Petani Jadi Ujung Tombak Ketersediaan Pangan

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menyebutkan, petani merupakan salah satu ujung tombak yang menentukan ketersediaan pangan di setiap daerah.

Hal tersebut disampaikan Imron, saat menghadiri panen raya padi di Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jumat (8/9/2023).

“Sampai saat ini saja, saya masih bagian dari petani. Sewaktu masih menjadi PNS, saya juga sudah mulai menanam sayuran dan sekarang juga menyewa lahan pertanian supaya tetap menjadi bagian,” kata Imron.

Menurut Imron, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang tetap mempertahankan keberadaan lahan pertanian.

Dinas Pertanian, lanjut Imron, sudah menjalankan perintah agar mampu mengidentifikasi karakteristik setiap wilayah. Hal ini dilakukan, untuk menjaga produktivitas pertanian terus meningkat.

Lahan pertanian padi yang bakal terus dijaga oleh pemerintah berada di wilayah Kabupaten Cirebon bagian barat serta utara.

Sementara untuk wilayah timur, lahan pertanian terbagi ke dalam beberapa komoditas, mulai dari tebu, bawang, hingga jagung.

“Cirebon ini heterogen, maka dari itu, saya sudah meminta kepada Dinas Pertanian untuk mengarahkan para petani menanam sesuai dengan kondisi geografis,” lanjut Imron.

Kepala Dinad Pertanian, Dr. Alex Suheriyawan, S.P, M.Pd.I , menyebutkan, produktivitas pertanian padi daerah hingga Juli 2023 mencapai angka 240.000 ton.

Produktivitas pertanian komoditas ini akan terus mengalami kenaikan lantaran pada Oktober mendatang, sebagian besar lahan pertanian padi siap untuk dipanen.

Alex menyebutkan, tahun ini Kabupaten Cirebon diprediksi akan tetap mengalami surplus beras. Hal ini dikarenakan, kebutuhan beras di tingkat kabupaten sekitar 160.000 ton.

“Kabupaten Cirebon masih surplus 80 ribu ton beras,” ujar Alex. (DISKOMINFO)

/by

Sub PPKBD Ujung Tombak Sukseskan Program KB dan Stunting

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri silaturahmi dan pembinaan Sub PPKBD se-Kabupaten Cirebon di GOR Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Selasa (5/9/2023).

Imron mengungkapkan, kader Sub PPKBD merupakan kepanjangan tangan pemerintah, khususnya petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga.

Menurut Imron, kader Sub PPKBD adalah ujung tombak dan memegang peran penting dalam mensukseskan program keluarga berencana. Kader Sub PPKBD lah yang bertemu langsung dengan masyarakat dan berperan penting memberikan informasi dan edukasi kepada pasangan usia subur (PUS) untuk pencapaian akseptor KB.

“Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Cirebon, yakni berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Pemkab Cirebon telah melakukan berbagai akselerasi pembangunan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah masalah KB dan stunting,” kata Imron.

Menurutnya, masalah KB dan stunting harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, khususnya Sub PPKBD dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang potensial melalui pendekatan keluarga yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, maupun aspek lainnya.

“Untuk itu, saya mengajak semua yang hadir disini, untuk membangun komitmen yang kuat dalam pencapaian penurunan stunting dan pelayanan KB bagi keluarga pra-KS di Kabupaten Cirebon,” ajak Imron.

Imron menambahkan, semoga melalui acara ini dapat menginspirasi dan menambah ilmu pengetahuan kepada seluruh Sub PPKBD tentang bagaimana tantangan, dampak, dan solusi pengendalian jumlah penduduk pencegahan, serta penurunan stunting di Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

/by

Pernikahan Anak Masih Cukup Tinggi, Pemerintah Akan Gandeng Akademisi dan Swasta

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut baik adanya kolaborasi dengan Kemenko PMK RI terkait pencegahan perkawinan anak di wilayahnya.

Hal tersebut disampikan Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si saat menghadiri acara Penguatan Kapasitas Para Pihak yang Melakukan Pendampingan atau Penanganan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK RI di Hotel Aston Cirebon, Selasa (5/9/2023).

Menurut Ayu, sapaan akrab Wabup, pihaknya mengaparesiasi terpilihnya Kabupaten Cirebon untuk diadakannya penanganan dan intervensi perkawinan anak.

Ayu menjelaskan, perkawinan anak di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Oleh karenanya, ada beberapa upaya yang lakukan agar prosentase perkawinan anak ini bisa ditekan dengan baik.

“Perkawinan anak akan menimbulkan dampak yang begitu besar, yakni kesehatan, kemiskinan dan stunting,” katanya.

