Posts

Pj Bupati Cirebon Evaluasi Layanan di MPP dan Buat Peta Investasi

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi melakukan peninjauan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Cirebon, Jumat (26/7/2024), untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas di tempat tersebut.

Dalam peninjauan itu, Wahyu menyampaikan rencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi layanan publik di MPP Kabupaten Cirebon.

“Kami berkunjung ke MPP hari ini, untuk melihat langsung kondisi layanan publik yang ada di sini. Kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan,” ujar Wahyu.

Menurutnya, terdapat layanan yang sudah optimal, namun ada juga yang masih perlu perbaikan. Selain evaluasi layanan, pihaknya juga menyampaikan rencana untuk membuat peta promosi investasi.

“Kami akan membuat peta promosi investasi, sehingga lebih mudah menawarkan potensi investasi kepada para investor yang akan datang ke Kabupaten Cirebon,” ujarnya menambahkan.

Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan layanan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kita akan mengoptimalkan pemberian kemudahan layanan NIB, sehingga pelaku usaha dapat menempuh proses pembuatannya dengan lebih mudah. Dengan cara ini, mereka bisa mengantongi NIB,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki layanan, khususnya dalam perizinan bisnis dan aspek teknis lainnya.

“Jika layanan sudah baik, maka teknis layanannya akan menjadi lebih optimal,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon bersama Forkopimda Silaturahmi ke Ponpes

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Cirebon, Kamis (25/7/2024).

Agenda silaturahmi di ponpes yang berada di wilayah timur ini diawali dengan mengunjungi Ponpes An-Nasuha di Kecamatan Pabedilan. Kemudian dilanjutkan silaturahmi ke Ponpes Gedongan Kecamatan Pangenan, dan Ponpes Buntet Kecamatan Astanajapura.

Setelah bersilaturahmi di tiga ponpes yang ada di wilayah timur, rombongan Pj Bupati Cirebon dan Forkopimda bergeser ke wilayah barat. Rombongan melanjutkan silaturahmi ke dua ponpes, yakni Ponpes KHAS Kempek di Kecamatan Gempol, dan Ponpes Ciwaringin di Kecamatan Ciwaringin.

“Hari ini, kami bersama Forkopimda silaturahmi ke beberapa pondok pesantren, dari mulai wilayah timur sampai ke barat,” kata Wahyu.

Wahyu menyampaikan, agenda silaturahmi bersama rombongan Forkopimda ke lima ponpes yang ada di Kabupaten Cirebon itu merupakan upaya membangun sinergitas antara ulama dan umara.

Ia berharap, ulama dan umara memiliki pandangan yang sama dalam membangun Kabupaten Cirebon agar lebih baik lagi ke depannya.

“Insyaallah, semakin banyak silaturahmi, semakin kita bersama membangun kondusivitas, dan Insyaallah akan lebih baik lagi,” ujarnya menambahkan. (DISKOMINFO)

/by

DLH Kabupaten Cirebon Gelar Sosialisasi Pemanfaatan Air Hujan dan Restorasi Lahan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) gelar sosialisasi pemanfaatan air hujan dan restorasi lahan dengan tema “Membangun Masa Depan Hijau, Strategi Restorasi Lahan dan Pemanfaatan Air Hujan”, Rabu (24/7/2024).

Kegiatan yang diikuti para Kepala Seksi Ekbangsos se-kecamatan/desa di wilayah Cirebon timur ini digelar di Meeting Room Hotel Dedi Jaya Ciledug, Kabupaten Cirebon.

Dijelaskan Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan DLH, Fifi Erneti SSos, kegiatan ini diadakan mengingat bencana banjir seringkali terjadi ketika curah hujan tinggi.

“Wilayah-wilayah tertentu terutama di pinggiran aliran sungai Cisanggarung dan Ciberes dari Pasaleman dan Ciledug, Pabuaran, Pabedilan sampai Losari dan Gebang, Waled termasuk juga mengalami banjir, dan itu rutin terjadi. Ini bisa kita nilai, bahwa ada sesuatu yang salah dengan lingkungan kita,” ujar Fifi.

