KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri penutupan Kejuaraan Tarung Derajat Piala Bupati Cirebon tahun 2023 usia dini, pelajar dan ulot se-Jawa Barat di Hall UMC, Watubelah Sumber, Kabupaten Cirebon, Minggu (3/12/2023).

Bupati Imron menyampaikan, tarung derajat adalah olahraga beladiri yang semakin memasyarakat. Terbukti dari antusiasme para peserta dan penonton kejuaraan ini, yang membuktikan bahwa olahraga ini mempunyai penggemar yang masif.

Aku Imron, tarung derajat memiliki peran penting dalam pembangunan karakter dan kepribadian individu, sekaligus memperkuat empati dalam masyarakat.

“Saya menyambut baik kegiatan seperti ini. Kejuaraan ini membuktikan, bahwa masyarakat kita peduli terhadap perkembangan olahraga hasil cipta anak bangsa yang semakin berkembang, tersebar, bahkan sampai jauh dari asalnya,” ujar Imron.

Menurutnya, ajang kejuaraan ini merupakan upaya untuk membantu mengembangkan olahraga tarung derajat dan menumbuhkan bibit-bibit atlet yang berkualitas untuk mengharumkan nama Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cirebon.

“Saya ucapkan selamat kepada para atlet, official dan pelatih yang telah berperan dalam memenangkan kejuaraan ini,” kata Imron.

“Saya juga ucapkan terimakasih kepada panitia, karena melalui kejuaraan ini dapat melahirkan bibit-bibit atlet baru yang akan membanggakan daerah Jawa Barat dan kota/kabupaten peserta kejuaraan,” pungkasnya.

Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Tarung Derajat Piala Bupati Cirebon tahun 2023 usia dini, pelajar dan ulot se-Jawa Barat, dr. Edi Susanto, MM mengatakan, kejuaraan tarung derajat tahun ini telah selesai dilaksanakan.

Dikatakan Edi, pada kejuaraan tarung derajat ini, didapatkan hasil perolehan medali, dengan rincian: juara umum kesatu diraih oleh Kabupaten Bandung dengan perolehan 9 emas, 4 perak dan 2 perunggu.

Disusul juara umum kedua diduduki Kota Bandung dengan perolehan 7 emas, 3 perak dan 4 perunggu.

“Peringkat juara umum ketiga diraih Kota Depok, dengan perolehan 4 emas, 1 perak dan 2 perunggu,” jelas Edi.

Ia mengungkapkan, sebagai panitia masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, pihaknya memohon maaf yang sebesar-besarnya, serta mengharapkan saran yang membangun dan dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan kedepannya menjadi lebih baik lagi. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar dialog kajian pemekaran Cirebon Timur, sebagai salah satu tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya pemekaran di Cirebon Timur.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon ini, turut hadir Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Asisten Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon beserta jajaran, Sabtu (2/12/2023).

Dengan hadirnya DPRD Kabupaten Cirebon dalam kegiatan ini, diharapkan nantinya, keputusan mengenai Cirebon Timur bisa satu suara.

“Kalau masih ada anggota DPRD yang belum paham, bisa diobrolkan dalam dialog ini,” kata Imron.

Imron mengatakan, dalam kajian ini, pihaknya juga melibatkan akademisi dari Universitas Padjajaran, agar hasil dari kajian ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan tanpa intervensi.

Ia juga berharap, wacana dan dorongan adanya pemekaran Cirebon Timur ini, bukan hanya karena tujuan politis saja, namun demi kemaslahatan seluruh masyarakat.

“Semoga tujuan pemekaran ini, adalah untuk kemaslahatan umat,” lanjutnya.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H. M. Luthfi, S.T., M.Si menuturkan, bahwa dalam kegiatan ini, pihaknya mendengarkan hasil awal tentang kajian Cirebon Timur.

Data yang didapat, nantinya akan ditindaklanjuti melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum ke Sidang Paripurna.

Menurut Luthfi, kajian memang harus dilakukan dan menjadi syarat dilakukannya pemekaran sebuah wilayah. Dua kajian yang harus terpenuhi, yaitu kajian mengenai kewilayahan dan kapasitas.

“Ada beberapa tafsir mengenai aturan luas wilayah pemekaran, ini nanti akan dibahas,” ujar Lutfi.

Selain itu, kajian kapasitas juga sangat penting dilakukan. Agar nantinya, bisa dipastikan pada pemekaran ini, tidak terjadi defisit.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian, perkiraan berapa pendapatan yang akan didapatkan oleh Cirebon Timur.

“Jangan sampai, setelah pemekaran terjadi, malah tidak sesuai dengan harapan,” jelasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Cirebon mengikuti Pameran Jendela Kertajati di Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka, Kamis (1/12/2023).

