Persoalan Banjir, BNPB: Perlu Penyelesaian dari Semua Pihak

KABUPATEN CIREBON — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Aula Paseban, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Kamis (7/3/2024).

Bantuan yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, DR. H. Hilmy Riva’i, M.Pd tersebut, berupa dana siap pakai senilai Rp250 juta untuk dukungan operasional, bantuan logistik serta peralatan guna penanganan darurat bencana banjir di Kabupaten Cirebon.

Deputi Bidang Penanganan Darurat pada BNPB, Mayjen TNI Fajar Setyawan, S.I.P mengatakan, bencana banjir di Kabupaten Cirebon perlu adanya penyelesaian dari semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten itu sendiri.

“Langkah yang ditempuh tentunya, kedepan akan duduk bersama antara pusat dan daerah, untuk bisa mencari akar persoalannya,” ujar Fajar usai menyerahkan bantuan di Kabupaten Cirebon.

Setelah ketemu, kata Fajar, bagaimana bisa membuat satu langkah yang komprehensif dan terkoordinasi untuk bersama-sama membangun infrastruktur. Walaupun itu semua membutuhkan proses dan waktu, karena bencana banjir dari tahun ke tahun pasti ada.

“Harapan kita, boleh ada banjir, tapi tidak ada korban. Kita reduksi atau kita kurangi keberhasilan penanggulangan bencana. Kalau mengurangi dampak, itu yang kita harapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR-RI, Hj. Selly Andriani Gantina, A.Md., S.T mengatakan, penanganan bencana banjir harus ada sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Seperti misalnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa mengundang PSDA Provinsi Jawa Barat, termasuk BBWS kaitan dengan aliran anak sungai yang melintas di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Juga, masih kata Selly, harus satu pintu dengan pemerintah desa, agar Pemdes mengetahui aliran sungai yang melintas di desa ini adalah aset pemerintah kabupaten atau provinsi atau BBWS. “Jangan sampai nanti pada saat terjadi bencana, saling menyalahkan,” kata Selly.

Ia juga mengatakan, harus diantisipasi juga berkaitan dengan sosialisasi penggunaan anggaran BTT tentang kebencanaan.

Sebetulnya, masih kata Selly, pemerintah desa juga punya anggaran desa yang bisa dimanfaatkan untuk tanggap darurat bencana, sehingga Pemdes tidak harus mengandalkan APBD kabupaten atau pusat.

“Karena sesuai Permendes PDTT, ada 6 persen dari anggaran dana desa ini bisa dimanfaatkan,” tukasnya.

Dikatakan Selly, pemerintah provinsi juga harus konsisten mengatasi permasalahan ini, karena Kabupaten Cirebon ini adalah daerah lintasan, maka hulunya (Kabupaten Kuningan) harus jadi perhatian pemerintah provinsi juga.

“Jangan sampai banjir dari hulu, tapi hulunya tidak tertangani. Juga bagaimana Pemprov melakukan tata kelola dan tata ruang daerah konservasi. Daerah Kuningan sudah banyak berubah menjadi kawasan wisata, padahal sudah ditetapkan daerah konservasi, akhirnya resapan saat hujan deras ini bisa menimbulkan bencana,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, para kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, para Asisten serta Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

/by

Bey Bertekad Akhiri Siklus Banjir Tahunan di Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meninjau lokasi bencana banjir di Kabupaten Cirebon, Kamis (7/3/2024). Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Dalam peninjauan tersebut, Bey mengunjungi rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang terdampak banjir. Setelah itu, ia takziah ke rumah korban meninggal dunia akibat banjir.

Bey menyatakan, rencana teknis untuk normalisasi sungai bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengelolaan Sumber Daya Air BBWS sudah matang.

“Dengan tindakan ini, kami bertekad mengakhiri siklus banjir yang menghantui wilayah ini setiap tahunnya, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk hidup dan beraktivitas normal tanpa rasa takut akan ancaman banjir,” ucap Bey.

Bencana banjir tersebut merendam sepuluh kecamatan di Cirebon Timur, Kabupaten Cirebon, setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada Selasa (5/3/2024).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, banjir yang disebabkan luapan sungai Ciputih, Ciberes, Pekik, dan Cisanggarung, tersebut mengakibatkan sekitar 33.000 rumah terendam, 40.075 KK/83.000 jiwa lebih terdampak banjir, dan sekitar 4.200 jiwa mengungsi.