“Sehingga, lingkungan tidak mampu mengendalikan air hujan yang turun. Yang seharusnya diterapkan kedalam tanah, namun yang terjadi adalah aliran permukaan yang berlebih, sehingga menyebabkan bencana banjir,” jelasnya.

Namun disisi lain, lanjut Fifi, pada waktu musim kemarau terjadi krisis air. Baik itu air bersih untuk kehidupan sehari-hari, maupun untuk kebutuhan pertanian.

Ia menyebut, ketika pertanian tidak tercukupi air, maka kedepan, akan terjadi krisis pangan dan akan berdampak luas.

Oleh karena itu, sambung Fifi, DLH memandang perlu untuk memberikan wawasan bagi para Kasi Ekbang di tingkat desa maupun kecamatan di Kabupaten Cirebon.

“Harapannya, agar bisa memandu dan mengarahkan pembuatan kebijakan di level desa maupun kecamatan, supaya lebih meningkatkan efektifitas pembangunan dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Baik berupa penanganan banjir, maupun berupa aksi atau upaya adaptasi, serta mitigasi perubahan iklim itu sendiri,” tukasnya.

Fifi berharap, setelah pelatihan ini, pemerintah desa maupun kecamatan mulai mengarahkan pembangunan untuk juga menangani hal-hal terkait lingkungan.

“Yang paling ringan untuk dilakukan adalah membuat sumur resapan maupun resapan lubang biopori. Sumur resapan ini, bisa membantu meringankan efek ketika curah hujan debitnya melebihi intensitas yang biasa,” ucapnya.

Ia menambahkan, kegiatan penanaman ini penting dilakukan, dalam rangka mengatasi efek iklim mikro berupa suhu panas, karena tanaman yang hijau akan mengurangi polusi. Kemudian memberikan udara yang sejuk dan juga bisa dipakai untuk konservasi air.

“Tentunya, kemampuan dari akar pohon cukup baik untuk membantu menyerap air tanah, akan berdampak pada tersedianya air bagi aktifitas manusia, mata air untuk pertanian, serta ketahanan ikut terjaga. Maka diharapkan, tidak akan mengalami kekeringan di musim kemarau,” pungkasnya.

Sementara Penggiat Lingkungan Yayasan Wangsakerta, Farida menyampaikan akan pentingnya memanen air hujan, serta untuk meningkatkan pemahaman para peserta, bahwa sangat perlu melakukan pengelolaan air hujan dalam bentuk biopori atau sumur resapan, maupun lubang resapan atau rorak.

“Air hujan ini kan berkah, tapi kalau kita tidak kelola, dia bisa menjadi musibah dengan banjir ini,” ucap Farida.

Selain itu, lanjut Farida, bagaimana agar air hujan ini bisa menjadi sangat bermanfaat, maka perlu dilakukan kegiatan seperti misalnya penanaman. Dengan adanya lubang lubang resapan air, tambah Farida, diharapkan kawasan bisa menjadi lebih hijau.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini, bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memanen air hujan, baik dalam bentuk biopori atau sumur resapan.

Disamping itu, bisa menggerakkan atau mengelola dana desa, sehingga pemerintah desa memiliki kegiatan dalam hal pembuatan biopori, berikut penanaman sekaligus penghijauannya. (DISKOMINFO)

/by

PJ Bupati Cirebon Apresiasi TMMD di Desa Kubang, Sinergi Membangun Infrastruktur dan Masyarakat

KABUPATEN CIREBON — Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, menyampaikan apresiasi kepada Dandim 0620 Kabupaten Cirebon dan Danrem Siliwangi atas pemilihan Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon sebagai lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Program ini dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat, terutama dalam pembangunan Jembatan Cikabar yang strategis.

