Pemkab Cirebon Terima Penghargaan CNN Award 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menerima penghargaan kategori Quick Response in Dealing Community Problems dalam ajang CNN Indonesia Award 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menerima langsung penghargaan tersebut di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (17/9/2024).

Pemkab Cirebon telah membentuk tim analitik media untuk menganalisis keluhan masyarakat. Sehingga, Pemkab Cirebon merespons langsung berbagai permasalahan yang ada.

Salah satunya, saat peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon langsung merespons, tim evakuasi langsung terjun dan bergerak menjangkau warga terdampak. Bantuan logistik pun disalurkan secara efisien.

“Program pengelolaan sampah juga ditingkatkan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah berhasil mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan,” ujar Wahyu.

“Langkah-langkah konkret ini membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Selalu siap sedia mengatasi segala tantangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, Jabar memiliki potensi besar. Bahkan, jumlah populasi terbesar di Indonesia, yakni 50 juta jiwa.

“CNN Indonesia Award bukan sekadar penghargaan, melainkan wadah inspirasi yang menyorot dedikasi dan kerja keras mereka di berbagai bidang,” kata Bey Machmudin dalam sambutannya.

Bey mengungkap, Provinsi Jabar kaya akan budaya dan sumber daya alam, juga gerakan besar yang dipenuhi dengan inovasi dan semangat kolaborasi yang tidak pernah pudar.

“Di tengah tantangan global, Jawa Barat terus menyalakan obor harapan untuk Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Ia mengatakan, semangat yang menyala lahir dari inspirasi besar yang pernah memanaskan Kota Bandung, yakni Bandung Lautan Api, hal itu dijaga dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

“Semangat ini tidak hanya menjadi simbol lokal, tetapi juga dorongan kuat bagi kita semua untuk tetap berinovasi dalam setiap bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga lingkungan hidup,” jelasnya.

Ia pun percaya, pembangunan tidak hanya tentang insfrakstruktur atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberanian dalam menghadapi tantangan.

“Kita memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

“Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan dan program yang membawa perubahan positif, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi hingga lingkungan hidup,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Bey mengatakan, peran media sangatlah penting. Media sebagai agen perubahan, mampu menyatukan aspirasi masyarakat, menyuarakan kebenaran, dan memberikan inspirasi bagi masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Jawa Barat, dan tentunya untuk Indonesia,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Tegaskan Pentingnya Dukungan DPRD Baru dalam Pembangunan Daerah

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (17/9/2024).

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan baru bagi para wakil rakyat yang akan bertugas selama lima tahun ke depan.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan penting terkait peran DPRD dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wahyu meminta para anggota DPRD yang baru dilantik untuk dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah.

Ia menekankan, bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam waktu dekat adalah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Wahyu Mijaya mendorong DPRD agar dapat memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada tersebut, terutama dalam hal pengawasan dan dukungan terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

“DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kebijakan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kami sangat berharap, DPRD dapat bekerja sama dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak dan berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Wahyu juga menekankan, bahwa selain peran dalam Pilkada, DPRD perlu berkolaborasi bersama pemerintah daerah pada berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, DPRD harus mampu mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program-program yang telah direncanakan pemerintah daerah.

“Kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPRD, akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegas Wahyu.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kompetensi dan profesionalisme anggota DPRD yang baru dilantik. Ia berharap, dengan latar belakang yang beragam, para anggota DPRD ini dapat menghadirkan perspektif segar dalam merumuskan kebijakan dan memberikan solusi inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

“Kami mengharapkan anggota DPRD periode ini, memiliki komitmen yang kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Wahyu juga berharap para anggota DPRD dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi tersebut dengan baik.

Menurutnya, salah satu tugas utama DPRD adalah menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan penuh dari masyarakat, Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mencapai berbagai target pembangunan dan memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warganya,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Sekda Kabupaten Cirebon Apresiasi Pelatihan Kewirausahaan Mandiri IKM

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar pelatihan kewirausahaan mandiri bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (18/9/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, serta pengetahuan pelaku usaha kecil dalam memasarkan produk secara lebih efisien.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i, MPd menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Sebab, IKM memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi daerah.

“IKM menjadi core pembangunan Kabupaten Cirebon, karena pembangunan harus diawali dari pengusaha kecil yang menjadi representasi ekonomi mikro,” ujarnya.

