KABUPATEN CIREBON — DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 di Ruang Abhimata Paripurna, DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (3/7/2024). DPRD menyetujui dan mengesahkan Raperda PP APBD 2023 menjadi Perda.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Raperda tentang PP APBD 2023 melalui sidang Paripurna pada 10 Juni 2024.

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan representasi akuntabilitas dan transparansi. Wahyu mengatakan, laporan keuangan Pemkab Cirebon TA 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-udangan, kecukupan pengungkapan, serta penyajian laporan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Dalam proses pembahasan Raperda tersebut, dikatakan Wahyu, DPRD Kabupaten Cirebon memberikan saran, dan saran tersebut kemudian dijadikan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya.

“Ada beberapa hal yang harus kita optimalkan, di antaranya pendapatan dan itu merupakan salah satu yang menjadi catatan. Kemudian optimalisasi belanja, itu juga menjadi bagian yang memang jadi catatan yang diperhatikan, serta beberapa hal lainnya,” ucap Wahyu.

“Kami juga haturkan terima kasih atas saran-saran yang disampaikan. Alhamdulillah, hari ini dilakukan persetujuan pertanggungjawaban APBD 2023,” tambahnya.

Selanjutnya, dalam waktu paling lambat tiga hari, Raperda PP APBD 2023 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk evaluasi.

Selain agenda persetujuan Raperda PP APBD tahun 2023, DPRD Kabupaten Cirebon juga menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dan Hantaran Bupati terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD).

Dalam sambutannya pada paripurna Penetapan Perubahan Propemperda Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Wahyu menjelaskan, badan riset dan inovasi daerah dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Badan riset dan inovasi daerah dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan di tingkat nasional.

“Pembentukan badan riset dan inovasi daerah disebut BRIDA, dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembanngunan, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan,” jelas Wahyu.

Kabupaten Cirebon telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wahyu mengatakan, Perda tersebut masih memiliki kekurangan, serta belum menampung kebutuhan riset dan inovasi, sehingga perlu diubah.

“Perlu diubah nomenklatur bidang penelitian dan pengembangan, menjadi bidang riset dan inovasi. Sekaligus menambah tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa badan riset dan inovasi menjadi bagian penting, sebab merupakan bagian dari adaptasi perkembangan zaman. Keputusan kebijakan daerah, lanjut Wahyu, harus dikembangkan dalam bentuk inovasi dan riset.

“Ini jadi hal penting untuk penguatan di dalam perangkat daerah kita,” katanya usai paripurna. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan fokus utama membahas progres pembangunan dan capaian target di berbagai sektor, Senin (1/7/2024).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan koordinasi efektif antarinstansi.

Ia menjelaskan, rapat ini menjadi wadah untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembangunan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Sebab, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam rapat ini, Wahyu menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, termasuk pembenahan jalan, serta pentingnya melaporkan progres secara berkala.

“Setiap bulan, laporan progres dari setiap perangkat daerah harus terstruktur dan diekspos dengan jelas,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis, terutama pada layanan publik.

“Kualitas layanan publik harus terus ditingkatkan, dengan membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat,” tambah Wahyu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menjelaskan, ada beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut.

Misalnya, kata dia, terkait capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta menyiapkan strategi dalam menghadapi isu nasional, seperti kebocoran data dan judi online.

Hilmy menyebut, kegiatan ini penting dilakukan untuk menguatkan komitmen bersama dalam menghadapi dinamika kompleks dalam pembangunan daerah.

Ia menegaskan perlunya kesinambungan dalam koordinasi lintas sektor, untuk menghadapi tantangan baru yang muncul.

“Komitmen untuk mendukung kebijakan nasional, harus diwujudkan dengan tindakan konkret di tingkat daerah,” katanya.

Rapim kali ini diharapkan, dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang akan memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — SiPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Kemunculan SiPEPEK rupanya menyita perhatian publik hingga jadi perbincangan warganet.

Lantas, sebenarnya apa itu SiPEPEK? Yuk, kenalan dengan SiPEPEK.

SiPEPEK sejatinya aplikasi yang berpihak pada warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Aplikasi ini adalah hasil inovasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengatakan, penamaan aplikasi SiPEPEK sejatinya sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Di mana dalam tujuan kedua, mewujudkan manusia berkualitas.

“Strateginya adalah pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dengan kartu pepek,” kata Fitri–sapaan akrab Kadinsos.

