Posts

KABUPATEN CIREBON — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon telah mengambil langkah cepat dan koordinatif dalam menangani adanya kasus bayi kembar siam asal Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber.

Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menyampaikan, bahwa tindakan ini dilakukan demi memberikan perawatan yang optimal bagi bayi kembar tersebut dan dukungan penuh untuk keluarganya.

Dari laporan yang diterima, kasus ini bermula ketika seorang ibu melahirkan bayi kembar siam melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum (RSU) Mandala Linggarjati, Kuningan, Selasa (4/6/2024).

Fitri menjelaskan, awalnya bayi kembar ini lahir dalam kondisi sehat, namun memerlukan perawatan medis lanjutan. Dari hasil diagnosis, satu bayi mengalami kebocoran jantung dan kedua bayi diketahui memiliki hati yang menyatu.

“Bayi kembar tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada 11 Mei 2024, untuk mendapatkan perawatan intensif,” ungkap Fitri, Kamis (20/6/2024).

Ia menyampaikan, bahwa tim medis di RSHS Bandung telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan perawatan intensif selama lebih dari satu bulan.

Akan tetapi, lanjut Fitri, pihak rumah sakit menyarankan agar bayi dan orang tuanya pulang sementara waktu, dengan rencana operasi pemisahan dijadwalkan delapan bulan kemudian, setelah kondisi bayi lebih stabil.

Mengetahui hal tersebut, Dinsos Kabupaten Cirebon langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus ini.

“Laporan tersebut telah diajukan dan permohonan bantuan dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung juga sudah disampaikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Fitri, data Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, dan foto bayi kembar siam telah dilaporkan ke Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk ditindaklanjuti.

Tak berselang lama, tim dari Poltekesos atas nama Kemensos RI melakukan kunjungan ke keluarga bayi di Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, pada Kamis pagi.

“Dalam lawatan tersebut, mereka memberikan ongkos pulang kepada orang tua bayi untuk kembali ke rumah sementara waktu,” imbuhnya.

Ia menerangkan, tim tersebut berkomitmen untuk memberikan berbagai bentuk bantuan selama masa penantian operasi.

Termasuk biaya sehari-hari untuk orang tua selama menunggu perawatan di RSHS Bandung, penyediaan tempat tinggal sementara di Wyata Guna, dan bantuan wirausaha untuk mendukung perekonomian orang tua bayi.

Di sisi lain, Fitri menambahkan, monitoring kesehatan bayi secara berkala juga akan dilakukan oleh tenaga medis di RSU Mandala Linggarjati Kuningan dan RSHS Bandung untuk memastikan kesiapan operasi.

Selain itu, penyediaan dukungan psikososial untuk orang tua sangat penting, guna membantu mereka menghadapi tantangan perawatan bayi kembar siam ini.

Ia mengemukakan, bantuan berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan dapat meringankan beban keluarga, serta memastikan bayi dapat menjalani operasi dan pemulihan dengan baik.

“Kasus bayi kembar siam di Kabupaten Cirebon telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai lembaga terkait. Langkah-langkah bantuan telah dan akan terus dilakukan untuk mendukung keluarga ini dalam menghadapi situasi yang sulit,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait fasilitasi dan koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Kamis (20/6/2024).

Dirinya langsung gerak cepat menindaklanjuti instruksi Mendagri, Prof Drs H Tito Karnavian MA PhD terkait Pilkada serentak.

Wahyu mengatakan, Mendagri Tito meminta agar pemerintah daerah menjaga kondusivitas saat Pilkada serentak. “Tadi Pak Menteri menyampaikan, khususnya terkait Pilkada, bagaimana kita untuk menjaga kondusivitas lapangan,” ucap Wahyu.

Selain kondusivitas, ia mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjaga netralitas saat Pilkada serentak 2024 nanti. Sekadar diketahui, netralitas ASN ini tercantum pada Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Sehingga mewujudkan pemilihan yang akan dating, berjalan dengan baik. Tindak lanjut dari ini, kita akan komunikasikan secara internal dari kami mengenai desk Pilkada dan lainnya. Kedua, dengan Forkopimda, berkomunikasi kembali dengan beberapa arahan Pak Menteri tersebut,” lanjutnya.

