Pemkab Cirebon Gelar FGD Persiapan Raihan Anugerah Kabupaten Sehat 2025

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Hotel Sutan Raja Cirebon, Jumat (20/9/2024).

Acara ini dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta narasumber dari Biro Yansos Setda Jawa Barat dan unsur Forum Kabupaten Sehat.

FGD tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen Pemkab Cirebon dalam mencapai kembali Anugerah Swasti Saba Wistara pada tahun 2025, notabene penghargaan tertinggi dalam program KKS.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Cirebon, H Iik Ahmad Rifa’i SAP MSi menekankan pentingnya program KKS dalam menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkeadilan.

“Program ini erat kaitannya dengan pembangunan manusia yang berkualitas. Dimana aspek kesehatan, seperti penanganan stunting, kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia menjadi faktor utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.

Program KKS sendiri melibatkan dua lembaga utama, yaitu Tim Pembina dan Forum Kabupaten/Kota Sehat. Tim Pembina bertugas menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah pembangunan daerah, sedangkan Forum KKS berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara FGD, Oki Mahendra menjelaskan, bahwa penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia berharap, melalui sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, Kabupaten Cirebon dapat menjadi wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni selain sebagai tempat bekerja.

Sedangkan dalam paparannya, H Anwar Sadat, perwakilan dari Tim Pembina KKS mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen dalam menghadapi verifikasi KKS pada tahun 2025.

“Setelah delapan tahun tidak meraih penghargaan, kita harus kembali bersemangat untuk meraih Anugerah Swasti Saba Wistara yang keempat, setelah sebelumnya meraih penghargaan pada tahun 2013, 2015, dan 2017,” katanya.

Dengan adanya FGD ini, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, serta mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam mewujudkan Kabupaten Cirebon yang sehat, berkelanjutan, dan siap menghadapi verifikasi tahun 2025. (DISKOMINFO)

/by

Diskominfo Kabupaten Cirebon Gelar Pelatihan Pengelola Website untuk Optimalkan Penyebarluasan Informasi Publik

KABUPATEN CIREBON – Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi serta mempermudah akses layanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon menggelar Pelatihan Pengelola Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Pelatihan ini diselenggarakan pada Kamis, 19 September 2024, di Aula I Diskominfo Kabupaten Cirebon dan dihadiri oleh sejumlah pengelola website dari berbagai instansi pemerintahan daerah.

Pelatihan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi publik, memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Melalui pengelolaan website yang lebih baik, diharapkan informasi mengenai kebijakan, program, serta layanan publik dapat tersampaikan secara akurat, cepat, dan transparan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ia juga menegaskan pentingnya peran pengelola website dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Dengan optimalnya penyebarluasan informasi publik ini, masyarakat dapat mengakses informasi dan pelayanan publik dengan mudah hanya melalui website Pemerintah Kabupaten Cirebon. Hal ini akan mempermudah warga dalam memperoleh berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan, sehingga lebih efisien dan hemat waktu,” jelas Bambang.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Eka Swandi menambahkan bahwa website pemerintah yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Informasi yang disajikan secara transparan dan akurat akan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mempercepat proses penyelesaian berbagai permasalahan yang mungkin muncul di lapangan.

Pelatihan ini meliputi berbagai materi penting seperti pengelolaan konten, pemanfaatan teknologi informasi terbaru, hingga cara menghadirkan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Peserta pelatihan diberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan website yang interaktif, dinamis, serta selalu diperbarui agar tetap relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat.

Selain itu, Diskominfo juga menekankan bahwa pelatihan ini merupakan langkah awal dari serangkaian program peningkatan kapasitas pengelola teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah. Pelatihan ini diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di era digital.

Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses, masyarakat Kabupaten Cirebon diharapkan bisa lebih aktif berpartisipasi dalam program-program pemerintah, serta lebih cepat mendapatkan layanan publik yang mereka butuhkan. (DISKOMINFO)

/by

ASN-Kuwu di Kabupaten Cirebon Diminta Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2024

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menegaskan komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para kuwu (kepala desa) di Kabupaten Cirebon, untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon, kuwu hingga ASN di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (20/9/2024).

Wahyu mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada 2024 yang bersih, jujur, dan adil.

Ia juga menekankan, bahwa jika ada ASN atau kuwu yang melanggar netralitas, masyarakat dapat melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk diproses sesuai ketentuan.

