Hadiri Apel Serpas, Bupati Imron Berharap Pemilu Berjalan dengan Lancar dan Aman

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Apel Pergeseran Pasukan (Serpas) Pengamanan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024, di Halaman Mapolresta Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (13/2/2024).

Bupati Imron mengatakan, apel pergeseran pasukan yang digelar Polresta Cirebon dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda ini bertujuan untuk mengantisipasi kegiatan Pemilu esok hari, agar berjalan dengan lancar dan baik.

“Ada sedikit kendala, namun dapat segera diatasi, yakni TPS yang terdampak banjir. Kita berharap, walapun ada hambatan, Alhamdulillah, sesuai kesiapan sudah 100 persen,” ujar Imron.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H memastikan jajaran yang ditugaskan bakal disebar di seluruh TPS di wilayah hukum Polresta Cirebon, yaitu untuk pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon.

“Karena keselamatan, keamanan seluruh pemilih dan kelancaran pelaksanaan Pemilu menjadi prioritas utama kami,” kata Sumarni.

Ia meminta kepada seluruh personel Polri, untuk tetap menjaga netralitas, profesionalisme, dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam menjaga keamanan serta ketertiban.

“Pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Cirebon, diharapkan berlangsung dengan lancar dan aman,” harap Sumarni.

“Polresta Cirebon bersama Forkopimda berkomitmen untuk memberikan pengamanan terbaik, demi terciptanya pesta demokrasi yang demokratis dan transparan,” tandasnya. (DISKOMINFO)

/by

Wabup Ayu Pastikan Korban Banjir di Desa Melaka Tertangani dengan Baik

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si meninjau korban banjir di Desa Melaka Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Senin (12/2/2024).

Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon, mengatakan bahwa ia ingin memastikan korban banjir di desa tersebut tertangani dengan baik.

“Pemkab Cirebon ingin memastikan korban banjir tertangani dengan baik, baik kebutuhan pokok dan lainnya,” kata Ayu.

Ia mengungkapkan, korban bajir di Desa Melaka Kecamatan Gebang ini, mencapai 1300 kepala keluarga (KK). Dan kini, semua warga yang menjadi korban banjir masih mengungsi.

“Ada 1300 KK yang terdampak banjir. Saya ingin memastikan, bahwa pengungsi dan warga sudah dievakuasi atau belum,” ungkapnya.

“Untuk kebutuhan makannya, sudah ada atau belum, juga untuk jambannya, ada atau tidak? Saya harus memastikan, kebutuhan itu semua ada,” jelas Ayu.

Selain itu, ia juga ingin memastikan apakah tupoksi dari BPBD ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga, ketika terjadi bencana banjir, petugas gabungan dari BPBD dan lainnya sudah melakukan penanganan dengan baik.

“Pemerintah daerah ingin memastikan, sejauh mana penanganannya. Apakah warga terdampak sudah dievakuasi, apakah tupoksi BPBD sudah berjalan dengan baik atau belum,” lanjutnya.

“Ternyata semua pihak sudah melaksanakan tupoksinya, termasuk Pak Kuwu, Kapolsek, Danramil kemudian Polairud, Lanal dan Puskesmas, semua hadir,” katanya.

Ia menjelaskan mengenai penyebab banjir yang melanda desa tersebut. Penyebabnya merupakan luapan air dari sungai Ciberes.

“Kata Pak Kuwu tadi, desanya bukan langganan banjir tahunan, tetapi memang ada pendangkalan sungai. Maka ketika ada hujan deras, biasanya air sungai meluap dikarenakan tersumbat oleh sampah,” jelasnya.

Ayu meminta kepada seluruh masyarakat, untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, yang nantinya dapat mengakibatkan banjir.

Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Denny Nurcahya mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan beberapa instansi untuk ikut serta membantu korban banjir di Desa Melaka ini.

“Kita berikan bantuan sembako, peralatan mandi, obat-obatan dan makanan, serta nantinya akan dibuatkan dapur umum,” tuturnya. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Harapkan Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon Berjalan Adem Ayem

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri apel kesiapan dan doa bersama menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di Lapangan Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (12/2/2024).