Sebagai upaya penanganan bencana banjir tersebut, Dinas Sosial Provinsi Jabar telah menyalurkan bantuan berupa permakanan dan sandang pada senilai Rp101.690.850,- yang bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

Sementara itu, Kementerian Sosial RI telah mendorong bantuan berupa makanan siap saji, lauk pauk siap saji, makanan anak, sandang, kasur, kidsware, family kit, selimut, terpal dan tenda yang didorong langsung dari gudang pusat Kemensos senilai Rp1.401.208.000,-.

Selain dorongan logistik, telah didirikan posko Dapur Umum lapangan di kantor UPTD PAPRJJ Wil. III Kab. Cirebon yg dikelola oleh Tagana Kab. Cirebon dan Tagana Kab. Subang, serta dibantu oleh pilar sosial seperti Pendamping PKH dan TKSK dari kecamatan-kecamatan terdampak. Dapur Umum ini merupakan dukungan dari Kementerian Sosial RI.

Kemudian, Tim Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat juga membawa bantuan logistik berupa paket sembako dan air minum yang diserahkan ke BPBD Kabupaten Cirebon.

HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jabar
Ika Mardiah

/by

Tinjau Korban Banjir, Bupati Cirebon Imron Berikan Bantuan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meninjau langsung lokasi bencana banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Rabu (6/3/2024).

Imron menyebut, ada 36 desa dari sembilan kecamatan yang terdampak oleh banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon, akibat luapan sungai Cisanggarung dan Ciberes.

“Sungai Cisanggarung merupakan sungai besar yang menghubungkan dua provinsi, yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang kini senderannya sangat rendah. Sehingga, ketika mendapat kiriman air dari Kuningan, mengalami luapan dan mengakibatkan banjir,” jelas Imron.

Imron mengungkapkan, bencana banjir yang melanda tersebut mengakibatkan ribuan rumah warga terendam. “Ada 20 ribu rumah warga terendam dan 83 ribu warga terdampak akibat banjir ini,” sambungnya.

Lebih lanjut, kata Imron, ada dua langkah yang pemerintah lakukan untuk penanganan banjir di wilayah timur tersebut. Mulai dari memberikan bantuan dan melakukan koordinasi dengan BBWS.

“Untuk jangka pendek, kita membuka dapur umum untuk warga terdampak, dan menyiapkan segala macam bantuan. Sedangkan untuk jangka panjangnya, kita lakukan koordinasi dengan BBWS, karena sungai Cisanggarung merupakan kewenangan pusat,” ujarnya.

Disinggung soal ada korban meninggal, Imron mengatakan, ada dua korban meninggal dunia saat banjir melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon.

“Satu korban warga Desa Ciuyah akibat terpleset saat membantu keluarganya, dan satu orang meninggal lainnya merupakan warga Desa Gunungsari akibat kesetrum,” ungkapnya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya mengatakan, pihaknya kini sedang melakukan pengumpulan data dari wilayah terdampak banjir.

Ia menjelaskan, data sementara, ada sembilan kecamatan yang terendam banjir. Hal tersebut sesuai laporan dari tim di lapangan.

“Sembilan kecamatan yang terdampak banjir, yakni Waled, Karangwareng, Ciledug, Pasaleman, Pabedilan, Pangenan, Babakan, Gebang dan Losari,” ujar Deni.

Ia menjelaskan, banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon tersebut, disebabkan curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kuningan, yang menyebabkan sungai Cisanggarung dan Ciberes meluap.

“Biasanya, hanya di Kecamatan Waled saja yang banjir ketika dapat kiriman air dari Kuningan, tetapi sekarang merembet ke sembilan kecamatan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Deni, ketinggian air yang menerjang wilayah timur Kabupaten Cirebon, mencapai dua meter kurang. Namun kini, sebagian wilayah yang terdampak banjir sudah mulai surut.

“Yang masih tinggi di Desa Cilengkrang, Cibogo dan Ciuyah. Kalau Desa Ciuyah mencapai 2,5 meter saat malam hari, namun hanya beberapa rumah saja, karena lokasinya dekat dengan sungai,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Ajak Masyarakat Berzakat, Infak dan Sodaqoh Melalui Baznas

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri ulang tahun ke-23 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tingkat Kabupaten Cirebon di Patra Hotel, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa (5/3/2024).