“Kartu pepek ini kami wujudkan melalui aplikasi SiPEPEK. Kami berusaha memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk memastikan layanan yang komprehensif dan mudah diakses,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fitri menjelaskan, SiPEPEK merupakan inovasi bagi kemudahan pelayanan administrasi. SiPEPEK wujud dari implementasi reformasi birokasi.

Sehingga, lanjut dia, pelayanan administrasi di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga lingkungan dengan pengurangan penggunaan kertas.

“Tujuannya, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan dalam aplikasi SiPEPEK ini sebagai jembatan dalam memberikan kemudahan administrasi PPKS, sebagai wujud nyata dari SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu),” jelas Fitri.

Kemudian, Fitri menjelaskan, penggunaan nama ‘pepek’ merupakan wujud kecintaan terhadap bahasa daerah. Selain itu, penggunaan ‘pepek’ merupakan bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah.

“Nama SiPEPEK sendiri adalah wujud kecintaan kami terhadap bahasa daerah Cirebon. Di mana ‘pepek’ dalam bahasa Cirebon berarti lengkap atau semuanya ada,” jelasnya.

Selain mencintai dan melestarikan bahasa daerah, dikatakan Fitriani, SiPEPEK merupakan singkatan dari Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Lagi, ia mengatakan, tujuan SiPEPEK adalah menyediakan layanan kesejahteraan yang komprehensif dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Kami memahami, bahwa kata ‘pepek’ mungkin memiliki konotasi yang berbeda di wilayah lain. Namun, dalam konteks ini, kami ingin menegaskan bahwa nama ini dipilih dengan niat baik dan penuh makna positif bagi masyarakat Cirebon,” ucap Fitri.

“Kami berharap, aplikasi SiPEPEK dapat membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon,” harapnya.

“Bahkan ke depan, layanan SiPEPEK tidak hanya melayani pengajuan PBI APBD, KIP dan subsidi listrik, tapi akan melayani semua PPKS, yang akan terintegrasi dalam aplikasi SiPEPEK,” imbuhnya.

Ia mengaku terbuka, untuk menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan.

Sebab, ia bertekad, Dinsos Kabupaten Cirebon akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON – Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-78 yang digelar di halaman Mapolresta Cirebon pada Senin (1/7/2024). Acara ini turut dihadiri oleh seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengungkapkan rasa bangganya terhadap kinerja yang telah ditunjukkan oleh jajaran Polresta Cirebon.

“Saya sangat bangga dan menghaturkan banyak terima kasih atas seluruh kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Polresta Cirebon,” ujarnya.

Wahyu juga mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Polresta Cirebon, termasuk program pelayanan public, seperti pembuatan SIM dan SKCK yang dibayar menggunakan sampah plastik.

“Upaya ini tidak hanya menciptakan kondusifitas di Kabupaten Cirebon, tetapi juga memberikan inovasi terhadap program pelayanan publik,” tambahnya.

Ia berharap, peringatan Hari Bhayangkara ini menjadi momentum untuk terus berkomitmen melakukan yang terbaik bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan hari ulang tahun ini menjadi sebuah titik untuk terus melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat,” kata Wahyu.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, SH SIK MH menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Di Hari Bhayangkara kali ini, kami ingin melaksanakan tugas dan melayani masyarakat dengan lebih baik, serta selalu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Cirebon,” tutur Sumarni.

Acara ini diakhiri dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan jajaran Polresta Cirebon, sebagai wujud kebersamaan dan komitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Dalam upaya mempromosikan kekayaan budaya lokal, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Cirebon turut serta dalam Peragaan Wastra dan Produk Unggulan Jawa Barat 2024 yang bertema “Malaysia”.

Acara yang berlangsung di Trans Convention Center dan Trans Studio Mall Bandung, Minggu (30/6/2024) ini dihadiri langsung oleh Penjabat (PJ) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, Ketua Dekranasda Kabupaten Cirebon, Risfa Eka Putri SSos, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon beserta jajaran.

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Cirebon menyampaikan, Kabupaten Cirebon menampilkan keindahan busana dengan teknik batik Merawit yang dipadukan dengan motif Pangkoan dan Mega Mendung.

Teknik batik Merawit, tutur Wahyu, dikenal karena detail halus dan proses pengerjaannya yang rumit. Sementara motif Mega Mendung, telah menjadi ikon batik khas Cirebon yang terkenal hingga mancanegara.

Motif Pangkoan, menurutnya, meskipun belum sepopuler Mega Mendung, turut diperkenalkan untuk menunjukkan kekayaan variasi motif batik Cirebon.