Meski demikian, Wahyu mengingatkan, agar setiap laporan dilakukan dengan klarifikasi yang tepat, mengingat potensi perbedaan antara fakta dan narasi yang beredar.

“Kami sudah mengingatkan, bahwa proses harus dimulai dengan klarifikasi, jadi tidak serta merta hal tersebut menjadi pelanggaran. Jika terbukti, tindakan harus diberikan,” tambahnya.

Selain itu, Wahyu meminta masyarakat untuk turut serta memantau aktivitas ASN di media sosial. Ia memastikan, bahwa seluruh perangkat daerah telah diimbau untuk menjaga netralitas, termasuk dengan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan ketat selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung, khususnya dalam masa kampanye.

Ia menegaskan, bahwa seluruh jajaran pengawas akan berperan aktif untuk menjaga netralitas ASN dan kuwu dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

“Pengawas pemilu sudah dibentuk dari tingkat kabupaten hingga desa, dan kami akan fokus pada upaya pencegahan,” ujar Sadaruddin. (DISKOMINFO)

/by

Tingkatkan Pembangunan Desa, Pemkab Cirebon Perkuat Sinergi dengan PPDI

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berkomitmen mendukung kemajuan dan pembangunan desa.

Pemkab Cirebon terus bersinergi dengan pemerintah desa, salah satunya dengan menghadiri Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan peletakan batu pertama Sekretariat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Cirebon di GOR Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Jumat (20/9/2024).

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Kabupaten Cirebon, Sudiharjo SAP MPd mewakili Penjabat (Pj) Bupati Cirebon hadir dalama kegiatan tersebut.

Sudiharjo dalam sambutannya menyampaikan, apresiasinya kepada PPDI yang telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Cirebon. Ia mengatakan, kerja sama adalah kunci dalam membangun desa yang maju.

“Ini menjadi ajang penguatan dukungan antara perangkat desa. Peranan perangkat desa dan kepala desa sangatlah penting dalam membangun desa,” ujarnya.

“Untuk kebersamaan yang sudah dijalin baik menjadi kekuatan di tubuh Pemdes dalam melaksanakan target dan tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya menambahkan.

Sudiharjo berharap, PPDI Kabupaten Cirebon dan Pemkab terus menjalin sinergi demi terciptanya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Ia juga mengapresiasi kerja keras perangkat desa dalam membantu tercapainya target dalam setiap program yang digagas pemerintah, termasuk soal penanganan stunting.

“Jadi, perangkat desa yang tergabung PPDI, teruslah bekerja keras,” katanya.

Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Cirebon, Sutara mengapresiasi dukungan Pemkab Cirebon. Dalam sambutannya, Sutara juga menyinggung soal nasib perangkat desa.

“Perangkat desa tentunya berharap pada pemimpin yang memperhatikan nasib perangkat desa, yang benar-benar memperhatikan kebutuhan perangkat desa,” katanya. (DISKOMINFO)

/by

KPU Kabupaten Cirebon Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sebanyak 1,7 Juta Pemilih Terdaftar

KABUPATEN CIREBON — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024.

Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Hotel Aston Cirebon, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/9/2024).

Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Karnia Puspawati, mengungkapkan bahwa total jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT mencapai 1.744.235 orang. Jumlah ini terdiri dari 880.707 pemilih laki-laki dan 863.528 pemilih perempuan.

Untuk menampung jumlah pemilih tersebut, KPU telah menyiapkan 3.316 Tempat Pemungutan Suara (TPS) reguler. Selain itu, terdapat dua TPS khusus yang disediakan di lapas narkotika, masing-masing untuk 471 pemilih di TPS1 dan 381 pemilih di TPS2, seluruhnya laki-laki.

Dalam kesempatan tersebut, Esya juga menjelaskan adanya penyesuaian antara Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT. Beberapa data ganda yang terdeteksi baik di antarprovinsi maupun antarkota telah dihapus.

“Data pemilih selalu dinamis, karena adanya perubahan jumlah penduduk, seperti perpindahan tempat tinggal dan kematian,” jelasnya.

KPU Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memastikan validitas data pemilih. “Dengan bantuan Bawaslu, kami dapat menghasilkan data yang lebih valid dan berkualitas,” ujar Esya.

Esya juga menegaskan, bahwa KPU telah mengakomodasi pemilih pemula, terutama mereka yang baru memasuki usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Namun, ia mengakui masih ada kemungkinan terdapat pemilih yang belum terdaftar.