Bupati Imron mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar datang ke Baznas Kabupaten Cirebon untuk menyalurkan zakat, sodaqoh dan infaknya. Pasalnya, dari Baznas inilah yang menghimpun dari dan untuk masyarakat.

“Hasil dari Baznas itu, diantaranya untuk beasiswa santri, peningkatan ekonomi dan lainnya. Maka, ajak masyarakat untuk bersodaqoh, infak dan berzakat di Baznas Kabupaten Cirebon,” ajak Imron.

Ia mengatakan, jika PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah rutin menyalurkan zakat dan infaknya di Baznas. Maka, kini giliran masyarakat Kabupaten Cirebon untuk melakukan hal yang sama.

“Selain peningkatan ekonomi, ada juga untuk alokasi bantuan rutilahu. Dimana kemampuan pemerintah daerah terbatas, satu tahun itu sekitar 700an, sementara rumah tidak layak huni milik masyarakat Kabupaten Cirebon ada 10ribuan lebih,” jelasnya.

“Maka, peran masyarakat dalam menyalurkan bantuan lewat Baznas sangat dibutuhkan. Karena itu tadi prinsipnya, dari masyarakat untuk masyarakat juga,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, KH. Ahmad Zaini Dahlan mengatakan, pihaknya sudah mengumpulkan belasan miliar. Bahkan, pihaknya mempunyai target setiap tahun, harapannya 10 persen.

Maka, tahun ini pihaknya akan memberdayakan UPZ desa. Karena, justru masyarakat desa yang lebih tahu akan potensi-potensi zakat dan bagaimana zakat di desa itu diberdayakan untuk masyarakat desa itu sendiri.

“Kita hanya mengatur administrasinya saja. Nanti mekanismenya zakat itu dikumpulkan di desa, kemudian didistribusikan oleh desa untuk warga desa tersebut. Salah satunya adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di desa itu,” ujar Ahmad.

Menurutnya, Kabupaten Cirebon ini potensi zakatnya sangat besar sekali. Diperkirakan ada Rp200 milar lebih se-Kabupaten Cirebon. Agar Kabupaten Cirebon sebagai Kabupaten zakat bisa terlaksana, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi.

“PNS sudah, tinggal masyarakat, supaya bisa menyalurkan ke Baznas. Karena, dari masyarakat untuk masyarakat, dari desa untuk desa. Kita hanya administrasi saja,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Kunjungi MPP Kab. Cirebon, Menteri PANRB Dorong Layanan Berdampak dan Tidak Berbelit

KAB. CIREBON – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Cirebon, Senin (04/03). Ditengah kunjungan tersebut, Menteri Anas menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon. Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin kedepan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit. Mestinya disini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujarnya.

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023 itu. Tiga puluh tujuh instansi tersebut terdiri dari 9 instansi vertikal, 9 BUMN/BUMD, 13 OPD Kabupaten, 2 OPD Provinsi, dan 2 swasta.

Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung perhari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP. Untuk itu Menteri Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan.

“Kedepan Mal Pelayanan Publik ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan perhari. Jadi biasanya, kalau saya di MPP kalau motor parkirannya penuh berarti MPPnya ramai,” ungkapnya.

Untuk diketahui, jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital. Saat ini terdapat dua layanan utama yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan. Diharapkan kedepan, Kabupaten Cirebon dapat menerapkan MPP Digital.

“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap IKDnya banyak artinya orang ngurus KTP tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat HP.

Menteri Anas juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. Dengan adanya IKD maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya. (HUMAS MENPANRB)

/by

Menpan RB Lakukan Sidak, Bupati Imron Dorong Optimalisasi MPP Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, S.Pd, S.S, M.Si melakukan inspeksi mendadak ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon, Senin (4/3/2024).

Pantauan Tim IKP Diskominfo Kabupaten Cirebon, dalam inspeksi tersebut, Menpan RB didampingi oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Lutfhi, S.T, M.Si, Kapolresta Cirebon, Kombel Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd, dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dede Sudiono, ST, M.Si.

Menpan RB Anas meminta kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus mengoptimalkan pelayanan di MPP tersebut.

Layanan terbaru dari Kabupaten Cirebon itu diresmikan bersama MPP lainnya di Indonesia secara virtual pada beberapa tahun lalu.