Rapat virtual bersama Mendagri Tito itu tak hanya membahas soal Pilkada serentak, Pj Bupati Cirebon bersama Mendagri Tito juga membahas soal peran penjabat kepala daerah.

“Paling pentingnya lagi, Pj bisa berkontribusi lebih baik terhadap masyarakat. Misalkan, jika memang ada ketentuan yang masih tidak memudahkan untuk iklim investasi, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditinjau,” tutur Wahyu.

“Intinya, bagaimana kita optimalkan potensi daerah untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon, Hj Ita Rohpitasari MSi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah meracik formula untuk mengantisipasi gesekan saat Pilkada serentak. Kesbangpol Kabupaten Cirebon bersama sejumlah pihak telah menjalin koordinasi.

“Sudah ada sinergitas antarkecamatan menjelang Pilkada. Forum Kecamatan dan Desa (FKD) sudah terbentuk di 40 kecamatan, dan sudah mulai bergerak. Ke depan, di tingkat kabupaten mengadakan kegiatan,” ucap Ita.

Kesbangpol Kabupaten Cirebon fokus pada deteksi dan pencegahan dini terkait tingkat kerawanan, seperti pencurian, tawuran, dan tindakan anarkis. “Kita antisipasi melalui cegah dini. Cegah dini ini melalui bottom-up, bukan up-down,” tegasnya.

Lebih gamblang Ita menjelaskan, pola bottom-up sejatinya mengantisipasi gesekan saat Pilkada, agar tidak sampai di tingkat atas atau level daerah. Jadi, lanjut dia, ketika terjadi gesekan di bawah, langsung diselesaikan oleh berbagai pihak yang sudah saling bersinergi.

“Bottom-up itu dilakukan di 40 kecamatan, baik dengan kepolisian, TNI dan masyarakat setempat,” pungkasnya.

Melalui forum tersebut, kata Ita, diharapkan kerawanan yang muncul di tengah masyarakat bisa segera diatasi dan tidak meluas menjadi konflik daerah. Jika ada suatu masalah, bisa diselesaikan dahulu oleh tim sinergitas di bawah. Jadi, siapapun yang masuk ke Kabupaten Cirebon bisa tetap merasa aman. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyalurkan bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan kepada tiga Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di wilayahnya, sebagai upaya melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di Balai Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Program ini dirancang untuk memberikan solusi berkelanjutan bagi sektor perikanan lokal, Kamis (20/6/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, bantuan yang telah disalurkan itu berupa bubu rajungan dan komponen jaring udang atau trammel net kepada KUB yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu Fajar Samudera Biru, Samudera Jaya, dan Bahari Sejahtera.

Wahyu menekankan agar program ini tidak hanya sekadar distribusi alat tangkap, namun menjadi inovasi dari kebutuhan riil nelayan yang diusulkan langsung oleh mereka.

“Para nelayan mengajukan apa yang mereka perlukan, dan kami memberikan respon dengan menyetujui dan merealisasikan permintaan tersebut dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024,” jelas Wahyu.

Pendekatan partisipatif ini menegaskan, bahwa program tersebut didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan komunitas nelayan lokal. “Ini bukan program top-down, melainkan usulan dari bawah, yang kami tanggapi dan wujudkan,” tambahnya.

Ia juga mengajak para nelayan untuk beralih ke metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan biota laut dapat terjaga, dan sumber daya perairan Kabupaten Cirebon bisa terus dimanfaatkan secara optimal.

“Kita harus menjaga terumbu karang yang menjadi habitat ikan, dengan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak,” tegasnya.

Menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki potensi kelautan yang besar, dengan garis pantai sepanjang hampir 78 km dan lebih dari 17.900 nelayan. Wahyu menyatakan pentingnya memanfaatkan potensi ini secara bertanggung jawab.

