KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bertempat di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo beserta para pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan pemerintah daerah (pemda)
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Cirebon mengatakan, acara ini bertujuan untuk mempertegas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat di tahun 2023, serta ringkasan hasil pemeriksaan semester II pada tahun yang sama.
Selain itu, tutur Wahyu, ada beberapa pesan penting yang disampaikan Presiden RI kepada seluruh peserta pada acara tersebut.
Salah satunya, Presiden menekankan, bahwa predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan pada suatu pemerintah daerah bukanlah sekedar prestasi, melainkan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban.
“Jadi, predikat WTP ini menjadi keharusan bagi pemda, untuk melakukan akuntabilitas keuangan yang maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa Presiden mengingatkan seluruh pihak akan pentingnya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, guna menjaga pertumbuhan ekonomi di atas angka 5 persen.
Meski di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia saat ini berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,11 persen.
“Kemudian, seluruh pemda harus segera mengimplementasikan rekomendasi yang dikeluarkan dari BPK,” ungkap Wahyu.
Wahyu menuturkan, poin penting yang disampaikan Presiden, yakni terkait upaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Sebab, hal ini menjadi bagian dari inisiatif perbaikan yang terus berlangsung.
Presiden menegaskan, lanjut Wahyu, bahwa semua pihak perlu menerapkan pendekatan yang berorientasi pada hasil, bukan hanya mematuhi prosedur semata.
“Dalam konteks pergantian pemerintahan, Presiden mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan bersama, guna memastikan pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (DISKOMINFO)
