Pemkab Cirebon Terus Percepat Turunkan Angka Stunting

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si menyebutkan, sepanjang 2023 ini pemerintah daerah sudah melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke 15 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Upaya tersebut dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Menurut Wabup Cirebon yang akrab disapa Ayu ini, penurunan angka stunting merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Instruksi tersebut disampaikan presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 pada Rabu (25/1/2023).

Dalam instruksinya itu, Presiden RI menekankan, pada tahun 2024 angka gagal tumbuh atau stunting harus berada pada angka 14 persen. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bagian yang turut andil dalam penurunan angka tersebut.

“Tahun ini adalah tahun terberat untuk berupaya menurunkan angka stunting,” kata Ayu saat melakukan monev ke Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jum’at (13/10/2023).

Berdasarkan data, pada 2023 ini jumlah angka stunting di Kabupaten Cirebon sebanyak 14.014 atau 8,59 persen dari jumlah balita (hasil EPPGBM). Puluhan ribu balita tersebut, menyebar di 28 desa dari sembilan kecamatan.

Ayu berharap, seluruh jajaran yang bertugas mempercepat penurunan angka tersebut tidak hanya sekadar melakukan seremoni saja, melainkan paham akan langkah kerja yang harus digulirkan.

“Upaya penurunan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak berperan, dari mulai pemerintah daerah, desa, dan tentunya masyarakat,” ungkap Ayu.

Ia menambahkan, bahwa pemerintah desa harus mempunyai data yang valid untuk dijadikan sasaran. Perlu pengkategorian data untuk menjadi sasaran dalam penanganan stunting.

Pengkategorian data ini mencakup data remaja, calon pengantin (catin), ibu hamil, dan balita, baik balita yang underweight, wasting dan stunting. Hal ini agar memudahkan dalam melakukan intervensi, serta capaian kinerja yang jelas.

Terhadap balita stunting, lanjut Ayu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa adalah merujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penatalaksanaan gizi. Namun pastikan, balita tersebut memiliki BPJS dan administrasi kependudukan yang valid.

“Sementara untuk balita resiko stunting, dapat diberikan PMT berupa makanan bergizi seimbang yang bersumber dari pangan lokal, serta dipantau status gizinya,” tambahnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Targetkan 2024 Zero Kemiskinan Ekstrem

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan tahun 2024 “zero” kemiskinan ektrem. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si.

“Ini tahun terberat kami, karena kami targetkan tahun 2024 “zero” kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon,” kata Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon, saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) TKPKD di Kecamatan Astanajapura, Rabu (11/10/2023).

Ayu mengajak seluruh pihak terkait untuk tetap semangat bersama guna menghapuskan kemiskinan. Karena sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta amanat Undang-undang Pasal 34 juga bahwa fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara.

“Harus satu frekuensi dan menjadi semangat bersama menghapuskan kemiskinan ekstrem,” sambungnya.

Menurutnya, di Kecamatan Astanajapura, miskin ekstremnya urutan ke-6 dari 40 kecamatan. Disini ada sekitar 473 KK, 1.800 jiwa yang ekstrem dan Kabupaten Cirebon masih menjadi peringkat teratas miskin ekstrem se-Jawa Barat.

“Ini menjadi PR kita bersama. Bayangkan, 81.890 jiwa atau sekitar 3,7 persen, makanya harus dicarikan solusinya seperti apa,” ujar Ayu.

Contohnya, lanjut Ayu, Kecamatan Astanajapura agar berkurang kemiskinannya, jika mayoritas nelayan dan ibu-ibunya harus diberdayakan. Karena menurut Ayu, menjadi nelayan tidak setiap hari melaut.

“Kalau suaminya tidak melaut, masalah ekonomi rumah tangga terbantu oleh istrinya. Jadi mulai sekarang, ibu-ibunya diberdayakan, apakah berdagang ataupun yang lainnya,” imbuhnya.