“Jembatan Cikabar menghubungkan perekonomian, penduduk, dan jalur usaha tani. Kami sangat berterima kasih atas pembangunan ini,” ungkap Wahyu, Rabu (24/7/2024)

Selain pembangunan jembatan, TMMD juga melibatkan kegiatan lain, seperti renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) dan berbagai program nonfisik.

“Program nonfisik ini sangat penting, seperti penyuluhan tentang stunting dan berbagai topik lainnya. Kami juga mengapresiasi hal ini,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa, TMMD bukan hanya tentang pembangunan fisik dan nonfisik. “Tetapi juga mempererat hubungan antara komponen masyarakat dan meningkatkan pertahanan wilayah,” tuturnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0620 Kabupaten Cirebon, Arya Wira menjelaskan, bahwa TMMD tahun ini bertemakan “Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”.

Program ini mencakup tiga sasaran fisik utama, yaitu pembangunan Jembatan Cikabar, jalan penghubung dari Gunung Ketih ke Cibalong, dan proyek pipanisasi.

“Sasaran utama kami adalah program nonfisik, seperti memberikan penyuluhan yang diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan. Program ini berlangsung dari tanggal 24 Juli hingga 22 Agustus 2024 dan diharapkan selesai tepat waktu,” tutup Arya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Hadiri Peringatan HUT ke-78 Pangkalan TNI AL Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) Cirebon tahun 2024 di Lapangan Bola Sarwajala Komplek TNI Tubono, Cirebon, Selasa (23/7/2024).

Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan pentingnya peringatan HUT ini, sebagai refleksi atas perjuangan dan dedikasi prajurit TNI AL di wilayah Cirebon.

Selain itu, Wahyu menyebut bahwa perayaan tersebut bisa menjadi momentum untuk mempelajari apa yang sudah dilakukan, serta menjadikannya dasar untuk melanjutkan perjuangan di masa kini, baik bagi TNI AL maupun masyarakat.

“Hari ini kita menghadiri ulang tahun Lanal Cirebon yang ke-78, yang pertama kali diadakan. Ini mengingatkan kita pada perjuangan yang telah dilakukan oleh Angkatan Laut di wilayah Cirebon,” katanya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AL Cirebon, Letkol Laut Ridwansyah SE MTr Opsla DWC MSos menjelaskan, peringatan HUT sebagai pengingat tugas dan tanggung jawab prajurit Angkatan Laut.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota dan kabupaten di sepanjang wilayah kerja Lanal Cirebon. Sebab kegiatan ini pun, menjadi bentuk penghargaan terhadap sejarah dan dedikasi prajurit dalam menjaga kedaulatan negara.

“Kegiatan ini, menjadi tonggak sejarah bagi kami. Ini mengingatkan kami untuk menjalankan tugas dengan baik, menghindari tindakan yang tidak sesuai, dan menjadi teladan bagi instansi serta masyarakat,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya berencana melakukan pengangkatan bangkai KRI Gajah Mada dari Pelabuhan Teluk Cirebon.

“Rencana pengangkatan bangkai KRI Gajah Mada akan menjadi peristiwa bersejarah. Kami berharap, dapat merealisasikan pembangunan dermaga sendiri untuk Angkatan Laut di wilayah Cirebon,” tambahnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Hadiri Rakor Inflasi bersama Pemerintah Pusat

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya MSi menghadiri rapat koordinasi (rakor) terkait inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, dan Badan Pangan Nasional. Rakor terkait inflasi digelar secara virtual di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, Senin (22/7/2024).

Pj Bupati Cirebon Wahyu Mijaya menyimak pembahasan dari pemerintah pusat hingga Bulog terkait pengendalian inflasi, seperti komoditas beras, jagung, dan minyak. Bulog telah bergerak mengintervensi pengendalian harga beras hingga tingkat pengecer melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kemudian, Kemendag juga menjelaskan soal kebutuhan dan distribusi Minyakita.

Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir meminta Bulog untuk menstabilkan harga beras dan komoditas lainnya. Ia juga meminta agar Bulog menjaga kualitas.