Untuk itu, KPU akan memperbarui DPT khusus tujuh hari sebelum hari pemilihan, guna memastikan semua pemilih yang memenuhi syarat terakomodasi.

Selain itu, KPU juga membuka ruang hingga 30 hari sebelum hari pemilihan untuk pemilih yang ingin mengajukan Daftar Pemilih Tambahan (DPtb). Mekanisme ini ditujukan bagi pemilih yang pindah lokasi.

“Kami telah menetapkan DPT pada 22 September, dan akan melaksanakan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon pada 23 September mendatang,” tambah Esya.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadarudin Parapat mengungkapkan adanya temuan Bawaslu terkait 14 pemilih yang perlu dilakukan perbaikan data.

Setelah diverifikasi, 13 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat, sementara 1 pemilih dinyatakan memenuhi syarat. Temuan ini tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Cirebon.

“KPU harus segera menindaklanjuti temuan ini. Setelah DPT ditetapkan, tidak boleh ada lagi perbaikan data,” tegas Sadarudin.

Ia berharap, proses perbaikan data ini dapat diselesaikan sesegera mungkin. “Kami akan terus mengawasi dan memastikan saran perbaikan ini dijalankan oleh KPU,” pungkasnya.

Dengan penetapan DPT ini, KPU Kabupaten Cirebon berharap proses Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, terutama dalam memastikan bahwa hak suara seluruh masyarakat Cirebon dapat tersalurkan dengan baik. (DISKOMINFO)

/by

Wujudkan Data Terintegrasi, Pemkab Cirebon Canangkan Desa Cantik

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri Forum Satu Data Indonesia dan Pencanangan Desa Cantik (Cinta Statistik) di ruang rapat Suparman Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Kamis (19/9/2024).

Rencananya, dua desa di Kabupaten Cirebon menjadi percontohan data terintegrasi. Dua desa yang dicanangkan dalam program Desa Cantik itu adalah Desa Karangwangun, Kecamatan Babakan, dan Desa Warujaya, Kecamatan Depok.

Pemkab Cirebon melalui Bappelitbangda, Diskominfo yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon bakal memoles dua desa itu sebagai desa yang terintegrasi secara data.

Selain itu, perangkat daerah lainnya dan kecamatan juga dilibatkan untuk menyukseskan program tersebut.

“Dua desa ini kita canangkan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari percontohan bagi desa lainnya di Kabupaten Cirebon,” ujar Wahyu.

“Bahwa data-data yang benar, ter-update (pembaruan), data yang terintegrasi menjadi bagian yang penting untuk penyusunan kebijakan di Kabupaten Cirebon,” jelasnya.

Wahyu mengatakan, data yang terintegrasi membantu pemerintah mengambilkan kebijakan yang baik. Ia berharap, ke depannya program Desa Cantik bisa diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Cirebon.

Senada disampaikan Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Judiharto Trisnadi. Dalam sambutannya, Judiharto menyebut, program satu data merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29/2009 tentang Satu Data Indonesia.

Dari Perpres tersebut, lanjut dia, kemudian diturunkan ke tingkat provinsi hingga ke desa. Program Desa Cantik sejatinya menjadi bagian dari amanat Perpres tersebut.

“Data menjadi sangat strategis untuk kami semua. Jadi, tanpa adanya data, perencanaan (kebijakan) pun tentunya kurang berkualitas,” ucap Judiharto.

Ia mengapresiasi Bappelitbangda dan Diskominfo Kabupaten Cirebon yang mengawal perkembangan kualitas data statistik.

Kegiatan forum satu data itu juga dihadiri 33 kepala perangkat daerah di Kabupaten Cirebon, 40 camat, dan dua kepala desa. (DISKOMINFO)

/by

Lestarikan Kebudayaan Daerah, Disbudpar Kabupaten Cirebon Gelar Festival Budaya di Desa Karangwangun

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dibudpar) menggelar kegiatan Festival Budaya Daerah 2024 di Desa Karangwangun, Kecamatan Babakan.

Festival Budaya Daerah merupakan salah satu upaya dalam melestarikan kebudayaan.

Kabid Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon, Sumarno SPd mengapresiasi sejumlah pihak yang terlibat dan antusias dalam menyukseskan Festival Budaya Daerah 2024 di Desa Karangwangun.