Masih menurut Ayu, masyarakat dikatakan miskin ekstrem jika pendapatan per kapita rata-rata Rp11.500 dan itu masih sangat banyak dijumpai di Kabupaten Cirebon.

“Maka, hari ini kita mau verifikasi data ulang, tentang kebenarannya. Nanti ada tim yang terjun langsung mendata warga. Kita mau intervensi program miskin karena apa, kemudian kantong kemiskinan dimana saja, kemudian apa yang dibutuhkan, agar tepat sasaran,” jelasnya.

“Nanti pendataan sudah “by sistem”. Lagi dibuat sistemnya, yaitu Si Pendil Sewu (sistem informasi perlindungan sosial untuk warga Kabupaten Cirebon),” tambahnya.

Diakui Ayu, semua permasalahan ada pada pendataan, seperti NIKnya masih aktif, tetapi orangnya sudah meninggal dunia. Datanya ada 51.544 jiwa dan orang-orang tersebut masih mendapatkan bantuan.

“Dan surat kematian yang tidak melapor, ada 18.979 jiwa se-Kabupaten Cirebon. Jangan takut keluarga melaporkan kematian, kalau masih miskin, jangan takut keluarganya tidak kebagian bantuan kembali,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Dorong Desa Terus Munculkan Potensi Budaya

KABUPATEN CIREBON — Sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian dan menarik wisatawan, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus memunculkan potensi budaya yang ada di desa-desa.

Seperti yang dilakukan di Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Disbudpar menyelenggarakan pagelaran tarling klasik yang dihadiri Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si beserta jajaran.

Wabup Ayu mengatakan, bahwa tarling klasik merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari Desa Jemaras Kidul.

“Kegiatan ini untuk terus melestarikan budaya lokal dan menjunjung tinggi nilai luhur budaya tersebut,” ujar Ayu, Rabu (11/10/2023).

Ia menuturkan, bahwa Pemkab Cirebon akan terus memunculkan dan mengenalkan budaya-budaya Cirebon kepada masyarakat luas. Karena menurut Ayu, Cirebon saat ini sudah dikenal sebagai salah satu kota yang menjadi tujuan wisata.

Menurut Ayu, Cirebon sangat dikenal dengan banyak destinasi wisata, seperti wisata alam, wisata religi, wisata belanja dan lainnya. Oleh karena itu, perlu juga dikenalkan dengan kebudayaan yang ada, agar bisa lebih lagi menarik wisatawan.

“Saya minta kepada para kuwu, untuk bisa memunculkan potensi budaya yang ada di wilayahnya masing-masing,” pinta Ayu.

Ayu juga mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon untuk bisa bersama-sama mengenalkan seni budaya Cirebon ke masyarakat luas.

Menurutnya, dunia saat ini merupakan dunia digital dan internet. Oleh karena itu, ia mengajak kepada masyarakat yang memiliki media sosial, untuk bisa membagikan potensi budaya di wilayahnya melalui media sosialnya masing-masing.

Dengan banyaknya yang membagikan potensi budaya di Cirebon melalui media sosial, maka nantinya akan sangat memungkinkan bisa lebih menarik wisatawan untuk berkunjung ke Cirebon.

“Ketika banyak yang berkunjung, maka akan berimbas kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang manfaatnya akan kembali lagi untuk pembangunan di Kabupaten Cirebon,” sambung Ayu. (DISKOMINFO)

/by

3.600 Personel Amankan Pilwu Serentak dan Pemilu 2024, Bupati Imron: Masyarakat Harus Ikut Menjaga Kamtibmas

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyaksikan kegiatan Tactical Floor Game (TFG) dan Simulasi Sispamkota Operasi Mantab Brata Lodaya 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pilwu serentak 2023 dan Pemilu 2024 di wilayah Hukum Polresta Cirebon, berlangsung di Stadion Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (11/10/2023).

Imron mengatakan, pada pelaksanaan Pilwu serentak 2023 di Kabupaten Cirebon diikuti oleh 100 desa yang tersebar di 40 kecamatan.

