Lepas 432 Jemaah Haji, Bupati Imron: Patuhi Aturan Pemerintah

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melepas 432 jemaah haji dan delapan petugas haji di Asrama Haji Watubelah Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon menuju Embarkasih Indramayu, Senin (13/5/2023).

432 jemaah haji ini masuk pada Kloter 3 gelombang pertama Kabupaten Cirebon, yang akan terbang melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka.

Imron berpesan kepada para jemaah haji, agar selalu menaati peraturan, baik Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Arab Saudi.

Menurut Imron, banyak jemaah haji yang sering mengabaikan aturan di Arab Saudi, sehingga banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

“Banyak jemaah haji yang nyasar ketika berada disana, karena mereka tidak menaaati aturan yang ada selama menjalankan rangkaian haji,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Imron, kalaupun mendapatkan permasalahan selama haji, jemaah diharapkan langsung melaporkan kepada petugas haji ataupun pendamping.

“Petugas haji semua siap untuk melayani jemaah haji, sehingga ketika jemaah haji ada masalah, langsung hubungi petugas haji maupun pendamping,” jelasnya.

Ia menjelaskan, musim haji tahun ini, jemaah tetap dihadapkan dengan cuaca panas di Arab Saudi, sehingga diimbau agar jemaah haji tetap menjaga kesehatannya masing-masing.

“Jaga kesehatan selama di Arab Saudi, karena suhu disana 40 derajat lebih, bahkan lebih panas dari Cirebon,” ungkapnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cirebon, H. Saefuddin Jazuli mengatakan, keberangkatan 432 jemaah haji ini merupakan Kloter 3 gelombang pertama dari Kabupaten Cirebon.

“Para jemaah haji ini nanti akan diberangkatkan hari Selasa besok, 14 Mei 2024 pukul 14.00 WIB dari Bandara Kertajati Majalengka,” tambah Saefuddin.

Ia menjelaskan, jemaah haji di Kabupaten Cirebon ada tujuh Kloter, lima kloter diantaranya berasal dari Kabupaten Cirebon dan dua kloter sisanya gabungan dengan daerah lain.

“Total jemaah haji di Kabupaten Cirebon ada 2.532 orang, itu belum termasuk petugas haji,” singkatnya. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri HKG ke-52, Bupati Imron Sebut Pentingnya Peran Perempuan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-52 tingkat Kabupaten Cirebon di Lapangan Ranggajati Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (13/5/2024).

Dalam momen tersebut, Imron meminta peringatan HKG dijadikan sebagai momentum untuk mewujudkan 10 program PKK yang dapat mendukung kemandirian desa melalui pencapaian indeks desa membangun, utamanya pada indeks ketahanan sosial.

“PKK punya peran strategis. Jika kita melihat pada sejarah peradaban manusia, perempuan mempunyai peran yang sangat penting. Kemajuan suatu daerah dan negara ditentukan bagaimana peran perempuan. Apabila berwawasan kemajuan, maka negara itu akan maju,” kata Imron.

Menurutnya, kehebatan perempuan bisa mempengaruhi segala elemen masyarakat. Bahkan, sejarah perempuan di Indonesia sangat hebat, sehingga dicetuskannya Hari Kartini.

Ia berharap, perempuan mampu membuat kemajuan dalam ekonomi.

“Mari bangkit, jangan sampai terdengar lagi ada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan-perempuan hebat harus tampil dan membawa perubahan bagi Cirebon,” tukasnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon, Dra. Hj. Nunung Roosmini Imron mengatakan, HKG tahun ini mengusung tema “Bergerak bersama PKK, mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia maju”.

Nunung berharap, semua anggota mampu mengembangkan program PKM di daerah masing-masing, sehingga sejalan dengan program pemerintah daerah dan desa.

“Tim PKK dapat menjadi penggerak utama kader dan menjalin sinergitas dengan stakeholder. Untuk memperkuat hal itu, ada tiga hal yg perlu mendapat perhatian kita semua,” ujarnya.

