Dihadapan Ibu Negara Iriana Jokowi, Dekranasda Cirebon Ikut Promosikan Produk IKM

KABUPATEN CIREBON — Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Cirebon, Dra. Hj. Nunung Roosmini ikut serta menyambut kunjungan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Dekranasda Jawa Barat di Kerabat Store Bandung, Selasa (3/10/2023).

Dalam penyambutan Ibu Negara, Nunung Roosmini didampingi oleh pengurus Dekranasda, Darma Wanita Persatuan dan para pejabat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

“Kunjungan Ibu Negara Iriana Joko Widodo ke Kerabat Store Bandung untuk melihat perkembangan produk kerajinan di Jawa Barat,” ujar Nunung.

Ia menyebut, Dekranasda Kabupaten Cirebon juga ikut mempromosikan beberapa produk unggulannya, diantaranya Batik Tulis pewarna alam dan sintetis, kerajinan kulit kerang, kerajinan kulit, rotan, kayu dan kuliner.

“Semua produk yang ikut dipromosikan ke Ibu Negara, yakni produk unggulan yang diproduksi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon,” lanjutnya.

Nunung mengatakan, meski dengan keterbatasan anggaran, Pemkab Cirebon melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sampai saat ini secara kontinyu melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan IKM melalui pelatihan, bimtek dan fasilitasi.

Baik itu meliputi berbagai aspek produksi, seperti bahan baku, teknologi, produksi, standardisasi, inovasi dan kualitas produk serta akses pemasaran dan pembiayaan.

Lebih lanjut, kata Nunung, kegiatan dan program yang ada, diantaranya Comprehensive Industrial Coaching (CIC), Academy Craft Cirebon (ACC), Fasilitasi Kemasan, HKI Merek, Sistem Jaminan Produk Halal.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pemberdayaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), agar produk mereka memiliki nilai jual dan mampu bersaing ke tingkat global,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

Sukseskan Program MBKM, Diskominfo Kabupaten Cirebon Lanjutkan Kerjasama dengan STMIK IKMI Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon melanjutkan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) IKMI Cirebon dalam rangka mensukseskan program MBKM.

Sebanyak 20 mahasiswa magang STMIK IKMI Cirebon mengikuti program Mahasiswa Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah berlangsung selama 3 bulan (26 Juni-25 September 2023).

Program yang telah berlangsung sejak tahun 2022 tersebut terus dilanjutkan hingga tahun ini, dan pelaksanakan penutupan program MBKM dilakukan di Aula Diskominfo Kabupaten Cirebon, Selasa (26/9/2023).

Acara pelepasan tersebut dihadiri oleh Kepala dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Bambang Sudaryanto SH., MH., dan Fajar Sutrisno SSi, Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Kepala Bidang Teknologi dan Informatika beserta perwakilan bidang-bidang lain, serta Kepala Badan Penjamin Mutu STMIK IKMI Cirebon, Ade Irma Purnama Sari, M.Kom.

Dalam paparannya, Bambang Sudaryanto, SH., MH menyampaikan rasa terima kasihnya kepada STMIK IKMI Cirebon atas kerjasama yang erat dalam program MBKM ini.

Ia juga berharap, agar kerjasama yang baik ini tetap terjaga kedepannya dan STMIK IKMI Cirebon terus mengirimkan mahasiswa berprestasi untuk mengikuti program tersebut.

“Harapannya, semoga kedepannya program kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik,” harap Bambang.

Sementara itu, Kepala Badan Penjamin Mutu STMIK IKMI Cirebon, Ade Irma Purnamasari, M.Kom mengatakan, program MBKM terus berjalan untuk program yang lainnya, yaitu studi independen, penelitian yang tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga melibatkan dosen sebagai pendukung program Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebanyak 20 mahasiswa magang program MBKM ini terdiri dari berbagai program studi, yakni 10 orang prodi S1 Teknik Informatika, 4 orang prodi D3 Komputerisasi Akuntansi, 6 orang dari prodi D3 Manajemen Informatika.

“Para mahasiswa yang terlibat dalam program magang ini telah menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka, disiplin dalam bekerja, dan sikap yang baik terhadap rekan kerja” jelas Ade.