“90 desa dengan wilayah hukum Polresta Cirebon dan 10 desa dengan wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 100 desa sebanyak 933 TPS,” ujar Imron.

Ia juga menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan Pilwu serentak kali ini diikuti oleh 334 orang calon kuwu, terdiri dari laki-laki 301 orang dan perempuan 33 orang.

“Untuk petahana sebanyak 56 orang, mantan kuwu 25 orang, TNI 4 orang, Polri 1 orang, PNS 3 orang, lainnya 246 orang. Sedangkan untuk pemungutan suara Pilwu serentak, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, serta pelaksanaan pelantikan kuwu terpilih pada tanggal 30 Desember 2023,” jelasnya.

Imron mengucapkan banyak terimakasih kepada aparat TNI-Polri yang telah memberikan keamanan selama proses Pilwu serentak maupun Pemilu 2024 yang akan datang.

“TNI dan Polri, telah mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi dengan catatan, kami minta kepada masyarakat untuk ikut menjaga kondusifitas, sehingga tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” pintanya.

“Hajat Pilwu, Pemilu dan Pilkada merupakan hajat kita semua. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, untuk bersama-sama ikut menjaga ketertiban dan keamanan agar semua sukses dilaksanakan,” imbuh Imron.

Di tempat yang sama, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman,S.I.K.,M.H mengatakan, dalam pengamanan Pilwu serentak 2023 dan Pemilu 2024, pihaknya akan menerjunkan 3.600 personel dari berbagai satuan.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna mempersiapkan upaya-upaya kamtibmas secara optimal dalam rangka mewujudkan pesta demokrasi.

“Dalam pelaksanaan pengamanan, secara peningkatan kekuatan ada 1.278 personel polisi. Kita juga didukung teman-teman TNI, Satpolpp dan Linmas. Total keseluruhan sebanyak 3.600 personel,” kata Arif.

Disinggung soal pencoblosan pada Pilwu serentak yang dilakukan bersamaan dengan Hari Santri, Arif mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa petugas keamanan untuk pengamanan sebelum dan sesudah pencoblosan.

“Kita sudah melakulan konsep-konsep pengamanan, tidak hanya pengamanan pada saat pelaksanaan, namun kita sudah melakukan pengamanan Kamtibmas sebelum dilakukan Pencoblosan,” jelasnya.

“Dan juga upaya sosialisasi secara masif oleh Kapolsek, Danramil serta para camat kepada calon kuwu yang sudah ditetapkan,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Dorong Guru Honorer PAI jadi PPPK

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mendorong guru honorer Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Cirebon menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasalnya, keberadaan guru mata pelajaran PAI di sekolah sangat penting, karena bisa menumbuhkankembangkan akidah, pengetahuan, hingga pengamalan tentang agama Islam.

Imron berharap, guru honorer PAI yang nantinya berganti status menjadi PPPK tetap bisa menjadikan para peserta didiknya terus beriman dan taat kepada Allah SWT.

“Yang terpenting, guru PAI harus tetap menjaga pola pikir generasi penerus dan menjadi perekat bangsa,” kata Imron saat menghadiri Tasyakuran Tahadust Binimah guru PPPK GPAI Sekolah Dasar di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (9/10/2023).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd, M.M menyebutkan, hingga Senin 9 Oktober 2023 ini, sudah ada 351 guru honorer PAI yang sudah mendaftar untuk mengikuti seleksi tersebut.

Sementara, jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru mata pelajaran tersebut sebanyak 256 orang.

“Berarti nanti, sisa guru honorer PAI sebanyak 95 orang,” ujar Ronianto.

Setelah dinyatakan lulus menjadi pegawai, kata Ronianto, pihaknya mendorong agar guru tersebut meningkatkan produktivitasnya, dikarenakan meningkat pula gaji setiap bulannya.