“Tidak hanya melakukan intervensi, kualitas hasilnya juga dilihat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari mengaku telah menggelontorkan berbagai program untuk menjaga harga beras di masyarakat. Bulog telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggelar operasi pasar di desa-desa dan kelurahan.

“Kita juga bekerja sama dengan pengecer di daerah atau ritel modern dan pasar tradisional melalui program SPHP. Sehingga masyarakat bisa langsung dapatkan SPHP,” ucap Epi.

“Memang, ada kenaikan permintaan (SPHP), sebelumnya 4.000 sampai 5.000 ton per hari, kini naik 4.500 hingga 6.500 ton per hari,” tambahnya.

Epi memastikan, beras yang digelontorkan ke pasar sudah meningkat. Ia berharap, kondisi tersebut bisa menjaga harga beras di pasaran.

Sementara itu, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Kemendag, Bambang Wisnubroto menjelaskan soal distribusi Minyakita di masyarakat. Ia mengatakan, kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga mencapai sekitar 250 ribu ton per bulan.

Bambang menjelaskan, Kemendag selalu mengawal distribusi Minyakita hingga pengecer. “Minyakita proporsinya sudah melebihi dibanding minyak curah. Harapannya adalah masyarakat bisa lebih mengonsumsi minyak yang lebih higienis,” ucap Bambang. (DISKOMINFO)

/by

TPA Regional di Desa Walahar Dilirik Investor Asing

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menyebutkan bahwa ada salah satu investor asing telah menunjukkan minat untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Senin (22/7/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyebut, investor tersebut menawarkan untuk mengelola sampah di lahan seluas 8 hektar dengan kapasitas hingga 2.000 ton per hari dan dapat mengatasi masalah sampah di Kabupaten Cirebon, yang notabene mencapai 1.200 ton per hari.

Selain kapasitas yang besar, sistem pengelolaan yang diusulkan juga ramah lingkungan dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu.

Saat ini, Pemkab Cirebon dan investor tengah dalam tahap penjajakan untuk mencapai kesepakatan.

Lahan seluas 35 hektar telah disiapkan oleh Perhutani, namun hanya 8-10 hektar yang diperlukan untuk pengelolaan sampah 2.000 ton per hari.

Proyek TPA regional ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan mekanisme yang mengikuti arahan Pemprov.

“Kami sangat membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang baik di Cirebon Raya,” ujar Wahyu.

Pemkab Cirebon berharap proses lelang investasi ini, tidak membebani pemerintah daerah dengan tipping fee yang besar. Komunikasi intensif dengan masyarakat sekitar juga telah dilakukan.

“Kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Upaya Peningkatan Penanganan Stunting, Pemkab Cirebon Terima Penghargaan Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting di Harganas ke-31

KABUPATEN CIREBON — Kabupaten Cirebon mendapatkan kehormatan besar dengan menjadi tuan rumah Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

Pada acara Malam Anugerah Bangga Kencana dan Penggalangan Komitmen Mitra yang digelar di Hotel Aston Cirebon, Sabtu (20/7/2024), Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima gelar sebagai “Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting” dari BKKBN Jawa Barat.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyatakan, pihaknya sedang berupaya mengoordinasikan langkah-langkah penanganan stunting bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan internal pemerintahan.

Tujuannya adalah agar semua pihak, dapat berperan sebagai bapak dan ibu asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting.

“Dengan berbagai langkah ini, kami berharap, kasus stunting di Kabupaten Cirebon dapat semakin berkurang dan mencegah munculnya kasus stunting baru,” ujar Wahyu.

Kabupaten Cirebon, kata dia, juga telah dipilih sebagai lokasi perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat.

Wahyu menjelaskan, bahwa menjadi tuan rumah Harganas tidak hanya berdampak pada penanganan stunting, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

“Menjadi tuan rumah membawa banyak hal positif bagi Kabupaten Cirebon,” tambahnya.

Ia berkomitmen untuk mengoptimalkan berbagai langkah penanganan stunting, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama untuk mencapai kemajuan bangsa.