“Potensi laut yang besar, harus kita manfaatkan dengan tetap menjaga kelestariannya,” katanya.

“Kita belum memiliki ikon unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon. Ini yang akan kita proses ke depan, seperti kerang ijo atau bandeng. Ketika datang ke Cirebon itu, orang ingatnya kerang ijo atau bandeng,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi menambahkan, program ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah penangkapan perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Selama periode tersebut, kata Erus, sekitar 25 paket alat tangkap ramah lingkungan telah diberikan kepada KUB Nelayan di daerah tersebut. Tujuan utama program ini adalah mencegah penurunan hasil tangkapan nelayan akibat kerusakan ekosistem laut.

Pihaknya masih menemukan banyak nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yang berdampak negatif pada hasil tangkapan mereka.

“Dengan program ini, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui metode penangkapan ikan yang inovatif dan ramah lingkungan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi melaksanakan salat Iduladha sekaligus menyerahkan hewan kurban di Masjid Agung Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (17/6/2024).

Wahyu menyampaikan, Iduladha merupakan momen untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan kesalehan sosial.

“Berkurban itu sebuah simbol ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana membangun hubungan kita dengan Allah. Kita berkurban itu tidak hanya penyembelihan kambing dan sapi, tapi sebuah proses yang lebih luas dalam kehidupan kita,” ucap Wahyu dalam sambutannya.

“Bagaimana kita membangun kesalehan dalam sosial di antara kita, sehingga memberikan kebermanfaatan dan kebaikan,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, berkurban merupakan proses pembelajaran dalam mengasah keikhlasan kepada Allah. Seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim AS dan anaknya, Ismail AS.

Selain kesalehan sosial, ia menyebut Hari Raya Iduladha menjadi momen untuk belajar bersabar dalam menghadapi ujian.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, dirinya berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah menunaikan ibadah kurban.

“Semoga kita merayakan Iduladha ini dengan penuh kegembiraan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyerahkan satu ekor sapi untuk kurban. “Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, mari kita bangun silaturahmi lebih baik lagi,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendorong industri kerajinan rotan yang berada di wilayahnya, agar terus melesat. Upaya untuk menggenjot sektor tersebut adalah merencanakan pembangunan pusat logistik rotan.

Penjabat Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyebutkan, keberadaan pusat logistik, nantinya bisa menjadi solusi saat ada lonjakan permintaan kerajinan rotan. Solusi jangka pendek tersebut pun harus segera terealisasi.

“Nantinya, saat permintaan meningkat bisa suplai. Ini menjadi salah satu keinginan dan mudah-mudahan bisa diwujudkan,” ujar Wahyu di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Sabtu (15/6/2024).

Ia menyebutkan, industri kerajinan rotan merupakan salah satu identitas bagi Kabupaten Cirebon yang sudah ada sejak lama. Upaya untuk mengoptimalkan potensi itu harus terus berjalan.

Menurutnya, pihaknya sudah meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, agar memprioritaskan pengusaha industri rotan dalam pelatihan maupun pameran.

“Kalau itu dilakukan, akses pasar rotan bisa lebih luas dan mudah. Kami juga sudah diskusi dengan Pj Gubernur Jabar untuk membangun sentra potensi. Nantinya potensi makanan, batik, dan rotan akan digabungkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Cirebon bersama Kepala Disperindag Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih SE MAP mendampingi Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin SE MT dalam pelepasan ekspor rotan di Aksata Rotan, Jalan Fatahillah, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi (15/6/2024).

Bey menyebutkan, perusahaan tersebut mengekspor kerajinan rotan senilai US$28.000 ke Spanyol. Selanjutnya, akan mengekspor ke Uni Emirate Arab dengan jumlah US$170.000.

Menurut Bey, pemerintah terus mendorong peningkatan ekspor dari Kabupaten Cirebon. Dukungan lebih pun, diberikan kepada perusahaan yang menjadi binaan Disperindag Jabar. “Kita tahu, Cirebon ini memiliki rotan yang harusnya menjadi unggulan. Kami berharap menjadi kontributor terbesar,” kata Bey. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon menggelar Sosialisasi/Bimtek Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS), Jumat (14/6/2024).