Selain itu, guru saat ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada peserta didik, agar tidak melakukan atau menjadi korban praktik perundungan.

“Guru itu menjadi tonggak pertama, apalagi sekarang lagi marak bullying. Jangan sampai melempem,” ungkap Ronianto. (DISKOMINFO)

/by

Lewat Ajang Festival Layang-layang Internasional, Bupati Imron: Bisa Angkat Potensi Desa

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri sekaligus membuka ajang Festival Layang-layang Internasional di Desa Mundupesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Minggu (8/10/2023).

Kepada sejumlah wartawan, Bupati Imron mengaku bangga, Kecamatan Mundu, khususnya Desa Mundupesisir ditunjuk menjadi tuan rumah ajang Festival Layang-layang Internasional tahun 2023 kali ini.

Menurutnya, Festival Layang-layang Internasional, konon baru pertama kali digelar di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Cirebon. Diharapkan, dengan adanya kegiatan Festival Layang-layang Internasional ini dapat menarik daya wisata di Kabupaten Cirebon, khususnya Desa Mundupesisir.

“Dengan adanya festival ini, paling tidak, bisa mengangkat potensi Desa Mundupesisir. Karena kami inginkan mengangkat potensi di Mundupesisir ini,” kata Imron.

Imron menambahkan, bukan hanya Desa Mundupesisir, dampaknya dapat dirasakan juga ke seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon. “Adanya kegiatan ini, mudah-mudahan destinasi wisata Kabupaten Cirebon kedepan tambah maju lagi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala DPMD Jawa Barat, DR. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc mengatakan, dengan adanya ajang Festival Layang-layang Internasional di Desa Mundupesisir ini, tentunya bisa membawa nama desa di Kabupaten Cirebon, khususnya desa yang berada di pantai utara Kabupaten Cirebon.

“Semoga kedepan, bisa menjadi daerah yang dikunjungi oleh wisatawan dan menikmati pantai utara Cirebon yang indah, apalagi ini secara internasional,” ujar Dicky.

Di tempat yang sama, Ketua Komunitas Layang-layang Indonesia, Sari Madjid, mengaku bahagia dirinya dan perwakilan empat negara lainnya, yaitu Libanon, Malaysia, Singapura dan Indonesia bisa hadir di Kabupaten Cirebon.

Ia berharap, kegiatan Festival Layang-layang Internasional ini menjadi awal bagaimana desa wisata di Mundu yang akan menjadi desa wisata, yang memang dikenal tidak hanya di Indonesia namun sampai ke Mancanegara.

“Kami mengadakan festival layang-layang ini dari tahun 1992, namun baru di Kabupaten Cirebon saya merasa gembira, karena lintas sektor hadir semuanya. Berharap tahun depan, semoga bisa hadir lagi di Kabupaten Cirebon,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

KJSB Bantu Masyarakat Kabupaten Cirebon untuk Lakukan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd menghadiri acara Peresmian Layanan Permohonan Langsung Masyarakat oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) di lingkungan Kantor Pertanahan Wilayah III Cirebon Provinsi Jawa Barat di Kantor BPN Kabupaten Cirebon, Kamis (5/10/2023).

Dalam sambutannya, Sekda Hilmy mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi dengan adanya layanan langsung kepada masyarakat melalui KJSB ini.

Menurutnya, masyarakat nantinya akan dipermudah dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

“Dengan wilayah Kabupaten Cirebon yang cukup luas ini, keberadaan KJSB dapat membantu masyarakat. Bahkan, sudah ada KJSB yang ada di Tuparev Kedawung dan Pabedilan, ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan dalam hal persertifikatan tanah,” ujar Hilmy.

“Saya yakin, kualitas pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dihasilkan melalui BPN di Sumber, maupun layanan KJSB memiliki kualitas dan kecepatam waktu yang sama juga,” lanjutnya.