Festival Budaya Daerah tak hanya sekadar upaya pelestarian, tetapi juga merupakan bagian dari ajang promosi budaya di Kabupaten Cirebon.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mencintai kebudayaan Cirebon,” kata Sumarno dalam sambutannya, Kamis (19/9/2024).

Dalam acara pembukaan itu, hadir juga anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan dan Kepala Desa (Kuwu) Karangwangun, Taufik Islami.

Aan mengaku bangga dengan Pemkab Cirebon, khususnya Desa Karangwangun yang terus berupaya melestarikan kebudayaan. Selain itu, ia juga mengapresiasi atas penghargaan Desa Cantik (Cinta Statistik) yang diraih Desa Karangwangun.

“Tadi saya ke sini disambut anak-anak kecil, ternyata mereka berani tampil dan kompak-kompak. Anak-anak ini adalah generasi penerus untuk melestarikan kebudayaan kita, terutama kesenian daerah Cirebon. Jangan sampai kebudayaan kita hilang,” ucap Aan.

Sementara itu, Kuwu Desa Karangwangun, Taufik Islami mengaku senang dengan adanya Festival Kebudayaan Daerah 2024 di desanya.

“Alhamdulillah hari ini diberikan kebahagiaan, cuaca yang cerah. Dan, terima kasih sudah memeriahkan festival budaya,” katanya. (DISKOMINFO)

/by

Penyerahan Bantuan Modal Usaha Bagi Eks Pekerja Topeng Monyet di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial, bersama Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI), menggelar acara penyerahan bantuan modal usaha bagi para pekerja Topeng Monyet di Desa Jemaras Lor, Kecamatan Klangenan, Kamis (19/9/2024).

Kegiatan ini bertujuan memberikan dukungan kepada para mantan pekerja Topeng Monyet untuk beralih profesi dan menjalani kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengurangi praktik eksploitasi hewan di wilayah Kabupaten Cirebon.

Acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat dan tokoh penting, di antaranya Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Resort Cirebon, tim dari Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Camat Klangenan, Kapolsek Klangenan, Danramil Klangenan, dan Kuwu Jemaras Lor.

Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program ini, yang juga mencakup pemeriksaan kesehatan monyet ekor panjang, yang selama ini digunakan dalam atraksi Topeng Monyet.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menyampaikan apresiasi kepada YJSI atas inisiatif program alih karya ini.

“Kami berharap, bantuan permodalan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera tanpa kembali menjadi pekerja Topeng Monyet,” ujarnya.

Program ini merupakan langkah nyata dalam mengatasi masalah sosial dan kesejahteraan satwa yang selama ini kerap diabaikan. Praktik Topeng Monyet tidak hanya melanggar hukum yang melindungi kesejahteraan hewan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, terutama risiko penularan penyakit zoonosis dari monyet ke manusia.

Oleh karena itu, melalui program ini, diharapkan para mantan pekerja Topeng Monyet dapat mengembangkan keterampilan baru dan beralih profesi yang lebih berkelanjutan.

Selain pemberian bantuan modal usaha, tim dari YJSI juga melakukan pemeriksaan medis terhadap monyet ekor panjang (MEP), yang selama ini digunakan dalam atraksi tersebut.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa monyet-monyet tersebut mendapatkan perawatan yang layak, sekaligus mencegah penyebaran penyakit berbahaya yang bisa ditularkan kepada manusia.

Dengan berjalannya program alih karya ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap, dapat mengurangi praktik eksploitasi hewan di wilayahnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para pekerja yang terdampak.

“Semoga dengan kesadaran dan dukungan yang diberikan, kehidupan para penerima bantuan semakin sejahtera dan tidak kembali menjadi pekerja Topeng Monyet,” pungkasnya.

Acara ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan modal usaha kepada para mantan pekerja Topeng Monyet dan foto bersama para pejabat serta penerima manfaat. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Optimis Turunkan Angka Stunting Capai 14 Persen pada 2025

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon optimis dapat menurunkan angka stunting di wilayahnya, dengan menargetkan penurunan prevalensi stunting dari 22 persen menjadi 14 persen pada tahun 2025.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd usai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Gedung Cakrabuana BKPSDM Kabupaten Cirebon, Kamis (19/9/2024).

Menurut Hilmy, penurunan stunting ini menjadi komitmen seluruh instansi terkait di Kabupaten Cirebon. Program penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama, dan berbagai langkah telah disiapkan untuk mencapai target tersebut.