Ia mengungkapkan, perkawinan anak masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Pencegahan perkawinan anak bukan hanya tugas DPPKBP3A saja, melainkan semua pihak. Mari bergotong royong, agar perkawinan anak bisa ditekan, kemiskinan dan stunting juga bisa turun,” lanjut Ayu.

Lebih lanjut, kata Ayu, ada dua kecamatan di Kabupaten Cirebon yang angka kasus perkawinan anaknya masih cukup tinggi, yakni Kecamatan Greged dan Mundu.

“Penyebab kasus perkawinan anak masih tinggi, diantaranya SDM, pergaulan bebas dan ketidaktahuan orang tua mengenai bahaya menikah di usia dini,” tambahnya.

Ayu menyebut, dirinya meyakini pernikahan anak di Kabupaten Cirebon angkanya cukup tinggi, karena banyak pernikahan anak yang tidak tercatat.

“Masih banyak pernikahan anak yang tidak tercatat, ada 483 pernikahan dispensasi, tetapi saya menyakini masih banyak pernikahan anak yang tidak tercatat,” sebut Ayu.

Di tempat yang sama, Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK RI, Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS mengatakan, dipilihnya Kabupaten Cirebon ini, karena angka kemiskinan dan stunting serta pernikahan anak masih cukup tinggi, meski setiap tahun angka tersebut mengalami penurunan.

Menurut Sri, ini menjadi kolaborasi Kemenko PMK dan Pemkab Cirebon untuk mengatasi dan menekan angka pernikahan anak.

“Kalau kita lihat prosentase memang tidak terlalu tinggi, bahkan kalau kita lihat untuk pernikahan anak di Jawa Barat sedikit dari rata-rata nasional. Tetapi, kalau kita masuk ke Cirebon jumlahnya cukup besar, sehingga kenapa, hal ini mendasari kami untuk masuk ke Cirebon,” jelasnya.

Ia pun mengungkapkan, pencegahan pernikahan anak bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas semua pihak. Bahkan pihaknya akan menggandeng akademisi dan swasta untuk ikut andil dalam penangganan pernikahan anak.

“Kita juga melibatkan akademisi dari perguruan tinggi, serta kami mengundang pihak Swasta,” tutur Sri.

“Kami berharap, CSR yang dimiliki swasta juga diarahkan kepada pencegahan pernikahan anak, seperti memberikan edukasi. Karena semakin masif kita bergerak dan memperlihatkan, harapannya masyarakat terbuka agar tidak memaksa anaknya untuk menikah muda,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Cirebon Acungkan Jempol untuk Layanan Green Service Polresta Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengapresiasi layanan Green Service yang digulirkan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Kelakuan Baik Catatan Kepolisian (SKCK).

Imron menuturkan, program yang sudah digulirkan oleh Polresta Cirebon sejak 2022 ini, terbukti membantu Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengatasi permasalahan sampah.

“Program Polresta Cirebon ini sangat hebat sekali. Sampah ini adalah permasalahan, salah satunya bisa menjadi wabah penyakit,” kata Imron saat menghadiri acara Upgrading Green Service Polresta Cirebon di Mapolresta Cirebon, Kecamatan Sumber, Selasa (5/9/2023).

Kabupaten Cirebon, lanjut Imron, dalam upaya menangani permasalahan sampah, memanfaatkan dua tempat pembuangan akhir sampah (TPAS), yakni di Gunung Santri, Kecamatan Palimanan dan di Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng.

Imron menambahkan, untuk TPAS Kubangdeleg masih dalam tahap proses perampungan. Diharapkan, bisa beroperasi dalam waktu dekat.

“Berharap, masyarakat harus sama-sama menjaga lingkungan. Harus menjaga alam beserta isinya, karena Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang merusak alam ini,” ujar Imron.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H menuturkan, Layanan Green Service awalnya hanya memiliki 10 bank sampah. Saat ini, sudah mempunyai 27 bank sampah.

Penanganan sampah, kata Arif, Kabupaten Cirebon semakin berjalan secara maksimal.

“Dalam layanan Green Service, masyarakat bisa membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pembuatan SIM dan SKCK menggunakan sampah plastik,” kata Arif.

Nasabah bank sampah memiliki layanan prioritas di Satpas Polresta Cirebon. Nantinya, tidak perlu mengantre, mendapatkan tempat duduk prioritas, hingga proses penerbitan SIM dan SKCK lebih cepat.