Salah satu yang harus dilakukan pemerintah daerah, kata Anas, meningkatkan jumlah kunjungan ke MPP.

“Harapan saya kepada pemerintah daerah, agar mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik. Saya lihat, kunjungannya termasuk rendah, rata-rata 50 sampai 200 orang per hari,” kata Anas.

Menurut Anas, keberadaan MPP harus bisa memberikan pelayan lebih maksimal kepada masyarakat. Melalui mal tersebut, masyarakat mengharapkan kemudahan dan kecepatan pelayanan dari pemerintah daerah maupun instansi lainnya.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, bahwa seluruh proses birokrasi harus berdampak baik kepada masyarakat dan tidak berbelit-belit.

“Mungkin ke depan, perlu dievaluasi Pak Bupati terkait MPP ini,” ujarnya.

Bupati Imron mengakui, bahwa pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon harus terus ditingkatkan. Pemerintah daerah pun mengapresiasi kepedulian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Cirebon.

Menurut Imron, keberadaan MPP masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang.

“Di sini kurang, karena di Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah timur ada pelayanan serupa. Jadi kebanyakan yang datang ke sini itu, yang dekat sini saja,” kata Imron.

MPP yang berada di Kantor DPMPTSP Kabupaten Cirebon ini, memiliki 38 konter pelayanan administrasi instansi, baik instansi vertikal maupun horizontal.

Konter pelayanan tersebut, diantaranya ditempati oleh Dinas Sosial, Kementerian ATR/BPN, Polresta Cirebon, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, Samsat, dan Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappenda), dan lainnya.

Keberadaan MPP anyar di Kabupaten Cirebon, nantinya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh berkas perizinan atau berkas teknis lainnya. (DISKOMINFO)

/by

Kunjungi SMKN 1 Susukan, Bupati Imron Sebut Upaya Peningkatan SDM Generasi Unggul

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, M.Pd melakukan kunjungan ke SMKN 1 Susukan di Kecamatan Susukan, Senin (4/3/2024).

Sebelum melakukan pertemuan dengan para siswa dan guru, Bupati Imron menyempatkan menjadi pembina upacara dan dilanjut berdialog dengan para siswa.

Menurut Imron, kedatangannya ke SMKN 1 Susukan ini, salah satu upaya membangun dan mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) generasi unggul di Kabupaten Cirebon.

Sehingga melalui ragam kegiatan, yang secara langsung datang ke sekolah. “Karena rumah kedua bagi peserta didik di Kabupaten Cirebon, yakni sekolah,” ujarnya.

Imron menyebut, siswa-siswi di SMKN 1 Susukan ini merupakan siswa yang memiliki banyak prestasi. Sehingga kedatangannya tersebut, ingin melihat bagaimana pola pembelajaran yang ada di sekolah.

“Kedatangan kami ke SMKN 1 Susukan, selain bersilaturahmi, juga ingin melihat bagaimana sekolah ini, dan bagaimana anak didiknya,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan, siswa-siswi ini kedepan, akan menjadi generasi penerus kepemimpinan di Kabupaten Cirebon. “Merekalah generasi muda yang akan mengisi Kabupaten Cirebon kedepannya,” tambahnya.

Ia mengimbau kepada para orang tua, agar tidak meminta anaknya untuk buru-buru menikah ketika lulus sekolah. Pasalnya, ditangan mereka yang akan membawa perubahan, baik di daerah maupun bangsa dan negara.

“Kepada masyarakat Kabupaten Cirbeon, anaknya sekolahkan yang tinggi, jangan sampai nikah dulu, karena mereka nantinya yang akan meneruskan generasi kita yang akan datang,” pintanya. (DISKOMINFO)

/by

Kominfo Jalin Kerjasama Peningkatan Literasi Digital dengan PCNU Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dan 8 perguruan tinggi Nahdlatul Ulama.

Penandatanganan kerjasama tersebut, terkait dengan peningkatan gerakan literasi digital, di peruguruan tinggi NU, yang berada dalam naungan Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) PCNU Kabupaten Cirebon.

Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo, Slamet Santoso mengatakan, penandatangan kerja sama dengan PCNU Kabupaten Cirebon merupakan hal yang penting. Pasalnya, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari PBNU.

“Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Pak Menteri dengan Ketua Umum PBNU,” kata Slamet, Kamis 29 Februari 2024.