Salah satunya adalah melalui 23 program yang difokuskan pada percepatan penurunan angka stunting.

“Kami yakin angka stunting bisa turun sesuai target nasional, yaitu di bawah 14 persen. Ini bukan hal yang mustahil, jika dilakukan dengan program yang tepat,” jelas Hilmy.

Program-program tersebut mencakup intervensi terhadap anak-anak yang sudah mengalami stunting, serta langkah pencegahan agar tidak muncul kasus stunting baru.

Pemkab Cirebon juga berfokus pada anak-anak usia 0-23 bulan dan ibu hamil, untuk memastikan mereka mendapatkan nutrisi yang cukup.

Hilmy menambahkan, upaya pencegahan juga dilakukan dengan menyusun regulasi yang mendukung. Salah satunya adalah mengupayakan agar dana desa bisa dialokasikan untuk program-program pencegahan stunting.

“Kami berharap, dana desa bisa berperan dalam mendukung program ini, terutama di tingkat kecamatan dan desa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, H Eni Suhaeni SKM MKes, menegaskan pentingnya pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Menurutnya, TPK memiliki peran strategis dalam mendampingi keluarga yang berisiko stunting.

Eni menjelaskan, pembinaan TPK bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan program percepatan penurunan stunting.

“TPK bertugas mendampingi keluarga yang berisiko stunting, seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan ibu yang memiliki balita,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa kegiatan ini diadakan untuk memperkuat komitmen dan visi kepemimpinan di tingkat kecamatan dan desa dalam upaya penurunan stunting.

Eni menekankan pentingnya komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program ini.

Tak hanya itu, rapat koordinasi juga membahas konvergensi program-program spesifik dan sensitif di tingkat kecamatan dan desa. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat juga menjadi fokus utama.

Eni berharap, dengan penguatan sistem data dan informasi yang inovatif, Pemkab Cirebon dapat mempercepat penurunan stunting secara lebih efektif.

“Kami akan terus meningkatkan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting dengan sasaran utama remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0-23 bulan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Terima Penghargaan CNN Award 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menerima penghargaan kategori Quick Response in Dealing Community Problems dalam ajang CNN Indonesia Award 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menerima langsung penghargaan tersebut di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (17/9/2024).

Pemkab Cirebon telah membentuk tim analitik media untuk menganalisis keluhan masyarakat. Sehingga, Pemkab Cirebon merespons langsung berbagai permasalahan yang ada.

Salah satunya, saat peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon langsung merespons, tim evakuasi langsung terjun dan bergerak menjangkau warga terdampak. Bantuan logistik pun disalurkan secara efisien.

“Program pengelolaan sampah juga ditingkatkan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah berhasil mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan,” ujar Wahyu.

“Langkah-langkah konkret ini membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Selalu siap sedia mengatasi segala tantangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, Jabar memiliki potensi besar. Bahkan, jumlah populasi terbesar di Indonesia, yakni 50 juta jiwa.

“CNN Indonesia Award bukan sekadar penghargaan, melainkan wadah inspirasi yang menyorot dedikasi dan kerja keras mereka di berbagai bidang,” kata Bey Machmudin dalam sambutannya.

Bey mengungkap, Provinsi Jabar kaya akan budaya dan sumber daya alam, juga gerakan besar yang dipenuhi dengan inovasi dan semangat kolaborasi yang tidak pernah pudar.

“Di tengah tantangan global, Jawa Barat terus menyalakan obor harapan untuk Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Ia mengatakan, semangat yang menyala lahir dari inspirasi besar yang pernah memanaskan Kota Bandung, yakni Bandung Lautan Api, hal itu dijaga dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

“Semangat ini tidak hanya menjadi simbol lokal, tetapi juga dorongan kuat bagi kita semua untuk tetap berinovasi dalam setiap bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga lingkungan hidup,” jelasnya.

Ia pun percaya, pembangunan tidak hanya tentang insfrakstruktur atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberanian dalam menghadapi tantangan.

“Kita memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

“Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan dan program yang membawa perubahan positif, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi hingga lingkungan hidup,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Bey mengatakan, peran media sangatlah penting. Media sebagai agen perubahan, mampu menyatukan aspirasi masyarakat, menyuarakan kebenaran, dan memberikan inspirasi bagi masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Jawa Barat, dan tentunya untuk Indonesia,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by