“Kami dari Kabupaten Cirebon menampilkan busana dengan teknik batik Merawit yang dipadukan motif Pangkoan dan Mega Mendung. Mega Mendung sudah sangat dikenal, tapi kita juga ingin memperkenalkan motif lain, dan teknik untuk membuatnya,” ungkapnya.

Wahyu juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, termasuk pengrajin batik yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. “Mudah-mudahan kerja sama ini terjalin untuk meningkatkan produk UMKM kita,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Dadang Raiman SPd, yang menyebut acara ini tidak hanya menjadi ajang pameran busana, tetapi juga menjadi sarana promosi efektif bagi produk-produk unggulan Kabupaten Cirebon.

Dadang menjelaskan, ajang pameran ini menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sentra batik, kuliner, serta destinasi wisata lainnya di Kabupaten Cirebon.

Dengan berpartisipasi dalam acara ini, Kabupaten Cirebon berupaya untuk terus mengembangkan dan mempromosikan produk-produk lokalnya ke pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang berharga.

“Acara ini bisa menjadi ajang promosi positif bagi para pelaku usaha dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Cirebon,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Noneng Komara Nengsih mengatakan, ajang pameran ini masih menjadi rangkaian agenda Karya Kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (KKJ-PKJB) 2024.

Acara ini merupakan sinergi antara Pemda Provinsi Jabar, Dekranasda Jabar, dan Bank Indonesia Jabar dengan mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi Hijau, Keuangan Digital dan Inklusif, serta Iklim Investasi untuk Kemandirian Ekonomi”.

Dalam acara ini, lanjut Noneng, berbagai produk kriya, kuliner, dan industri kreatif dari 100 UMKM unggulan Jawa Barat dipamerkan. Bahkan, acara KKJ-PKJB 2024 ini mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI dan BWI), dengan tujuan mendorong daya saing UMKM kreatif di Jawa Barat.

“Ada sebanyak 27 Dekranasda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat turut meramaikan kegiatan ini bersama OPD Provinsi Jabar dan produk kreatif unggulan masing-masing wilayah,” ujarnya.

Produk unggulan daerah yang dipamerkan juga didorong untuk mendapatkan fasilitasi promosi perdagangan go digital dan go export melalui business matching dengan potensial buyer. Promosi dan penjualan produk UMKM Jabar masih dapat dilakukan melalui www.karyakreatifjawabarat.com dan berbagai loka pasar lainnya.

“Selain atraksi dan hiburan, KKJ-PKJB 2024 juga menyelenggarakan West Java Tourism Talk (WJTT) yang membedah potensi dan tantangan pariwisata Jabar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” tukasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pengadilan Agama (PA) Sumber Kelas IA menggelar sidang isbat nikah terpadu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jumat (28/6/2024), yang diikuti oleh 19 pasangan suami istri (pasutri).

Penjabat Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi publik, khususnya membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen pernikahan yang sah.

Sebelumnya, kata Wahyu, terdapat permohonan dari 22 pasutri yang telah diajukan untuk mengikuti sidang ini. Namun setelah proses verifikasi, hanya 19 pasutri yang diizinkan mengikuti kegiatan tersebut.

Ia mengajak kepada seluruh masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan mereka, untuk ikut serta aktif dalam proses ini. “Kegiatan tadi tidak hanya sebatas penerbitan buku nikah semata, tetapi juga memberikan akses kepada hak-hak lain yang terkait dengan kependudukan dan layanan publik,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan, kerja sama yang erat juga diperlukan antara berbagai pihak terkait, termasuk kecamatan, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebab, hal ini demi memastikan kelancaran proses administrasi agar tidak dipandang remeh.

“Kita perlu bersama-sama memastikan, bahwa setiap pernikahan tercatat dengan benar, agar layanan publik dapat berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua PA Sumber Kelas IA, Drs Ahmad Juaeni MH menyatakan, bahwa sidang ini adalah layanan prima untuk memfasilitasi masyarakat, agar memiliki dokumen pernikahan. Dari 19 pasutri, 17 di antaranya mendapat layanan prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Kami berkomitmen terus membantu masyarakat mencatatkan pernikahannya,” kata Ahmad. Ia pun menambahkan, bahwa sidang ini bisa diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti ormas, lembaga maupun pemda.

Sementara itu, salah satu peserta sidang, Saefulloh, merasa senang setelah mendapatkan dokumen lengkap pernikahan sejak menikah 2007 lalu. “Alhamdulillah, senang. Dapat penetapan sidang isbat nikah, akta nikah, dan KK,” ujarnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan air bersih dan mengolah sampah.

