KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, industri kerajinan rotan di Kabupaten Cirebon masih menunjukkan eksistensinya hingga saat ini. Kinerja ekspor pun masih didominasi oleh komoditas tersebut.

Menurut Imron, industri kerajinan rotan memiliki ketahanan lebih dibandingkan komoditas lainnya. Saat pandemi Covid-19 pun, industri ini tetap mengirimkan produknya ke beberapa negara tujuan.

“Kelompok industri rotan ini sangat berpengaruh terhadap PAD (pendapatan asli daerah),” kata Imron pada saat mendampingi Pj Gubernur Jawa Barat meninjau Satuan Pelayanan (Satpel) Pengembangan Industri Rotan Cirebon, Tegalwangi, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/1/2024).

Namun begitu, lanjut Imron, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu memasarkan produk rotan Cirebon ke negara-negara ASEAN. Hal ini dilakukan, karena belum meredanya konflik antara Rusia dan Ukraina.

“Pasar ekspor Kabupaten Cirebon ini kan Eropa, tetapi karena adanya perang disana, ekspor jadi terhambat. Kami minta kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk membantu pasarkan ke negara lainnya,” ujar Imron.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, S.E, M.T mendorong produksi rotan dari Kabupaten Cirebon agar terus bertumbuh, karena komoditas rotan merupakan salah satu unggulan dari Jawa Barat.

Bey menyebutkan, ekspor rotan pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022. Hal ini diakibatkan adanya perlambatan ekonomi dampak perang antara Rusia-Ukraina.

“Saya sudah perintahkan Disperindag Jabar untuk mencari pasar baru, karena prospek industri rotan Cirebon ini sangat baik,” kata Bey.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Noneng Komara Nengsih, S.E, M.A.P mengatakan, nilai ekspor produk rotan dari Jawa Barat sepanjang Januari-Oktober sebanyak 22.025 ton, dan 98 persen berasal dari Kabupaten Cirebon.

Furnitur rotan merupakan komoditas dengan nilai ekspor terbanyak sebesar 127,48 juta USD. Sementara, barang anyam rotan hanya berada di angka 27,66 juta USD.

“Jawa Barat juga tercatat mengekspor bahan nabati dari rotan pada periode Januari-Oktober 2023 dengan nilai 114.280 USD,” ungkap Noneng. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menjadi pembina apel pada peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 Kementerian Agama di halaman Ponpes Tarbiyatul Banin, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (3/1/2024).

Dalam sambutan Menteri Agama yang dibacakan oleh Bupati Imron mengatakan, Kementerian Agama yang dilahirkan pada awal tahun, yakni 3 Januari 1946 ini memiliki makna selalu baru.

Artinya, setiap memasuki tahun baru, kita harus memiliki spirit ganda yang muncul dari pergantian tahun dan peringatan hari lahir Kementerian Agama.

“Spirit ganda ini harus diwujudkan dalam bentuk amal bakti yang semakin mendalam dan paripurna. Hari Amal Bhakti tentu tidak semata sebuah nama, tetapi didalamnya terkandung harapan dan tekad untuk mencurahkan pengabdian kita kepada seluruh umat beragama,” ucap Imron.

Imron mengungkapkan, pada peringatan HAB ke-78 Kemenag ini, pihaknya mengajak semua untuk terus meningkatkan semangat pengabdian dan perjuangan dalam mewujudkan segala cita-cita dibentuknya Kementerian Agama.

“Sebagai institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan, tugas Kementerian Agama tidaklah ringan,” lanjut Imron.

Selain itu, kata Imron, Kemenang juga memiliki tugas untuk membangun karakter bangsa melalui pendidikan agama.

Menurutnya, bekal pendidikan agama yang moderat adalah fondasi kokoh dalam mewujudkan kerukunan umat beragama demi tercapainya tujuan pembangunan.

“Melalui berbagai program reguler dan tujuh program prioritas kementerian agama, kita terus bekerja keras melaksanakan tugas-tugas yang dimandatkan kepada kita semua,” jelasnya.

“Penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, Religiousity Index, dan tahun kerukunan umat beragama adalah ikhtiar dalam memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat,” ujarnya.

Tentu, kata Imron, keberhasilan-keberhasilan itu bukan tanpa kekurangan, masih banyak yang harus dibenahi. Dan pada peringatan HAB ke-78 ini bermakna bahwa, pihaknya harus membersamai umat untuk menuju Indonesia yang hebat.

Dan wujud dari membersamai umat ini adalah dengan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh umat beragama. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Usai diguyur hujan dengan intensitas sedang, gapura tradisional di Alun-alun Pataraksa ambruk pada Selasa malam (2/1/2024).

Paginya, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag langsung inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi kejadian, Rabu (3/1/2024).

