemblokiran. Sementara secara keseluruhan, sebanyak 821 rekening bank telah diidentifikasi oleh Kemkomdigi sepanjang periode pemerintahan saat ini.

“Langkah ini tidak hanya melibatkan penghapusan konten, tetapi juga pemutusan akses keuangan bagi para pelaku yang mencari keuntungan melalui judi online. Kami berusaha menutup semua celah yang memungkinkan mereka untuk beroperasi di Indonesia,” jelas Dirjen IKP.

Masyarakat pun diimbau untuk berperan aktif dalam mendukung pemberantasan judi online, dengan melaporkan konten-konten yang dicurigai terlibat dalam aktivitas judi online melalui kanal resmi Kemkomdigi. Dukungan masyarakat sangat berarti dalam mempercepat proses penindakan dan menutup akses terhadap konten berbahaya.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga ruang digital kita dari segala bentuk perjudian online yang merusak. Partisipasi dan dukungan publik adalah kunci utama keberhasilan kita dalam melawan perjudian online,” pungkas Dirjen IKP. (US/Taofiq Rauf)

/by

PG Sindanglaut Mulai Dilirik Wisatawan Domestik

KABUPATEN CIREBON — Dalam mendesain program heritage tourism di Kabupaten Cirebon, Pabrik Gula (PG) Rajawali yang berdiri sejak tahun 1898, salah satunya PG Sindanglaut Kecamatan Lemahabang, kedatangan wisatawan domestik dari Bagian Wanita dan Usia Indah Gereja Kristus Ketapang, Jakarta Pusat.

Perlu diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon melirik bangunan pabrik gula milik PG Rajawali II di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu objek wisata untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Potensi yang bisa dikembangkan adalah wisata edu heritage.

PG Rajawali II memiliki sejumlah bangunan yang menyebar di wilayah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pemetaan, empat pabrik gula bersejarah di Kabupaten Cirebon berlokasi di daerah Gempol, Sindanglaut, Babakan Gebang dan Karangsuwung.

Rata-rata pabrik gula di Cirebon dibangun sejak masa kolonial, serta menjadi bukti sejarah perkembangan industri gula di daerahnya.

Pada Rabu (30/10/2024), sebanyak 46 tamu dari etnis Tionghoa ini melihat secara langsung mesin-mesin pembuatan pabrik gula yang masih menggunakan tenaga uap.

Menurut perwakilan Bagian Wanita dan Usia Indah Gereja Kristus Ketapang, Jakarta Pusat, mengapresiasi kunjungan tersebut, selain tentunya memilik banyak manfaat. Salah satunya bisa melihat secara langsung dan mempelajari mesin-mesin dari tahun 1898 dan hingga saat ini masih beroperasi.

Tentunya, ini merupakan salah satu warisan dari nenek moyang dan menjadi kebanggaan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, bersyukur Indonesia memiliki harta karun yang sangat luar biasa, yang tentunya patut dijaga serta dilestarikan keberadaannya. (DISKOMINFO)

/by

DWP Kabupaten Cirebon Gelar Bakti Sosial PMT untuk Anak Stunting

KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka memperingati HUT ke-25 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Cirebon, DWP bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Cirebon mengadakan kegiatan bakti sosial Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi 12 anak stunting di Puskesmas Ciwaringin, Senin (28/10/2024).

Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Risfa Eka Putri Wahyu Mijaya, menyampaikan apresiasinya kepada para ibu yang hadir membawa anak-anak mereka dalam upaya memperbaiki kondisi kesehatan dan gizi.

“Kami memberikan semangat kepada ibu-ibu, karena kondisi stunting ini tidak hanya memengaruhi perkembangan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan kemampuan sosial anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa dengan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masalah stunting di Kabupaten Cirebon diharapkan dapat ditekan.

Risfa juga mengajak para ibu untuk bersemangat dalam berkonsultasi mengenai kebutuhan gizi anak-anak mereka. “Kader-kader PKK sudah dibekali ilmu tentang gizi dan penanganan anak stunting,” tuturnya.

Senada dengan Risfa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah MM, menegaskan pentingnya penanganan stunting sebagai investasi jangka panjang bagi generasi mendatang.

