Posts

Tiga Kali Berturut-turut Pemkab Cirebon Pertahankan Predikat Kabupaten Informatif

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon meraih penghargaan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (14/11/2024).

Ajang tahunan ini digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Cirebon menerima kembali penghargaan kategori Kabupaten Informatif selama tiga tahun berturit-turut.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH menghadiri secara langsung acara Penganugerahan KIP tersebut.

Wahyu juga sekaligus menerima trofi dan piagam penghargaan Anugerah KIP yang diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin didampingi Ketua Komisi Informasi Jabar, Ijang Faisal.

Dalam sambutannnya, Bey mengatakan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban bagi badan publik. Ia juga mengapresiasi kepada seluruh penerima penghargaan dalam ajang ini.

“Berikan yang terbaik, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sudah tidak ada alasan lagi, sekarang era keterbukaan informasi publik,” kata Bey dalam sambutannya.

Sementara itu, Ketua KI Jabar, Ijang Faisal mengatakan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan bukti kinerja badan publik dalam melaksanakan tugasnya.

Ijang menyebutkan, penghargaan yang diberikan merupakan bagian dari motivasi, agar badan publik di wilayah Jabar menjadi lebih baik lagi.

“Penghargaan ini untuk memberikan motivasi kepada seluruh badan publik yang serius dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

“Saat ini, era keterbukaan informasi dan nyaris tidak dapat dihindari. Bahwa informasi menjadi energi yang mampu mengakselerasi proses mencerdaskan bangsa, serta menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan,” imbuhnya.

Di tengah situasi perkembangan teknologi dan informasi yang begitu deras, lanjut Ijang, negara harus hadir untuk menguatkan semangat informasi dan akuntabilitas.

Sehingga, menurut Ijang, praktik keterbukaan informasi menjadi ruh dalam melayani masyarakat.

“Keterbukaan informasi bukan hanya kewjiban, tetapi menjadi budaya berbangsa dan bernegara dalam demokrasi,” jelas Ijang.

“Pemerintahan dalam demokrasi yang baik adalah yang dipercayai publik, dan salah satu indikatornya adalah keterbukaan informasi,” ucapnya menambahkan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Cirebon atas kerjasamanya dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.

Bambang juga mengapresiasi Komisi Informasi Daerah (KID), yang terus bersinergi dengan Pemkab Cirebon, menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai budaya.

“Terima kasih kepada seluruh SKPD dan KID yang telah berkerja sama, serta berkolaborasi dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon,” ucap Bambang. (DISKOMINFO)

/by

Program CSR Dorong Pengembangan Fasilitas Ramah Lingkungan di Sentra Batik Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama sejumlah pihak dan perusahaan, menggulirkan program pengembangan fasilitas ramah lingkungan yang akan mendukung 1.450 perajin batik di delapan desa di Kabupaten Cirebon.

Program ini dilakukan melalui bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai lebih dari Rp1 miliar. Tujuannya untuk memperkuat industri batik dengan fokus pada aspek keberlanjutan lingkungan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd mengungkapkan, bahwa perhatian utama program ini adalah penyediaan alat produksi dan pengolahan limbah.

Menurutnya, sebagian besar industri batik masih minim fasilitas pengolahan limbah yang layak.

“Dengan adanya bantuan CSR, kami berharap, perajin dapat menjaga kelestarian lingkungan di sekitar mereka sambil tetap produktif dalam berkarya,” kata Hilmy di Hotel Aston Cirebon, Senin (11/11/2024).

Hilmy menambahkan, bahwa kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Cirebon untuk memperkenalkan batik khasnya, terutama motif Mega Mendung.

“Kami bangga bahwa motif batik Cirebon dapat tampil dalam produk nasional, sehingga lebih dikenal luas dan meningkatkan nilai tambah industri batik lokal,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik Indonesia (APPBI), Komarudin Kudiya, melihat aspek lingkungan sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri batik Cirebon di pasar global.

“Industri batik membutuhkan tata kelola limbah yang baik untuk bisa bersaing secara internasional. Diharapkan, inisiatif ini bisa menjadi model bagi daerah lain yang juga mengembangkan industri batik,” katanya.

Head of Corporate Communications and Government Affairs Mondelez Indonesia, Khrisma Fitriasari menyebut, bahwa program ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung industri yang berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab bersama, dan dengan bekerja sama dengan para perajin batik, kami dapat berkontribusi pada pelestarian budaya dan lingkungan sekaligus,” jelas Khrisma.