Hilmy menyebut, menurut data dari BPN, jumlah bidang tanah yang terpetakan di Kabupaten Cirebon mencapai 607.173 bidang, kurang lebih 60 persen dari estimasi jumlah bidang tanah keseluruhan.

“Dari estimasi jumlah bidang tanah di Kabupaten Cirebon sebanyak 1.035.850 bidang tanah. Sehingga, dengan dibukanya pelayanan ini, diharapkan pelayanan pengukuran dan pemetaan kepada lahan milik masyarakat bisa cepat terselesaikan,” katanya.

Selain itu, kata Hilmy, pihaknya juga sedang melakukan pengukuran dan pemetaan tanah milik aset Pemkab Cirebon.

“Persertifikatan tanah aset Pemkab Cirebon terus dilaksanakan sampai saat ini. Tahun ini kita menargetkan 465 bidang tanah sesuai hasil rekonsiliasi dengan KPK di Bandung. Kami juga didukung oleh BPN, agar aset milik Pemkab Cirebon ini bisa selesai tahun 2024,” jelasnya.

Apalagi, lanjut Hilmy, dengan adanya pelayanan langsung oleh KJSB, pihaknya mendapatkan opsi dalam hal pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

“KJSB dapat membantu kami dalam mempercepat persertifikatan tanah aset Pemda dan desa di Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Survey dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng.Sc mengatakan, dengan adanya layanan KJSB, setidaknya masyarakat yang selama ini melakukan pengukuran tanah harus datang ke kantor BPN, kini tidak perlu lagi. Pasalnya, kini masyarakat bisa langsung datang ke kantor KJSB.

“Kita harapkan, masyarakat memiliki pilihan cukup datang ke kantor KJSB saja untuk melakukan pengukuran. Sehingga, kalau ke kantor BPN tinggal bawa gambar saja, nanti diterbitkan sertifikatnya,” ujar Virgo.

Ia menjelaskan, hingga saat ini untuk layanan permohonan langsung masyarakat oleh KJSB tersebar di wilayah Ciayumajakuning.

“Sekarang sudah ada lima KJSB yang bisa bekerja di Cirebon, Indramayu , Majalengka, Kuningan dan Cirebon kabupaten maupun kota, mereka semua fleksibel,” tandasnya. (DISKOMINFO)

/by

TPI Ender Dioptimalkan Kembali, Bupati Imron Pastikan Nelayan Bisa Sejahtera

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengoptimalkan kembali Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon.

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta menjaga stabilitas harga ikan tangkap.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, dalam upaya pengoptimalan tersebut, pemerintah daerah belum lama memperbaiki jalan menuju TPI Ender. Selama ini, akses ke tempat tersebut tidak representatif.

“Sebelumnya, jalan menuju TPI Ender ini tidak bisa dilintasi oleh dua mobil dengan arah berlawanan,” ujar Imron seusai menandatangani prasasti pembangunan jalan produksi TPI Ender di Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Rabu (4/10/2023).

Selama ini, lanjut Imron, nelayan di Kecamatan Pangenan kerap menjual hasil tangkapan ke TPI Gebang, Kecamatan Gebang.

Menurut Imron, adanya perbaikan tersebut diharapkan bisa menampung lebih banyak tangkapan ikan para nelayan. Segudang potensi di Desa Ender pun dipastikan bisa menunjang fasilitas tersebut.

“Menghidupkan TPI ini, diharapkan membuat kesejahteraan nelayan dan warga di Desa Ender semakin maju,” sambungnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Drs. Erus Rusmana, M.Si mengatakan, Kabupaten Cirebon memiliki tujuh TPI, dan dari tujuh TPI itu, hanya TPI Bondet yang paling optimal.

Menurutnya, aktivitas di TPI Ender sebelumnya masih terhambat, salah satunya akibat sedimentasi di wilayah muara sungai dan minimnya fasilitas penunjang.