Dalam apel tersebut, Imron memprediksi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Cirebon bakal berjalan baik dan damai. Hingga saat ini pun, belum terjadi konflik apapun menjelang pesta demokrasi tersebut.

“Kabupaten Cirebon itu adem ayem. Saya lihat, semua partai juga termasuk ketuanya akur,” kata Imron dihadapan jajaran Forkopimda dan ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selain itu, lanjut Imron, pemerintah daerah meminta kepada seluruh peserta Pemilu di Kabupaten Cirebon untuk siap menerima kekalahan dan tidak menciptakan konflik pascapemilihan.

“Kalau sukses jangan sombong, kalau tidak sukses jangan stres. Ingat, setelah jadi, harus ingat tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.IK, S.H, M.H mengimbau kepada seluruh pelaksana Pemilu, untuk menjaga integritas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon maupun peserta Pemilu.

Menurut Sumarni, para pelaksana ini harus membebaskan masyarakat, memilih calon pemimpin masa depan sesuai pilihannya tanpa adanya intervensi.

“Bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, bekerja penuh integritas dan profesional. Insyaallah, tidak akan ada masalah di Kabupaten Cirebon,” tukas Sumarni. (DISKOMINFO)

/by

Apel Siaga, Bupati Cirebon Ajak Masyarakat Datang ke TPS dan Imbau Tidak Golput

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri apel siaga pengawasan masa tenang Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Cirebon, yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, di Stadion Ranggajati Sumber, Sabtu (10/2/2024).

Usai kegiatan tersebut, Bupati Imron mengajak masyarakat agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengimbau agar tidak golput pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat mendukung kegiatan-kegiatan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan Pemilu 2024, termasuk apel siaga tersebut.

“Kita bersama TNI-Polri juga sepakat untuk menjaga ketenangan, ketertiban Pemilu 14 Februari nanti, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” kata Imron.

Ia juga berpesan kepada jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), PKD, dan Pengawas TPS untuk tetap mengedepankan integritasnya sebagai pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, nanti pada 14 Februari, yang sudah mempunyai hak pilih harus datang ke TPS, jangan sampai golput,” pesan Imron.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat menjelaskan, apel siaga pengawasan masa tenang Pemilu tersebut sengaja dilakukan, mengingat tiga hari ke depan masuk masa tenang Pemilu.

“Dan pada masa tenang ini tidak boleh ada lagi aktifitas-aktifitas kampanye, tidak ada lagi aktifitas-aktifitas berupa ajakan meyakinkan pemilih,” jelasnya.

Jadi, menurutnya, apel siaga pengawasan ini untuk memastikan bahwa semua pengawas Pemilu melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tupoksinya.

Ia pun mengaku, bahwa pengawas Pemilu se-Kabupaten Cirebon sudah siap menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.

“Termasuk nanti di tiga hari ini, kita akan melakukan patroli pengawasan sebagai bentuk pencegahan kita terhadap potensi-potensi terjadinya dugaan pelanggaran,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni dalam sambutannya menyampaikan, di masa tenang Pemilu ini pihaknya berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk melakukan pengawasan.

“Tidak ada lagi aktifitas-aktifitas kampanye, alat-alat peraga kampanye segera untuk dibersihkan atau dikoordinasikan dengan yang memasang,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau dan mengajak semua pihak yang tergabung dalam Panwascam, PKD atau pengawas TPS, untuk mengedukasi masyarakat dengan melakukan kerja sesuai tupoksinya.

Jangan sampai, lanjut Sumarni, ada yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu ini. Tanamkan didalam diri sendiri, integritas yang paling utama dalam melaksanakan kegiatan.

Selain itu, antisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin saja akan terjadi di masa-masa pelaksanaan pemungutan maupun pada tahap penghitungan suara.

“Jangan sampai lengah, agar pelaksanaan Pemilu ini bisa berjalan dengan jujur dan adil,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

12 Pejabat Ikuti Uji Kompetensi Seleksi Terbuka JPTP

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 12 pejabat di lingkungan Kabupaten Cirebon mengikuti uji kompetensi pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, Rabu (7/2/2024).

Sebelum mengikuti uji kompetensi, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si membuka secara resmi sekaligus memberikan arahan kepada 12 pejabat yang mengikuti seleksi terbuka JPTP untuk jabatan Kepala Dinas Perhubungan.

Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon, mengatakan bahwa proses seleksi ini bertujuan mencari pemimpin yang terbaik untuk mengisi jabatan yang kosong melalui kompetisi secara sehat.

Baik dari sisi administratif, rekam jejak, kompetensi maupun kapasitas, secara transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan.

“Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya, yaitu seleksi administrasi. Kita ketahui bersama bahwa setelah melalui seleksi, dari 13 orang pendaftar, menghasilkan 12 orang peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan tes uji kompetensi,” kata Ayu.

Ia mengungkapkan, tahapan assessment ini adalah tahapan yang menentukan dalam hal kompetensi dan kapasitas, baik secara individu maupun kerja sama. Sehingga, akan menentukan yang terbaik dari yang baik, untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

“Momentum ini diharapkan, tidak hanya dari sisi kompetisi semata, melainkan untuk proses pembelajaran dalam memecahkan permasalahan, serta mencari solusi yang pasti dihadapi di lingkungan kerja, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Bahwa proses seleksi ini adalah murni untuk mengisi kekosongan jabatan, dikarenakan pejabat tersebut telah memasuki masa pensiun,” lanjutnya.

“Proses seleksi ini dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi, dengan mengedepankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, kata Ayu, proses seleksi dilakukan secara obyektif oleh assessment centre, sehingga diharapkan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

Ia berharap, agar kegiatan ini dijadikan sebagai momentum perubahan yang menunjang kepada peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.

“Saya yakin, 12 pejabat ini akan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, sehingga setiap tahapan akan menghasilkan yang terbaik,” imbuhnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon H. Hendra Nirmala, melalui Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan, Akhmad Rodi Sakho mengatakan, uji kompetensi kepada 12 peserta pada seleksi terbuka JPTP merupakan tahapan kedua setelah seleksi administrasi.

“Pendaftar ada 13 orang, yang lolos administrasi 12 orang dan sekarang mereka yang lolos mengikuti uji kompetensi,” kata Sakho.

Sakho menjelaskan proses seleksi ini, pihaknya menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dari BKN yang harus bekerja sama dengan lembaga penelitian yang sudah terakreditasi A.

“Kita harus bekerja sama dengan LPPM UNS yang memang sudah terakreditasi A,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Sakho, setelah selesai uji kompetensi, para peserta akan membuat penulisan makalah, rekam jejak dan terakhir tahapan wawancara.

“Tanggal 19 Februari tahapan terakhir wawancara oleh Pansel, dan pada 21 Februari nanti pengumuman hasil akhir,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon bersama Polresta Cirebon Gelar Gerakan Pangan Murah

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si menghadiri kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang diadakan Kepolisian Resor Kota Cirebon (Polresta Cirebon) di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Selasa (6/2/2024).

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan GPM adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Juga, kata Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon ini, adalah sebagai upaya pengendalian laju inflasi daerah dan menyediakan bahan pangan pokok strategis dengan harga yang terjangkau dan berkualitas.

“Ini adalah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengendalian laju inflasi daerah di Kabupaten Cirebon,” kata Ayu.

Serupa yang diungkapkan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, bahwa tujuan digelarnya kegiatan GPM ini selain untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta sebagai upaya pengendalian laju inflasi daerah, juga untuk menyediakan bahan pangan pokok yang harganya terjangkau dengan kualitas yang baik.

Lanjutnya, kegiatan GPM ini dilaksanakan di wilayah atau yang berdekatan dengan daerah rawan pangan/daya beli rendah, wilayah dengan akses pangan yang sulit dijangkau masyarakat dan juga wilayah stunting.

“Diharapkan, dengan pelaksanaan gerakan pangan murah ini, ketersediaan pangan dapat terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Jatipancur dengan harga yang terjangkau,” kata Sumarni.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga sebagai wujud nyata pemerintah yang notabene selalu memperhatikan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan pangan.

“Dalam kesempatan ini juga, kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat, dan membantu untuk menyediakan pangan murah yang terjangkau oleh masyarakat,” tukasnya.