Hilmy juga menambahkan, bahwa pelatihan ini merupakan wujud kolaborasi antara Pemkab Cirebon dengan pihak swasta, khususnya Indomaret.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memperoleh ilmu baru yang berguna dalam mengembangkan bisnis mereka.

“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berkolaborasi dengan Indomaret. Saya yakin, para peserta akan mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama terkait cara memasarkan produk mereka dengan lebih baik,” kata Hilmy.

Lebih lanjut, ia menyebut, Indomaret bisa memberikan kurasi yang tepat dan membimbing para pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas produk serta cara pemasaran.

“Saya berharap, IKM bisa naik kelas dari semua aspek, baik dari segi produksi, pemasaran, maupun kualitas produk,” tambahnya.

Sementara itu, Manager Industri Indomaret Cabang Cirebon, Ricky Mario, turut hadir dalam kegiatan ini dan memberikan pemaparan terkait peran Indomaret dalam membantu IKM berkembang.

Menurutnya, pelatihan seperti ini merupakan bagian dari komitmen Indomaret dalam membina mitra IKM, agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Kami dari Indomaret, selalu berusaha untuk memberikan pelatihan kepada mitra IKM. Dengan harapan, mereka bisa naik kelas dan produk mereka bisa semakin dikenal luas,” ujar Ricky.

Ia juga berharap, produk-produk hasil pelatihan ini nantinya bisa dijual di jaringan ritel Indomaret.

Dalam pelatihan ini, para peserta diajak untuk memahami strategi pemasaran yang lebih efektif, mulai dari branding hingga distribusi produk.

Indomaret juga menyediakan sesi khusus untuk mengevaluasi produk-produk IKM yang berpotensi untuk dipasarkan melalui jaringan mereka.

Kegiatan pelatihan kewirausahaan ini diikuti oleh puluhan pelaku usaha IKM yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Para peserta menyambut baik kegiatan ini, dan berharap dapat segera menerapkan ilmu yang mereka peroleh dalam mengembangkan usahanya.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon melalui penguatan IKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal. (DISKOMINFO)

/by

Merawat Kebhinnekaan Melalui Apel Kebangsaan dan Kirab Merah Putih di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan tentang nilai-nilai persatuan yang harus dipegang teguh masyarakat saat menghadiri Apel Kebangsaan dan Pelepasan Peserta Kirab Merah Putih di Alun-alun Ciledug, Rabu (18/9/2024).

Wahyu mengingatkan, agar masyarakat saling menghargai di tengah perbedaan yang ada.

Kegiatan di Alun-alun Ciledug itu menampilkan berbagai kreasi para pelajar SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Cirebon. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Maulid dan Haul Maulan Alhabib Thoha bin Hasan bin Yahya.

“Hal ini mengingatkan juga tentang proses kebangsaan. Oleh karenanya, kami mengajak siswa-siswi SMP, SMA, dan SMK untuk berpartisipasi menampilkan berbagai kreasinya,” ucap Wahyu.

Ia menyebut, Pemkab Cirebon ingin selalu bersinergi dengan masyarakat untuk merajut persatuan dalam kebhinekaan.

Pemerintah dan masyarakat harus menjaga warisan dan nilai-nilai persatuan yang telah diwariskan oleh para pejuang.

“Oleh karena itu, kita sama-sama melaksanakan kegiatan di Kecamatan Ciledug (Apel Kebangsaan dan Pelepasan Peserta Kirab Merah Putih) hari ini,” katanya.

Senada disampaikan Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Aditya Wira Respati. Ia memastikan, kegiatan di Alun-alun Ciledug tak hanya seremonial belaka, tetapi juga agar masyarakat memaknai wawasan kebangsaan dan mengimplementasikan kecintaannya terhadap Indonesia.

“Ada pepatah, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang sudah kauperbuat kepada negara ini, kepada bangsa dan negara ini,” ucap Aditya.

“Dari semua komponen di sini, mari semua memaknai. Dan, kembalikan jati diri kita dengan menghargai jasa-jasa saudara leluhur kita yang memperjuangkan, atau memberikan apa yang ada hari ini,” tambahnya.

Ia berharap, masyarakat memegah teguh nilai-nilai luhur tentang Ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai keadilan dan adab. Sehingga, meskipun berbeda tetap memiliki kesatuan.