Program CSR ini diharapkan mampu menciptakan industri batik, yang tidak hanya fokus pada keberlanjutan ekonomi, tetapi juga tanggap terhadap kelestarian lingkungan.

Dengan begitu, batik Cirebon tidak hanya mempertahankan identitas budayanya, tetapi juga memberi contoh industri yang ramah lingkungan. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Paripurna, Pj Bupati Cirebon Sampaikan Usulan Raperda Perubahan Bappelitbangda Jadi Bapperida

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri rapat paripurna di ruang Abhimata Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (6/11/2024).

Rapat paripurna itu membahas usulan rancangan peraturan daerah (raperda) dari eksekutif dan legislatif, salah satunya raperda tentang Perubahan Perangkat Daerah.

Agenda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut mengenai penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Dua raperda usulan eksekutif, yakni raperda tentang Perubahan Perangkat Daerah dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kemudian, raperda tentang Perubahan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Selain itu, membahas dua raperda usulan dari DPRD, yakni tentang pengarusutamaan gender dan tanggung jawab sosial perusahaan.

“(Bapperida) ini merupakan amanat dari pusat, bahwa mengefisiensikan dan menambahkan fungsi terkait dengan invensi dan inovasi. Itu terkait di satu lembaga, sehingga Bappelitbangda menjadi Bapperida,” kata Wahyu usai rapat paripurna.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan perubahan nama BPR, dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan amanat dari undang-undang yang harus diimplementasikan Pemkab Cirebon.

Ia berharap, usulan raperda dari Pemkab Cirebon bisa ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

“Usulan yang dua (raperda) dari kami itu, karena ada ketentuan, contoh yang Bank Perekonomian Rakyat itu, akhir tahun ini harus selesai. Sehingga kami mengusulkan,” tutur Wahyu.

Wahyu menjelaskan, tak semua raperda harus bisa dirampungkan akhir tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan apa yang telah ditargetkan.

Sehingga, lanjut dia, akan ada raperda yang dalam pembahasan, akan ditangguhkan terlebih dahulu.

Lebih lanjut, ia menjelaskan soal perubahan nama Bappelitbangda menjadi Bapperida. Pemkab Cirebon telah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terkait penggabungan bidang riset dan inovasi dengan perencanaan pembangunan.

“Sebetulnya di daerah itu, BRIN bisa menjadi BRIDA. Tetapi karena fungsinya digabungkan dengan perencanaan dan pembangunan, maka kita gabungkan. Kita juga sudah izin dan koordinasi dengan BRIN, bahwa itu dibolehkan,” jelasnya.

“Ke depan, kita akan membahas dua (raperda) yang kami usulkan, dan dua yang diusulkan DPRD,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

PG Sindanglaut Mulai Dilirik Wisatawan Domestik

KABUPATEN CIREBON — Dalam mendesain program heritage tourism di Kabupaten Cirebon, Pabrik Gula (PG) Rajawali yang berdiri sejak tahun 1898, salah satunya PG Sindanglaut Kecamatan Lemahabang, kedatangan wisatawan domestik dari Bagian Wanita dan Usia Indah Gereja Kristus Ketapang, Jakarta Pusat.

Perlu diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon melirik bangunan pabrik gula milik PG Rajawali II di Kabupaten Cirebon menjadi salah satu objek wisata untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Potensi yang bisa dikembangkan adalah wisata edu heritage.

PG Rajawali II memiliki sejumlah bangunan yang menyebar di wilayah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pemetaan, empat pabrik gula bersejarah di Kabupaten Cirebon berlokasi di daerah Gempol, Sindanglaut, Babakan Gebang dan Karangsuwung.

Rata-rata pabrik gula di Cirebon dibangun sejak masa kolonial, serta menjadi bukti sejarah perkembangan industri gula di daerahnya.

Pada Rabu (30/10/2024), sebanyak 46 tamu dari etnis Tionghoa ini melihat secara langsung mesin-mesin pembuatan pabrik gula yang masih menggunakan tenaga uap.

Menurut perwakilan Bagian Wanita dan Usia Indah Gereja Kristus Ketapang, Jakarta Pusat, mengapresiasi kunjungan tersebut, selain tentunya memilik banyak manfaat. Salah satunya bisa melihat secara langsung dan mempelajari mesin-mesin dari tahun 1898 dan hingga saat ini masih beroperasi.