Arif mengajak, masyarakat lebih peduli lagi dalam menjaga keindahan, kelestarian, dan ekosistem alam, khususnya dari pencemaran sampah plastik. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Harpelnas, Wabup Ayu Apresiasi Inovasi Bank BJB Cabang Sumber

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si menghadiri acara peringatan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) di kantor Bank BJB Cabang Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (4/9/2023).

Menurut beberapa nasabah yang ia jumpai di kantor Bank BJB Cabang Sumber, menyatakan bahwa pelayanan disini ini sangat baik bahkan sangat prima.

Pihaknya juga mengapresiasi kepada pimpinan Bank BJB Cabang Sumber, bahwa ada inovasi yang dilakukan diminggu pertama setiap bulannya, yaitu dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk nasabah disini.

“Ini salah satu upaya juga untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah Bank BJB Cabang Sumber,” kata Ayu–sapaan akrabnya.

Karena Bank BJB adalah salah satu bank yang bekerjasama dengan pemerintah daerah, Ayu berharap, semoga jalinan ini tetap terjaga.

“Agar program-program yang ada di Pemda yang tidak secara keseluruhan tersupport APBD, Bank BJB bisa support ya,” harapnya.

Sementara, Kepala Bank BJB Cabang Sumber, Taupan Selamat Wibawa mengatakan, baginya pelanggan adalah segalanya. Karena, pihaknya bergerak di bidang jasa perbankan, dimana pelayanan merupakan salah satu faktor utama.

Dan pemberian jasa kepada nasabah adalah bentuk segala jenis tingkat, diantaranya adalah peningkatan pelayanan terus diupayakan agar lebih baik lagi kedepannya.

“Kita memiliki berbagai macam inovasi, yang pastinya memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah,” kata Taupan.

Seperti untuk tahun ini, aku Taupan, dari sisi pelayanan setiap waktu juga ada evaluasi dan peningkatan. Apalagi, masih kata dia, ada lembaga khusus yang menilai bagaimana pelayanan terkait perbankan.

“Alhamdulillah, kita (BJB Cabang Sumber) termasuk kategori bank sisi pelayanan yang sangat bagus,” tutur Taupan.

Ia melanjutkan, untuk lebih meningkatkan pelayanan, karena BJB merupakan bank persepsi pemerintah daerah. Artinya, melayani rata-rata pegawai pemerintah, kemudian pensiun ASN.

Pelayanan prima yang diberikan setiap bulannya adalah memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada pelanggan.

“Setiap sebulan sekali di minggu pertama, kita selalu mengadakan pelayanan kesehatan gratis untuk membantu dan kontrol para pensiunan ASN dan lainnya. Jadi, sambil nunggu antrian, bisa cek kesehatan dulu,” jelas Taupan. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Distribusikan Air Bersih untuk Desa Terdampak Kekeringan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, mendistribusikan bantuan air bersih kepada sejumlah desa yang terdampak kekeringan.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, bahwa saat ini terdapat sebanyak 12 desa di 9 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sedang terdampak kekeringan.

“Kita saat ini, distribusikan air bersih untuk membantu warga yang terdampak kekeringan,” ujar Imron saat menjadi pembina apel di kantor BPBD Kabupaten Cirebon, Senin (4/9/2023).

Menurut Imron, kondisi kekeringan dan juga potensi kebakaran lahan ataupun hutan akhir-akhir ini kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta BPBD untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.

Selain itu, ia juga meminta peran aktif masyarakat untuk mengantisipasi adanya musibah yang diakibatkan kelalaian manusia. Karena ia menilai, sejumlah kebakaran lahan dan hutan berpotensi diakibatkan karena kelalaian manusia.

“BPBD harus bisa mengedukasi masyarakat, agar hal seperti itu tidak terjadi,” kata Imron.

Imron juga meminta kepada BPBD Kabupaten Cirebon, untuk bisa mencarikan solusi kekeringan yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon. Sehingga nantinya, ada antisipasi yang bisa dilakukan saat musim kemarau terjadi.

“Silakan, BPBD untuk carikan solusi atasi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Cirebon,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

/by

Cirebonkab Saber Hoaks Sabet Penghargaan Anti Hoaks of The Year

,

KABUPATEN CIREBON — Cirebonkab Saber Hoaks sabet penghargaan Jabar Saber Hoaks Award kategori “Anti Hoaks of The Year” dalam ajang Festival Literasi Digital (Viral) yang berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, pada Sabtu malam (2/9/2023).

Penghargaan yang diberikan dalam ajang Festival Literasi Digital (Viral) merupakan bagian dari acara West Java Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, SH., MH.