Bupati Imron mengaku kecewa dengan hasil pembangunan Alun-alun Pataraksa, yang tepat berada di depan Kantor Bupati Cirebon dan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon.

“Jelas kecewa, pekerjaannya asal-asalan. Saya minta dinas terkait untuk mengevaluasinya,” tukas Imron.

Ia meminta kepada penyedia atau kontraktor untuk membangun ulang gapura tradisional yang ambruk. “Harus dibangun ulang. Bila perlu, yang ambruk satu gapura, tapi saya minta kedua gapura dibangun ulang,” pintanya.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si mengatakan, terkait ambruknya gapura tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengawas kegiatan.

Iwan mengaku, selama ini laporan dari pengawas kegiatan melaporkan bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan spek yang sudah direncanakan.

“Karena ini masih masa pemeliharaan sampai tanggal 27 April 2024, saya minta penyedia atau kontraktor untuk segera bertanggungjawab terkait kerusakan ini,” kata Iwan.

Tentunya, lanjut Iwan, pihaknya akan melakukan evaluasi total terkait ambruknya gapura tradisional yang ada di Alun-alun Pataraksa.

“Saya minta kepada penyedia untuk mengganti semua gapura tradisionalnya. Dibangun dari awal dan harus sesuai dengan gambar awal,” lanjutnya.

Hasil rapat dengan konsultan serta pelaksana, Iwan menambahkan, pihak pelaksana, yaitu PT. Caesar Utama Karya, sanggup dan bertanggungjawab untuk membangun kembali gapura yang ambruk.

Kedua, pihak konsultan pengawas sanggup mengawasi pelaksanaan pembangunan kembali gapura, tanpa ada biaya pengawasan dari Pemda.

“Ketiga, hasil analisa terhadap kejadian rubuhnya gapura, dimungkinkan karena ada pergerakan batu dalam gapura, yang mengakibatkan masuknya air ke dalam gapura. Pergerakan tersebut menyebabkan batu mendorong dinding bata,” jelas Iwan.

Ia menambahkan, pembangunan Alun-alun Pataraksa ini telah menelan anggaran Rp15,7 miliar lebih, yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat.

Tahap pertama, kata Iwan, tahun 2021 Rp11,6 miliar, kemudian dilanjutkan tahap kedua pada tahun 2023 dengan anggaran Rp4,1 miliar.

“Yang tahap pertama adalah pekerjaan konstruksi, dan tahap kedua untuk pekerjaan finishing. Termasuk gapura tradisional yang saat ini ambruk senilai Rp226 juta, dan gapura modern yang terletak di depan pintu masuk Alun-alun Pataraksa,” tambahnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama jajaran Forkopimda melakukan pemantauan pergantian malam tahun baru 2024 di Pos Pelayanan Ramayana Weru, Kabupaten Cirebon, Minggu malam (31/12/2023).

Pemantauan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban malam pergantian tahun baru 2024.

Menurut Bupati Imron, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, Kabupaten Cirebon sangat kondusif.

“Kami bersama Forkopimda melakukan pemantauan di beberapa titik, salah satunya di Pos Pelayanan Ramayana Weru. Alhamdulillah, hasil dari pemantauan kami tadi, Kabupaten Cirebon aman dan terkendali,” ujar Imron.

Imron juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, agar bisa menjaga kondusifitas di lingkungannya masing-masing.

“Kita juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Cirebon, agar selalu berhati-hati. Terutama kepada anak-anak muda, harus bisa menjauhi miras (minuman keras) dan geng-gengan, agar kondusifitas daerah tetap terjaga,” lanjutnya.

Senada dengan Imron, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Cirebon saat malam pergantian tahun baru 2024.

“Alhamdulillah untuk lalu lintas di ruas jalan arteri Kabupaten Cirebon tidak ada kemacetan dan kepadatan kendaraan, semuanya berjalan dengan lancar,” jelasnya.

Selain melakukan pemantauan di lapangan, pihaknya juga mengikuti pemantauan pengamanan tahun baru 2024 secara virtual zoom, yang dipimpin langsung dari Mabes Polri dan juga diikuti secara serentak di jajaran Polri di seluruh Indonesia. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, melantik Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Cirebon di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (30/12/2023).

Dalam sambutannya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengatakan, keberadaan BPSK merupakan upaya untuk melindungi konsumen yang berada dalam posisi lemah.

Menurut Bey, BPSK harus mengedukasi konsumen agar bisa menggunakan barang maupun jasa sesuai ketentuan.

“Jangan hanya yes yes yes atau agree agree saja. Ketika barang diterima, terus ada kekecewaan terus komplain yang menimbulkan sengketa, BPSK harus bisa mengatasi,” ujar Bey.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Noneng Komara mengatakan, selain Kabupaten Cirebon, ada sembilan BPSK kota/kabupaten lainnya yang juga dilantik.