“Pemerintah menargetkan pada 2045, anak-anak kita sehat dan cerdas, sehingga mampu menjadi calon pemimpin bangsa. Jangan khawatir jika anak stunting, karena masih dapat ditangani sebelum usia dua tahun,” kata Neneng.

Ia juga menyebutkan, bahwa faktor penyakit menular merupakan salah satu penyebab tingginya angka stunting. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di Posyandu guna mencegah dan menurunkan kasus stunting,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Bentuk UPTD PPA, Komitmen Pemkab Cirebon Lindungi Perempuan-Anak dari Kekerasan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berkomitmen untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan maupun pelecehan. Pemkab Cirebon berencana membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Rencana pembentukan UPDT PPA itu dibahas dalam rapat koordinasi para pemangku layanan PPA yang digagas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, di Hotel Apita Cirebon, Senin (28/10/2024). Rapat koordinasi itu dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan PPA.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengapresiasi sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan pembentukan UPDT PPA. Wahyu menegaskan, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk mengoptimalkan segala sumber daya dalam melindungi perempuan dan anak.

“Kemudian beberapa hal lainnya yang terus bisa kita lakukan, kita coba lakukan pembentukan UPTD PPA. Mudah-mudahan nantinya lembaganya terbentuk, semakin bisa mengoptimalkan perlindungan bagi perempuan dan anak,” kata Wahyu usai menghadiri rapat koordinasi layanan PPA.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan kasus kekerasan perempuan dan anak. Ia tak ingin kasus kekerasan perempuan dan anak tak terlaporkan, sehingga tidak bisa ditangani oleh Pemkab Cirebon dan pihak yang berwajib.

“Memang yang paling bagusnya adalah tidak ada lagi kasus pelecehan dan kekerasan, atau segala bentuk seperti itu,” ucap Wahyu.

Wahyu lantas menjelaskan soal data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Secara data, lanjut dia, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor sepanjang Januari hingga Oktober 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sepanjang 2024, Pemkab Cirebon menerima laporan sebanyak 31 kasus. Sedangkan, pada 2021 sebanyak 101 kasus, dan 2023 sebanyak 107 kasus.

“Jadi, kalau dilihat dari yang melaporkan, sebetulnya turun. Pada 2022 hingga 2023, rata-rata antara delapan sampai dengan sembilan (kasus) dalam satu bulan. Tahun ini rata-rata tiga kasus dalam satu bulannya,” beber Wahyu.

Ia pun mengapresiasi kinerja DPPKBP3A dan lembaga lainnya yang turut membantu dalam hal penanganan perlindungan PPA. Kebijakan serta inovasi yang dilakukan Pemkab Cirebon, dikatakan Wahyu, berpengaruh terhadap penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Oleh karena itu, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada tim yang bekerja dengan baik. Tetapi, kita juga mewaspadai jangan sampai ada korban yang tidak melaporkan,” tutup Wahyu.

Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemberdayaan PPA, Dwi Budi Prasetyo Supardi mengapresiasi langkah Pemkab Cirebon yang berhasil menurunkan angka kasus kekerasan perempuan dan anak.

Kementerian Pemberdayaan PPA juga mengapresiasi upaya Pemkab Cirebon untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat terkait hak-hak perempuan dan anak.

“Secara survei, Alhamdulillah, Bu Eni (Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon) menyampaikan adanya penurunan (kasus). Pada tahun 2021 ada sekitar 26 persen prevalensi kekerasan, dan di 2024 menjadi 24 persen,” katanya.

Budi menerangkan, bahwa hasil koordinasi dengan DPPKBP3A Kabupaten Cirebon sesuai dengan mandat Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pemkab Cirebon bakal membentuk UPTD PPA.

Di mana unit ini secara langsung melayani penanganan kasus yang menjerat perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon.

Ia juga mengapresiasi kebijakan pro perempuan dan anak yang dilakukan Kabupaten Cirebon melalui Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan (UPTD) Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P5A) Kabupaten Cirebon.

Namun, lanjut dia, untuk memaksimal pemberdayaan dan pelindungan perempuan-anak perlu juga dibentuk UPTD PPA.

