KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kembali melakukan monitoring dan evaluasi, kali ini ke Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/8/2023).
Dalam monitoring tersebut, Wakil Bupati Cirebon yang kerap disapa Ayu ini, ditemani sejumlah perwakilan perangkat daerah Kabupaten Cirebon, diantaranya Bappelitbangda, Dinkes, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPKPP dan lainnya.
Wabup Ayu mengatakan, pihaknya sudah melakukan monitoring di 22 kecamatan. Kehadirannya kali ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
“Jadi bukan hanya seremonial saja, namun aksinya juga harus dibarengi dengan diskusi aktif, karena ada beberapa program Pemkab yang tidak sampai ke desa, program tidak jalan juga,” kata Ayu.
Ia mengungkapkan, dalam amanat konstitusi di pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan orang terlantar menjadi tanggungjawab negara.
“Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon yang masuk DTKS tidak kurang dari 1,6 juta jiwa dari 2,4 juta atau dengan kata lain 70 persen masyarakat yang miskin. Maka kehadiran kami di kecamatan-kecamatan adalah untuk melakukan verifikasi validasi data,” jelas Ayu.
Pihaknya inginkan bahwa pendekatan dalam mengurangi kemiskinan itu ada 3 hal, yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran.
Karena, menurut Ayu, tidak mungkin 70 persen masyarakat miskin semuanya, oleh karenanya dilakukanlah verifikasi data.
“Yang masuk DTKS tidak akan hilang itu merupakan rekam jejak. Hanya saja, nanti kita tidak layakkan lagi menerima bantuan, seperti BPNT, BLT, begitupun rutilahu,” ujar Ayu.
“Seperti yang meninggal, pindah atau sudah terjadi perubahan secara ekonomi ini yang sudah kita tidak layakkan lagi menerima bantuan,” lanjutnya.
“Kepada kuwu atau camat, kalau masyarakat itu sudah tidak dinyatakan miskin lagi, harus segera dilaporkan, kemudian didata ulang. Dan yang paling penting adalah masyarakat yang miskin ekstrem harus wajib dibantu, kendalanya warga miskin ekstrem itu pada adminduk,” sambungnya.
Masih dikatakan Ayu, kedua adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Pasalnya, bukan hanya tugas dinas sosial saja, akan tetapi multisektor untuk mengentaskan kemiskinan.
“Ketiga, percepatan pembangunan di kantong-kantong kemiskinan,” tambah Ayu.
Di akhir, ia kembali menegaskan kehadirannya di kecamatan Losari ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, verval data, sekaligus pemetaan program.
“Saya meminta para kuwu menginventarisir warga yang miskin. Contohnya, selesaikan masalah rutilahu. Pak kuwu bisa koordinasi dengan Baznas maupun DPKPP,” pungkasnya. (DISKOMINFO)
