KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut baik pemberitaan terkait pengentasan kemiskinan yang dianggap kurang maksimal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd menyebutkan, semua masukan akan dijadikan bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik.

Dijelaskan Hilmy, selama ini ada beberapa permasalahan yang menjadi dasar perbedaan pandangan terhadap program pengentasan kemiskinan.

Salah satu masalah dasar adalah terkait data yang dimiliki setiap instansi. Ia menjelaskan, masih ada perbedaan data warga miskin yang dimiliki oleh Pemkab Cirebon dengan pihak lainnya.

“Dalam kesempatan ini, yang terpenting, semua masukan termasuk pemberitaan terkait penanganan kemiskinan ini akan kita jadikan bahan evaluasi terutama bagi internal Pemkab Cirebon sendiri,” ujar Hilmy.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan informasi kepada kami,” lanjut Hilmy, Rabu (30/8/2023).

Lebih jauh, Hilmy juga menyampaikan, Pemkab Cirebon akan melakukan komunikasi dengan Korsupgah KPK dan Kementerian Dalam Negeri terkait penanganan kemiskinan yang sesuai, termasuk data maupun kategori kemiskinan itu sendiri dengan Kementerian Sosial.

“Kategori kemiskinan itu kan ada miskin ekstrim, miskin biasa dan ada apalagi namanya, nanti kami komunikasikan dengan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial,” ungkap Hilmy.

“Kami juga akan meminta pihak internal kami, seperti Bappelitbangda, Inspektorat maupun Dinas Sosial untuk menyelaraskan data yang dimiliki dengan data yang dimiliki instansi atas. Siapa tahu, ada kesalahan teknis yang kami lakukan, sehingga menjadikan data itu berbeda,” tambahnya.

Disinggung mengenai angka dalam anggaran penanganan kemiskinan, Hilmy sebut dirinya tidak mengetahui secara pasti. Namun, ia menyebut, sudah ada beberapa program yang dijalankan Pemkab Cirebon dalam upaya pengentasan kemiskinan itu sendiri.

“Soal angka pasti saya tidak berani menyebutkan, karena khawatir salah. Tapi intinya, Pemkab Cirebon sudah menggelontorkan anggaran untuk program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan Rutilahu, bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, bantuan bagi warga terdampak pandemi, dan beberapa program lainnya, termasuk iuran JKN bagi masyarakat,” terangnya.

Di akhir, Hilmy berpendapat dengan program yang dijalankan, sudah berhasil menekan angka masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Cirebon.

“Sekali lagi, pernyataan ini bukan bantahan atas pemberitaan yang beredar, tetapi kami coba menyelaraskan saja. Kami akan lebih fokus lagi dalam program pengentasan kemiskinan ini,” tutupnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Prestasi olahraga di Kabupaten Cirebon mendapatkan perhatian serius dari Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag. Hal tersebut disampaikan Bupati Imron saat menghadiri Raker KONI Kabupaten Cirebon, Rabu (30/8/2023).

Menurut Imron, saat ini prestasi olahraga di Kabupaten Cirebon berada pada urutan tiga dari bawah, jika dibandingkan dengan sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat.

“Sekarang posisi kita tiga dari bawah,” ujar Imron.

Oleh karena itu, Imron berharap kepada KONI Kabupaten Cirebon untuk bisa mengangkat prestasi olahraga Kabupaten Cirebon menjadi lebih baik. Dirinya tidak memasang target yang muluk-muluk, namun berharap prestasinya naik di level menengah.

“KONI harus bisa meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Cirebon, minimalnya di level menengah,” kata Imron.

Melalui Raker ini, Imron juga meminta kepada para pengurus KONI dan juga pengurus cabang olahraga, untuk bisa menggali lagi potensi-potensi atlet yang ada di Kabupaten Cirebon.

Dengan banyaknya potensi atlet yang bisa dijaring, peluang untuk mendongkrak prestasi olahraga Kabupaten Cirebon di tingkat provinsi ataupun nasional, akan bisa lebih mudah.