Slamet menuturkan, bahwa dukungan dari kalangan NU memang sangat penting, terutama untuk kalangan pesantren dan lainnya. Karena menurut Slamet, untuk meliterasi digital masyarakat di Indonesia, tidak bisa dilakukan oleh Kominfo sendirian.

” Karena memang begitu banyak yang perlu kita lakukan, terkait meningkatkan kapasitas literasi digital seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Slamet, Kamis 29 Februari 2024.

Lebih lanjut, Slamet menyampaikan bahwa penandatanganan dengan PCNU menjadi sebuah momentum penting. Sebab dengan terjalinnya kolaborasi tersebut, pihaknya berharap akan ada santri dan mahasiswa yang menjadi penggerak digital.

“Sehingga kader digital nantinya bersama dengan Kominfo bisa memberikan edukasi digital kepada masyarakat, yakni terkait 4 pilar literasi digital, di antaranya Kecakapan Digital (Digital Skill), Etika Digital (Digital Ethics), Keamanan Digital (Digital Safety), dan Budaya Digital (Digital Culture),” jelas Slamet.

Harapannya, kata Slamet, masyarakat di Cirebon, terutama santri atau mahasiswanya bisa menjadi fasilitator untuk meneruskan materi 4 pilar literasi digital tersebut.

“Sehingga nantinya ruang digital itu kita penuhi dengan konten yang positif. Dan komitmen ini bisa terus digerakkan sampai tahun-tahun berikutnya,” kata dia.

Komitmen terkait literasi digital harus terus digaungkan. Pasalnya, Indonesia menjadi negara paling tidak sopan di ruang digital.

“Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengakses pornografi, judi online, dan lain sebagainya,” ujar Slamet.

Slamet berharap, ke depannya ada banyak mahasiswa dari PTNU yang menjadi perwakilan duta digital yang bisa menyampaikan bagaimana menggunakan ruang digital menjadi lebih baik.

“Oleh karena itu, Kominfo mengapresiasi PCNU Kabupaten Cirebon yang dinahkodai KH Aziz Hakim Syaerozie. Mudah-mudahan apa yang kita dilakukan dapat dihitung sebagai ibadah kita semua dan menjadi ladang pahala, dan tentunya bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Cirebon,” tandasnya

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozie menyampaikan terima kasih atas komitmen Kominfo yang bersedia melakukan kerja sama dengan PCNU.

Menurut Aziz, pihaknya menyambut baik kerjasama yang dijalin saat ini, karena program literasi digital, juga merupakan program yang nasional yang perlu didukung oleh NU.

” Tentu kami menyambut dengan baik, sebab memang literasi digital ini menjadi problem tersendiri khususnya di warga NU,” ujar Kiai Aziz.

Menurutnya, di level menengah saja, literasi digital di kalangan NU masih kurang. Meskipun belakangan ini di kalangan NU sudah berikhtiar agar aspek digital bisa menjadi kebutuhan di warga Nahdliyin.

Sehingga menurut Aziz, dengan adanya gerakan literasi digital Kominfo yang diselenggarakan disejumlah perguruan tinggi NU tersebut, bisa menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.

“Saya kira ini merupakan kesempatan NU untuk menjawab tantangan literasi digital, ,” ujar Aziz.

Aziz juga berharap kepada Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU), yang sudah melakukan kerjasama saat ini, bisa memaksimalkan program tersebut dengan maksimal.

Sehingga nantinya diharapkan, mahasiswa maupun civitas akademika di PTNU mampu memahami literasi digital di masa datang.

“Diharapkan nanti LPTNU bisa mendistribusikan kader digital. Bahkan syukur-syukur misi literasi digital ini massif di PTNU,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua LPTNU Kabupaten Cirebon, Ahmad Sururi menambahkan, bahwa kerjasama yang dijalin oleh PCNU Kabupaten Cirebon dan 8 Perguruan Tinggi NU, merupakan momentum yang sangat baik, untuk pencapaian perguruan tinggi dalam cakap berdigital..

Sehingga menurut Sururi, pihaknya akan terus berkomitmen, untuk meningkatkan kapastian perguruan tinggi NU di Kabupaten Cirebon, dalam hal literasi digital.

” Semoga dengan perjanjian kerjasama ini, mendorong perguruan tinggi NU di Kabupaten Cirebon makin cakap digital,” ujar Sururi.