Selain itu, Nunung mengatakan, keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang mempunyai peran besar dalam pembangunan. Keluarga bisa dijadikan tolok ukur kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Kemudian, pemberdayaan keluarga pada prinsipnya merupakan langkah strategis yang ditempuh kader PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

“Untuk dapat membina keluarga secara langsung, maka dibentuk gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, yang mekanismenya dikelola dan dilaksanakan tim PKK di setiap jenjang pemerintahan,” sambungnya.

Tidak hanya itu, gerakan PKK merupakan gerakan nasional yang tumbuh dari bawah, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui sinergi denggan pemerintah, PKK dapat mendukung program pemerintah hingga ke tingkat keluarga.

“Dengan melibatkan PKK, program pemerintah bisa lebih terpadu dan efektif,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Serahkan SK Penetapan Masa Jabatan Kuwu, Bupati Imron Minta Fokus Kerja untuk Majukan Desanya

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si menyerahkan Surat Keputusan (SK) Bupati Cirebon tentang Penetapan Masa Jabatan Kuwu di Kabupaten Cirebon.

Penyerahan Keputusan Bupati Cirebon kepada 406 kuwu se-Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 400.10.2.2/kep. 215-DPMD/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Masa Jabatan Kuwu di Kabupaten Cirebon, bertempat di Ballroom Apita Hotel, Jum’at (10/5/2024).

Imron mengatakan, penerbitan Keputusan Bupati tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Imron berpesan, dengan bertambahnya masa kerja para kuwu, diharapkan dapat fokus bekerja melayani masyarakat, serta dapat memajukan desanya masing-masing.

“Yang diberikan SK Bupati ada 406 kuwu, yang enam kuwu dijabat oleh Penjabat Kuwu. Saya minta kepada para kuwu, harus fokus kerja untuk memajukan desanya,” kata Imron.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, ia juga berpesan agar penambahan masa kerja ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

“Saya titip, penambahan masa jabatan gunakan dengan sebaik-baiknya, layani masyarakat dengan setulus hati. Jangan pilih-pilih,” kata Ayu, sapaan akrabnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan S.STP., M.Si mengatakan, penetapan masa jabatan kuwu di Kabupaten Cirebon ini tidak secara tiba-tiba atau terburu-buru.

Melainkan, pihaknya sudah mengkonsultasikan dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dengan Bagian Hukum Setda, Bagian Pemerintahan Setda, juga Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Biro Hukum Kemendagri perihal tentang kebijakan di daerah untuk penetapan masa jabatan,” ujar Nanan. (DISKOMINFO)

/by

Buka Pameran Keris Nasional, Bupati Imron Minta Terus Lestarikan dan Ceritakan Sejarah kepada Anak-anak

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka kegiatan Pameran Keris Nasional yang diselenggarakan oleh Paguyuban Seni Tosan Aji dengan tema “Kebangkitan Gaman Cirebon” di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (10/5/2024).

Gelaran Pameran Keris Nasional ini berlangsung selama dua hari, dari Jumat sampai dengan Sabtu (10-11/5/2024).

Imron mengatakan, pameran keris (Gaman) ini merupakan cara untuk menghargai budaya dan peninggalan zaman dulu. Pasalnya, Cirebon mempunyai banyak peninggalan bersejarah.

“Jadi, Cirebon ini suatu daerah yang memang dari dulu menjadi sentral peradaban manusia. Banyak peninggalan sejarah yang ada di Cirebon,” kata Imron.

Imron mengungkapkan, Cirebon merupakan salah satu kabupaten yang didalam peradaban manusia, sudah ada catatan sejarahnya.

“Di Indonesia ada Sembilan Wali Songo, salah satunya ada di Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan negara China terkait peninggalan bersejarah yang ada di Cirebon. Bahkan nanti, dalam perjanjian tersebut akan dibuat museum barang bersejarah di Cirebon.

