KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menegaskan komitmen Pemkab Cirebon untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang digelar di ruang rapat Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (9/10/2024).
Rapat ini diadakan dengan tujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Dalam sambutannya, Wahyu menyatakan pentingnya sinergi antara Pemkab Cirebon dan KPK untuk memastikan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.
“Dengan adanya kerja sama ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, terutama di sektor kesehatan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah.
Wahyu juga menambahkan, bahwa upaya ini tidak hanya fokus pada aspek pelayanan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
Ia berharap, dengan sinergi yang baik, Pemkab Cirebon dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi korupsi.
Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkab Cirebon dalam memberantas korupsi.
“Kami melihat banyak upaya positif dari Pemkab Cirebon dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” ujar Bahtiar.
Menurut Bahtiar, Kabupaten Cirebon meraih skor 67 dalam penilaian potensi korupsi. Skor ini menunjukkan bahwa daerah ini sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih harus waspada terhadap berbagai potensi penyimpangan.
“Penting bagi Pemkab Cirebon untuk terus berinovasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah dan publik, akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
KPK juga mendorong Pemkab Cirebon untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.
“Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan lebih memahami upaya yang dilakukan pemerintah dan terlibat aktif dalam pengawasan,” ujarnya. (DISKOMINFO)