“Kalau potensinya banyak terjaring, maka Kabupaten Cirebon memiliki peluang besar mendapatkan juara,” kata Imron. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Gelaran Riksa Budaya Jawa Barat digelar di Alun-alun Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Minggu (27/8/2023).

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon ini merupakan sebuah upaya gerakan penguatan nilai budaya lokal yang diselenggarakan di tiga wilayah budaya di Jawa Barat.

Riksa Budaya yang diselenggarakan di Kecamatan Lemahabang ini mengangkat nilai “Guyub Rukun Seduluran”. Tema tersebut merupakan sebuah nilai budaya yang mengakar pada masyarakat Cirebon dan masyarakat Jawa Barat sejak dahulu.

Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, SE mengharapkan, kegiatan tersebut bisa kembali menguatkan Jawa Barat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya.

“Kegiatan Riksa Budaya Jawa Barat kali ini l, dihadirkan di tengah kehangatan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan mengangkat nilai Guyub Rukun Seduluran,” kata Uu.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melalui Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si menyebutkan, Riksa Budaya Jawa Barat ini sangat penting dan bermanfaat untuk digelar.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, kata Wabup Ayu, terus melakukan penguatan nilai-nilai budaya warisan leluhur. Sehingga, dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian bersama.

“Kami terus melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan melakukan pembinaan terhadap berbagai macam tradisi seni dan budaya,” kata Ayu.

Ayu menyebutkan, Kabupaten Cirebon memiliki beragam seni dan budaya, mulai dari wisata religi, pesta laut, tari topeng, tarling klasik, angklung bungko, brai, calung, burok, dan beberapa peninggalan yang sebagian sudah ditetapkan melalui warisan budaya tak benda (wbtb) dari pemerintah pusat.

Hal tersebut, harus dikenalkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, karena akan diteruskan oleh generasi selanjutnya.

“Mempertahankan budaya berarti ikut menjaga kehormatan bangsa dan negara kita tercinta,” lanjut Ayu. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan paguyuban seniman angklung Brother Kentongan di Desa Jemaras Kidul, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Sabtu (26/8/2023).

Bupati Imron menuturkan, bahwa dirinya sudah mengetahui tentang banyaknya seniman angklung di Kabupaten Cirebon. Terlebih saat ini, cukup banyak juga seniman angklung jalanan, yang musiknya cukup diminati oleh masyarakat.

“Paguyuban angklung ini adalah wadah untuk para seniman angklung yang saat ini sudah banyak di Kabupaten Cirebon,” kata Imron.

Dengan adanya wadah perkumpulan dari para seniman angklung ini, berharap para seniman bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan seni dan budaya Kabupaten Cirebon.

“Semoga nanti para seniman angklung ini, bisa bekerjasama dengan pemerintah. Terutama mempromosikan budaya Kabupaten Cirebon ke khalayak luas,” ujarnya

Dalam kesempatan tersebut, Imron juga memberikan motivasi kepada seluruh seniman angklung di Kabupaten Cirebon untuk bisa terus berkarya dengan baik, terutama dalam mengembangkan seni dan budaya Kabupaten Cirebon.

Pemerintah, masih kata Imron, siap bersinergi dengan para seniman, untuk terus menjaga dan melestarikan seni dan budaya, serta mendorong kemajuan di Kabupaten Cirebon.

“Para seniman harus terus berkarya dan bersama-sama menjaga serta mengembangkan seni dan budaya Kabupaten Cirebon,” sambung Imron. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Turnamen Futsal antar media Bupati Cirebon Cup 2023 kembali digelar untuk yang ketiga kalinya. Kali ini, 14 tim mengikuti turnamen yang digelar di Lapangan Futsal Jodabi, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Sabtu (26/8/2023).

Kegiatan olahraga tersebut bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Cirebon dan sejumlah instansi terkait.

Ketua Panitia Turnamen Futsal antar media Bupati Cirebon Cup 2023, Yoga mengatakan, mengaku bangga dan senang, karena turnamen yang ketiga kalinya digelar ini semakin banyak pesertanya.