“Peninggalan China sangat banyak, baik itu di laut maupun di darat, sehingga kita melakukan kerjasama untuk membuat museum peningalan benda-benda milik China yang ada di Cirebon. Dan negara China tidak akan mengambil barang bersejarah itu, malah nanti akan dibuatkan museum,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya pameran keris (Gaman) ini, peninggalan sejarah yang ada di Cirebon bisa terus dilestarikan.

“Sering-sering melakukan pameran keris ini atau benda pusaka lainnya, agar bisa terus dilestarikan. Jangan lupa, ceritakan juga sejarahnya kepada anak-anak kita, agar semuanya tahu tentang sejarah,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Melalui Cinofest 2024, Bupati Imron Dorong Inovasi Baru Terus Lahir di Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mendorong seluruh warga maupun perangkat daerah di Kabupaten Cirebon mampu melahirkan inovasi terbaru. Lahirnya inovasi, diharapkan mampu membawa daerah menjadi lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Imron saat menghadiri Cirebon Inovasi Festival (Cinofest) Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang dipersembahkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon di Taman Parkir dan Hutan Kota Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis malam (9/4/2024).

“Silakan berinovasi dalam bidang seni, budaya, ekonomi dan lainnya untuk kemajuan kita bersama. Kabupaten Cirebon sudah dikenal maju sejak dahulu,” kata Imron.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Dangi, S.Si, M.Sc, M.T mengatakan, Cinofest merupakan ajang untuk memamerkan hasil karya berbagai perangkat daerah maupun masyarakat.

Ia mengharapkan, Cinofest ini bisa terus menjadi wadah bagi para inovator di Kabupaten Cirebon. “Ide-ide cerdas, kreatif dan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Dalam Cinofest 2024 ini, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon memberikan penghargaan kepada perangkat daerah yang mampu melahirkan inovasi terbaiknya.

Untuk kategori Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Terinovatif, yakni Juara I diraih Dinas Kesehatan, Juara II diraih RSUD Arjawinangun, dan Juara III diraih Dinas Sosial.

Sedangkan untuk kategori Video Inovasi Terbaik, yaitu Juara I diraih Dinas Kesehatan (Inovasi Aplikasi Gizi Seimbang Cegah Stunting (Zibanting)), Juara II diraih RSUD Waled (Inovasi Skrining/Pelayanan Talasemia dan Tuberkolosis Resisten Obat), dan Juara III diraih Dinas Sosial (Inovasi Sistem Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Sipepek)). (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Minta PKK dan DWP Tingkatkan Kualitas SDM

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara halalbihalal keluarga besar PKK dan DWP se-Kabupaten Cirebon di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (8/5/2024).

Bupati Imron menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon, Ketua DWP Kabupaten Cirebon beserta seluruh anggota PKK se-Kabupaten Cirebon, baik tingkat perangkat daerah, kecamatan maupun desa.

Dan juga seluruh anggota DWP se-Kabupaten Cirebon yang telah berperan aktif dalam mensukseskan seluruh program-program kerja PKK Kabupaten Cirebon dan kegiatan DWP Kabupaten Cirebon.

“Saya berharap, agar Kabupaten Cirebon bisa lebih baik lagi dalam segala hal, terkhusus pemberdayaan masyarakat, demi kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Dikatakan Imron, jika tumbuh kembang dan kualitas generasi penerus semakin baik, maka semakin baik pula masa depan generasi penerus bangsa.

“Untuk itu, dibutuhkan peranan PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat, khususnya keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa dan gotong royong di tiap-tiap wilayah di Kabupaten Cirebon agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya,” ungkapnya.

“Perkenankan saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan permohonan maaf, jika selama memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan,” katanya.

“Semoga kedepannya, agar menjadi motivasi dan pembelajaran kita semua, untuk menjadikan Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi dalam berbagai aspeknya,” pungkas Imron.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Cirebon, Hj. Ella Komalasari Hilmy Riva’i juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Cirebon, yang telah berupaya membangun Kabupaten Cirebon untuk mensejahterakan seluruh komponen masyarakat.