Perlu diketahui, layanan lain yang juga diselenggarakan dalam gelaran GPM ini, diantaranya penanganan stunting untuk balita, gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), skrining penyakit tidak menular serta edukasi gizi. (DISKOMINFO)

/by

Pembuatan SKCK dan Perpanjangan SIM Bisa Dilayani di Mal Pelayanan Publik

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag bersama Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si dan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H., meresmikan pelayanan perpanjangan SIM dan pembuatan SKCK di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon, di Gedung DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Selasa (6/2/2024).

Bupati Imron mengajak masyarakat untuk datang ke MPP Kabupaten Cirebon. Menurutnya, proses pelayanan pembuatan SKCK dan perpanjangan SIM di MPP Kabupaten Cirebon ini sangat cepat. Bahkan, proses pelayanannya hanya dalam hitungan menit.

“Saya sampaikan terima kasih kepada Polresta Cirebon atas layanan prima yang diberikan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon melalui loket di MPP ini,” kata Imron.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H mengatakan, kehadiran dua pelayanan tersebut untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang hendak membuat SKCK maupun memperpanjang masa berlaku SIM.

Ia memastikan, proses layanan pembuatan SKCK dan perpanjangan SIM di MPP bisa lebih mudah dan cepat. Selain itu, juga bisa lebih efisien dari sisi waktunya.

“Kehadiran pelayanan SKCK dan SIM di MPP Kabupaten Cirebon bertujuan mempercepat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya,” kata Sumarni.

Pihaknya pun menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang telah menyiapkan tempat untuk menjalankan salah satu dari pelayanan kepolisian tersebut. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Sambut 16 Taruna-Taruni STTD yang akan Magang di Dishub Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menerima 16 Taruna-Taruni dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) yang akan melakukan PKL dan magang di wilayah Kabupaten Cirebon.

Taruna-Taruni STTD tersebut, nantinya akan melakukan PKL dan Magang Prodi Manajemen Transportasi selama empat bulan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon.

“16 Taruna-Taruni dari STTD ini, nantinya akan melakukan PKL selama tiga bulan dan magang selama satu bulan. Jadi, mereka selama empat bulan ditempatkan di Dishub,” kata Imron di ruang rapat Bupati Cirebon, Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (6/2/2024).

Ia menjelaskan, STTD ini merupakan sekolah ikatan dinas di bawah Kementerian Perhubungan RI. Sehingga nanti selama empat bulan, akan berhubungan dengan Dishub Kabupaten Cirebon.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah mengatakan, para Taruna-Taruni STTD ini nantinya akan melakukan survei di ruas jalan wilayah Kabupaten Cirebon.

Bahkan mereka juga akan mengumpulkan data, untuk membuat grand design transportasi di Cirebon.

“Selama empat bulan, mereka nanti akan survei dan mengumpulkan data, serta mengkaji untuk membuat bahan grand design menjadi masterplan untuk transportasi di Kabupaten Cirebon,” jelas Hilman.

Selain itu, Hilman berujar, bahwa ada keuntungan dengan adanya Taruna-Taruni STTD yang melakukan PKL dan Magang untuk Kabupaten Cirebon, apalagi Kabupaten Cirebon masuk dalam Segitiga Rebana.

“Kalau kita hadirkan lewat konsultan, biayanya sangat mahal. Namun dengan kehadiran mereka, bisa membantu kami. Setidaknya, kami mempunyai konsep transportasi kedepannya. Dan mereka nantinya, lewat pemikirannya, kita akan mendapatkan banyak masukan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa selama ini pihaknya belum mempunyai database atau rencana tata transportasi di Kabupaten Cirebon.

“Mereka nanti akan membantu kami di Dishub, untuk membuat tata kelola trasportasi yang baik,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Alokasi Rendah, Pemkab Cirebon Imbau Petani Gunakan Pupuk Organik

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pertanian mengungkapkan, bahwa pada tahun 2024 ini, Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 24.127 ton.

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si menyebutkan, dari jumlah alokasi pupuk tersebut, sebanyak 14.664,44 ton merupakan jenis pupuk urea dan 9.463,39 ton lainnya jenis NPK phonska. Alokasi tersebut, diklaim rendah untuk kebutuhan petani selama 2024.