Tentunya, ini merupakan salah satu warisan dari nenek moyang dan menjadi kebanggaan bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, bersyukur Indonesia memiliki harta karun yang sangat luar biasa, yang tentunya patut dijaga serta dilestarikan keberadaannya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Berikan Apresiasi kepada Purna Paskibraka 2024

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar acara penghargaan bagi purna Paskibraka Kabupaten Cirebon tahun 2024, Rabu (23/10/2024).

Acara yang berlangsung di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, ini juga diisi dengan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Tahun 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menyampaikan rasa bangganya kepada para purna Paskibraka yang telah menuntaskan tugas mereka pada peringatan HUT ke-79 RI.

Ia menekankan, nilai-nilai disiplin dan dedikasi yang telah mereka kembangkan selama menjadi Paskibraka harus terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas proses yang mereka lalui. Kami juga berharap, setelah tugas pengibaran bendera, mereka tetap melanjutkan pembinaan diri dan mengaplikasikan pelajaran yang didapat selama pelatihan,” ujar Wahyu.

Ia juga mengingatkan kepada para purna Paskibraka, bahwa pengalaman mereka tidak berakhir dengan tugas pengibaran bendera.

“Pengibaran bendera hanyalah bagian kecil dari perjalanan, yang lebih penting adalah bagaimana mereka terus melatih diri untuk menjadi individu yang lebih baik ke depannya,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, para purna Paskibraka tidak hanya mendapatkan apresiasi dari Pemkab Cirebon, tetapi juga dari berbagai pihak lainnya.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Dra Hj Ita Rohpitasari MSi menyebut, bahwa purna Paskibraka menerima uang pembinaan sebesar Rp2 juta dari pemerintah daerah, ditambah Rp250 ribu per anak dari Bank BJB Cabang Sumber, serta Rp300 ribu per anak dari Baznas.

Ia juga berpesan kepada para purna Paskibraka, diharapkan tetap menjunjung tinggi semangat kebangsaan yang telah tertanam selama mereka menjalani tugas.

“Kami berharap dengan adanya dana pembinaan ini, para purna Paskibraka dapat terus berkembang dan memberi manfaat di lingkungan sekitarnya,” ujar Ita. (DISKOMINFO)

/by

Antisipasi Banjir di Wilayah Barat, Pemkab Cirebon Gandeng BBWS Lakukan Normalisasi Sungai

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah kepala perangkat daerah meninjau kondisi sejumlah sungai di wilayah barat, Selasa (22/10/2024).

Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganan dan antisipasi banjir saat musim hujan tiba.

Peninjauan sungai di Desa Bayalangu Kidul dan Jagapura Lor, Kecamatan Gegesik, itu didampingi juga pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung.

Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon bersama BBWS akan melakukan normalisasi sungai. “Insyaallah dengan BBWS akan dilakukan normalisasi, tentunya dengan jadwal yang disesuaikan dengan BBWS,” ujarnya.

“Tetapi, kami berharap, tidak hanya dilakukan pemerintah daerah atau pusat saja, tetapi bersama-sama dengan masyarakat juga,” kata Wahyu usai meninjau sejumlah sungai di wilayah barat Kabupaten Cirebon.

“Jadi, antisipasi banjir bukan hanya kewenangan kami, tapi kebersamaan. Tadi juga, kuwu (kepala desa) sama-sama sudah menunjukkan sungai-sungai yang perlu dilakukan normalisasi,” ucap Wahyu menambahkan.

Ia menyebut, Kecamatan Gegesik memiliki pertanian yang luas. Sehingga, lanjut dia, ketika banjir dampaknya menyasar di kawasan permukiman dan persawahan.

“Ini dampaknya ke hasil panen. Jadi perlu kita antisipasi,” tukasnya.

Senada disampaikan Kepala BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Dwi Agus Kuncoro, BBWS bakal berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon untuk melakukan normalisasi sungai di wilayah barat.

“Kami nanti koordinasi dengan PUTR untuk alat berat. Mungkin nanti dilakukan di tiga titik sesuai dengan kondisi,” katanya.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Cirebon berharap upaya yang dilakukan Pemkab Cirebon bisa mengurai persoalan banjir yang terjadi setiap tahun.

Ketua sementara DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana pun mengapresiasi upaya Pj Bupati Wahyu Mijaya, yang terjun langsung untuk mengantisipasi banjir melalui normalisasi sungai.