“Memaknai persatuan Indonesia dengan melaksanakan semua kegiatan bergotong royong, musyawarah untuk mufakat. Ini nilai-nilai luhur dari buyut kita, dan itu sudah tertanam,” ucapnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Optimis Desa Buyut Juara GKSTTB Tingkat Jabar 2024

Pj Bupati Cirebon Optimis Desa Buyut Juara

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri penilaian Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKSTTB) Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2024 di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (18/9/2024).

Wahyu berharap, Desa Buyut di Kecamatan Gunungjati, bisa menjadi juara dan mewakili Jawa Barat di tingkat nasional.

“Kami ingin meyakinkan, jika Desa Buyut ingin mewakili Jawa Barat di tingkat nasional,” kata Wahyu dalam sambutannya.

Ia mengatakan, Desa Buyut sejatinya sangat siap untuk mewakili Jabar di tingkat nasional dalam ajang GKSTTB. Namun, ia juga tak menampik, bahwa Desa Buyut memiliki sejumlah kekurangan.

“Pasti kami memiliki kekurangan, di antara semua kekurangan, kami mohon masukan. Apa saja yang perlu kami perbaiki, supaya bisa lebih baik lagi ke depannya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan, segala perbaikan di Desa Buyut bukan hanya untuk ajang GKSTTB tingkat Jabar 2024, melainkan untuk keberlangsungan dan kebaikan masyarakat di kemudian hari.

Ia tak ingin, motivasi untuk perbaikan desa hanya mengejar juara dalam sebuah perlombaan.

“Kita ingin membiasakan perilaku masyarakat yang ada di lingkungan, khususnya desa Buyut, selanjutnya di Gununjati, dan umumnya di Kabupaten Cirebon,” ujar Wahyu.

“Ini merupakan suatu proses. Oleh karena itu, kami ingin mendapatkan masukan, supaya langkah kami lebih baik lagi,” lanjutnya.

“Dan, Insyaallah yang ada di Desa Buyut itu bukan pinjaman, ini asli semua sudah milik Desa Buyut. Kami sangat bersemangat ingin menjadikan Desa Buyut mewakili Jabar di tingkat nasional. Kami ingin Desa Buyut juara satu,” imbuhnya.

Dalam kegiatan penilaian GKSTTB tingkat Provinsi Jawa Barat 2024 itu, dihadiri pula para kader dan pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari tingkat desa di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, hadir pula perwakilan perangkat daerah Kabupaten Cirebon, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, dan sejumlah instansi lainnya. (DISKOMINFO)

/by

Gelar Sandiwara Rakyat, Diskominfo Kabupaten Cirebon Sosialisasikan Berantas Rokok Cukai Ilegal

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan cara unik, yakni melalui pertunjukkan seni sandiwara rakyat.

Acara yang berlangsung pada Jumat (13/9/2024) malam, di Gedung Multiguna, Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, ini dihadiri ratusan warga setempat.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bea dan Cukai Cirebon, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Imam Ustadi SSi MSi mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari rokok ilegal.

“Masih banyak kita temui di pedesaan, peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai. Ini merupakan tantangan yang harus kita atasi bersama,” ujar Imam.

Ia menjelaskan, rokok ilegal sering kali dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok legal. “Salah satu ciri khas dari rokok ilegal adalah harga jual yang relatif lebih murah, karena tidak dikenai cukai secara benar,” sambungnya.

“Hal ini membuat rokok tersebut lebih mudah beredar di pasaran, terutama di kalangan masyarakat pedesaan,” jelasnya.

Imam juga mengimbau masyarakat, agar lebih waspada dan berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

“Diharapkan, masyarakat lebih aware agar tidak memperjualbelikan rokok yang tidak berpita cukai, karena hal tersebut dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan merugikan kita semua,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk segera melaporkan, jika menemukan peredaran rokok ilegal di lingkungan mereka.

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai terdekat, agar pemerintah dapat menekan peredarannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH menguraikan, kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari program DBHCHT.

Program ini bertujuan untuk memastikan penerimaan negara dari cukai tembakau dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di pedesaan, agar mereka paham tentang pentingnya mendukung pemberantasan rokok ilegal,” ujar Bambang.

“Tujuannya agar penerimaan negara dari cukai lebih optimal dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera,” ungkapnya.

