KABUPATEN CIREBON — Dalam rangka menguatkan dan percepatan penurunan stunting di Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum memonitoring sekaligus evaluasi aksi stunting di Balaikota Cirebon, Selasa (13/6/2023).
Menurut Uu, kehadiran Pemprov Jabar di saat ini menunjukkan bahwa Pemprov Jabar bekerjasama dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah, masih fokus terhadap penurunan stunting di Jawa Barat.
Hal ini bertujuan untuk memperbaharui kembali gerakan penurunan stunting.
Uu mengapresiasi, bukan hanya birokrasi, namun perguruan tinggi dan swasta hadir, artinya SK Gubernur tentang TPPS terlaksana dengan baik, sehingga diharapkan dalam pertemuan ini lahirlah ide-ide yang hebat untuk mempercepat penurunan stunting.
“Kenapa stunting menjadi perhatian bersama, karena dampak stunting kalau dibiarkan akan berbahaya untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Uu.
“Kalau generasi muda rata-ratanya di bawah, ini yang dikhawatirkan untuk kemajuan bangsa dan negara, maka kami generasi tua menyiapkan mereka para generasi muda, untuk menjadi generasi yang hebat supaya dapat bersaing,” sambungnya.
Menurutnya, penurunan stunting bukan hanya dalam segi kesehatan saja, namun beberapa elemen lainnya yang difokuskan, diantaranya pendidikan, ekonomi, dan lainnya.
“Kalau mengandalkan anggaran pemerintah daerah saja pasti terbatas, berharap pengusaha dengan CSR nya dapat membantu penurunan stunting,” ujar Uu.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si menyatakan, di Kabupaten Cirebon angka stunting mengalami penurunan. Bahkan, penurunannya signifikan, yaitu sekitar 1 persen. Diharapkan setiap tahun di wilayahnya turun 3 persen.
“Kita berharap zero stunting dan kita sudah melakukan beberapa upaya, diantaranya monitoring di desa dan kecamatan,” harap Ayu, sapaan akrabnya.
Jumlah kasus stunting di Kabupaten Cirebon awalnya tidak kurang dari 15.900 an anak, dan saat ini sejumlah 14.014 anak, artinya ada penurunan.
“Yang kami inginkan hanya meminta intervensi kasus, letak kesalahan darimana anak itu terkena stunting, contohnya pola asuh. Makanya, biar tahu sasaran, kita intervensi di daerah itu secara terus menerus,” lanjut Ayu.
Berbicara anggaran, memang anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk mengentaskan angka stunting, maka diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak lain.
“CSR di Kabupaten Cirebon ini banyak, seharusnya bisa berkolaborasi terkait penanganan stunting ini,” harap Ayu.
“Jangan memberikan hanya kepada wilayah yang terdampak saja, tetapi juga harus berkoordinasi dengan Pemkab Cirebon dalam perencanaan penganggaran terkait penanganan stunting,” pungkasnya. (DISKOMINFO)