“Kami atas nama PKK dan DWP mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Cirebon, yang telah berupaya membangun Kabupaten Cirebon untuk lebih baik lagi,” ujar Ella. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Lantik 19 Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melantik dan mengambil sumpah 19 pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pelantikan tersebut digelar di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (8/5/2024).

Imron menyebut, pengambilan sumpah dan pelantikan ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Pelantikan ini dilakukan, karena untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Total ada 19 pejabat, delapan merupakan promosi dan 11 orang rotasi. Kami juga sudah mengajukan izin ke Kemendagri dan suratnya sudah turun, sehingga bisa diadakan pelantikan,” ujar Imron.

Ia mengungkapkan, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan. Sehingga di dalam sistem, yang namanya rotasi, mutasi, dan promosi adalah hal yang biasa di lingkup pemerintahan.

“Kekosongan harus segera diisi, sehingga roda pemerintahan terus berjalan, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa jabatan yang diberikan ini, harus disyukuri dan hendaknya dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam
bekerja.

“Dibutuhkan suatu keseriusan, tanggung jawab moral, dan komitmen bersama, serta bekerja maksimal dalam membangun Kabupaten Cirebon, sehingga dapat mencapai visi misi daerah “Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman”,” jelasnya.

Imron berpesan kepada para pejabat yang sudah dilantik, agar segera beradaptasi di lingkungan barunya, serta berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Serahkan Secara Simbolis Insentif Pengelolaan PBB untuk Kuwu hingga Perangkat Desa

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyerahkan insentif kepada kuwu, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa di Kabupaten Cirebon terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (7/5/2024).

Besaran jumlah insentif tersebut, yakni untuk kuwu sebesar Rp2 juta, sekretaris desa Rp1,4 juta, perangkat desa Rp1 juta, ketua BPD Rp500.000, wakil ketua BPD Rp350.000, sekretaris BPD Rp350.000, dan anggota BPD sebesar Rp275.000.

Imron mengatakan, insentif tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kinerja kuwu hingga anggota BPD dalam membantu proses penghimpunan PBB-P2.

“Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena PBB menjadi elemen yang penting dalam pelaksanaan program pembangunan daerah,” kata Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, S.STP., M.Si mengatakan, selain insentif, pemerintah daerah juga memberikan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB).

Dana tersebut, kata Nanan, bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa hingga kuwu, karena selama ini, perangkat tersebut dilibatkan dalam proses penghimpunan pajak.

“Besaran yang didapatkan desa sebesar 10 persen dari total pendapatan PBB-P2. Selain itu, desa juga dibebaskan piutang untuk setiap bidang milik desa,” tambahnya. (DISKOMINFO)

/by

Buka Verifikasi Awal Program P2WKSS di Desa Karangwangi, Bupati Imron: Peranan Perempuan Harus Meningkat

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka acara verifikasi awal program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) 2023 di Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Selasa (7/5/2024).

Menurut Imron, program P2WKSS ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan dorongan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, untuk berkiprah dalam berbagai pembangunan.

Selain itu, P2WKSS di Desa Karangwangi ini sebagai upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi maupun sosial dan politik.

P2WKSS ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender guna mencapai visi Kabupaten Cirebon, yakni Kabupaten Cirebon Bersama (berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman).

“Sampai saat ini, telah terbukti bahwa peranan perempuan dalam pembangunan telah cukup banyak mengalami kemajuan dan keberhasilan,” ujar Imron.

“Walaupun tidak dapat dipungkiri, masih dijumpai permasalahan dan kendala, diantaranya karena masih adanya kultur dan budaya yang belum menerima sepenuhnya peran perempuan sebagai mitra sejajar pria dalam seluruh aspek kehidupan,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, program P2WKSS merupakan program prioritas dan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kendala yang ada, khususnya permasalahan di desa.

