Yogyakarta, Selasa-Jum’at (17-20 Maret 2015).
Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif memaksa Diskominfo Kab. Cirebon untuk selalu mengikuti perkembangannya. Untuk mengantisipasinya maka perlu perencanaan yang matang dalam bentuk suatu guideline atau pedoman agar disamping dapat mengiktui perkembangan juga tidak keluar dari koridor penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di pemerintahan atau yang dikenal dengan Electronic Government (E_Gov).
E_Gov menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya yang membidangi teknologi informasi, dalam hal ini Diskominfo. Berdasarkan fakta di lapangan, implementasi e_Gov, sebagian besar, saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan sumber daya yang menggunakan teknologi tersebut belum memiliki kapabilitas yang cukup untuk mengelolanya. Sementara itu, pemerintah dituntut dapat memberikan layanan yang cepat, akurat, dan transparan. Agar dapat menjalankan peran tersebut dengan baik, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga pendistribusian data, maka perlu perencanaan dan SDM yang mampu memafaatkan dan menjalankan e_Gov.
Bimtek Blueprint E_Gov ini dimaksudkan agar SDM aparatur pemerintah khususnya Diskominfo dapat memahami penerapan E_Gov serta dapat menyusun perencanaan dan blueprint E_Gov yang pada gilirannya untuk meningkatkan kinerja organisasi Diskominfo. Tujuannya diharapkan untuk meningkatkan kualitas aparatur terkait penerapan e_Gov. Sementara itu, beberapa sasaran yang ingin dicapai dari Bimtek ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai e_Gov, menganalisis strategi dan pelaksanaan e_Gov, serta mampu memahami dan menyusun blueprint e_Gov untuk pemerintah Kabupaten Cirebon.
Materi-materi yang terkait dengan Bimtek penyusunan blueprint e_Gov antara lain meiputi: filosopi e_Gov dan evaluasi perkembangannya; peranan, fungsi dan relasi ragam komponen dalam e_Gov; kerangka interoperabilitas sistem manajemen data dan informasi; arsitektur dan anatomi sistem e_Gov; panduan penyelenggaraan situs web dan portal pemerintah; infrstruktur TI di Pemerintah Kabupaten; serta e_Gov dan penerapannya.
Menurut Kadis Kominfo, Drs. R. Benni Sugriarsa, bahwa perkembangan TIK tidak saja sangat dibutuhkan dalam proses kerja, namun telah menyentuh sampai tingkat lapisan bawah seperti petani, pemulung dan lain-lain. Oleh karenanya juga pelayanan kepada masyarakat sangat membutuhkan fasilitas TIK. Sementaira itu, menurut Kepala Bidang Aplikasi Telematika (Aptel), Fifi Erneti, S.Sos, bahwa pelaksanaan kegiatan TIK harus direncanakan sebaik mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai yang diharapkan mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat yang besar baik bagi masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintahan itu sendiri. Hadir selain Kepala Dinas dan Kepala Bidang Aptel, yaitu Kepala Seksi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Kepala Seksi Electronic Government, dan Pelaksana dari bagian Sekretariat. (Jogja, Rie/Wans).