Pertunjukan seni sandiwara rakyat dipilih sebagai media sosialisasi, karena dinilai lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.

Menurut Bambang, seni pertunjukan adalah cara efektif untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menghibur dan menyenangkan.

“Pendekatan ini sengaja kami pilih, agar pesan penting terkait bahaya rokok ilegal dapat tersampaikan dengan lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Menurutnya, dengan dukungan tersebut, sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap, dapat menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini masih menjadi masalah di daerah-daerah tertentu.

“Masyarakat diharapkan semakin peduli dan ikut serta dalam upaya pemberantasan rokok ilegal, demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan penerimaan negara yang lebih baik,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Komisioner KID Kabupaten Cirebon Hadiri Rakernis Komisi Informasi, Bahas Keterbukaan Publik Jelang Pilkada 2024

KABUPATEN CIREBON — Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon bersama Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-13 Komisi Informasi se-Indonesia, yang secara resmi dibuka pada Kamis (12/9/2024) malam, di Hotel Luxton Cirebon.

Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir Sekretaris Diskominfo Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno SSi didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Cirebon, Eka Swandi SE.

Acara yang berlangsung hingga 14 September 2024 ini mengangkat tema “Mengawal Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Pemerintahan Terbuka dalam Momentum Pilkada Serentak se-Indonesia”.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, dalam sambutannya, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam reformasi birokrasi.

Ia menyebutkan, keterbukaan informasi merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“Kami tengah menyiapkan upaya strategis terkait indikator Keterbukaan Informasi Publik dalam reformasi birokrasi,” kata Donny.

Ia juga menyoroti peran partisipasi masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi pada Pilkada Serentak 2024.

“Saya berharap, Rakernis ini dapat menghasilkan strategi efektif untuk mendukung keterbukaan informasi publik dalam Pilkada,” tambahnya.

Rakernis diselenggarakan secara hybrid dengan 150 peserta, terdiri dari Komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia.

Sekretaris KIP, Nunik Purwanti, menjelaskan bahwa Rakernis bertujuan memperkuat koordinasi nasional dan menyusun langkah strategis untuk Pilkada 2024.

Hari kedua Rakernis akan diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan Plh. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Aang Witarsa Rofik, dan Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas, Yunes Herawati.

Komisi Informasi berharap, Rakernis ini dapat merumuskan strategi efektif guna meningkatkan keterbukaan informasi, terutama dalam menghadapi Pilkada Serentak, demi memastikan transparansi dan partisipasi publik yang optimal dalam proses demokrasi di Indonesia. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Berhasil Lampaui Target KB MOW di Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya memantau kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi di Rumah Sakit (RS) Sentra Medika, Kecamatan Gempol, Kamis (12/9/2024).

Pelayanan KB MOW tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia, yang diperingati setiap 26 September.

Wahyu mengatakan, rangkaian kegiatan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Kabupaten Cirebon dimulai sejak tanggal 11 hingga 25 September 2024.

Kabupaten Cirebon menargetkan 15.097 jiwa mengikuti program KB, dari mulai kondom, MOW, hingga intra uterine device (IUD).

“Untuk (target) MOW, kita targetkan 83 orang. Hari ini, di Rumah Sakit Sentra Medika sudah dilaksanakan dan sudah melebihi target,” ujar Wahyu.

“Di sini sudah ada 119 orang, dimana 118 perempuan dan satu laki-laki. Ini dalam satu hari sudah melebihi target,” ucapnya usai memantau pelayanan KB MOW di RS Sentra Medika.

Ia menyebut, jumlah pengakses layanan KB di RS Sentra Medika kemungkinan besar akan terus bertambah. Ia juga berharap, Pemkab Cirebon mampu mencapai target secara keseluruhan.

“Kalau untuk yang 15.097 itu, layanan di berbagai fasilitas kesehatan, puskesmas, dan lainnya,” imbuhnya.

“Kami mengimbau kepada pasangan yang sudah menikah, untuk mengikuti program Keluarga Berencana. Sehingga tingkat kelahiran kualitasnya terjaga, disamping kualitas pendidikan, kesehatan dan lainnya untuk putra-putri kita. Supaya lebih baik kualitas hidupnya,” tutup Wahyu.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jabar Fazar Supriadi Sentosa mengatakan, KB MOW merupakan Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Ia tak menampik, di Jabar pengguna MKJP masih rendah, sehingga perlu adanya akselerasi. BKKBN Jabar mengapresiasi antusiasme masyarakat Kabupaten Cirebon, yang telah mengakses pelayanan KB MOW.