DLH Kabupaten Cirebon siap mengawal program-program yang bersumber dari gerakan masyarakat yang menciptakan kualitas lingkungan lebih baik.

Hal itu disampaikan Kepala DLH Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan SSos MSi saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Cirebon 2024, yang digelar di Balai Desa Leuwidinding, Kecamatan Lemahabang, Minggu (30/6/2024).

Iwan mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir, meski kegiatan digelar di akhir pekan. Hal ini membuktikan, semangat masyarakat dalam mencintai lingkungan.

Dirinya membuka sambutan dengan refleksi kehidupan manusia yang cenderung berpotensi merusak alam. Aktivitas manusia, dari bangun hingga menjelang tidur menghasilkan sampah, bahkan hingga merusak lingkungan.

Iwan menilai kebiasaan buruk itu harus diubah demi lingkungan yang lebih baik. Sehingga, lanjut dia, generasi ke depan bisa merasakan hal yang sama, karena lingkungannya tetap terjaga.

“Bahwa menghilangkan sama sekali hal tadi (kebiasaan buruk), tidak mungkin, tapi bagaimana kita mereduksi, mengurangi potensi bahaya,” ucap Iwan.

Ia menjelaskan, salah satu contoh kebiasaan yang bisa diubah adalah soal penggunaan air bersih. Ia tak menampik, tak sedikit masyarakat yang boros dalam menggunakan air bersih.

Masyarakat diimbau untuk hemat air bersih. Sebab, menurutnya, 50 persen ketersedian air baku di Kabupaten Cirebon sudah melampaui batas, dan 50 persennya lagi warna kuning alias kritis.

“Kalau kita tidak merubah perilaku kita, kita akan kesulitan mencari air bersih dalam lima tahun hingga 10 tahun ke depan,” imbaunya.

“Lima tahun lalu di Kabupaten Cirebon, sumber air bersih itu 212 (titik), hari ini kurang dari 100 (titik sumber air bersih). Sumber air bersih kita makin berkurang,” ungkapnya.

Selain mengajak masyarakat bijak menggunakan air bersih, ia juga meminta masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah. Saat ini, lanjut dia, produksi sampah di Kabupaten Cirebon mencapai 1.200 ton per harinya.

Dan, hanya 400 ton sampah yang berhasil diolah setiap harinya. Sisanya, yakni 800 ton belum bisa diolah. Selain pemerintah, Iwan juga mengaku perlu adanya gerakan masyarakat untuk mengolah sampah.

“Ayo, kita ubah perilaku kita. Dulu ada gerakan sedekah tanaman, jadi nanti setiap rumah minimal punya tabulampot (tanaman buah dalam pot), pupuknya bisa dari sampah organik. Jadi, gerakan yang sederhana saja,” tukas Iwan.

“Semoga apa yang saya sampaikan, bisa menjadi bekal mengubah mindset (pola pikir). Desa-desa di Kecamatan Lemahabang ini bisa menjadi pelopor pengolahaan sampah,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) menggelar Job Fair bertempat di SMK Muhammadiyah Lemahabang, Kamis (27/6/2024).

Terdapat 1.771 lowongan kerja yang disediakan oleh sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Tentunya, kegiatan ini mendapat antusiasme dari ribuan pencari kerja yang hadir pada kesempatan Job Fair kali ini.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi dalam sambutannya menyampaikan, dengan menghadirkan pasar kerja semacam ini, tentunya bisa memberikan kesempatan bagi usia kerja untuk menggapai mimpi setelah dinyatakan selesai menempuh pendidikan formal.

“Selain itu juga akan memberikan dampak ekonomi yang masif, bukan hanya ekonomi untuk pribadi, melainkan juga untuk lingkungan sekitar tempat kerja,” ujarnya.

Wahyu juga menitipkan pesan penting dengan adanya disrupsi zaman, dimana dunia kerja saat ini harus diimbangi dengan kemampuan soft skill, agar mampu bersaing untuk mencari peluang kerja.

“Apalagi sekarang banyak pekerjaan yang dahulunya tidak ada, seperti jadi pilot drone. Jadi untuk mendukung masuk dalam dunia kerja saat ini, sebaiknya ditingkatkan juga soft skill lainnya,” sambung Wahyu.