Terdapat 45 jenis pengembangan yang dihasilkan oleh mahasiswa selain data science dan aplikasi perancangan sistem, antara lain sistem layanan terpadu dan kesehatan jiwa (simadu lan jiwa), yaitu sistem untuk membantu pelayanan pada rumah sakit jiwa yang akan segera dipublish dan diimplementasikan, serta dinikmati oleh masyarakat.

Aplikasi Kesbangpol untuk pelayanan pendaftaran program kerja lapangan dan prakerin di Pemerintah Kabupaten Cirebon dan website Dinas Kabupaten Cirebon.

Ade menambahkan, program MBKM ini adalah langkah yang penting dalam mengembangkan potensi mahasiswa dan mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi dan Informatika.

Ia juga berharap, program serupa akan terus berlanjut untuk memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan bidang studi mereka.

“Dalam program magang mahasiswa juga dapat belajar langsung dari para profesional di lapangan dan mempraktikkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan dunia pendidikan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Kabupaten Cirebon Terima Program PUGAR dari Kementerian Kelautan dan Perikanan

KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon mendapatkan Program Pembantuan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2023. Dua desa di Kecamatan Suranenggala, yaitu Desa Muara dan Karangreja menjadi lokasi dalam program tersebut.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, Pugar merupakan salah satu strategi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kuantitas serta kualitas garam rakyat.

Tujuan program itu, lanjut Imron, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, menjamin kontinuitas dan membangun kelembagaan usaha garam rakyat.

“Empat tujuan itu dilakukan berdasarkan fakta, bahwa petambak garam cenderung masih berusaha secara individual dengan kepemilikan lahan yang terfragmentasi dan pemanfaatan teknologi sederhana,” ujar Imron saat menghadiri Sosialisasi Pugar di Hotel Sutan Raja Cirebon, Rabu (27/9/2023).

Atas dasar permasalahan tersebut, diperlukan program pengintegrasian lahan yang dapat menyatukan sumber daya pemilik garam agar dapat dikelola secara terpadu.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata Imron, menyambut baik adanya program tersebut, karena berupaya memfasilitasi upaya pengembangan usaha garam rakyat yang diberikan untuk Kabupaten Cirebon.

“Kami berharap, dengan adanya program ini, usaha pergaraman di Kabupaten Cirebon dapat berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target produksi garam nasional,” lanjutnya.

Direktur Jasa Kelautan KKP, Dr. Miftahul Huda, M.Si menyebutkan, Pugar merupakan implementasi dari teknis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Ada empat pendekatan dalam program tersebut, yakni meningkatkan produktivitas, kualitas, kontinuitas, dan kelembagaan usaha (korporatisasi).

“Jenis bantuan yang diberikan, diantaranya saluran air, integrasi lahan garam, geomembran, alat uji mutu, excavator, gudang garam, learning and business center, hingga alat angkut,” terang Miftahul.

Ia menyebutkan, program serupa pernah dilaksanakan di Kabupaten Cirebon sejak tahun 2011. Terakhir pada 2019, Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi anggaran hingga Rp14 miliar.

“Cirebon adalah satu dari 64 kabupaten di Indonesia yang merupakan sentra ekonomi garam rakyat. Maka dari itu, sangat pantas mendapatkan program tersebut,” kata Miftahul. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Resmikan Pasar Caplek Desa Bode Lor

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan Pasar Caplek Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Rabu (27/9/2023).

Pasar desa yang akrab disebut dengan Pasar Caplek oleh masyarakat ini, merupakan pasar desa yang sudah sejak lama berdiri di Jalan Kisabalanang.

Berbicara mengenai Pasar Caplek ini, Bupati Imron mengungkapkan, bahwa sewaktu kecil dirinya sudah mengenal pasar ini.

Imron menyambut baik dengan adanya perubahan pasar desa ini, karena tujuan awalnya adalah untuk mengembangkan perekonomian kerakyatan masyarakat desa setempat.

“Setelah diresmikan, kami meminta kepada masyarakat dan kuwu agar bisa menjaga pasar ini, terutama kebersihan dan keamanannya,” ujar Imron.