“Mendorong TPI Ender berjalan optimal, tentu kami juga mendorong para nelayan untuk bisa membentuk koperasi-koperasi. Dengan adanya koperasi, diharapkan bisa membantu membiayai dan melayani semua nelayan,” ujar Erus. (DISKOMINFO)

/by

Rakor Lintas Sektoral, Bupati Imron Minta Jaga Kondusifitas Daerah Jelang Pilwu Serentak 2023 dan Pemilu 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2023 dan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan usai mengadakan rapat koordiansi lintas sektoral dalam rangka pengamanan Pilwu dan Pemilu di Aula Mapolresta Cirebon, Rabu (4/10/2023).

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengharapkan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi enam tahunan (Pilwu) dan pesta demokrasi lima tahunan (Pemilu) ini agar dapat berjalan dengan sukses dan tentunya tanpa ekses.

Imron mengungkapkan, yang paling penting menurutnya bahwa saat ini yang terdekat, yaitu pada tanggal 22 Oktober pelaksanaan Pilwu, ia mengharapkan kepada seluruh elemen agar dapat menjaga kondusifitas daerah.

“Karena berbagai dinamika sudah terjadi dan suhu politik sudah meningkat. Untuk itu, mari bersama-sama mengawasi dan jaga kondusifitas daerah,” ujar Imron.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H menyebutkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan agenda demokrasi lima tahunan dan tahun ini akan dilaksanakan serentak bersama-sama, dan Polresta Cirebon juga memberikan kepastian agar penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berjalan lancar.

“Kami tentu bersama-sama pemangku kepentingan lainnya, akan siap mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024, dan kami juga telah melakukan pemetaan agar pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, damai dan demokratis,” kata Arif.

Dandim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Afriandy Bayu Laksono, S.Sos., M.I.Pol menambahkan, kejadian yang sempat viral dan heboh, yaitu pada saat penetapan nomor urut di Desa Kapetakan, seharusnya bisa menjadi tindakan yang bisa diminimalisir.

“Semoga tidak terjadi di tahapan-tahapan selanjutnya, baik di Pilwu maupun Pemilu,” harapnya.

Ia berpesan, dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini tetap berjalan dan ia meminta, dalam pelaksanaan Pilwu maupun Pemilu tidak ada kecurangan, politik uang dan politisasi sara maupun black campaign.

“Pemicunya adalah diatas tadi, agar Kabupaten Cirebon tetap kondusif. Maka diharapkan, tidak ada kecurangan, politik uang dan politisasi sara kemudian black campaign,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Karnaval Budaya Gegesik 2023, Bupati Imron: Lestarikan Tradisi Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Karnaval Budaya Gegesik 2023 dan Khitanan Massal dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau Muludan di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Selasa (3/10/2023).

Karnaval Budaya Gegesik merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan masyarakat Gegesik pada bulan Mulud atau Robiul Awal.

Dalam sambutannya, Imron mengapresiasi kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh masyarakat Gegesik tersebut. “Saya sangat mengapresiasi adanya Karnaval Budaya yang diadakan oleh masyarakat Gegesik,” ujar Imron.

Selain itu, Imron juga berpesan kepada warga Kabupaten Cirebon, khususnya yang berada di kecamatan Gegesik, agar tetap melestarikan budaya dan tradisi Cirebon.

“Saya merasa senang dan bangga, karena budaya ini telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Gegesik. Mari kita tetap lestarikan budaya Cirebon, agar budaya Cirebon tetap utuh dan menjadi simbol kebesaran Cirebon,” jelas Imron.

Dalam Karnaval Budaya tersebut, diarak juga Jimat Buyut Gruda. Jimat Buyut Gruda sendiri merupakan jimat masyarakat Gegesik.

Selain Karnaval Budaya, ada banyak rangkaian acara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah Medaling Pusaka Gegesik, pentas seni, khitanan massal, dan tabligh akbar.

Perlu diketahui bahwa pada tahun ini, khitanan massal diikuti oleh 46 anak dari beberapa desa di Kecamatan Gegesik. (DISKOMINFO)

/by