Tidak hanya itu, bagi siapapun yang telah berhasil masuk dalam dunia kerja, hal terpenting lainnya, harus bisa mempertahankan pekerjaan yang telah diperoleh dengan penuh rasa tanggungjawab.

“Jadi, bukan hanya sekedar dari keahliannya saja, kompetensinya juga harus terus ditingkatkan,” bebernya.

“Ada sebuah teori yang isinya, ‘jika ambisi yang sulit akan menghasilkan generasi yang kuat, generasi yang kuat akan menghasilkan kondisi yang mudah, kondisi yang mudah akan menghasilkan generasi yang lemah, generasi yang lemah akan menghasilkan kondisi yang sulit’,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dengan adanya teori tersebut, menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk menciptakan generasi yang tidak lemah. Pasalnya, saat ini sudah dihadapkan dengan kondisi yang serba mudah.

“Maka dengan kondisi ini, harus mampu menciptakan generasi yang kuat dan berkarakter,” imbuhnya.

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto SSTP MSi mengatakan, pada bursa kerja kali ini, terdapat 15 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa sektor industri dan usaha.

Menurutnya, kegiatan ini bisa memfasilitasi para pencari kerja dengan perusahaan, untuk mempercepat proses rekrutmen yang berkualitas dan transparan.

Novi menyampaikan, berdasarkan data pada 2023, data pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Cirebon tercatat 47.779 orang, sementara data penempatan tenaga kerja sebesar 20.874 orang.

“Sasaran kegiatan ini adalah para pencari kerja atau masyarakat di Kabupaten Cirebon yang ingin memperoleh informasi lowongan kerja, serta perusahaan yang ingin memperoleh tenaga kerja yang kompeten,” katanya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya, SH MSi hadir dalam kegiatan pemusnahan barang bukti berupa rokok ilegal, narkotika, dan obat keras terbatas (OKT) tanpa izin edar di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon, Kamis (27/6/2024).

Wahyu menegaskan, pentingnya pemusnahan ini untuk memastikan bahwa hanya barang yang berizin yang boleh beredar di masyarakat. Terkait narkoba dan barang ilegal lainnya, pihaknya berupaya keras untuk mencegah peredarannya di wilayah tersebut.

Ia mengungkapkan, harapannya bahwa semua yang beredar di wilayah mereka memiliki izin resmi. Meskipun peredaran masih terjadi, pihaknya akan melakukan pencegahan yang ketat.

“Kami mengapresiasi sinergi semua pihak, terutama Forkopimda, yang memungkinkan proses pemusnahan barang-barang ilegal berjalan dengan lancar. Dengan upaya ini, selain memberikan efek jera bagi pelaku, generasi muda dapat lebih terlindungi dari pengaruh negatif barang-barang tersebut,” ujar Wahyu.

Ia juga menyatakan bahwa Satpol PP dikerahkan untuk memonitor dan menangani situasi di lapangan, termasuk penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal.

“Kami akan memastikan penegakan hukum dilakukan dengan tegas,” tambahnya.

Melihat cukup banyaknya jumlah barang bukti yang dimusnahkan, terutama OKT dan rokok ilegal, menunjukkan bahwa peredaran barang-barang ini masih masif di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Meskipun tidak bisa menghilangkan peredaran OKT dan rokok ilegal, tetapi dengan adanya operasi secara rutin setidaknya dapat meminimalisir peredarannya,” tegas Wahyu.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr Yudhi Kurniawan, SH MH menjelaskan, bahwa terdapat 236.012 batang rokok ilegal yang disita sebagai barang bukti telah dimusnahkan dengan cara dibakar, agar tidak dapat digunakan atau diedarkan kembali.

“Pemusnahan barang bukti ini sudah memiliki ketetapan hukum tetap sesuai Surat Perintah Kajari Kabupaten Cirebon Nomor 142/M.2.29/BB/06/2026,” kata Yudhi.

Selain rokok ilegal, barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras terbatas juga dimusnahkan. Rinciannya, narkotika jenis sabu-sabu seberat 41,23 gram, ganja sekitar 36,30 gram, obat farmasi tanpa izin edar sebanyak 31.581 butir, serta 72 botol minuman keras.

Kemudian, ada juga alat komunikasi sebanyak 26 unit dan 191 barang bukti lainnya juga dihancurkan.

Seluruh barang bukti yang dimusnahkan berasal dari pengungkapan 111 perkara tindak pidana di Kabupaten Cirebon selama periode Januari hingga Juni 2024 yang telah incraht.