“Alhamdulillah kali ini ada 14 peserta, 10 tim media, dua mitra dinas dan dua mitra BUMD yang ikut andil dalam pertandingan,” ujar Yoga.

Ia pun berterima kasih kepada rekan pimpinan media, seperti Radar Cirebon, Kabar Cirebon, RRI Cirebon, Rakyat Cirebon, Fajar Cirebon, RCTV, Suara Cirebon, PWI Kabupaten Cirebon, IJTI Cirebon, Media Online dan DPKPP, Bagian Umam Setda, Bank Cirebon Jabar (BCJ) dan Bank Kabupaten Cirebon (BKC) yang sudah meramaikan ajang Turnamen Futsal Bupati Cirebon Cup 2023 ini.

Kepala Dispora Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi terselenggaranya Turnamen Futsal Antar Media Bupati Cirebon Cup 2023 ini.

Menururnya, gelaran tersebut menjadi ajang silaturahmi antar media dan wartawan sekaligus pada instansi lain yang ikut meramaikan.

“Ini merupakan gelaran Futsal Bupati Cirebon Cup 2023 antar media yang ketiga kalinya, semangat dan selamat bertanding,” katanya.

Sebagai informasi, bahwa laga final Turnamen Futsal Antar Media Bupati Cirebon Cup 2023 ini, tim DPKPP Kabupaten Cirebon bertanding melawan tim Bank Cirebon Jabar (BCJ).

Dan hasil akhir diperoleh bahwa tim dari DPKPP menjadi juara pertama, sedangkan tim BCJ menjadi juara kedua. Untuk juara ketiga ada tim dari Bank Kabupaten Cirebon (BKC), dan posisi keempat ditempati tim dari wartawan gabungan online.

Dalam turnamen yang digelar sehari full tersebut, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag memberikan trofi kepada para pemenang dan sekaligus menutup turnamen Futsal tersebut.

Bupati Imron mengatakan, dirinya mengaku bangga dan mengapresiasi jajaran panitia yang dengan baik mengemas turnamen futsal ini.

“Alhamdulillah turnamen futsal berlangsung sukses dan sudah ada juaranya. Saya bangga, esensi utamanya adalah kita bersilaturahmi dengan baik bersama rekan, kolega media dan mitra lainnya. Saya bangga dengan semua peserta turnamen Futsal Bupati Cirebon Cup 2023 ini,” tutur Imron.

“Kegiatan semacam ini harus tetap ada, selain untuk menjaga tubuh agar tetap sehat, kita juga harus terus menjalin silaturahmi dengan teman-teman media,” tambahnya.

Ia menyayangkan bahwa temen-teman media hanya berada di posisi keempat pada turnamen ini. “Tahun depan, media harus bisa menjadi juara pertama,” tutup Imron. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Presiden, K.H. Ma’ruf Amin menyebutkan, pesantren menjadi salah satu pusat dakwah yang sangat penting untuk terus mengkaji dan menyebarkan tuntunan yang terdapat dalam Qur’an dan hadist, utamanya menghadapi perkembangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Wapres (RI) Haul K.H. Aqil Siroj ke-34 dan Tasyakur Khotmil Qur’an serta Juz Amma di Pondok Pesantren (Ponpes) Kiai Haji Aqil Siroj (KHAS) Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Sabtu (26/8/2023).

“Pesantren ini juga menjadi semacam transmitter, penyambung pandangan-pandangan ulama terdahulu dan pandangan ulama-ulama belakangan (dalam menyikapi kondisi terkini). Kalau tidak, konslet (pemahaman masyarakat),” tutur Ma’ruf.

Menurut Ma’ruf, peran pesantren dan ulama dalam memadukan pandangan di masa lalu dan masa kini adalah sebagai peredam kebingungan kesalahpahaman penafsiran di masyarakat.