“Lebih rendah dari angka yang diusulkan dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) dan diperkirakan tidak akan mencukupi sampai dengan Desember 2024,” kata Ayu, sapaan akrabnya, saat menghadiri Gebyar Diskon Pupuk Non Subsidi tahun 2024 di Kecamatan Kedawung, Senin (5/2/2024).

Ayu menuturkan, untuk mengantisipasi kekurangan tersebut, pemerintah daerah mengajak para petani untuk menggunakan pupuk organik. Selain murah, jenis pupuk ini mampu menyuburkan tanah.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, selalu berupaya mengajak petani agar menggunakan pupuk yang ramah lingkungan. Untuk mendapatkannya pun, lebih mudah dibandingkan dengan pupuk jenis lainnya.

“Bahan bakunya, yaitu melalui kotoran hewan ternak yang dapat diberdayakan, membantu meningkatkan perekonomian petani, serta dapat mengembalikan kesuburan tanah, sehingga bisa meningkatkan produksi pertanian,” jelasnya.

Ditambahkan Ayu, penyediaan pangan sangat tergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional.

Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan sarana dan prasarana, termasuk pupuk.

“Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktifitas dan kualitas hasil pertanian,” imbuhnya.

Direktur Utama Pupuk Kujang, Maryono mengatakan, bahwa pihaknya tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani saja, pemerintah juga menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.

“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah, guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” tukas Maryono.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian, melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024.

“Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan oleh Pupuk Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah di berbagai kota selama bulan Januari hingga Februari 2024, ” lanjutnya.

“Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani, serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” tambahnya.

Pada kegiatan Gebyar Diskon Pupuk ini, pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau. (DISKOMINFO)

/by

Prihatin, Bupati Imron Tinjau Langsung Kondisi Warga Miskin di Desa Panembahan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon cepat tanggap, ketika mendengar ada beberapa kepala keluarga di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Kepala Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon meninjau langsung kondisi masyarakat yang ada di Blok Gondang Sari, Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Kamis (1/2/2024).

“Saya merasa prihatin, mendengar adanya rumah yang ditempati beberapa kepala keluarga. Maka kami turun langsung membantu, mulai dari sembako dan lainnya. Juga akan kita bantu program jambanisasinya,” kata Imron usai meninjau rumah salah satu warga bernama Abu Bakar.

Menurut Imron, di rumah Abu Bakar ini, tidak ada sama sekali kamar mandi atau jamban. Usai melakukan peninjauan, pihaknya berharap dinas terkait untuk segera membantu membangunkan jamban, agar penghuni di tiga rumah yang dikunjungi ini bisa BAB pada tempatnya, tidak lagi di sungai.

“Dari sisi rumah, karena ini kategori rumah tidak layak huni (rutilahu), maka kitapun akan bantu. Dari sisi pendidikan juga akan kita bantu. Tapi, kami berharap kepada orangtuanya, untuk membujuk supaya anaknya mau sekolah. Kalau masalah biaya, nanti digratiskan oleh pemerintah,” jelas Imron.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra. Indra Fitriani, M.M., menambahkan, ada tiga rumah yang dikunjungi. Dan ketiganya, memang betul tidak mempunyai jamban keluarga.

Sehingga Pak Bupati, lanjutnya, menginstruksikan kepadanya agar segera membuatkan jamban keluarganya.

“Dan ada satu rumah, yang anaknya belum mau sekolah. Tapi, setelah kita tanyakan, ternyata anak tersebut sebenarnya ingin sekolah, namun karena ada masalah gangguan penglihatan dan anak ini inginnya sekolah bersama-sama dengan adiknya,” kata Fitri, sapaan akrabnya.

Dengan hal ini, tentunya lanjut Fitri, pihaknya akan mengkomunikasikan dengan dinas terkait, yaitu dinas pendidikan.

“Di keluarga inipun, sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga mau tidak mau anak ini harus sekolah,” tambahnya.

Karena itu, masih kata Fitri, pihaknya mengimbau kepada orangtua, supaya membantu dan membujuk agar anak-anak ini mau sekolah.

“Juga, kalau satu rumah yang dihuni delapan jiwa dan lima jiwa itu, rutilahunya akan kita ajukan ke Baznas,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by