Pada kegiatan tersebut, Ketua Dekranasda Kabupaten Cirebon, Dra. Nunung Roosmini Imron didampingi pengurus Darma Wanita Persatuan (DWP) dan pejabat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) setempat, hadir langsung pada pameran.

Nunung mengatakan, pihaknya memamerkan produk unggulan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Cirebon, seperti batik Cirebonan, baik tulis, cap maupun pewarna alam; kerajinan rotan, kayu, kulit; serta produk-produk lainnya.

“Produk-produk IKM dipromosikan oleh Dekranasda untuk memperluas akses pemasaran di tingkat nasional maupun internasional. Harapannya, para penumpang pesawat yang melalui BIJB Kertajati yang berasal dari berbagai daerah maupun negara, bisa membeli produk-produk unggulan Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, bahwa Dekranasda terus berupaya untuk mengenalkan dan mempromosikan produk unggulan IKM Kabupaten Cirebon, sehingga bisa dikenal di level nasional maupun internasional.

“Kita terus berupaya untuk mengenalkan dan mempromosikan produk unggulan IKM Kabupaten Cirebon, sehingga bisa dikenal di level nasional maupun internasional,” sambungnya.

Ia melanjutkan, bahwa disamping mempromosikan, yang tak kalah penting juga melakukan peningkatan daya saing produk.

Menurutnya, Dekranasda bersama dengan Disperdagin telah banyak melaksanakan Bimtek, fasilitasi, serta pendampingan kepada para pelaku usaha produk unggulan di Kabupaten Cirebon.

Sehingga, produk-produk tersebut dapat bersaing dan diterima pasar serta menjadi referensi konsumen guna memenuhi kebutuhan.

Nunung berpesan kepada para pelaku usaha, untuk terus berinovasi dan berkreatifitas menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

“Saya berpesan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Cirebon, untuk terus berinovasi dan berkreatifitas, serta buatlah produk yang berkualitas dan siap bersaing dengan produk lainnya,” pesan Nunung. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, S.E, M.T menyebutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melanjutkan kembali pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Watubelah di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

Bey menyebutkan, beberapa hari lalu kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat, sudah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan sarana olahraga tersebut.

“Kami akan audit terlebih dahulu, untuk memutuskan bakal dilanjut atau meminta bantuan kepada pemerintah pusat,” ujarnya saat rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah di Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jum’at (1/12/2023).

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si menyebutkan, lanjutan pembangunan SOR Watubelah saat ini, kembali dilanjutkan dan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon TA 2023.

Namun, kata Wabup Cirebon yang akrab disapa Ayu, untuk merampungkan sarana tersebut, pemerintah daerah sudah meminta bantuan kepada pemerintah provinsi. Hal tersebut, dikarenakan keterbatasan jumlah anggaran yang dimiliki.

“Anggaran yang dibutuhkan untuk merampungkan SOR Watubelah itu sekitar Rp200 miliar. Pembangunan sport center ini harus berjalan, supaya nantinya bisa menjadi ikon baru untuk Kabupaten Cirebon,” ujar Ayu. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik kategori Kabupaten/Kota Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2023.

Penganugerahan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin didampingi Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Ijang Faisal beserta jajaran.

Dan anugerah tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, SH., MH di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023).

E-Monev KIP 2023 kali ini mengusung tema “Mendorong Implementasi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan E-Monev tersebut, ada beberapa tahapan yang dilakukan, yakni Sosialisasi, Launching dan Bimbingan Teknis (25 Juli 2023), Tahap Monitoring (26 Juli s/d 4 Agustus 2023), Pengisian Kuesioner SAQ (7 s/d 31 Agustus 2023) dan Verifikasi Kuesioner (1 s/d 22 September 2023), serta Visitasi dan Presentasi (2 s/d 20 Oktober 2023).

Berikut beberapa badan publik di Jawa Barat yang mengikuti E-Monev KIP, yaitu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, dan Partai Politik.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH., MH, menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur atas penghargaan yang telah diterima.

“Dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu dan mendukung kami selama ini,” ujar Bambang.

“Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Bupati Cirebon, para kepala perangkat daerah, PPID dan KID Kabupaten Cirebon serta bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kabupaten Cirebon,” tambahnya.

“Alhamdulillah, pada tahun 2023 ini kami berhasil mempertahankan predikat Kabupaten Informatif. Semoga ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pada tahun 2022, Kabupaten Cirebon juga telah meraih predikat sebagai Kabupaten Informatif. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik 93 PNS dan PPPK tenaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pelantikan tersebut disaksikan Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si, para pejabat Esselon II serta perwakilan Forkopimda di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Kamis (30/11/2023).

