KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi Pengelolaan Database Kemiskinan yang Terpadu dan Terintegrasi di Kabupaten Cirebon.
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan pelayanan sosial di Kabupaten Cirebon dan menjadi langkah awal memastikan bantuan sosial dan program-program pembangunan yang disalurkan menjadi tepat sasaran.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Cirebon, Drs Wahyu Mijaya SH MSi mengapresiasi kerja keras tim verifikasi dan validasi data kemiskinan tersebut.
“Saya sangat mengapresiasi kerja keras dari seluruh tim verifikasi dan validasi data kemiskinan yang telah bekerja untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan memvalidasi data kemiskinan selama ini,” Jelas Wahyu.
Dirinya juga menekankan perlunya kerja sama dan sinergi dari semua stakeholder untuk mengefektifkan dan efesiensi dalam pengumpulan data kemiskinan.
“Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Semoga usaha dan kerja keras kita dalam melaksanakan pengelolaan database kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi ini akan membawa manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon,” Lanjut Wahyu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengungkapkan data kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 adalah sebesar 11,2%.
“Data kemiskinan Kabupaten Cirebon menurut data BPS tahun 2023 adalah sebesar 11,2% atau sebanyak 249.180 jiwa sementara jumlah DTKS Kabupaten Cirebon per Juni 2024 sebanyak 1.566.595 jiwa dengan 580.709 keluarga dan data P3KE tahun 2024 sebanyak 1.060.255 jiwa dengan 286.716 keluarga. Data data tersebut diverifikasi dan validasi secara rutin oleh masing-masing instansi,” ujar Fitri.
Sedangkan, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Astri Diana Ekasari SPi MTrPi menjelaskan data kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Data kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi merupakan elemen vital dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon karena keakuratan dan validitas data ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program-program khususnya dalam penanggulangan kemiskinan,” Ucap Astri.
“Untuk itu demi mewujudkan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, terpadu, tepat sasaran dan akurat kiranya perlu tersedianya “SINGLE DATABASE KEMISKINAN” yang dapat di akses melalui Aplikasi Sistem Perlindungan Sosial untuk Warga Kabupaten Cirebon (SIPENDILSEWU),” Pungkasnya. (DISKOMINFO).