“Apa yang dilakukan Pak Pj (Wahyu Mijaya) ini, tentunya akan jadi perhatian tentang masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama terkait penanggulangan banjir,” ucap Rudiana.

“Apalagi di bulan depan, kan intensitas hujan tinggi. Kita berharap ke depan tidak ada kejadian banjir, setidaknya mengurangi,” singkatnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Ajak Santri Harus Berperan Aktif di Era Modern

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak para santri untuk terus melanjutkan perjuangan dengan berperan aktif dalam menghadapi tantangan zaman modern.

Ajakan ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, dalam sambutannya saat memimpin upacara peringatan Hari Santri 2024 di Kabupaten Cirebon, Selasa (22/10/2024).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Cirebon menyampaikan pesan dari Menteri Agama RI, yang menekankan pentingnya para santri memahami peran mereka dalam pembangunan bangsa.

“Santri masa kini harus berjuang melawan kebodohan dan kemunduran, bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan pena dan teknologi,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, peran santri dalam sejarah perjuangan bangsa tidak hanya terbatas pada masa kemerdekaan, tetapi juga harus berlanjut di era modern.

Santri, menurutnya, tidak boleh lengah dan harus terus menimba ilmu pengetahuan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Wahyu menegaskan, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci bagi santri untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia.

“Santri harus mampu menguasai teknologi yang terus berkembang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat serta kemajuan bangsa,” tuturnya.

Wahyu juga menekankan, perjuangan santri tidak boleh berhenti hanya pada menjaga nilai-nilai tradisi, tetapi juga harus mengantisipasi perubahan di masa depan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan semangat masa lalu. Perjuangan harus disesuaikan dengan tantangan zaman yang terus berubah,” katanya.

Lebih lanjut, Wahyu mengingatkan, bahwa santri memiliki tanggung jawab besar untuk meneruskan warisan para pendahulu, terutama dalam menjaga keutuhan bangsa dan persatuan nasional.

Santri, lanjut dia, harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, Wahyu menyampaikan bahwa tema Hari Santri 2024, “Menyambung Juang, Merengkuh Masa Depan,” sangat relevan dengan kondisi saat ini.

Tema ini, katanya, mengandung pesan penting bahwa santri harus berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

“Santri memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan bangsa. Oleh karena itu, saya berharap, agar semangat perjuangan yang diwariskan para ulama terus dipegang teguh oleh santri di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Ia menyebutkan, perjuangan para santri pada masa lalu, seperti peristiwa Resolusi Jihad 1945, harus dijadikan inspirasi oleh generasi santri saat ini.

Ia menilai, semangat tersebut perlu diterjemahkan dalam konteks masa kini, yakni dengan membangun kecerdasan dan keahlian.

Di akhir sambutannya, Wahyu mengajak seluruh santri untuk meningkatkan rasa percaya diri dan berani mengambil peran lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan.

“Nilai-nilai perjuangan santri adalah milik kita semua, mari kita rayakan bersama dan ambil bagian dalam menjaga warisan luhur ini,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Sekda Kabupaten Cirebon: Kegiatan Pengabdian dan Bakti Sosial Tingkatkan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menghadiri acara seremonial pembukaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Bakti Sosial dalam rangka memperingati HUT ke-101 RSUP Hasan Sadikin Bandung.

Acara ini menjadi wujud nyata upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Sekda Hilmy menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak asasi bagi setiap orang dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan akses kesehatan yang merata dan terjangkau.

“Sebagai bentuk kepedulian sosial, kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam bakti sosial ini, yang di antaranya mencakup pengobatan gratis,” ujarnya, Sabtu (5/10/2024)

Kegiatan ini tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan gratis, tetapi juga edukasi kepada masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular, serta pentingnya menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.

“Edukasi akan diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petugas kesehatan, organisasi profesi, anak sekolah, remaja, pekerja batik, hingga lanjut usia dan organisasi kewanitaan seperti PKK, Dharma Wanita, dan Bhayangkari di Kabupaten Cirebon,” jelas Hilmy.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua Yayasan Batik Provinsi Jawa Barat serta Ketua Yayasan Kesehatan Payudara, Ir Sendy Ramania Wurandari, yang juga turut serta melaksanakan edukasi dan bakti sosial.

Sendy menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kegiatan kesehatan ini, mulai dari BUMN hingga lembaga perbankan.