Bupati Imron mengatakan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 silam, sebanyak 16 peserta yang dinyatakan lulus dari 26 formasi yang tersedia pada pengadaan PPPK tenaga teknis formasi tahun 2022 yang telah terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya.

Imron mengapresiasi, walaupun belum dinyatakan lulus pada saat itu, karena tidak memenuhi nilai ambang batas yang cukup tinggi, namun tetap membulatkan tekat dan melakukan perjuangan untuk dapat mengabdi kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hingga, lanjut Imron, Menteri PAN-RB mengeluarkan keputusan dengan Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2022, yang berisikan tentang reformulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis dan optimalisasi jabatan yang kosong.

“Kini terwujud, dan kali ini telah resmi dilantik sebagai PPPK. Kini saatnya membuktikan dan dapat memberikan kontribusi positif pada Kabupaten Cirebon melalui bidang keahlian masing-masing,” kata Imron.

Juga, masih dikatakan Imron, bagi PNS yang telah dilantik dalam jabatan fungsional, baik yang pertama kali, perpindahan jabatan maupun pengangkatan kembali yang juga berjuang melewati tahapan uji kompetensi, sehingga dapat dinyatakan layak dan kompeten untuk diangkat dalam jabatan fungsional.

“Saya atas nama pimpinan daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah, mengucapkan selamat bekerja untuk PNS yang telah dilantik menjadi pejabat fungsional, serta PPPK jabatan fungsional teknis yang telah dilantik dan diambil sumpah janji jabatan,” tuturnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Kamis (30/11/2023).

Kegiatan BBGRM kali ini mengambil tema “Dengan Bulan Bhakti Gotong Royong Kita Tingkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membangun Desa”.

Imron mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari seluruh rangkaian kegiatan Pencanangan (BBGRM) yang diagendakan secara nasional, diawali oleh penyelenggaraan di tingkat nasional, dilanjutkan dengan penyelenggaraan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan penyelenggaraan di tingkat kabupaten.

“Saya merasa bangga bahwa peringatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Imron.

“Sehingga, kegiatan ini sebagai langkah awal untuk ditindaklanjuti di tingkat kecamatan dan di tingkat desa serta kelurahan,” sambungnya.

Ia menyebut, pencanangan BBGRM tahun 2023 merupakan upaya melestarikan dan meningkatkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta untuk mewujudkan semangat kebersamaan yang berintegritas dan mandiri.

Bahkan, lanjut Imron, ini dapat dijadikan momentum untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta partisipasi masyarakat untuk menguatkan integrasi sosial yang akhir-akhir ini cenderung menurun.

“Memang tidaklah mudah untuk melestarikan dan mempertahankan semangat gotong royong di tengah alam kehidupan sekarang ini yang semakin individualis dan kompetitif, cenderung lebih menunjukkan persaingan dari pada kebersamaan untuk maju,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan, pencanangan BBGRM ini untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan dalam membangun Kabupaten Cirebon.

Imron menghimbau kepada seluruh kuwu, agar melaksanakan BBGRM dalam semua kegiatan di desa masing-masing, dengan memberdayakan lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan masyarakat secara umum.

Di tempat yang sama, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan BBGRM, yakni untuk menumbuhkembangkan semangat gotong-royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

“Ada beberapa sasaran di BBGRM ini, diantaranya untuk meningkatkan persatuan dan persatuan di desa, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan terutama dalam memutar roda perekonomian desa,” jelas Nanan.

“Kemudian meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, serta meningkatnya rasa memiliki hasil-hasil pembangunan yang bisa mensejahterahkan masyarakat,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka Kejuaraan Tarung Derajat Piala Bupati Cirebon 2023 di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) Watubelah, Kecamatan Sumber, Kamis (30/11/2023).

Dalam pembukaan tersebut, Imron menyebutkan bahwa kejuaraan itu bukan hanya sekadar kompetisi, melainkan suatu wadah kebersamaan dan persaudaraan keluarga besar Tarung Derajat di Jawa Barat.

“Melalui kegiatan ini, tidak hanya mengukur keunggulan atlet-atlet terbaik, tetapi juga memupuk semangat sportifitas, kejujuran, dan kebersamaan di antara kita,” kata Imron.

Menurutnya, kejuaraan tersebut merupakan salah satu cara untuk menciptakan generasi yang sehat, berprestasi, dan memiliki nilai-nilai positif.

Oleh karena itu, acara tersebut menjadi momentum guna mengajak seluruh komponen masyarakat Jawa Barat untuk turut serta aktif dalam kegiatan dan mengembangkan Tarung Derajat, demi menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara, atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara ini,” ujar Imron.

“Semangat, dedikasi, dan kerja keras semua merupakan pilar utama kesuksesan Kejuaraan Tarung Derajat Piala Bupati Cirebon se-Jawa Barat tahun ini,” imbuhnya.