“Di pesantren inilah transmisi ini disambungkan, sehingga ilmu orang dulu dan ilmu orang sekarang itu tidak terjadi konslet, tidak terjadi kesalahpahaman dan tabrakan. Kalau terjadi tabrakan-tabrakan, itu tidak mesantren dia, tidak mengalami transmisi, tidak paham,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, orang nomor 2 di Republik Indonesia ini berharap, almarhum K.H. Aqil Siroj mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Ta’ala dan jasanya dalam membangun pesantren dapat diteruskan oleh para generasi penerus tanpa putus.

“Semua para pendiri pesantren, para pejuang yang dahulu mereka telah menaruh sesuatu, menegakkan suatu tonggak milestone, dan kita kembangkan menjadi tempat yang menjadikan keberkahan, kebaikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkas Ma’ruf.

Dalam kunjungannya ke Ponpes KHAS Kempek, Wapres RI didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, Pembina Pondok Pesantren KHAS Kempek K.H. Said Aqil Siroj dan Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek K.H. Musthofa Aqil Siroj.

Selain itu, hadir pula Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, M. Azis, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin meresmikan Masjid Syarif Abdurachman yang ada di Desa Astana, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jum’at (25/8/2023).

Pembangunan Masjid Syarif Abduhrachman diprakarsai oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan dirinya sangat kagum dengan pembangunan Masjid Syarif Abdurachman yang begitu besar dan indah.

Menurutnya, Kasad Jendral TNI Dudung Abdurachman merupakan Jendral Santri, karena selalu ingat dengan masjid.

“Ini masjid yang indah dan sangat luar biasa, karena membangun masjid kelak akan dibangunkan rumah di surga,” katanya.

Ia mengungkapkan, kini sebagian masjid berkembang menjadi pesantren dan dikembangkan menjadi pusat peradaban Islam. Bahkan, Abah sapaan akrab Wapres, berharap Masjid Syarif Abdurachman ini menjadi salah satu pusat peradaban dan pembangunan Islam di wilayah Cirebon sesuai dengan prinsip syariah.

“Saya minta membangun masjid jangan seperti membuat keranda, membangunnya mau, tetapi ketika sudah jadi tidak ada yang mau masuk, sehingga diharapkan masjid ini dimakmurkan, diramaikan dan juga bukan hanya tempat ibadah saja, namun sebagai pusat pembinaan, yaitu pembangunan peradaban Islam,” ujar Ma’ruf.

Sementara Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jendral TNI Dudung Abdurachman mengatakan, masjid yang begitu besar dan megah ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan beribadah masyarakat.

Dudung mengungkapkan, terbangunnya masjid ini merupakan cita-cita dulu ketika dirinya masih berpangkat Kapten.

“Saya sering diajak orang tua untuk ziarah setiap malam Jum’at, ketika mau sholat ternyata masjidnya begitu sempit, sehingga saya memiliki cita-cita, kalau menjadi Pimpinan TNI AD, saya akan bangun masjid di Gunungjati, dan akhirnya kesampaian juga,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, nama Masjid Syarif Abdurachman ini diambil dari dua sosok yang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Cirebon, yakni Syarif Hidayatullah dan Syekh Abdurachman

“Kalau Syarifnya itu, nama dari Sunan Gunung Jati. Kalau Abdurachman itu, dari pamannya, yaitu Syekh Abdurachman. Nah, sekarang Dudung Abdurachman itu cucunya berarti,” katanya.

Ia pun mengatakan, Masjid Syarif Abduracham ini dibangun di lahan seluas 1,8 hektare, sedangkan untuk masjid sendiri luasnya mencapai 1.800 meter persegi.

” Masjid ini memiliki daya tampung mencapai 1.750 orang, dan ini Arsiteknya orang Hindu, yakni Jendral TNI Negah dengan mengangkat kearifan lokal Kesultanan Cirebon. Mengadopsi kearifan di Jawa dan sudah membuat masjid Muldoko dan Hadi Tjahjanto,” sambungnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Cirebon, Drs. H.Imron, M.Ag bersama Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih,SE., M.Si, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Dra. Hj Nunung Roosmini dan para pejabat di lingkup Pemkab Cirebon. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) di Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Kamis (24/8/2023).

Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Ayu ini, didampingi sejumlah SKPD terkait, diantaranya Bappelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Baznas dan lainnya.

Ayu berharap, setiap kali melakukan monev terkait dengan kemiskinan ini tak hanya sekedar seremonial saja, namun harus ada keseriusan terutama dari Kepala Desa (Kuwu) dan pihak kecamatan.

“Kegiatan monitoring ini tidak hanya seremonial semata, habis kegiatan ini terus tidak ada tindak lanjutnya. Saya datang sambutan, makan dengan camat, terus tidak ada tindak lanjut, saya tidak mau,” kata Ayu.

Ia menginginkan, setiap melakukan monev di setiap kecamatan, bukan hanya di Kecamatan Losari, namun di semua kecamatan harus ada keseriusan untuk bisa mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

“Jadi yang saya inginkan, ketika hadir adalah diskusi dan mendapatkan apa yang jadi hambatan maupun persoalan. Setelah itu kita carikan solusinya,” lanjut Ayu.

“Sama-sama kita selesaikan, karena tugas bersama, bukan hanya pemerintah daerah, tapi desa dan kecamatan juga berperan,” tambahnya.

Ia meminta, kepada kepala desa untuk membantu, terutama memprioritaskan masyarakat yang masuk kategori miskin. Pasalnya, di tingkat atas (Pemkab Cirebon) tidak mengetahui di desa-desa bahwa ada warganya yang masuk kategori miskin.

“Terkait apapun bantuannya, seperti rutilahu, bpjs dan lainnya, nanti dari dinas secara teknis yang bantu. Kita niatkan ibadah, bantu masyarakat miskin. Agar kita bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon,” pungkas Ayu. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kembali melakukan monitoring dan evaluasi, kali ini ke Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/8/2023).

Dalam monitoring tersebut, Wakil Bupati Cirebon yang kerap disapa Ayu ini, ditemani sejumlah perwakilan perangkat daerah Kabupaten Cirebon, diantaranya Bappelitbangda, Dinkes, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPKPP dan lainnya.

Wabup Ayu mengatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring di 22 kecamatan. Kehadirannya kali ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

“Jadi bukan hanya seremonial saja, namun aksinya juga harus dibarengi dengan diskusi aktif, karena ada beberapa program Pemkab yang tidak sampai ke desa, program tidak jalan juga,” kata Ayu.

Ia mengungkapkan, dalam amanat konstitusi di pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan orang terlantar menjadi tanggungjawab negara.

“Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon yang masuk DTKS tidak kurang dari 1,6 juta jiwa dari 2,4 juta atau dengan kata lain 70 persen masyarakat yang miskin. Maka kehadiran kami di kecamatan-kecamatan adalah untuk melakukan verifikasi validasi data,” jelas Ayu.

Pihaknya inginkan bahwa pendekatan dalam mengurangi kemiskinan itu ada 3 hal, yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran.

Karena, menurut Ayu, tidak mungkin 70 persen masyarakat miskin semuanya, oleh karenanya dilakukanlah verifikasi data.

“Yang masuk DTKS tidak akan hilang itu merupakan rekam jejak. Hanya saja, nanti kita tidak layakkan lagi menerima bantuan, seperti BPNT, BLT, begitupun rutilahu,” ujar Ayu.

“Seperti yang meninggal, pindah atau sudah terjadi perubahan secara ekonomi ini yang sudah kita tidak layakkan lagi menerima bantuan,” lanjutnya.

“Kepada kuwu atau camat, kalau masyarakat itu sudah tidak dinyatakan miskin lagi, harus segera dilaporkan, kemudian didata ulang. Dan yang paling penting adalah masyarakat yang miskin ekstrem harus wajib dibantu, kendalanya warga miskin ekstrem itu pada adminduk,” sambungnya.