Perlu diketahui, Cirebonkab Saber Hoaks merupakan Unit Saber Hoaks Daerah dan menjadi bagian dari replikasi Jabar Saber Hoaks yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Bambang Sudaryanto menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Tim Cirebonkab Saber Hoaks, yang selama ini mempunyai peranan penting dalam memverifikasi informasi-informasi Hoaks yang tengah marak atau viral di masyarakat.

“Terimakasih kepada Tim Cirebonkab Saber Hoaks, terutama kepada Relawan TIK Kabupaten Cirebon yang selama ini mendukung dan membantu kami dalam memverifikasi informasi-informasi Hoaks di masyarakat, sehingga kami bisa meraih penghargaan ini.” ujar Bambang.

Ia juga menyampaikan harapannya untuk Cirebonkab Saber Hoaks. “Dengan penghargaan ini, semoga kedepannya Cirebonkab Saber Hoaks bisa lebih masif lagi dalam hal memverifikasi informasi Hoaks, selain itu juga memberikan edukasi serta literasi digital kepada masyarakat terkait bahaya Hoaks,” lanjutnya.

Senada dengan Bambang, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Cirebon, Eka Swandi, SE., berharap Cirebonkab Saber Hoaks bisa menjadi ujung tombak Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menghadapi hantaman Hoaks.

“Harapannya, semoga kedepannya kita bisa menjadi ujung tombak dalam menangani Hoaks yang tersebar di media sosial, khususnya Hoaks yang massif dan marak di lingkungan Pemkab Cirebon.” ujar Eka. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Apresiasi Program E-Pasport di Imigrasi Cirebon, Masyarakat Bebas Visa ke Negara Jepang

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama Forkopimda menghadiri launching E-Pasport dan olahraga bersama di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon Kecamatan Kedawung, Sabtu (2/9/2023).

Imron mengapresiasi dengan adanya layanan paspor elektronik ini. Menurutnya, ini akan mempermudah masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.

Ia menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait paspor elektronik, diantaranya paspor elektronik memiliki Chip Gen, yang mana menyimpan data biometrik pemilik paspor dan lebih aman.

Bahkan, kata Imron, pemilik paspor elektronik bisa menggunakan fasilitas autogate.

“Dengan autogate, kita tidak perlu lagi mengantre untuk melakukan pemeriksaan paspor secara manual. Cukup dengan meletakkan E-pasport pada mesin autogate, maka informasi pribadi kita akan terbaca secara otomatis dan pintu akan terbuka untuk memungkinkan masuk ke negara tujuan,” katanya.

Imron mengungkapkan, untuk biaya pembuatan paspor sendiri cukup terjangkau. “Untuk PNBP paspor elektronik adalah Rp650 ribu,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, paspor elektronik memiliki keunggulan, yakni bebas visa ke negara Jepang serta dipermudah dalam aplikasi visa ke negara lainnya.

“Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 20 Juli 2023, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon dapat menerbitkan paspor elektronik,” ujar Imron.

“Alhamdulilah, masyarakat di wilayah Ciayumajakuning bisa terwujud dan terealisasi untuk memiliki paspor elektronik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Imron selain launching E-Pasport, pihaknya juga menyelenggarakan olahraga bersama dengan turnamen tenis meja Forkopimda bekerja sama dengan panitia dari PTM SKP.

“Kegiatan olahraga bersama ini, selain untuk berkompetisi dalam turnamen, juga secara langsung bisa meningkatkan silaturahmi jajaran Forkopimda serta seluruh stakeholder terkait di wilayah Cirebon dan sekitarnya,” tambah Imron.

Di tempat yang sama, Kepala Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Nur Raisha Pujiastuti mengatakan, kegiatan olahraga bersama Forkopimda ini sekaligus untuk mensosialisasikan E-Pasport yang ada di kantor Imigrasi Cirebon.

“Sekarang baru ke jajaran Forkopimda, nanti kita juga akan sosialisasi ke wilayah Ciayumajakuning tentang adanya E-Pasport ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ada perbedaan untuk paspor biasa dan paspor elektronik, yakni dari segi harga dan keuntungannya.

“Untuk biaya pembuatan paspor biasa hanya Rp350 ribu, sedangkan paspor elektronik harganya Rp650 ribu, serta kalau yang elektronik ini bebas visa ke negara Jepang,” jelasnya.

Terkait Bandara Kertajati, Raisha mengatakan bahwa Imigrasi Cirebon menyambut baik adanya bandara yang sudah beroperasi tersebut, seperti saat kemarin keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, semua berjalan dengan lancar. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Muskab ke-XI, Bupati Imron Sebut PMI Kabupaten Cirebon Merupakan yang Terbaik

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke-XI Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Cirebon bertempat di Apita Tower, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (31/8/2023).