Kegiatan sosialisasi/bimtek SIORMAS ini bertujuan untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi, sebagai sarana pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Dra. Hj. Ita Rohpitasari, MSi mengatakan, ormas memiliki peran dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pada pasal 6 di Undang-Undang tersebut, ada tujuh peran dan fungsi ormas, seperti penyalur aspirasi, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan sosial dan lainnya.

“Saya berharap kepada ormas Kabupaten Cirebon sebagai
organisasi yang memelopori kesatuan, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Cirebon,” ucap Ita dalam sambutannya.

“Kemudian, ormas santun dalam bertindak dan berperilaku sesuai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila serta menerapkannya di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ita menuturkan, pemerintah telah membuat SIORMAS yang merupakan perangkat untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.

“SIORMAS meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan, dan dikelola secara terintegrasi, sehingga ormas di Kabupaten Cirebon akan lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tutur Ita.

“Kedua, bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon, manfaat
yang akan diperoleh dengan adanya SIORMAS adalah membantu mewujudkan kondisi yang lebih kondusif, terkait interaksi, baik antara organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, investor dan pemerintah itu sendiri,” imbuhnya.

Ia memaparkan manfaat lainnya dari SIORMAS, seperti organisasi kemasyarakatan yang profesional dan akuntabel, dan manfaat bagi masyarakat sebagai pengawasan untuk mengontrol keberadaan ormas di Kabupaten Cirebon.

“Semoga dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini, organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon dapat mengelola data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan, terintegrasi dan berguna untuk mendukung manajemen pelayanan administrasi publik,” jelas Ita.

Senada disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Ormas Kesbangpol Kabupaten Cirebon, Zamroni Alhadi SE, SIORMAS memiliki peranan penting bagi pelayanan publik, serta bisa dimanfaatkan sebagai media pelaporan kegiatan ormas.

“Di dalam SIORMAS, ada kegiatan apa saja yang telah dilakukan organisasinya. Artinya, bisa mengetahui ormas itu berjalan tidak, aktif atau tidak. Jadi harus disampaikan kegiatannya,” ucap Zamroni. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Koordinasi Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sebagai upaya agar pesta demokrasi dapat berjalan lancar dengan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat.

Rapat ini bertujuan untuk menyatukan persepsi, memantapkan strategi, serta meningkatkan sinergitas antarlembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Cirebon.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menjelaskan, rapat ini menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan, demi memastikan semua tahapan Pilkada di Kabupaten Cirebon terselenggara dengan baik.

“Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kami ingin memastikan semua tahapan dilalui dengan baik,” kata Hilmy di Hotel Aston Cirebon, Jumat (14/6/2024).

Salah satu poin yang dibahas, yakni berkaitan dengan penerapan strategi efektif, guna meningkatkan partisipasi pemilih agar menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) saat Pilkada 2024.

Hilmy menekankan pentingnya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Sebab, pada Pilkada 2018 maupun Pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih baru mencapai 72 persen.

Angka partisipasi ini, diharapkan bisa lebih tinggi pada Pilkada serentak, sehingga menghasilkan pemimpin terbaik yang bisa membawa kemajuan untuk Kabupaten Cirebon.

“Kami berharap Pilkada tahun ini, angka partisipasi bisa lebih tinggi, sehingga kita bisa memilih pemimpin terbaik dengan partisipasi yang lebih banyak,” tuturnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap potensi kerawanan, terutama dalam aspek keamanan.

Rapat koordinasi ini menjadi momen yang tepat untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, agar Pilkada berjalan aman seperti Pemilu sebelumnya.

Mengenai anggaran dana hibah untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024, ia menyatakan, sekitar 40 persen sudah disalurkan dan sisanya dalam proses administratif.

“Kami berkomitmen untuk memastikan Pilkada berjalan aman. Tim Desk Pilkada 2024 Kabupaten Cirebon bisa bersinergi dengan melibatkan masyarakat, sehingga Pilkada berjalan dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cirebon, Drs H Mochamad Syafrudin menambahkan, kegiatan rapat koordinasi ini menjadi momen penting untuk memastikan kesiapan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada.