Masih dikatakan Ayu, kedua adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Pasalnya, bukan hanya tugas dinas sosial saja, akan tetapi multisektor untuk mengentaskan kemiskinan.

“Ketiga, percepatan pembangunan di kantong-kantong kemiskinan,” tambah Ayu.

Di akhir, ia kembali menegaskan kehadirannya di kecamatan Losari ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, verval data, sekaligus pemetaan program.

“Saya meminta para kuwu menginventarisir warga yang miskin. Contohnya, selesaikan masalah rutilahu. Pak kuwu bisa koordinasi dengan Baznas maupun DPKPP,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut baik program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023. Bahkan wilayah Kabupaten Cirebon mendapatkan kuota 70 ribu bidang tanah.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat melakukan pertemuan dengan kepala BPN Kabupaten Cirebon dan para camat di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (24/8/2023).

Menurut Imron, masyarakat harus memanfaatkan program PTSL ini secara maksimal. Pasalnya, masyarakat tidak perlu membayar mahal untuk mendapatkan sertifikat tanah.

“Biaya yang harus dikeluarkan dalam PTSL hanya sebesar Rp150 ribu, itupun untuk biaya administrasi di tingkat desa. Kalau masyarakat proses sendiri, kan biayanya jutaan, ini hanya Rp150 ribu saja ” kata Imron.

Imron mengatakan, dengan adanya kuota PTSL di Kabupaten Cirebon yang mencapai 70 ribu bidang tanah, pihaknya langsung melakukan pertemuan dengan Kepala BPN dan para camat.

“Kami juga mengundang para camat kumpul dengan kepala BPN guna membahas program PTSL. Kami ingin program ini sukses di Kabupaten Cirebon,” ujar Imron.

Imron mengungkapkan, di Kabupaten Cirebon masih banyak tanah yang belum bersertifikat. Bahkan banyak juga masyarakat yang menjual tanahnya tanpa langsung membuat sertifikat. Sehingga, kata Imron, itu sangat rawan terjadi permasalahan dan bisa menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh pihak lain.

Ia mengatakan, ketika masyarakat sudah memiliki sertifikat, nantinya kepemilikan tanah bisa mendapatkan kepastian hukum.

“Kemudian juga akan mengurangi permasalahan tanah. Jadi, kami menyambut baik program PTSL ini,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Kepala BPN Kabupaten Cirebon, Hesekiel Sijabat, ST, mengatakan jumlah bidang tanah di Kabupaten Cirebon mencapai 1.034.000. Bahkan sampai akhir tahun 2022 yang lalu yang sudah terpetakan dan terdaftar mencapai 447 ribu tanah.

“Untuk Januari hingga Agustus 2023, kegiatan PTSL sudah kita tambah menjadi 106 ribu bidang tanah, sedangkan yang sudah dipetakan ada 560 ribu. Jadi, masih ada setengah juta bidang tanah lagi yang belum terpetakan dan terdaftar,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dengan jumlah SDM di BPN Kabupaten Cirebon yang ada, pihaknya terus melakukan pendataan dan pemetaan program PTSL tersebut.

“Jumlah SDM di BPN ada 117 orang, kalau dengan cara biasa dan keterbatasan SDM, maka kita sudah menghitung perkiraan selesainya pengukuran pemetaan sampai terbit sertifikat di Kabupaten Cirebon,” katanya.

Lebih lanjut, meski dengan keterbatasan SDM, BPN selalu dibantu oleh pihak-pihak terkait untuk mensuskseskan program tersebut.

“Karena itulah, pemerintah pusat membuat skema yang berbasis partisipasi masyarakat, jadi pendaftaran sistematis partisipasi masyarakat. Sehingga, yang bergotong-royong dan mensukseskan sertifikasi dibantu banyak pihak,” sambungnya.

“Pengukuran kita dibantu oleh pihak ketiga. Untuk memberikan informasi, kita dibantu oleh Pak Kuwu beserta jajaran. Dan untuk mengumpulkan data surat tanah, kita dibantu oleh pengumpul data pertanahan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)