“Bapak Presiden RI selalu menyampaikan, bahwa keluarga adalah pondasi utama untuk mencapai kemajuan bangsa,” kata Hasto.

BKKBN juga tengah mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga, yang mengukur tiga dimensi, yakni ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan.

Secara nasional, hasil pengukuran tersebut menunjukkan, kalau indeks ketentraman berada di skor hampir 60, indeks kemandirian di skor 52,49, dan indeks kebahagiaan disebut tertinggi.

Untuk Provinsi Jawa Barat, indeks kebahagiaan berada di angka 70,85, sementara indeks kemandirian di angka 51, dan indeks ketentraman di angka 58. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Gempur Peredaran Rokok Cukai Ilegal Lewat Kesenian Wayang Kulit

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Cirebon menggelar sosialisasi dengan tema “Pemberantasan Peredaran Rokok Cukai Ilegal” di Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kamis (18/7/2024).

Acara Sosialisasi Pemberantasan Peredaran Rokok Cukai Ilegal tersebut dibalut dengan pertunjukan rakyat sebagai salah satu upaya pelestarian seni dan budaya asli Cirebon, yakni wayang kulit.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Cirebon, Drs Hafidz Iswahyudi MSi mewakili Penjabat (Pj) Bupati Cirebon dalam sambutannya menyatakan, peredaran rokok ilegal kerap dijumpai di desa-desa. Hafidz menyebutkan beberapa ciri rokok ilegal yang bisa merugikan negara.

“Rokok cukai ilegal itu sering dijumpai di desa-desa, cirinya penjualan rokok tanpa ada pita cukai. Ada juga rokok ilegal itu pemasangan pita cukainya tidak sesuai tempatnya. Yang sering dijumpai di lapangan, rokok ilegal itu didalam kemasannya, kalau dilihat, dibagian bawah tidak dicantumkan alamat kota produksi,” kata Hafidz.

Ciri lainnya adalah harga rokok yang terlalu murah. Ia berharap, masyarakat aktif dan turut serta untuk melawan peredaran rokok ilegal.

“Untuk itu, melalui pertunjukan seni tradisional berupa wayang kulit, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak kepada masyarakat, khususnya warga Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Cirebon, mari kita gempur rokok ilegal. Salah satunya dengan melaporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat, agar dapat membantu menekan peredaran rokok ilegal,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH dalam sambutannya menyebutkan, sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal merupakan tindak lanjut dari program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang notabene alokasi kegiatan dan anggaran dari KPPBC Cirebon.

“Hal ini guna mengamankan cukai nasional, agar anggaran pendapatan negara dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat,” jelas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyebut, penyelenggaraan sosialisasi peredaran rokok ilegal tersebut sesuai beberapa peraturan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35/2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Daerah, kemudian Perda Kabupaten Cirebon Nomor 5/2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, dan aturan lainnya.

Ia mengatakan, sosialisasi ini bertujuan agar terciptanya gerakan bersama dalam pemberantasan peredaran rokok cukai ilegal.

“Tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini guna menekan peredaran rokok ilegal, sehingga penerimaan negara di bidang cukai dapat lebih optimal dan masyarakat dapat hidup sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cirebon, Meii Hari Sumarna menjelaskan, peredaran rokok cukai ilegal setiap tahunnya semakin meningkat.

“Tingkat peredaran rokok cukai ilegal setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2023 di wilayah Ciayumajakuning, kami berhasil mencegah peredaran rokok ilegal sebanyak 21juta batang rokok cukai Ilegal. Sedangkan, tahun 2024 sampai bulan Juni, kurang lebih se-Ciayumajakuning 11juta batang rokok cukai ilegal,” jelas Meii.

“Yang tentunya, ini sangat merugikan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Seperti yang diketahui, cukai rokok itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan APBN Negara kita, salah satunya untuk pembangunanan,” tambahnya.

Dirinya juga menyampaikan, pemberantasan rokok cukai ilegal menjadi kewajiban bagi semua elemen, bukan hanya bea cukai.

