Sekda Kabupaten Cirebon: Kegiatan Pengabdian dan Bakti Sosial Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menghadiri acara seremonial pembukaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Bakti Sosial dalam rangka memperingati HUT ke-101 RSUP Hasan Sadikin Bandung.

Acara ini menjadi wujud nyata upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Sekda Hilmy menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi bagi setiap orang dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang merata dan terjangkau.

“Sebagai bentuk kepedulian sosial, kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam bakti sosial ini, yang di antaranya mencakup pengobatan gratis,” ujarnya, Sabtu (5/10/2024)

Kegiatan ini tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan gratis, tetapi juga edukasi kepada masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular, serta pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.

“Edukasi akan diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petugas kesehatan, organisasi profesi, anak sekolah, remaja, pekerja batik, hingga lanjut usia dan organisasi kewanitaan seperti PKK, Dharma Wanita, dan Bhayangkari di Kabupaten Cirebon,” jelas Hilmy.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua Yayasan Batik Provinsi Jawa Barat serta Ketua Yayasan Kesehatan Payudara, Ir Sendy Ramania Wurandari, yang juga turut serta melaksanakan edukasi dan bakti sosial.

Sendy menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kegiatan kesehatan ini, mulai dari BUMN hingga lembaga perbankan.

“Kolaborasi ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk Bio Farma dan Finia Farma, serta Bank BSI dan KUD Mandiri. Kami berharap, kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan manfaat yang signifikan,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya dalam hal peningkatan kesadaran kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon dan Kuningan Jalin Kerja Sama Penanggulangan Bencana

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dan Kabupaten Kuningan menandatangani perjanjian kerja sama terkait penanggulangan bencana, bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (4/10/2024).

Kesepakatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman bencana di kedua wilayah, khususnya bencana banjir dan longsor.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, kerja sama ini penting untuk menyelesaikan permasalahan bencana di kedua daerah yang saling terhubung secara geografis.

“Ketika hujan deras melanda Kuningan, warga Cirebon khawatir akan banjir. Sebaliknya, di Kuningan lebih mengkhawatirkan longsor. Ini adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan kerja sama antar daerah,” kata Wahyu.

Ia juga berharap, kolaborasi ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua kabupaten, dengan melanjutkan berbagai langkah mitigasi yang disepakati.

Sedangkan Pj Bupati Kuningan, Iip Hidajat menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengatasi ancaman banjir di Cirebon akibat aliran dari Kuningan.

“Kami khawatir, jika hujan besar di Kuningan, dampaknya akan terasa di Cirebon. BBWS berjanji membangun tangkapan sedimen untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di sawah-sawah akibat endapan tanah dan sampah,” ungkap Iip.

Melalui perjanjian ini, kedua kabupaten sepakat untuk bertukar informasi terkait penanganan bencana, pemantauan ketinggian air, pengelolaan pasokan air saat musim kemarau, dan tata kelola air di sepanjang sungai.

Mereka juga sepakat, menambah debit air dari Waduk Darma ke Cirebon, serta melakukan rehabilitasi lahan di sempadan sungai.

“Kami berharap, kerja sama ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berdampak bagi mitigasi bencana di wilayah kita,” ujar Iip.

Kolaborasi tersebut diharapkan, akan meningkatkan koordinasi antardaerah dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana di masa mendatang. (DISKOMINFO)

/by

Kemenkumham Verifikasi Indikasi Geografis Batik Merawit Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri audiensi pemeriksaan subtantif permohonan indikasi geografis (IG) batik tulis merawit Cirebon bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (3/10/2024) malam.

Sekadar diketahui, batik merawit Cirebon telah diajukan permohonan IG pada Februari 2023. Batik merawit melibatkan teknik luar biasa dalam penggoresan canting dengan malam panas, untuk menghasilkan detail garis yang halus.

Batik merawit menjadi salah satu produk kerajinan Cirebon. Kemenkumham saat ini tengah memverifikasi dokumen tentang batik merawit. Kemenkumham juga telah datang langsung ke Trusmi untuk mengecek batik merawit.