Dalam acara tersebut, Imron menyebutkan, PMI Kabupaten Cirebon merupakan salah satu PMI terbaik di Jawa Barat.

Bahkan, di Jawa Barat, hanya ada tiga PMI yang memiliki serfitikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), salah satunya yakni PMI Kabupaten Cirebon.

“PMI Kabupaten Cirebon juga selama ini terus bergerak dalam bidang sosial dan membantu pemerintah. Selain ilmu, PMI juga bergerak nyata kepada masyarakat,” kata Imron.

Imron menyebutkan, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya Muskab PMI Kabupaten Cirebon. Masa bakti PMI Kabupaten Cirebon tahun 2018-2023 sudah berakhir, sehingga perlu adanya penyegaran dalam organisasi tersebut.

Menurut Imron, PMI Kabupaten Cirebon merupakan salah satu garda terdepan dalam menangani masalah kemanusiaan, terutama dalam menangani bencana alam.

“PMI Kabupaten Cirebon sejak 2019 sudah mengantongi sertifikat CPOB, sehingga PMI ini terpilih untuk menyediakan plasma,” lanjutnya.

Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Sri Heviyana menyebutkan, organisasinya segera bekerjasama dengan investor di Korea Selatan terkait pengolahan plasma darah.

“PMI Kabupaten Cirebon sudah memiliki sertifikat CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga diperbolehkan,” kata Heviyana.

Ia menyebutkan, PMI Kabupaten Cirebon sudah mampu memproduksi plasma konvalasen. Obat tersebut tidak hanya untuk warga Kabupaten Cirebon saja, melainkan dimanfaatkan juga oleh warga Jawa Barat lainnya, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Saat pandemi Covid-19, kata Heviyana, plasma konvalasen buatan PMI Kabupaten Cirebon digunakan untuk terapi bagi pasien yang tengah dirawat, maupun penyintas akibat penyakit Corona.

“Salah satu pasien Covid-19 yang mendapatkan donor plasma konvalasen adalah Bupati Cirebon, Drs. H. mron, M.Ag. Pascaterapi itu, pasien mengalami kenaikan antibodi secara signifikan,” ungkap Heviyana. (DISKOMINFO)

/by

Usaha Rotan Tegalwangi Bantu Atasi Pengangguran

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si melakukan kunjungan kerja ke Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Rabu (30/8/2023).

Di Desa Tegalwangi, menurut Ayu–sapaan akrabnya, banyak ditemukan usaha kerajinan rotan rumahan yang berhasil dan sangat membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Cirebon.

“Di satu lokasi pembuatan kerajinan rotan ini, bisa mempekerjakan hingga 30 pegawai. Artinya, ini sangat membantu pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran di Kabupaten Cirebon,” kata Ayu.

Ia meninjau langsung berbagai macam produk yang dihasilkan di Desa Tegalwangi ini dan cukup bervariasi. Tidak sedikit produk tersebut dihasilkan dari usaha rumahan yang dikelola oleh warga.

Ayu berjanji, pemerintah tentunya tidak tinggal diam, akan tetapi terus berupaya untuk membantu para pengusaha kecil agar dapat meningkatkan usahanya menjadi pengusaha yang lebih besar.

“Saya bangga, karena hasil karya warga Tegalwangi ini sudah diakui oleh mancanegara. Karena saat ini, penjualan kerajianan rotan ini bukan hanya dipasarkan di lokal saja, namun juga sudah ekspor,” lanjut Ayu.

Banyaknya pengrajin rotan yang saat ini masih terus bertahan, meskipun sempat beberapa tahun dihantam pandemi Covid-19, namun mereka mampu melaluinya.

“Mudah-mudahan, Kabupaten Cirebon yang sudah dikenal dari pengrajin rotannya bisa tetap eskis dan tetap bertahan dan jangan dipandang sebelah mata,” tuturnya.

Di akhir, ia juga mengharapkan, mudah-mudahan dari sektor kerajinan rotan ini dapat membantu pemerintah daerah, juga dapat menjadi roda penggerak ekonomi, terutama desa setempat agar terus berkembang.

“Mudah-mudahan, kerajinan rotan yang ada di Desa Tegalwangi ini bisa terus bertahan dan berkembang, sehingga bisa ikut meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengembangkan perekonomian daerah,” harapnya.

Selain meninjau pengrajin rotan di Kecamatan Weru, dirinya berkesempatan pula menabur 30 ribu benih ikan di Kali Jetis dan melanjutkan kunjungan kerjanya untuk meninjau tumpukan sampah di Kali Tumpang, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

/by