Ketua Pelaksana Kejuaraan Tarung Derajat Piala Bupati Cirebon 2023, dr. Edi Susanto, MM menyebutkan, kompetisi tersebut berlangsung mulai Kamis (30/11/2023) hingga Minggu (3/12/2023).

Jumlah peserta dalam kejuaraan tingkat Jawa Barat ini sebanyak 363 atlet, terdiri dari 123 atlet usia dini, 165 atlet pelajar, 24 atlet ulot, dan 15 tim seni gerak.

“Ratusan peserta itu memperebutkan 242 medali. Mudah-mudahan kejuaraan ini berlangsung aman dan lancar,” kata Edi. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — 1.901 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kabupaten Cirebon menerima SK kenaikan gaji berkala (KGB).

Secara simbolis, SK KGB diserahkan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag kepada perwakilan PPPK guru di GOR Ranggajati, Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (29/11/2023).

Bupati Imron menginginkan kepada para PPPK yang menerima SK KGB ini, untuk terus bekerja dengan lebih baik, bersemangat, dan bertanggung jawab.

“Tunjukkan kinerja terbaik, karena yang menerima SK hari ini adalah orang-orang terpilih. Tunjukkan pula dedikasi dan loyalitas dalam bekerja, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Imron juga meminta kepada para guru, agar dapat mematuhi dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang ada.

Tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi, sehingga akan semakin memberikan warna yang positif di instansi tempat bertugas.

“Jadikan momentum ini untuk mulai membangun kapasitas diri. Bekerjalah dengan semangat, cerdas, melayani dengan sepenuh hati dan tetap menjaga kinerja, dedikasi serta loyalitas,” sambungnya.

Ia melanjutkan, selain agar dapat membawa anak-anak didik menjadi anak pintar, tugas tambahannya selaku ASN, yaitu harus bisa membawa perubahan pola pikir tentang kesehatan, salah satunya permasalahan stunting.

“PPPK guru ini agar bisa menjadi orang tua asuh stunting, supaya kasus stunting di Kabupaten Cirebon cepat turun,” pintanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd., MM menambahkan, dari 1.901 PPPK guru di Kabupaten Cirebon, diantaranya PPPK pengangkatan 2021 sebanyak 193 dan PPPK pengangkatan tahun 2022 sebanyak 1.708.

Dirinya berharap, usai mendapatkan SK KGB ini, agar dapat memperbaiki diri dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggungjawab yang diemban kedepan akan semakin berat.

Ia juga menyampikan terima kasih dan apresiasi pada instansi terkait lainnya, yang telah berupaya penuh untuk bisa membantu para PPPK bisa mendapatkan hak dalam meningkatkan kesejahterannya melalui kenaikan gaji berkala.

“Berharap kepada para PPPK, agar dapat secara aktif berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Cirebon,” harap Ronianto.

“Jadilah pegawai yang dapat menjadi panutan di lingkungan kerja dan memberi contoh kepada siswa dan masyarakat dengan menjadi teladan yang baik,” tutupnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemkab Cirebon memperingati HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Kabupaten Cirebon di halaman Kantor Bupati Cirebon, Rabu (29/11/2023).

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag selaku pembina Korpri Kabupaten Cirebon, membacakan sambutan Ketua Umum Korpri, mengatakan bahwa momentum ulang tahun ke-52 Korpri ini bisa dijadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Korpri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat kepada masyarakat luas.

Menurutnya, semua program tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN.

“Dari keberhasilan Indonesia melewati pandemi Covid-19 dengan baik, sehingga dipuji khalayak Internasional. Program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN,” kata Imron.

Selain itu, lanjut Imron, peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar.

“Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan, dan saya yakin tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Cirebon akan turun,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, saat ini dunia sudah digerakkan oleh sistem dan algoritma pemrograman maupun verifikasi biometrik, sehingga pihaknya tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama.

“Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kta harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update, memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat,” jelasnya.

Imron minta Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan selama ini. Sebab, semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi.

“Saya minta para pengurus Korpri yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting, agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik,” tutur Imron.

“Karena meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi,” tambahnya.

Terkait Pemilu 2024, Imron menyebut bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada.

Sehingga, sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan negara, Pancasila dan UUD 1945.

“Dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan Pemilu Presiden dan Pilkada, dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Saya yakin, Korpri akan netral dalam ajang Pemilu dan Pilkada 2024,” ucap Imron.

Ia menjelaskan, Korpri memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, karena Korpri merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.

“Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Imron, Korpri kedepan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi, agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

“Sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak dan pemerintah menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri,” pungkasnya. (DISKOMINFO)