“Kolaborasi ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk Bio Farma dan Finia Farma, serta Bank BSI dan KUD Mandiri. Kami berharap, kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat dan memberikan manfaat yang signifikan,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Cirebon, khususnya dalam hal peningkatan kesadaran kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Recheking P2WKSS, Pj Bupati Cirebon Berharap Desa Karangwangi Juara Tingkat Provinsi

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri acara Recheking Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Karangwani, Kecamatan Depok, Rabu (2/10/2024).

Wahyu mengatakan, P2WKSS merupakan program pembangunan pemberdayaan perempuan yang terpadu.

Dalam sambutannya, Wahyu menyebut, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Cirebon Nomor: 400.2.1/KEP.1143–DPPKBP3A/2023 menunjuk Desa Karangwangi untuk pelaksanaan P2WKSS.

“Ini merupakan program pembangunan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan secara terpadu antara dinas, lembaga swadaya, masyarakat, dan CSR (Corporate Social Responsibility), serta partisipasi masyarakat,” kata Wahyu.

Ia mengatakan, program P2WKSS yang menggunakan pola lintas bidang dan terkoordinasi, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia mengimbau, agar seluruh anggota tim koordinasi P2WKSS segera mendistribusikan bantuan kegiatan yang telah dialokasikan.

“Karena peran aktif serta intervensi dari semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak, itu sangat dibutuhkan dalam menyukseskan program terpadu P2WKSS ini,” ujarnya.

Ia mengatakan, evaluasi P2WKSS bertujuan agar program terpadu bisa berjalan maksimal. Sehingga, lanjut dia, hasilnya bisa optimal untuk pembangunan Kabupaten Cirebon.

“Optimal bagi Desa Karangwangi sebagai lokasi P2WKSS, dengan harapan mendapatkan juara tingkat provinsi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Hj Eni Suhaeni SKM MKes mengatakan, tim koordinasi program P2WKSS di Kabupaten Cirebon terdiri dari berbagai instansi, seluruh perangkat daerah masuk di dalamnya.

Selain itu, ada dari pihak swasta dan perguruan tinggi. Eni menyebut, kegiatan ini sudah berlangsung sejak awal tahun, dan pada Mei 2024, telah dilakukan verifikasi.

“Sudah melaksanakan 47 persen dari target 100. Ada beberapa memang yang belum melaksanakan. Kami mohon Pak Pj Bupati untuk dukungannya, agar desa ini bisa mewakili Kabupaten Cirebon,” tukas Eni.

“Tahun kemarin (2023) juara 2. Tahun ini, kami berharap bisa juara satu atau mempertahankan di tingkat provinsi,” katanya.

“Kalau mau juara dua, terus ke satu, tentunya semuanya harus bergerak, termasuk masyarakatnya juga,” ujarnya menambahkan. (DISKOMINFO)

/by

Anugerah Desa Wisata, Pemkab Cirebon Serahkan 24 Sertifikat Desa Wisata Baru di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon resmi membentuk 24 desa wisata baru, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kunjungan wisatawan domestik.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan, bahwa desa-desa wisata tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata.

“Hari ini kami telah menyerahkan 24 sertifikat desa wisata di Kabupaten Cirebon, menambah jumlah desa wisata yang sebelumnya sudah mencapai 36 lokasi,” kata Wahyu usai menghadiri gelaran Anugerah Desa Wisata Kabupaten Cirebon di Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang, Rabu (25/9/2024).

Menurut Wahyu, pengembangan potensi desa wisata akan memberikan dampak positif, baik dari segi peningkatan kreativitas masyarakat dalam memproduksi makanan khas maupun kerajinan tangan lokal.

Hal ini dinilai efektif dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

“Salah satu contoh yang berhasil adalah Desa Belawa, yang menawarkan konsep wisata konservasi dengan pelestarian kura-kura endemik, yaitu Kuya Belawa. Wisatawan tidak hanya belajar, tetapi juga dapat menikmati keunikan fauna tersebut,” ungkap Wahyu.

“Saat ini, konservasi kura-kura Belawa telah berkembang cukup baik. Mulai dari penangkaran hingga produksi telur, semua sudah berjalan dengan lancar. Saya harap, populasi kura-kura ini akan terus bertambah,” imbuhnya.

Selain pengembangan desa wisata, Pemkab Cirebon juga fokus memperbaiki infrastruktur menuju kawasan wisata untuk mempermudah akses dan meningkatkan kenyamanan pengunjung.

“Dengan infrastruktur yang baik, kami optimistis pariwisata di desa-desa ini akan terus berkembang,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by