Menurutnya, zaman sudah canggih, maka bagaimana cara mempromosikan dan mengemasnya agar masyarakat tertarik untuk berkunjung ke pasar desa ini.

“Apalagi punya ikon kerbau di depannya, manfaatkan media sosial untuk mengenalkan Pasar Caplek ini ke luar,” kata Imron.

Di akhir, Imron kembali mengharapkan, karena pasar yang terdiri dari 300 kios dan los ini sudah bagus dan bersih, agar warga bisa menjaga pasar ini supaya jangan terlihat kumuh.

Maka, kebersihan dijaga sebagai daya tarik agar pengunjung datang untuk berbelanja di pasar ini. “Yang paling penting lagi, harganya (komoditas pasar) dijaga standarisasinya,” tandasnya.

Kuwu Desa Bode Lor, Rofli mengatakan, pembangunan pasar bisa terselesaikan 100 persen. Menurutnya, tahap awal pembangunan pasar ini berencana akan dibangun di lapangan bola, tapi berjalannya waktu, pembangunan tetap dilakukan di pasar ini.

“Pembangunan pasar ini berkat perjuangan bersama. Kami pemerintah desa didukung para pedagang yang sudah membiayai pembangunan, sehingga dapat diwujudkan satu pasar desa yang baru dan baik,” ujar Rofli.

Bode Lor bisa membangun pasar desa dengan ikon kerbau, menurutnya, tidak lepas dari sejarah, bahwa di desa ini ada sumbangsih perjuangan dari seekor kerbau yang bisa membajak lahan yang ada disini.

“Ini yang kita munculkan, kenapa ada patung kerbau di depan pasar. Jadi, ada makna dan tradisi adat di desa Bode Lor, sehingga diharapkan bisa mengenalkan pasar desa ini ke luar,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Berikan Perhatian Serius Tangani Kemiskinan Ekstrem

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon berikan perhatian serius terhadap penanganan masalah kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon merupakan yang terbesar di Jawa Barat.

Untuk di tingkat kecamatan sendiri, urutan pertama, yaitu Kecamatan Greged, Kecamatan Depok dan urutan ketiga, yaitu Kecamatan Lemahabang.

“Yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini, yaitu warga yang pengeluarannya Rp11.500/kapita/hari,” ujar Ayu saat melakukan Monitoring dan Evaluasi TKPKD di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Selasa (26/9/2023).

Ayu mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, kemiskinan ekstrem di Indonesia harus bisa dihapuskan pada tahun 2024 nanti, karena targetnya bukan lagi penurunan, melainkan penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Tahun 2024 harus zero kemiskinan ekstrem,” kata Ayu optimis..

Untuk menangani masalah tersebut, Pemkab Cirebon telah berupaya mengkolaborasikan dan mensinergikan upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara lintas sektor.

Maka, melalui sejumlah perangkat daerah bersama-sama menjalankan program yang arahnya sama, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem.

Menurut Ayu, kemiskinan ekstrem bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti pendidikan, tempat tinggal, sanitasi kesehatan dan lainnya.

Untuk warga yang tidak produktif, pihaknya akan memberikan bantuan sembako. Sedangkan untuk warga miskin yang produktif, diarahkan melalui pemberdayaan, pelatihan kerja sesuai bakat dan minatnya, sehingga nantinya bisa bekerja atau berwirausaha.

“Nanti, kita akan dorong juga dari segi pendidikannya, yaitu melalui kejar paket,” tambahnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi data. Nantinya, data tersebut akan digunakan sebagai acuan dari program-program intervensi yang perlu dilakukan untuk bisa menangani kemiskinan ekstrem ini.

“Oleh karena itu, kami mohon dukungannya dari para kuwu dan Puskesos untuk bisa melakukan validasi data ini,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

KID Terima Kunjungan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Cirebon: Jaga Kondusifitas Daerah

KABUPATEN CIREBON — Komisi Informasi Daerah (KID) didampingi perwakilan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menerima kunjungan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Cirebon, bertempat di Kantor KID, Senin (25/9/2023).

Perlu diketahui, KID Kabupaten Cirebon dan Bawaslu Kabupaten Cirebon merupakan lembaga yang kedudukannya setara, hanya saja bidang yang diurus oleh masing – masing lembaga tersebut berbeda.