/by

Muskab IX Korpri, Ajang Pemilihan Ketua dan Wadah Belajar tentang Pengabdian kepada Masyarakat

KABUPATEN CIREBON — Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Cirebon mengadakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-IX Tahun 2024 di Hotel Aston Kecamatan Kedawung, Selasa (27/2/2024).

Dalam Muskab tersebut, sebanyak 92 anggota hadir, yang terdiri dari Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Cirebon, utusan Korpri Unit Kabupaten, dan utusan Korpri Unit Kecamatan.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd mengatakan, Korpri adalah wadah perjuangan dan pengabdian seluruh pegawai Republik Indonesia, yang memiliki peran dan tanggung jawab, bukan sekedar berupaya meningkatkan kesejahteraan anggota.

“Korpri juga merupakan sarana untuk meningkatkan kreatifitas, serta profesionalisme para anggotanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang,” katanya.

Hilmy menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepengurusan sekarang. Pasalnya, ketika dahulu Muskab VIII Korpri tahun 2019 dilaksanakan, kondisi Korpri sangat memprihatinkan.

“Beban defisit tanggungan kadeudeuh mencapai
angka yang cukup besar hingga Rp24 miliar. Ditambah dengan kondisi sarana dan prasana kantor atau sekretariat sebagai sentral pelaksanaan tugas atau tempat bekerja, belum ada. Sehingga semua kondisi saat itu sangat mengkhawatirkan,” jelasnya.

Akan tetapi, lanjut Hilmy, dengan kerja keras seluruh dewan pengurus beserta anggota dan pihak terkait, serta berbagai skenario kebijakan yang rasional dan terukur yang ditetapkannya, kini seluruh permasalahan itu secara bertahap bisa diselesaikan dengan baik.

“Sekarang, gedung sekretariat sebagai pusat kegiatan Korpri selesai dibangun lengkap dengan aula, taman dan kafenya, dan telah diresmikan pada tahun 2022 yang lalu,” sambungnya.

“Demikian juga dengan defisit kadeudeuh yang hampir mendekati seimbang, meski sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi booming PNS yang pensiun, mengalami peningkatan yang signifikan,” ungkapnya.

Ia mengajak kepada seluruh pengurus DP Korpri Kabupaten Cirebon, unit kabupaten maupun unit kecamatan, menjadikan Muskab IX Korpri ini sebagai wadah untuk belajar secara totalitas mengenai pengabdian kepada masyarakat

“Dengan melihat dan mendengar laporan pertanggungjawaban dewan pengurus Korpri Kabupaten Cirebon masa bakti 2019-2024, kemudian jadikanlah momen muskab ini sebagai ajang pemilihan ketua dan formatur yang dipandang dapat melanjutkan, bahkan meningkatkan keberhasilan program Korpri yang akan datang,” ajaknya.

Seperti diketahui, pada Muskab IX Kopri Kabupaten Cirebon tahun 2024 ini, Drs. Jajang Sofyan, M.SI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DP Korpri Kabupaten Cirebon periode 2024-2029. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Imbau Masyarakat Terima Hasil Pemilu 2024

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meminta kepada seluruh peserta Pemilu maupun masyarakat di Kabupaten Cirebon agar bisa menerima hasil Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Imron saat menghadiri pembukaan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Hall, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (27/2/2024).

“Kita berharap, kepada seluruh masyarakat untuk menerima siapapun wakil-wakil yang terpilih. Tenang saja, karena untuk membangun Kabupaten Cirebon, jalurnya bukan hanya jadi wakil rakyat saja,” ujar Imron.

Imron menyebutkan, bila ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024, silakan mengajukan gugatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Bagi yang kurang puas, bisa mengajukan keberatan, dengan catatan sesuai aturan,” katanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Sopidi mengatakan, proses rekapitulasi suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga masing-masing kecamatan sudah dilakukan.

Menurut Sopidi, pelaksanaan penghitungan suara di Kabupaten Cirebon berjalan dengan lancar. Dipastikan, seluruh petugas Pemilu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

“Melalui rapat pleno ini, kami dari KPU akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan,” tukas Sopidi.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum disebutkan, bahwa penghitungan suara dilakukan setelah selesainya proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan selesai dilakukan di TPS.

Selanjutnya, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan berjenjang, mulai dari rekapitulasi di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hasil rekapitulasi manual berjenjang dijadikan sebagai hasil resmi Pemilu 2024. (DISKOMINFO)

/by