“Tidak hanya pemusnahan, kami juga mengedepankan langkah pencegahan melalui kolaborasi dengan kepolisian dan pemerintah daerah, agar jumlah kasus ini terus berkurang,” pungkas Yudhi. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya C Cirebon menggelar sosialisasi peredaran rokok cukai ilegal di Balai Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Selasa malam (25/6/2024).

Acara sosialisasi peredaran rokok ilegal itu dibalut dengan pertunjukan rakyata sekaligus pelestarian seni asli asal Kabupaten Cirebon, yakni tarling.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono SE MPA dalam sambutannya menyatakan, sosialisasi peredaran rokok ilegal merupakan tindak lanjut dari program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) KPPBC Tipe C Cirebon.

“Ini guna mengamankan cukai nasional, agar anggaran pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat,” kata Dadang.

Lebih lanjut, Dadang menyebut, penyelenggaraan sosialisasi peredaran rokok ilegal itu berdasarkan beberapa peraturan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Daerah.

Kemudian Perda Kabupaten Cirebon Nomor 5/2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, dan aturan lainnya. Sosialisasi ini, lanjut Dadang, bertujuan agar terciptanya gerakan bersama dalam pemberantasan peredaran rokok cukai ilegal.

“Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini guna menekan peredaran rokok ilegal, sehingga penerimaan negara di bidang cukai dapat lebih optimal dan masyarakat dapat hidup sejahtera,” imbuhnya.

Senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH, bahwa peredaran rokok ilegal kerap dijumpai di desa-desa. Ia menyebutkan beberapa ciri rokok ilegal yang bisa merugikan negara.

“Dijumpai penjualan rokok tanpa ada pita cukai.
Ada juga, rokok ilegal itu pemasangan pita cukainya tidak sesuai tempatnya. Yang sering dijumpai di lapangan, rokok ilegal itu di dalam kemasannya, kalau dilihat, di bagian bawah tidak dicantumkan alamat kota produksi,” jelas Bambang.

Selain itu, ciri lainnya adalah harga rokok yang terlalu murah. Ia berharap, masyarakat berperan aktif dan turut serta untuk melawan peredaran rokok ilegal.

“Melalui pertunjukan tarling ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak kepada masyarakat, khususnya Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin dan sekitarnya, mari kita gempur rokok ilegal,” ajak Bambang.

“Salah satunya dengan melaporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat, agar dapat membantu menekan peredaran rokok ilegal,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala KPPBC Tipe C Cirebon, Abdul Rasyid SH, mengaku bangga dengan acara sosialisasi peredaran rokok ilegal yang dibarengi dengan pelestarian seni tarling.

Rasyid menjelaskan, DBHCHT merupakan bagian dari penerimaan negara yang disampaikan ke daerah, agar bisa dimanfaatkan untuk mencegah peredaran rokok ilegal.

Ia melaporkan, penerimaan negara dari hasil cukai secara nasional mencapai Rp213 triliun pada 2023. Lebih lanjut, ia menyebutkan, untuk Kabupaten Cirebon kurang lebih terkumpul sebesar Rp600 miliaran dari hasil cukai.

“Dari situ dibagi, beberapa ada presentase untuk daerah agar bisa dilakukan pengembangan. Peruntukannya, dapat dana bagi hasil itu, yang 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat, 10 persen penegakan hukum untuk memberantas rokok ilegal, kemudian 40 persen untuk kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Rasyid kemudian melanjutkan laporannya mengenai penegakan hukum rokok ilegal. Secara nasional, peredaran rokok ilegal pada 2023 mencapai 700 juta batang. Sedangkan, di Cirebon mencapai 21 juta batang.

“Sampai dengan Mei kemarin, kita mengamankan 10 juta batang. Ini perlu peran kita semua. Dari Mei 2023 sampai dengan Mei 2024 peredarannya cukup besar, prosentasenya sekitar 71 persen ada di Kabupaten Cirebon,” katanya.

“Peran kita semua sangat diperlukan. Sosialisasi seperti ini sangat diperlukan. Kami sering melakukan kegiatan bersama, selain operasi penegakan hukum, kita juga sosialisasi ke masyarakat,” ucapnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, untuk target nasional pada 2024, penerimaan negara dari hasil cukai rokok sebesar Rp230 triliun. Penerimaan negara ini akan disebar kembali ke daerah untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi daerah dan lainnya.

“Kalau rokok itu beredar legal dengan bayar cukai dan pajak, ini bisa dimanfaatkan kita bersama untuk membangun daerah,” pungkasnya. (DISKOMINFO)