KID memiliki fokus menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi pada badan publik di lingkup Kabupaten Cirebon, sedangkan Bawaslu fokus kepada pengawasan pemilu, khususnya di Kabupaten Cirebon.

Ketua KID Kabupaten Cirebon, Muhammad Idrus, M.Ag melalui Komisioner Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, H. Angga Maradeka, SE menyampaikan, bahwa KID sangat mengapresiasi kunjungan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Cirebon tersebut.

“Kunjungan kelembagaan ini merupakan upaya koordinasi dan meningkatkan kerja sama antar lembaga, khususnya dalam persiapan menghadapi agenda politik nasional tahun 2024 mendatang, yaitu Pileg, Pilpres dan tentunya Pilkada di Kabupaten Cirebon,” ujar Angga.

Secara khusus, KID mempunyai perangkat hukum untuk menangani sengketa informasi yang terjadi pada penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu dan KPU, perangkat hukum tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat yang mengatur proses penyelesaian sengketa informasi.

Angga menambahkan, koordinasi lembaga penyelenggara Pemilu dengan KID sangat diperlukan dan diperkuat agar kondusifitas Kabupaten Cirebon dapat terjaga dan tidak terganggu dengan adanya sengketa informasi yang disampaikan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat kepada penyelenggara Pemilu.

“Kondusifitas ini diperlukan, agar kabupaten Cirebon tetap dapat melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, walaupun ada agenda politik,” tambahnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Cirebon, H. Eka Swandi, SE menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah membentuk tim Saber Hoaks yang bertugas menangkal dan memverifikasi informasi-informasi hoaks yang dapat mengancam kondusifitas daerah.

“Menjelang tahun politik ini, kita sudah membentuk tim Saber Hoaks, yang tugasnya itu menangkal dan memverifikasi informasi-informasi hoaks yang tersebar di media sosial, khususnya di Kabupaten Cirebon dan bisa mengancam kondusifitas daerah, bahkan nasional.” ujar Eka.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadarudin Parapat menyampaikan, bahwa Bawaslu Kabupaten Cirebon dan KID Kabupaten Cirebon harus berkoordinasi sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga.

“Harapannya kedepan, kita bisa menjalin kerjasama atau MoU antar kedua lembaga dalam upaya menjaga hal-hal yang dapat menganggu kondusifitas daerah. Dalam hal ini, seperti biasanya dalam Pemilu nanti akan banyak hoaks dan kampanye hitam,” jelas Sadarudin.

“Oleh karena itu, selain dengan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, Bawaslu Kabupaten Cirebon juga siap bersinergi dengan Diskominfo Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.

Selanjutnya, KID kabupaten Cirebon berkomitmen untuk selalu bersinergi dengan seluruh badan publik yang ada di lingkup Kabupaten Cirebon.

Sehingga, Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Cirebon menjadi sebuah kebiasaan, bukan hanya sekedar rutinitas dan menunaikan kewajiban saja. (DISKOMINFO)

/by

Tangani Kemiskinan Ektrem, Wabup Ayu Ajak Kuwu Jemput Bola Urus Adminduk Warganya

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan ektrem di wilayahnya.

Pasalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kurang lebih 81 ribu masyarakat Kabupaten Cirebon masuk kategori miskin ektrem.

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si mengajak semua stakeholder, terutama para kepala desa (kuwu) untuk memanfaatkan program-program dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

“Banyak program-program dari pemerintah pusat dan provinsi yang memang belum diketahui oleh para kepala desa (kuwu),” kata Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon, saat melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buyut, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Senin (25/9/2023).

Ayu mengatakan, berdasarkan amanat UU 1945 pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Artinya, kita sebagai pelayan masyarakat, harus siap kapan saja untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Kita sebagai pemerintah daerah, camat, kuwu, diamanatkan oleh negara agar mengurusi masyarakat yang memang membutuhkan, dimulai dari Adminduk,” ujarnya.

Menurutnya, Adminduk sangatlah penting kebutuhannya untuk masyarakat. Pasalnya, segala bantuan dari pemerintah dilihat dari Adminduk itu sendiri.

