Posts

Cegah Stunting, Pemkab Cirebon Geber Pelaksanaan Intervensi Serentak

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Provinsi Jawa Barat melalui zoom meeting.

Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Mochamad Syafrudin didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Hj Eni Suhaeni SKM M.Kes, serta perwakilan perangkat daerah terkait di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (12/6/2024).

Penurunan stunting menjadi salah satu mayor proyek Pemkab Cirebon di tahun 2024, dengan menyasar bayi lima tahun (balita) hingga calon pengantin (catin).

Berdasarkan laporan hasil intervensi serentak pencegahan stunting Kabupaten Cirebon, sebanyak 204.716 balita menjadi sasaran proyeksi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Sementara itu, untuk proyeksi Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), sebanyak 156.300 balita yang menjadi sasaran.

Hingga Rabu (12/6/2024), jumlah balita yang telah diukur sebanyak 53.103 jiwa, atau 33,9 persen dari sasaran yang diproyeksikan e-PPGM. Jumlah balita yang bermasalah gizi sebanyak 11.304 jiwa, atau 21,29 persen. Sedangkan, jumlah balita yang diintervensi sebanyak 707 jiwa, atau 6,35 persen.

Selain menyasar balita, kegiatan intervensi serentak menyasar ibu hamil. Jumlah ibu hamil yang menjadi sasaran sebanyak 14.813 jiwa, dan ibu hamil yang telah dilayani sebanyak 1.860 jiwa.

Ada beberapa kendala yang ditemui dalam kegiatan intervensi serentak, yaitu adanya penolakan dari pihak keluarga ketika balita yang bermasalah disarankan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL), keterbatasan tenaga input data hasil Posyandu di e-PPGMB secara real time di puskesmas, data sasaran baru masih belum lengkap, dan lainnya.

Sementara itu, hasil pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Rabu (12/6/2024), sebanyak 373 calon pengantin (catin) yang telah melakukan pengisian data di Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan bulan sebelumnya dan melebihi target harian.

Sekadar diketahui, Elsimil adalah aplikasi hasil inovasi BKKBN yang dibuat untuk menekan angka stunting, sasarannya adalah catin.

Pemkab Cirebon menargetkan 690 catin per bulannya yang mendapatkan pendampingan dan tercatat dalam Elsimil, target hariannya sebanyak 30 catin. Pada periode 1 hingga 12 Juni 2024, TPK berhasil melebih target harian. Tim TPK berhasil melakukan pendampingan dan pendataan Elsimil terhadap 373 catin, dari target sasaran 360 catin pada periode 1 hingga 12 Juni 2023. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Program RSUD Waled

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag menghadiri kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan dan program pengembangan RSUD Waled kepada 132 kuwu yang berasal dari 15 kecamatan di Kabupaten Cirebon bagian timur, Kamis (02/02/2023).

Dalam sosialisasi tersebut, Imron menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan pelayanan di RSUD Waled.

“Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Waled untuk menjadi Rumah Sakit pilihan masyarakat, akan terus kami dorong untuk ditingkatkan. Karena sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal, bermutu, dan profesional,” ujar Imron.

Imron juga menyebutkan, berkat kerjasama dan koordinasi antara manajemen RS, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit, dukungan dewan pengawas dan dukungan pemerintah daerah, RSUD Waled mendapatkan peringkat Akreditasi Pendidikan Utama dari Kementerian Kesehatan.

“Alhamdulillah, RSUD Waled berhasil mendapatkan peringkat akreditasi Starkes Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2022, yang merupakan predikat tertinggi dan juga mendapatkan peringkat Akreditasi Pendidikan Utama dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, adalah dengan adanya Operasionalisasi Gedung Perawatan Kelas Tiga.

Sementara itu, Direktur RSUD Waled, dr H Mohamad Luthfi menjelaskan mengenai tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut.

“Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menjembatani dan menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan, khususnya pelayanan di RSUD Waled,” jelas Luthfi.

Ia juga menyebutkan bahwa, RSUD Waled memiliki banyak potensi yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya untuk melayani masyarakat.

“RSUD Waled memiliki potensi sumber daya manusia dan fasilitas diagnostik. Potensi-potensi ini tentunya harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan masyarakat,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

/by

Warga Kabupaten Cirebon yang Belum KB Tinggal 26 Persen

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag., bersama Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (BKBR) BKKBN, dr. Eni Gustina., Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs. Wahidin M.Kes., dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni melakukan peninjauan kegiatan Pelayanan KB MKJP di RS Sumber Waras Kabupaten Cirebon.

Pelayanan ini merupakan tindak lanjut dalam mengejar target penurunan stunting dan kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmeet need) yang masih tinggi di Jawa Barat. Diharapkan, dengan meningkatnya kesertaan KB di awal tahun 2023 ini, maka target unmeet need sebesar 12,69% tercapai.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Cirebon mengucapkan terima kasih kepada BKKBN serta seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak, dalam pelaksanaan Pelayanan KB MKJP ini. Dalam kesempatan ini, ia juga memberikan kompensasi biaya selama masa pemulihan kepada para akseptor MOW & MOP.

Pelayanan serentak yang dilaksanakan dari tanggal 17 s/d 19 Januari 2023 ini, Kabupaten Cirebon berhasil mendapatkan akseptor KB sebanyak 619 orang. Terdiri dari MOW sebanyak 69, IUD sebanyak 197 dan Implan sebanyak 353.

Imron juga menuturkan, bahwa tingkat partisipasi warga Kabupaten Cirebon dalam program KB sangat tinggi. Berdasarkan data Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK 21), menyebutkan bahwa tinggal 26% warga Kabupaten Cirebon yang belum melakukan KB.

Program KB ini, ujar Imron, akan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, bimbingan yang maksimal kepada anak, akan menjadikan anak yang berkualitas. Dan dengan SDM yang berkualitas, akan bisa mengangkat perekonomian dan kesejahteraan keluarganya.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menambahkan bahwa jumlah partisipasi maayarakat Kabupaten Cirebon dalam program KB sudah sangat tinggi. Walaupun, mayoritas masih menggunakan KB jangka pendek.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini terus mendorong kepada masyarakat, untuk bisa menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dengan menargetkan 400 masyarakat Kabupaten Cirebon, yang menggunakan KB jenis Medis Operasi Wanita (MOW) dalam satu tahun.

“ Untuk bisa mencapai target tersebut, kami juga menggandeng rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirebon,” kata Eni.

Ia juga menuturkan, bahwa sejumlah rumah sakit di Kabupaten Cirebon sudah bekerjasama dengan DPPKBP3A dalam program MKJP. Rumah sakit menjalankan program tersebut dua kali dalam sebulan. Salah satu rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama, yaitu Rumah Sakit Sumber Waras Ciwaringin.

“ Silakan datang, karena tidak dipungut biaya alias gratis,” pungkas Eni. (DISKOMINFO)

/by