“Setiap tahun kami menetapkan lokasi P2WKSS berdasarkan kepada desa prioritas dan merupakan desa model percontohan program pemberdayaan perempuan bagi desa-desa lainnya. Seperti tahun sekarang, yakni Desa Karangwangi,” ungkapnya.

Lebih lanjut Imron menjelaskan, bahwa sasaran dari program ini adalah keluarga. Artinya suami, istri dan anak, tetapi titik berat pembinaan, bimbingan dan bantuan banyak diarahkan kepada kaum perempuan.

“Salah satu komitmen yang dilakukan pemerintah adalah mendorong percepatan pembangunan di desa, karena indikator keberhasilan pembangunan di satu daerah tertentu dilihat dari keberhasilan pembangunan yang ada di desa,” jelas Imron.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, program P2WKSS ini yang menentukan adalah selain usulan DPMD dan TP PKK, Bappelitbangda yang sudah merencanakan sebelumnya.

Tentunya, lanjut Eni, dengan beberapa indikator, banyak para perempuan disini yang perlu pelatihan, yang nantinya akan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah.

“Pemilihan Desa Karangwangi sendiri, karena terkait adanya perempuan yang ditinggal oleh suaminya, kemudian juga termasuk desa yang perlu disupport,” kata Eni.

Ia mengharapkan, program P2WKSS Desa Karangwangi lebih baik daripada Desa Jatirenggang.

“Kalau Jatirenggang juara 2, kita targetkan yang terbaik, karena setiap kegiatan harus mempunyai target. Tercapai atau tidaknya, hal tersebut bergantung pada kinerja semua lintas sektor, baik pemerintah, swasta dan perguruan tinggi serta seluruh perangkat daerah,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Salurkan Santunan untuk PMI yang Berpulang dalam Keadaan Bermasalah

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan santunan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berpulang dalam keadaan bermasalah. Penyaluran tersebut secara simbolis dilakukan di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (3/5/2024).

Jumlah santunan yang diberikan kepada PMI tersebut sebanyak sembilan orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak tiga orang PMI dalam kondisi sakit dan enam lainnya meninggal dunia.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, penyaluran tersebut untuk meringankan beban PMI beserta keluarga yang mendapatkan masalah pascakembali dari negara penempatan.

“Bantuan bersumber dari dana APBD Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Imron menyebutkan, minat warga Kabupaten Cirebon menjadi PMI masih tinggi. Kondisi ini, membuat Kabupaten Cirebon menjadi salah satu kantong penyumbang pekerja migran terbesar di Indonesia.

Alasan masih banyak warga yang berminat menjadi PMI, lantaran penghasilan yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri.

Kondisi tersebut, kata Imron, terjadi karena kesempatan kerja di Kabupaten Cirebon terbatas.

“Silakan bekerja di luar negeri, tetapi gaya hidup harus diperhatikan, jangan sampai merubah gaya hidup,” pesan Imron.

Dibalik besarnya remitansi yang dikontribusikan PMI pada pembangunan, ancaman bagi para PMI masih cukup tinggi. Menurutnya, PMI Kabupaten Cirebon masih dihadapkan pada beberapa kasus. 

Diantaranya kekerasan, penipuan, jeratan hutang, penelantaran anak, perceraian hingga gangguan kejiwaan, yang hingga saat ini belum tertangani secara baik.

“Intinya, para PMI harus mengecek ke Disnaker untuk memperoleh informasi mengenai penyalur resmi. Hal ini dilakukan, agar PMI tetap mendapatkan perlindungan,” lanjutnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, S.STP, M.Si mengatakan, jumlah warga yang bekerja ke luar negeri terus bertambah.

Pada 2022, lanjut Novi, jumlah warga Kabupaten Cirebon yang menjadi PMI sebanyak 7.539. Sementara pada 2023, Disnaker mencatat, jumlah warga mengalami peningkatan menjadi 10.545 orang.

“Dominasi negara penempatan, yaitu Taiwan,” kata Novi. (DISKOMINFO)

/by