Ayu menjelaskan, miskin ektrem ini merupakan masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari Rp10.000 per harinya dan kebanyakan mereka tidak memiliki Adminduk, sehingga tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Mereka yang punya penghasilan Rp10.000 per hari, lansia, ODGJ dan penyandang disabilitas yang tidak bisa bekerja itu, masuk kategori miskin ekstrem dan mereka malas untuk mengurus Adminduk,” lanjut Ayu.

Sehingga, kata Ayu, kepala desa (kuwu) harus jemput bola untuk membantu masyarakat yang belum memiliki Adminduk tersebut.

“Ini yang harus didorong kepada para kepala desa, untuk terjun langsung mendata, mana masyarakat yang memang tidak mampu dan tidak memiliki Adminduk. Sehingga ketika ada bantuan, mereka akan mendapatkannya,” jelasnya. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Ajak Seluruh Pihak Sukseskan Pilwu Serentak 2023

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen bersama mensukseskan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak 2023.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Deklarasi Damai Pilwu Serentak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 di BPU Bagasraya Yadika Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (25/9/2023).

Imron menyebutkan, pada 22 Oktober mendatang, ada 100 desa di Kabupaten Cirebon bakal menggelar Pilwu secara serentak.

Dalam momen akbar itu, Imron mengimbau kepada seluruh calon agar berkampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pilwu serentak tahun 2023.

“Suhu politik dan dinamika masyarakat Kabupaten Cirebon akan meningkat. Oleh karena itu, kerawanan keamanan, ketertiban masyarakat yang perlu diantisipasi oleh semua pihak terkait,” kata Imron.

Beragam kerawanan yang perlu diantisipasi, yaitu konflik antar pendukung, politik uang, unjuk rasa dengan mengerahkan massa pendukung yang berpotensi mengarah ke anarkhis, hingga intimidasi kepada panitia dan calon pemilih.

Menurut Imron, Pilwu dilaksanakan sebagai bagian dari proses demokratisasi tingkat desa yang memiliki nilai-nilai hak asal usul desa yang sudah ada .

Sebagai warisan demokratisasi asli di desa, lanjut Imron, pelaksanaannya harus penuh dengan nilai-nilai kekeluargaan. Tentunya, dilaksanakan dengan kondisi penuh kedamaian dan saling hormat antara warga desa.

“Saya menegaskan, calon kuwu agar selalu siap dan legowo menerima apapun hasilnya di kemudian hari. Kemudian, mengingatkan agar setelah dilantik menjadi kuwu, jangan menjadi jumawa hingga tidak mau merangkul yang bukan pemilihnya,” tegas Imron.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman menegaskan kepada seluruh calon kuwu, untuk tidak mengarahkan pendukungnya melakukan kampanye negatif. Salah satunya, menyampaikan kekurangan dari lawan politiknya.

Sebaliknya, kata Arif, calon kuwu harus melakukan kampanye secara positif, yakni dengan cara menjanjikan gagasan terbaik untuk menarik perhatian para pemilih.

“Saya tidak mentolelir tindakan yang mengarah ke tindak pidana. Intinya, jaga relawan maupun pendukungnya,” ujar Arif. (DISKOMINFO)

/by

Bagikan Ribuan Sertifikat pada Peringatan HANTARU 2023, Bupati Imron: Manfaatkan Programnya

KABUPATEN CIREBON — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon membagikan 3.725 bidang sertifikat tanah milik pemerintah daerah, maupun masyarakat Kabupaten Cirebon. Ribuan sertifikat tersebut dibagikan usai Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2023 di kantor BPN Kabupaten Cirebon, Senin (25/9/2023).

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, bahwa dalam peringatan Hantaru ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Sebaliknya, Imron juga meminta kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar dapat memanfaatkan program-program dari BPN Kabupaten Cirebon.

“Program PTSL ini agar disambut baik oleh masyarakat Kabupaten Cirebon untuk mensertifikat tanahnya, tujuannya agar hak-hak kita terpenuhi,” kata Imron.

Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Hesekiel Sijabat, ST mengatakan, dalam peringatan Hantaru, Bupati Cirebon secara simbolis menyerahkan hasil PTSL tahun 2023, yaitu sejumlah 3.725 bidang tanah yang berasal dari 51 desa.

Diakuinya, target PTSL PE tahun 2023 setelah dilakukan revisi sebanyak 70 ribu bidang tanah dan peta bidang tanah sebanyak 126 ribu, pihaknya mendapatkan tambahan 12 desa.

Sedangkan, sisa waktu tanggal 4 Desember 2023, yaitu pemberkasan terakhir. “Kami harapkan, pemilik bidang tanah supaya bisa menghubungi kepala desa,” kata Hesekiel.

Menurutnya, pada fase pertama, pihaknya sudah menyelesaikan 74 desa yang sudah selesai diukur, diantaranya peta bidang tanah sudah terbit, tinggal hubungan hukumnya dan surat-surat hak atas tanahnya per hari ini mencapai 29.000 bidang tanah.

“Kendala kami, mungkin karena pemilik bidang tanah tidak ditemui atau mungkin belum terinformasi atas program ini. Padahal, pemerintah telah menyiapkan anggaran dan masyarakat tinggal mengumpulkan hak atas tanahnya. Dalam program ini, biayanya sangat terjangkau, yaitu Rp150 ribu. Jadi, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya,” jelasnya. (DISKOMINFO)

/by

Wabup Ayu: Program Pemerintah Pusat Sangat Membantu Masyarakat Kabupaten Cirebon Atasi Kemiskinan

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si mendampingi anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono dan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat kunjungan kerja di kampong nelayan Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Minggu (24/9/2023).

Dalam sambutannya, Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon menyebut, Kabupaten Cirebon masuk menjadi salah satu daerah dengan kemiskinan ektrem yang cukup tinggi. Sehingga, segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah guna pengetasan kemiskinan tersebut.

“Ada 81 ribu lebih warga Kabupaten Cirebon masuk kategori miskin ektrem, sehingga kita sedang melakukan pendataan ulang,” ujar Ayu.

Menurut Ayu, pihaknya sedang melakukan verifikasi dan validasi data, masyarakat mana yang memang miskin ektrem, mana yang tidak. Pasalnya, selama ini bantuan yang disalurkan sering tidak tepat sasaran

“Karena selama ini, banyak bantuan tidak tepat sasaran, seharusnya yang mendapatkan bantuan malah tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, Pemkab Cirebon gencar berupaya melakukan penanganan angka kemiskinan di wilayahnya dengan membuka lapangan pekerjaan maupun program-program lainnya.

“Sekarang, untuk wilayah timur Kabupaten Cirebon, selain pertanian dan perikanan, kita buat Industri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya, di wilayah industri tersebut bisa mengurangi pengangguran, karena mereka bisa bekerja,” lanjut Ayu.

“Karena mengurangi angka kemiskinan, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan semua stakeholder harus bergerak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Ayu, bantuan program dari pemerintah pusat juga sangat membantu masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Dulu, banyak program larinya ke Indramayu. Sekarang, porsi bantuan banyak yang digelontorkan di Kabupaten Cirebon. Semoga masyarakat Kabupaten Cirebon lebih sejahtera dan pembangunan lebih merata,” tambahnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono mengatakan, perlu ada dorongan agar kampung nelayan, khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menjadi lebih baik. Menurutnya, ada Program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang merupakan sentra perkampungan di pesisir.

“Kampung nelayan banyak yang kumuh, mulai dari sanitasi, jalan dan air bersih, bahkan fasilitas perikanan. Sehingga, Kampung Nelayan Maju (Kalaju) ini bertujuan untuk bisa membantu membangun wilayah berbasis desa tersebut, dalam rangka menciptakan sebuah kampung yang asri yang bisa memenuhi kelayakan hidup terutama nelayan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, keadaan kampung nelayan di Kabupaten Cirebon masih butuh perhatian serta butuh program-program yang bisa mengubah kampung nelayan menjadi lebih baik.

“Kedepan, kami akan dorong lagi anggaran di tingkat pusat, untuk kampung nelayan, khususnya di Kabupaten Cirebon. Sehingga para nelayan bisa sejahtera kehidupannya,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by