“Dengan adanya rokok cukai illegal, sudah barang tentu menyebabkan penerimaan negara menjadi tidak optimal. Ini harus menjadi perhatian kita semua, jangan sampai apa yang sudah menjadi hak masyarakat hilang, hanya karena rokok ilegal,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Percepat Penurunan Stunting, Pemkab Cirebon Gandeng LPS Gelar Pemeriksaan Kesehatan di Suranenggala

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan sosial pelayanan kesehatan dan pemeriksaan dini stunting di Kecamatan Suranenggala, Jumat (19/7/2024).

Kegiatan tersebut menyasar seribu lebih masyarakat, dari bayi hingga lansia untuk mendapatkan layanan kesehatan, terutama yang menjadi sasaran stunting.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, dr Hj Neneng Hasanah MM mengatakan, pelaksanaan kegiatan sosial yang notabene merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Cirebon dan LPS melalui Corporate Social Responsibility (CSR) di Kecamatan Suranenggala ini berhasil memecahkan rekor.

Sebab, lanjut dia, lebih dari seribu warga di Kecamatan Suranenggala, dan semua sasaran stunting di Kecamatan Suranenggala mendapatkan layanan kesehatan.

“Ini pertama di Kabupaten Cirebon, rekor. Karena, dari 40 kecamatan yang seluruh sasaran stuntingnya dilakukan skrining (di Suraneggala),” kata Neneng dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Neneng menyampaikan, kegiatan sosial ini dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Jumat (19/7) dan Sabtu (10/7). Dinkes Kabupaten Cirebon mengampanyekan Gerakan Masyarakat (Germas) hidup sehat, memeriksa ibu hamil hingga bayi.

“Tentunya, kegiatan ini mendapat dukungan penuh Pak Pj Bupati Cirebon, tanpa ada kebijakan beliau di dalam pembangunan kesehatan, mungkin kegiatan ini tidak akan berlangsung,” sambungnya.

Ia juga memastikan, masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan di kegiatan sosial tersebut secara gratis. Bahkan juga bisa mendapatkan pengobatan secara gratis. Tentunya, dengan syarat harus terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan.

“Saat ini, 99 persen masyarakat di Cirebon sudah terdaftar jaminan kesehatan. Peserta aktif hampir 75 persen. Tentunya, ini berkat peran pemerintah daerah hingga desa. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih,” katanya.

Neneng berharap, kegiatan sosial tak hanya digelar di Kecamatan Suranenggala. “Dengan hadirnya LPS CSR ini, benar-benar berkolaborasi dengan baik. Sehingga masyarakat di Kecamatan Suranenggla ini sehat, kuat, cerdas, dan tentunya diharapkan menjadi generasi yang beriman. Stunting turun, masyarakat makin sehat,” tukasnya.

Senada disampaikan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, Sudiharjo SAP MPd. Menurutnya, Pemkab Cirebon akan terus perangi stunting. Sebab, stunting mengganggu otak dan fisik anak.

“Saya apresiasi kegiatan CSR ini sebagai wujud kepedulian LPS kepada masyarakat. Kegiatan ini digelar di dua tempat, desa Suranggela Lor dan Keraton. Angka stunting di Kabupaten Cirebon pada 2022-2023 meningkat, adanya dukungan dan kegiatan ini, semoga angka stunting lebih cepat turun,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Dr H Suwandi, Ak MM CA mengatakan, kegiatan sosial merupakan upaya dalam menangani stunting di Kabupaten Cirebon.

“Ini menjadi hal yang penting, dalam rangka menyongsong generasi emas di tahun 2045 nanti,” ujar Suwandi.

Ia menyampaikan, pihaknya siap membantu mengurai kendala yang menghambat penanganan stunting. Sehingga, lanjut dia, generasi emas 2024 bisa terwujud. “LPS Peduli Bakti Bagi Negeri adalah program CSR sebagai wujud kepedulian LPS kepada masyarakat,” tuturnya. (DISKOMINFO)

/by