KABUPATEN CIREBON — Sejumlah terobosan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, SH. MH. Salah satunya, yaitu terkait penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat, akan menginisiasi penggunaan dan penerapan TTE di seluruh perangkat daerah Kabupaten Cirebon.
Jika sebelumnya, Kabupaten Cirebon menerapkan TTE Versi 1 yang hanya digunakan di level perangkat daerah saja. Namun kali ini, level TTE-nya meningkat pada Versi 2 yang juga dapat digunakan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon
“Jadi, nanti 71 SKPD, 412 desa dan 12 kelurahan, semuanya akan menggunakan TTE,” ujar Bambang, Rabu (29/03/2023).
Menurut Bambang, banyak kelebihan dalam menggunakan TTE, salah satunya praktis dan efisiensi waktu. Karena dengan menggunakan TTE, maka penandatanganan bisa dilakukan dimanapun.
Walaupun menggunakan tanda tangan yang berbasis elektronik, Bambang memastikan bahwa kekuatan hukum tanda tangan tersebut sama dengan tanda tangan basah.
“Kekuatan hukumnya, sama dengan tanda tangan basah,” jelas Bambang.
Dengan adanya penggunaan TTE Versi 2 ini, diharapkan penilaian tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon menjadi meningkat.
Pada tahun 2021, SPBE Kabupaten Cirebon berada pada urutan 25 se-Jawa Barat. Kemudian, peringkat SPBE Kabupaten Cirebon mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 lalu, yang berada pada 14 terbaik se-Jawa Barat.
“Harapannya, dengan adanya penggunaan TTE Versi 2 ini, bisa mengangkat kembali penilaian SPBE di Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.
Penerapan TTE di seluruh perangkat daerah Kabupaten Cirebon, rencananya akan dilaunching pada Peringatan Hari Jadi ke-541 Kabupaten Cirebon nanti.
Jika tahapan ini bisa direalisasikan dengan baik, kedepannya Diskominfo Kabupaten Cirebon akan membuat Super Apps, untuk bisa mengakomodir seluruh layanan publik dan portal administrasi pemerintahan.
“Nanti goal akhirnya, yaitu kita akan membuat Super Apps, untuk memudahkan seluruh pelayanan publik dan administrasi pemerintahan,” pungkas Bambang. (DISKOMINFO)