“Anggota BPSK yang dilantik ada sembilan daerah, dimana empat daerah dilantik untuk masa jabatan 2023-2028 dan 5 daerah dilantik untuk PAW, untuk menyelesaikan sisa masa jabatan,” kata Noneng.

Noneng juga menambahkan, bahwa dari 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, baru 17 daerah yang telah membentuk BPSK dan 10 daerah lainnya belum membentuk badan tersebut.

Sebagai informasi, bahwa BPSK dibentuk di daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kewenangan Perlindungan Konsumen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berada di Pemerintah Provinsi.

Anggota BPSK terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur pemerintah, pengusaha dan konsumen.

Kewenangan BPSK melaksanan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang tidak kalah penting juga bahwa penanganan sengketa di BPSK tidak dipungut biaya alias gratis. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik 100 kuwu hasil Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 di Hotel Aston, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (30/12/2023).

Hadir dalam pelantikan kuwu tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Bupati Imron menyampaikan, saat ini pemerintahan desa terus mengalami perubahan yang positif. Sehingga, perlu untuk menyesuaikan, baik dalam landasan hukum yang melandasi operasional pemerintahan desa, maupun lainnya.

Terlebih, desa telah diberikan kewenangan yang begitu besar, baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul desa maupun kewenangan lokal berskala desa.

“Maka, sangat diperlukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, dengan ditopang oleh SDM yang handal dan mengedepankan peran rakyat pada setiap aspek kehidupan,” ujar Imron.

Ia juga meminta, agar dapat merangkul dan bekerja sama serta bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

“Untuk menampung kehendak rakyat yang beragam, dibutuhkan sikap yang bijaksana, serta kebesaran jiwa dalam menerima keputusan akhir, yang diharuskan tetap memiliki orientasi kepada kepentingan umum, jangan pribadi,” jelas Imron.

Imron berpesan, karena saat ini sudah dilantik sebagai kuwu, maka tanggung jawab selaku kuwu untuk bersama-sama memberikan yang terbaik kepada masyarakat desa.

“Mengingat pemerintahan desa mempunyai peran aktif sebagai motivator dan inovator pembangunan di tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 33 lampu tematik yang dipasang di jalur utama Sumber, Kabupaten Cirebon, diresmikan oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Jum’at (29/12/2023).

Imron mengatakan, sebanyak 33 lampu tematik tersebut merupakan bantuan CSR dari Bank BJB. Ia juga menyebut, bahwa keberadaan lampu tematik ini, membuat Sumber menjadi lebih cantik dan ‘katon’.

“Adanya lampu tematik ini, membuat Sumber menjadi lebih katon dan cantik,” ujar Imron.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB, yang telah memberikan bantuan CSR berupa lampu tematik kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pihaknya memang belum ada rencana untuk memasang lampu tematik di wilayah lainnya, lanjut Imron, namun kedepannya hal tersebut bisa saja dilakukan.

Walaupun begitu, ia memastikan bahwa Pemkab Cirebon terus berupaya untuk merealisasikan Cirebon menjadi terang benderang, dengan memasang Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah lokasi.

“Setiap tahun kita anggarkan untuk pengadaan PJU,” sambungnya.

Ia menyebutkan, bahwa sejumlah PJU sudah dipasang di sejumlah lokasi, terutama di perbatasan dengan wilayah lainnya dan lokasi yang memang membutuhkan penerangan.

“Banyak PJU yang sudah dipasang, seperti di Cirebon Timur, Sumber, perbatasan Majalengka dan beberapa lokasi lainnya yang membutuhkan penerangan,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyerahkan hadiah perjalanan religi berupa umroh, kepada empat nasabah Bank BJB di Kabupaten Cirebon di ruang rapat Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Jum’at (29/12/2023).

Imron mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Bank BJB yang telah memberikan perhatian dan penghargaan kepada para nasabahnya.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Bank BJB, yang telah memberikan hadiah umroh untuk nasabah dari Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Sementara itu, Kepala Bank BJB Cabang Sumber, Taupan Selamat Wibawa mengatakan, bahwa pemberian hadiah umroh kepada para nasabah ini, merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Bank BJB.

Pada tahun ini, secara keseluruhan, Bank BJB akan memberangkatkan umroh sebanyak 125 nasabah, diseluruh jaringan Bank BJB, terutama wilayah Jawa Barat dan Banten.

“Berangkat umrohnya tahun depan,” ujar Taupan.

Ia juga menuturkan, bahwa nasabah di Kabupaten Cirebon, mendapatkan hadiah umroh terbanyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

“Untuk Kabupaten Cirebon paling banyak, ada empat nasabah yang dapat hadiah umroh,” lanjut Taupan.