“Hari ini, kami berdiskusi dengan Kemenkumham beserta pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Cirebon. Salah satu yang dibahas tadi adalah batik merawit,” kata Wahyu Mijaya.

Wahyu juga tak menampik, Cirebon kaya akan keragaman seni dan budayanya. Selain batik merawit, lanjut dia, yang juga menjadi kajian adalah mangga roman ayu.

“Mudah-mudahan, selain batik merawit, berbagai keragaman lainnya juga bisa diangkat. Pada akhirnya nanti, hal ini bisa mengembangkan pariwisata di Kabupaten Cirebon,” ucap Wahyu.

Sementara itu, Pembina Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Batik Merawit, H Komarudin Kudiya mengatakan, batik merawit memiliki keunggulan dibandingkan daerah lainya di Indonesia.

Ia optimis, batik merawit diakui Kemenkumham sebagai kekayaan intelektual Kabupaten Cirebon.

“Jika sekiranya nanti dapat, tentunya akan mendongkrak pemasaran batik Trusmi. Karena sudah pasti, kalau mendapatkan IG, itu artinya legalitas dari pemerintah, dari timnya datang untuk memverifikasi,” kata dia.

“Verifikasi administrasi dan juga secara fisiknya. Verifikasi dilakukan dua tahap. Pertama, verifikasi administrasi, kita semua sudah lengkap,” jelas Komarudin.

“Makanya, mereka datang untuk melakukan verifikasi kedua, substantif. Tampaknya, 100 persen sudah cukup,” imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi masyarakat Trusmi, yang turut menyambut kedatangan tim Kemenkumham saat memverifikasi batik merawit.

“Mudah-mudahan semua dilancarkan. Harapannya, tentu agar dapat mendongkrak pemasaran batik di wilayah Kabupaten Cirebon,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Sekda Kabupaten Cirebon: Kolaborasi Penyelenggara Pemilu Bisa Cegah Potensi Sengketa Pilkada 2024

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd mendorong kolaborasi antara penyelenggara Pemilu, dalam rangka mencegah potensi sengketa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2024.

Hal ini disampaikan, saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Potensi Perselisihan Pilkada yang digelar oleh KPU Kabupaten Cirebon di Hotel Apita Cirebon, Kamis (3/10/2024).

Hilmy menyebut, kerja sama antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan proses Pilkada berjalan lancar tanpa gangguan.

“Kami berharap, seluruh penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU, badan Ad Hoc, hingga Bawaslu dan pemda dapat saling mendukung dalam setiap tahapan Pemilu, sehingga potensi konflik bisa diminimalisir,” ujarnya.

Ia juga menilai, bahwa Pilkada di Kabupaten Cirebon sejauh ini berjalan kondusif, dengan tidak adanya gangguan berarti sejak pendaftaran calon.

“Dari pendaftaran hingga sekarang, proses Pilkada di Kabupaten Cirebon berjalan lancar. Ini merupakan salah satu tanda bahwa persiapan kita sudah baik,” tambahnya.

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati menjelaskan, bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk mengantisipasi berbagai potensi sengketa.

“Kami berfokus pada aspek administratif dan kode etik, karena jika hal-hal ini tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan masalah,” katanya.

Esya juga menekankan pentingnya netralitas penyelenggara dalam setiap tahapan Pilkada. “Netralitas adalah kunci utama, agar Pilkada berjalan adil dan lancar, dan ini yang kami soroti bersama,” ujarnya.

Sedangkan Aneu Nursifah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat menambahkan, bahwa sengketa Pemilu bisa terjadi kapan saja. Namun bisa dicegah dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi.

“Pemahaman mendalam tentang regulasi sangat penting, agar penyelenggara Pemilu bisa bertindak cepat dan tepat, jika terjadi pelanggaran,” jelasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemerintah Kabupaten Cirebon Terima Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima kunjungan tim penguji dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam rangka visitasi dan presentasi kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat tahun 2024 di Aula Diskominfo Kabupaten Cirebon, Rabu (2/10/2024).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH beserta jajaran, khususnya Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Drs Indra Fitriani MM dan jajaran.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan Uji Petik ke salah satu perangkat daerah di Kabupaten Cirebon terpilih, yaitu Dinas Sosial.