“Mudah-mudahan pelayanannya terus berjalan, baik saat ada momentum maupun yang statis,” ucap Fazar.

Fazar menyebut, Jabar memiliki target paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya terkait pelayanan KB, baik yang jangka panjang maupun pendek.

Jabar menargetkan 299.000 jiwa mengakses layanan KB pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia tahun ini.

Senada disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni, ia mengapresiasi masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah mengakses layanan KB di momen rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia.

Eni mengatakan, Pemkab Cirebon bekerja sama dengan rumah sakit terkait pendistribusian tenaga medis yang melayani program KB pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia.

“Di sini semua dilayani, baik yang menggunakan kondom, IUD, MOW dan lainnya. MOW itu (target) 83, sudah melebih target. Hari ini sudah 119,” kata Eni. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Jamin Stok Pangan Aman hingga Beberapa Bulan ke Depan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras, berada dalam kondisi aman untuk beberapa bulan mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, yang menyebutkan bahwa stok beras di wilayahnya mencapai 35 ribu ton.

“Informasi dari Bulog, ketersediaan pangan untuk Cirebon, khususnya Kabupaten Cirebon, sudah aman. Untuk beras saja, tersedia 35 ribu ton, dengan 14 ribu ton tersimpan di salah satu gudang di Kabupaten Cirebon,” katanya usai meninjau kondisi gudang di Tuk Kedawung, Cirebon, Kamis (12/9/2024).

Ia menambahkan, bahwa penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Cirebon akan mencapai 2.800 ton, sementara penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperkirakan sekitar 1.000 ton per bulan.

Selain beras, Wahyu juga menyebutkan, bahwa stok komoditas lain, seperti gula dan minyak goreng masih mencukupi.

“Cadangan gula ada 62 ton dan minyak goreng 17 ton. Jadi, untuk beberapa komoditas yang menjadi perhatian kami, stoknya cukup aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Cabang Cirebon, Ramaijon Purba menegaskan, bahwa ketersediaan beras di wilayahnya sangat aman, dengan stok mencapai 61 ribu ton. Bulog Cirebon telah menyerap 76 ribu ton gabah dan beras dari panen lokal.

“Kami menyerap gabah 5.400 ton dan beras 72.500 ton. Jika disetarakan dengan beras, totalnya 76 ribu ton. Kebutuhan penyaluran wilayah kami hanya 6.100 ton, artinya stok ini bisa bertahan hingga 10 bulan ke depan,” ungkap Ramaijon.

Ia berharap, panen tidak terganggu, sehingga beras yang ada saat ini dapat tersalurkan sebelum masa panen berikutnya, guna menjaga kesegaran dan kualitas stok.

Dengan ketersediaan yang memadai, Pemerintah Kabupaten Cirebon optimis dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tanpa kendala dalam waktu dekat. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Gelar Rapat Bahas Persiapan Pilkada hingga Penanganan Kekeringan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat bersama pimpinan perangkat daerah serta para camat di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Senin (9/9/2024), guna membahas persiapan Pilkada 2024 hingga penanganan kekeringan.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, rapat ini bertujuan menyusun langkah-langkah untuk menyukseskan Pilkada, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati.

“Kami sudah menyusun beberapa hal yang mesti disiapkan, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Wahyu juga menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Cirebon selama proses Pilkada. “Posisi kami dalam Pilkada ini netral,” tegasnya.

Selain itu, Wahyu meminta agar tempat pemungutan suara (TPS) tidak didirikan di lokasi yang rawan bencana, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan pada hari pemilihan.

Terkait dengan kekeringan, meskipun musim pancaroba telah tiba, Pemkab Cirebon tetap waspada terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran lahan.

“Ada beberapa persawahan yang kesulitan air, dan kami terus melakukan antisipasi terhadap kekeringan,” kata Wahyu.

Rapat tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja Pemkab Cirebon, dengan harapan, dapat meningkatkan kinerja serta efektivitas program-program pemerintah ke depannya. (DISKOMINFO)

/by