“Sehingga nantinya, kalau dari sisi penganggaran pemerintah, DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk perlindungan perempuan dan anak, baik fisik maupun nonfisik bisa dilakukan. Salah satunya soal shelter, itu bisa didanai secara DAK fisik,” ucap Budi.

“Memang di 2025, Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan alokasi (DAK). Tetapi mudah-mudahan, tahun 2026, tentunya dengan hadirnya UPTD PPA tadi tinggal finalisasi untuk penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) dan juga komitmen daerah,” sambungnya.

“Selain ada satgas dan juga Montekar tingkat desa, yang menjadi salah satu kriteria digelontorkannya DAK fisik,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

Seruan Pj Bupati Cirebon Saat Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 Tahun 2024

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 di halaman kantor Bupati Cirebon, Senin (28/10/2024). Wahyu Mijaya menyampaikan pesan dan nilai-nilai kepemudaan sesuai dengan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Dalam amanat yang disampaikan, Wahyu bersyukur bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2024. Tepat di hari ini, lanjut dia, Indonesia memperingati peristiwa penting dalam sejarah bangsa, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa yang menggambarkan kekuatan dan tekad pemuda untuk bersatu di tengah keragaman demi memerdekakan bangsa Indonesia.

“Nilai-nilai agung yang ditampilkan oleh generasi Sumpah Pemuda 1928 ini harus selalu didengungkan berkali-kali di setiap waktu, untuk menguatkan kesadaran dan karakter bangsa Indonesia dalam menghadapi pelbagai perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat, yang bisa menjadikan kekuatan bangsa terdegradasi hingga melemahkan daya kekuatan bangsa Indonesia. Tentunya, untuk menjaga eksistensi kebangsaan Indonesia secara lestari,” ucap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan tentang momentum Sumpah Pemuda pada 2024 yang berbarengan dengan masa transisi pemerintah baru. Pemuda tentu harus mengambil peran dalam mewujudkan target pembangunan jangka menengah. Sehingga, menjadi landasan untuk mewujudkan target pembangunan jangka panjang, yakni Indonesia Emas 2045.

“Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia, baik posisi pemuda dalam subjek maupun objek pembangunan,” ucapnya.

Ia lantas menerangkan soal peran pemuda sebagai subjek pembangunan. Di mana sebagian pemuda Indonesia aktif di berbagai sektor pembangunan, salah satunya agenda Sustainable Development Goals (SDGs), yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kemudian, sebagai objek, tentunya pemuda masih membutuhkan layanan pemberdayaan hingga kebijakan yang pro.

“Harapan pada pemuda untuk lebih berperan dalam pembangunan nasional adalah tepat adanya. Karena pada hakikatnya, pemuda adalah pemilik masa depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan soal capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Indonesia. Pada tahun ini, IPP mencapai 56,33 persen. Rinciannya, IPP di bidang pendidikan mencapai 70 persen, kesehatan sebesar 65 persen, gender dan diskriminasi sebesar 53,33 persen.

Sementara itu, domain lapangan dan kesempatan kerja sebesar 45 persen, partisipasi dan kepemimpinan sebesar 43,33 persen.

“Capaian IPP perlu ditingkatkan dengan melakukan upaya pengembangan potensi dan keunggulan pemuda secara besar-besaran dan masif. Seluruh pemangku kepentingan, pemerintahan, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis terpadu serta holistik, sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif,” tukasnya.

Wahyu juga mengatakan, tema yang diangkat dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, yakni ‘Maju Bersama Indonesia Raya’ sangatlah tepat untuk menjawab tantangan pemuda ke depan. Ia menyebut, peran pemerintah daerah sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan.

“Peran ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik, dan berkesinambungan. Serta diwujudkan dalam bentuk rencana aksi daerah layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP, yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” kata dia.

“Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Karena hal ini akan berdampak pada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin luas, sehingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapat pelayanan,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan, agar pemuda bisa berpartisipasi sesuai dengan kompetensi dan passion (gairah) masing-masing untuk membangun Indonesia. Dan, amanat Menpora yang disampaikan Wahyu itu ditutup dengan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemangku kebijakan yang telah memberikan pelayanan kepemudaan dalam berbagai bidang pembangunan. (DISKOMINFO)

/by