/by

Hadiri Recheking P2WKSS, Pj Bupati Cirebon Berharap Desa Karangwangi Juara Tingkat Provinsi

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri acara Recheking Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Karangwani, Kecamatan Depok, Rabu (2/10/2024).

Wahyu mengatakan, P2WKSS merupakan program pembangunan pemberdayaan perempuan yang terpadu.

Dalam sambutannya, Wahyu menyebut, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Cirebon Nomor: 400.2.1/KEP.1143–DPPKBP3A/2023 menunjuk Desa Karangwangi untuk pelaksanaan P2WKSS.

“Ini merupakan program pembangunan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan secara terpadu antara dinas, lembaga swadaya, masyarakat, dan CSR (Corporate Social Responsibility), serta partisipasi masyarakat,” kata Wahyu.

Ia mengatakan, program P2WKSS yang menggunakan pola lintas bidang dan terkoordinasi, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia mengimbau, agar seluruh anggota tim koordinasi P2WKSS segera mendistribusikan bantuan kegiatan yang telah dialokasikan.

“Karena peran aktif serta intervensi dari semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak, itu sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program terpadu P2WKSS ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, evaluasi P2WKSS bertujuan agar program terpadu bisa berjalan maksimal. Sehingga, lanjut dia, hasilnya bisa optimal untuk pembangunan Kabupaten Cirebon.

“Optimal bagi Desa Karangwangi sebagai lokasi P2WKSS, dengan harapan mendapatkan juara tingkat provinsi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes mengatakan, tim koordinasi program P2WKSS di Kabupaten Cirebon terdiri dari berbagai instansi, seluruh perangkat daerah masuk di dalamnya.

Selain itu, ada dari pihak swasta dan perguruan tinggi. Eni menyebut, kegiatan ini sudah berlangsung sejak awal tahun, dan pada Mei 2024, telah dilakukan verifikasi.

“Sudah melaksanakan 47 persen dari target 100. Ada beberapa memang yang belum melaksanakan. Kami mohon Pak Pj Bupati untuk dukungannya, agar desa ini bisa mewakili Kabupaten Cirebon,” tukas Eni.

“Tahun kemarin (2023) juara 2. Tahun ini, kami berharap bisa juara satu atau mempertahankan di tingkat provinsi,” katanya.

“Kalau mau juara dua, terus ke satu, tentunya semuanya harus bergerak, termasuk masyarakatnya juga,” ujarnya menambahkan. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Dorong UPZ Desa untuk Optimalkan Potensi Zakat

KABUPATEN CIREB0N — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebut kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa, bisa mendorong pengoptimalan potensi zakat yang ada di wilayahnya.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, bahwa potensi zakat di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp36 triliun, namun saat ini baru tercatat sekitar Rp6,5 triliun yang berhasil dihimpun.

Melihat hal tersebut, ia meminta agar potensi zakat ini bisa dioptimalkan, agar dana yang terhimpun bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.

“Potensi zakat sangat besar, dan kita ingin memaksimalkan potensi tersebut dengan membentuk UPZ di desa-desa, serta memberikan pelatihan pengelolaan zakat,” kata Wahyu, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya, pengelolaan zakat yang baik sangat penting, terutama dalam hal pencatatan yang transparan, sehingga masyarakat bisa lebih percaya untuk menyalurkan zakatnya melalui UPZ.

“Selain itu, zakat yang terkumpul akan didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, termasuk untuk program-program pengentasan kemiskinan dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni,” tambahnya.

Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, KH. Ahmad Zaeni Dahlan, menyatakan bahwa potensi zakat di Kabupaten Cirebon bisa mencapai Rp270 miliar per tahun. Setiap kecamatan diproyeksikan mampu menghimpun sekitar Rp8 miliar jika potensi ini dimaksimalkan.