Ia menambahkan, dengan adanya pemberian hadiah umroh kepada para nasabah ini, diharapkan Bank BJB bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Minat warga Kabupaten Cirebon menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih tinggi. Kondisi ini, membuat Kabupaten Cirebon menjadi salah satu kantong penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, alasan masih banyak warga yang berminat menjadi PMI, lantaran penghasilan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri.

Menurut Imron, warga Kabupaten Cirebon yang bekerja di luar negeri, harus bisa menjaga nama baik Indonesia dan daerahnya.

“Silakan bekerja di luar negeri, tetapi, gaya hidup harus diperhatikan, jangan sampai merubah gaya hidup,” kata Imron saat menghadiri acara peringatan Hari Migran Internasional didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, S.STP, M.Si di pelataran gedung Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kota Cirebon, Kamis (28/12/2023).

Di balik besarnya remitansi yang dikontribusikan PMI pada pembangunan, ancaman bagi para PMI masih cukup tinggi. Menurut Imron, PMI Kabupaten Cirebon masih dihadapkan pada beberapa kasus.

Diantaranya kekerasan, penipuan, jeratan hutang, penelantaran anak, perceraian hingga gangguan kejiwaan, yang hingga saat ini belum tertangani secara baik.

“Intinya, para PMI harus mengecek ke Disnaker untuk memperoleh informasi mengenai penyalur resmi. Hal ini dilakukan, agar PMI tetap mendapatkan perlindungan,” tukasnya.

Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Nurholis mengatakan, upaya peningkatan perlindungan kepada PMI harus terus dilakukan.

Bersama pemerintah daerah, kata Nurholis, pihaknya akan meninjau kembali regulasi terkait perlindungan kepada PMI.

“PMI ini harus berjaya di negeri orang, tetapi juga bisa mandiri di negeri sendiri. Mereka jangan bolak-balik ke luar negeri untuk jadi PMI, harusnya berpikir juga bagaimana caranya menjadi usahawan baru,” ujar Nurholis. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk memberikan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan membangun dan melakukan revitalisasi sejumlah pasar, baik milik pemerintah daerah maupun pasar milik desa.

Seperti pada hari Kamis (28/12/2023), Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmian Pasar Rakyat Desa Windujaya, Kecamatan Sedong.

Pembangunan Pasar Desa Windujaya Sedong menggunakan anggaran yang sumber pembiayaannya berasal dari Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang menelan biaya Rp2,7 miliar lebih ini, mampu membuat pasar rakyat ini menjadi lebih nyaman dan asri.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dadang Raiman, S.Pd, membacakan sambutan Bupati Cirebon, yang mengatakan bahwa tujuan pembangunan Pasar Desa Windujaya Sedong ini adalah didasarkan atas pemenuhan tuntutan kebutuhan dan masyarakat sekitar yang berjualan di bahu jalan.

Menurutnya, kondisi demografi Desa Windujaya yang perbukitan dan buah mangga menjadi sektor andalannya. Selain mangga, di wilayah ini juga mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan banyak komoditas yang tidak kalah kualitasnya dengan daerah lain.

“Sebagian besar warga Desa Windujaya dalam kesehariannya, berbelanja bahan pokok sehari-hari, seperti sayur mayur, beras, lauk pauk dan lainnya kepada pedagang yang berjualan di bahu jalan-jalan desa. Sehingga Pemkab Cirebon membangunkan pasar untuk masyarakat Desa Windujaya,” kata Dadang.

Lebih lanjut, Dadang mengungkapkan, pasar rakyat merupakan salah satu sarana distribusi perdagangan secara tradisional sebagai tempat aktifitas masyarakat, dalam melakukan perdagangan atau jual beli berbagai macam kebutuhan, terutama kebutuhan pokok masyarakat .

“Salah satu fungsi pemerintah dalam penyediaan sarana distribusi perdagangan, yaitu dengan pembangunan pasar rakyat, yang bermanfaat untuk membantu memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen,” jelas Dadang.

“Selain itu, pasar juga bermanfaat sebagai sarana promosi, yang menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa pada konsumen,” imbuhnya.

Ia juga menyebut, wilayah Sedong, khususnya Desa Windujaya, memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Pasalnya, Desa Windujaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk sebanyak 4.329 jiwa.

“Semoga dengan adanya pembangunan Pasar Rakyat di Desa Windujaya, dapat memberikan banyak manfaat. Bukan hanya untuk warga Desa Windujaya saja, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat wilayah Sedong dalam hal transaksi jual beli barang atau jasa. Selain itu, diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian daerah,” harapnya.

Dadang juga berpesan kepada para pengelola dan para pedagang pasar, untuk selalu menjaga keamanan dan kebersihan.

“Jagalah dan peliharalah sarana-sarana yang ada dalam lingkungan pasar ini. Sehingga menjadikan pasar ini, pasar yang aman, nyaman, bersih dan asri,” tutupnya. (DISKOMINFO)