“Kami proyeksikan setiap desa memiliki UPZ untuk menghimpun zakat. Pelatihan ini dilakukan setiap tahun, dan tahun ini kami fokus pada pengenalan cara pengumpulan zakat yang lebih efektif, termasuk melalui rekening,” ujar Zaeni.

Dengan pembentukan UPZ di seluruh desa, Baznas Kabupaten Cirebon berharap dana zakat dapat lebih terkelola secara profesional dan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. (DISKOMINFO)

/by

Peringati Maulid Nabi, Pj Bupati Cirebon Ingatkan ASN soal Keteladanan Nabi

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (27/9/2024).

Wahyu mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cirebon, untuk meneladani Nabi Muhammad SAW.

“Peringatan Maulid Nabi ini bukan hanya seremonial saja, tetapi bagaimana kita bisa meneladani akhlak-akhlak beliau, baik itu ucapanya, perilaku yang beliau selama ini ajarkan kepada kita semua,” kata Wahyu dalam sambutannya.

Wahyu kemudian berbicara tentang mengutamakan salat tepat waktu. Kebiasaan mengutamakan salat tepat waktu, diharapkan Wahyu, diimplementasikan juga oleh ASN di Kabupaten Cirebon dalam melayani masyarakat. Artinya, ASN hadir dalam setiap kegiatan maupun pelayanan bagi masyarakat untuk tepat waktu.

Selain tepat waktu atau disiplin, ia juga mengingatkan ASN agar amanah, seperti yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW.

“Kita harus amanah, harus bisa dipercaya. Maka, mari belajar untuk bisa amanah dalam setiap apa yang telah dipercayakan pada kita,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyu memberikan contoh tentang nilai-nilai amanah dalam pelayanan masyarakat. Salah satunya soal pembangunan Pendopo Bupati Cirebon. Ia menyebut, usia Pendopo Bupati Cirebon mencapai 124 tahun. Namun, kondisinya masih kokoh dan bisa digunakan.

“Walaupun gedung ini dibangun dengan teknologi di masa lalu, bukan teknologi saat ini yang lebih baik. Artinya, kita juga diberikan amanah, baik yang membangun sekolah jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Mari sama sama amanah dengan setiap yang kita pegang,” ucap Wahyu.

“Termasuk (amanah) soal pembangunan sumber daya manusia. Semuanya harus sesuai mekanisme yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Ia yakin, nilai-nilai yang telah diajarkan nabi ketika dipegang teguh oleh ASN, maka Kabupaten Cirebon akan lebih baik lagi ke depannya. Ia juga optimis, Pemkab Cirebon dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Maka, mari sama-sama meneladani nabi kita, Nabi Muhammad SAW,” katanya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemkab Cirebon menjaga kesabaraannya, seperti yang telah diajarkan nabi. Terutama ASN yang bertugas dalam pelayanan publik.

“Jadi, ketika ada aspirasi dari masyarakat dan lainnya tentang pelayanan, maka mari kita terima dengan kesabaran. Saya berharap, apapun yang telah diajarkan nabi kita, mari kita sama sama belajar,” ucapnya.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Pendopo Bupati Cirebon itu juga diisi tausyiah oleh KH Agus Irfan Hilmy. Senada dengan Pj Bupati Cirebon, KH Agus Irfan Hilmy juga bicara tentang keteladanan Nabi Muhammad yang patut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. (DISKOMINFO).

/by

Intervensi Stunting di Desa Winduhaji, Pemkab Cirebon-BKKBN Jabar Bangun Sumber Air Bersih

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat (Jabar) meresmikan sumber air bersih di Desa Winduhaji, Kecamatan Sedong, Jumat (27/9/2024).

Kegiatan ini merupakan gelaran puncak peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia atau World Contraception Day (WCD) dengan mengusung tema “Sinergi KB dan Air Bersih untuk Indonesia Bebas Stunting”.

Tak hanya melakukan pelayanan KB, tahun ini BKKBN berkolaborasi dengan TNI-AD turut berkontribusi dengan menggelar program TNI-AD Manunggal Air, yang menitikberatkan pada upaya mengatasi kesulitan air bersih di seluruh Indonesia.

Program ini mencakup penyediaan air bersih melalui pemasangan hydraulic ram pump (hydram), sumur bor dan penyaluran air gravitasi.

Daerah yang diintervensi di Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Winduhaji, Kecamatan Sedong.

Menurut data Pemkab Cirebon, sebanyak 97 keluarga di Desa Winduhaji masuk kategori risiko stunting (KRS). Dan sebanyak 27 baduta atau anak usia di bawah dua tahun mengalami gizi kurang, dan sangat kurang.

Untuk itu, Pemkab Cirebon berkomitmen mempercepat penurunan stunting di Desa Winduhaji, Kecamatan Sedong melalui pembangunan sarana air bersih.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyebut, Desa Winduhaji langganan kekurangan air bersih setiap musim kemarau. Sehingga, perlu adanya pembangunan air bersih untuk kebutuhan masyarakat.

“Kebutuhan air bersih merupakan salah satu intervensi sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting,” katanya.

Rencananya, sebanyak 300 kepala keluarga (KK) memanfaatkan sumber air bersih yang sedang dalam proses pengeboran tersebut.

“Jadi, nanti masyarakat Desa Winduhaji dapat memanfaatkan air bersih,” ucap Wahyu yang selain didampingi Kepala BKKBN Jawa Barat, Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, juga Camat Sedong.

Sekadar diketahui, pengeboran pembangunan sumber air bersih di Desa Winduhaji telah mencapai kedalaman 162 meter, dan sudah melebihi target geolistik, yakni 140 meter. Selanjutnya, bakal memperbesar lubang pengeboran dan pemasangan pompa. (DISKOMINFO)

/by

DPMD Kabupaten Cirebon Dorong Bumdesma Kelola Layanan Keuangan Lebih Profesional

KABUPATEN CIREBON — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan SSTP MSi, menekankan pentingnya kompetensi pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dalam mengelola layanan keuangan di tingkat desa.

Hal ini disampaikannya, saat menghadiri penandatanganan kerja sama antara Bumdesma Sumber Rezeki Wong Gegesik Lembaga Keuangan Desa (LKD) dengan Bank BJB Cabang Sumber, Kamis (26/9/2024).

Nanan menjelaskan, bahwa Bumdesma yang bergerak di bidang keuangan desa harus dikelola lebih profesional dibandingkan Bumdes biasa, karena pengurusnya harus mampu meyakinkan pihak perbankan atau investor untuk bekerja sama.

“Bumdesma LKD ini harus dikelola dengan optimal, agar dapat menarik minat perbankan dan investor untuk mendukung pengembangan usaha di desa,” ujar Nanan.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai pihak, terutama terkait program Kredit Mesra Nol Persen, yang merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat desa mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang meresahkan.

Menurut Nanan, optimalisasi pengelolaan Bumdesma akan menjadi kunci keberhasilan program-program keuangan desa, terutama dalam memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Semenyara itu, Pemimpin Cabang BJB Sumber, Taupan Selamat Wibawa, menjelaskan perjanjian tersebut diluncurkan untuk meningkatkan layanan perbankan di kawasan Gegesik. Tahap awal kerja sama ini, akan menjadikan Bumdesma sebagai Agen Laku Pandai BJB.

“Bumdesma akan berperan seperti mini bank, memberikan layanan perbankan, seperti pembukaan rekening, penarikan, dan penyetoran tunai kepada masyarakat sekitar,” ujar Taupan.

Ke depannya, diharapkan Bumdesma juga bisa menjadi jaringan kantor BJB untuk pelayanan kredit.

Sedangkan Ujang Sehu, Koordinator Bumdesma Sumber Rezeki Wong Gegesik LKD, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan proyek percontohan.

“Kami berharap, program ini bisa diikuti oleh Bumdesma di 22 kecamatan lainnya setelah Peraturan Bupati terkait diselesaikan,” ujar Ujang.

Ia menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022, yang mendorong transformasi Bumdes menuju Bumdesma.

“Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan perbankan yang lebih mudah diakses,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by