Menurutnya, Pilkada merupakan manifestasi nyata dari demokrasi yang memerlukan persiapan matang, baik dari segi struktur maupun sistem.

Rapat ini, kata dia, menjadi jembatan awal agar Pilkada 2024 di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lancar dan sukses, dengan mencerminkan kedewasaan demokrasi, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Tujuan rapat ini, meningkatkan kolaborasi antarlembaga terkait untuk pelaksanaan Pilkada. Peserta rapat terdiri dari kepala badan, dinas, camat, serta unsur Forkopimda,” tukasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Cirebon menggelar pertemuan rutin di Pendopo Bupati Cirebon, guna membahas kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan ke depannya, Kamis (13/6/2024).

Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Risfa Eka Putri Wahyu Mijaya, mengapresiasi agenda pertemuan rutin bulanan yang digelar DWP dan TP PKK. Ia berharap, DWP dan TP PKK bisa terus bersinergi untuk memberdayakan keluarga.

“Hidup cuma sekali, harus dibuat berarti dengan kegiatan positif dan bermanfaat, seperti di PKK dan DWP. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman,” ucap Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon yang akrab disapa Risfa itu.

Risfa berpesan, agar pengurus DWP dan TP PKK Kabupaten Cirebon selalu berpikiran positif ketika berkegiatan. Sebab, kebahagiaan memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

“Orang akan mengingat tentang apa yang kita lukis (perbuat), tentang diri kita. Jadi buatlah lukisan yang indah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DWP Kabupaten Cirebon, Ela Hilmy Riva’i dalam kesempatan itu melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan organisasinya. Selain itu, ia juga melaporkan tentang kegiatan yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, di antaranya bazar dan pembinaan UMKM anggota DWP, pendampingan pencatatan keuangan dan laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), legalitas koperasi, dan pelayanan simpan pinjam. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bidang Ekonomi DWP Kabupaten Cirebon.

“Yang akan kami rintis, yakni penyediaan baju olahraga DWP, pelatihan pengembangan usaha, pemberdayaan ekonomi kreatif. Kemudian, pelaksanaan pelatihan keuangan keluarga dan kewirausahaan,” jelasnya.

“Kemudian, Bidang Sosial Budaya juga ada kegiatan promosi kesetaraan gender. Bentuk kegiatan seminar kesetaraan gender kualitas hidup perempuan bisa diagendakan. Berikutnya, peningkatan kesehatan perempuan, ibu dan anak yang dilaksanakan saat HUT DWP,” kata Ela menambahkan.

DWP juga rutin menggelar kegiatan lainnya, seperti arisan bulanan dan pelatihan paduan suara. “Olahraga anggota masih diagendakan, ini bertujuan untuk menguatkan silaturahmi dan menjaga kekompakan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat mengadakan Tes Parameter Kebugaran bagi para atlet cabang olahraga di GOR Ranggajati Sumber, Kamis (13/6/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan para atlet di Kabupaten Cirebon, yang akan mengikuti Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2025 mendatang.

Tes Parameter Kebugaran tersebut akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 13-15 Juni 2024, diikuti oleh 637 atlet dari 37 cabang olahraga, dan didampingi oleh 80 pelatih.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, tes kebugaran merupakan tahapan krusial dalam mempersiapkan para atlet untuk mengikuti Porprov tahun depan.

Oleh karenanya, Wahyu meminta kepada para atlet, khususnya yang masih muda dan berasal dari kalangan pelajar, dapat menjalani seluruh proses ini dengan sebaik mungkin.

Ia menekankan akan pentingnya melakukan pengukuran kondisi fisik para atlet di Kabupaten Cirebon, sebagai bagian integral dari persiapan yang menyeluruh.

“Saya berharap para atlet, terutama yang muda dan dari kalangan pelajar, dapat menjalani proses ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Cirebon bisa meraih juara pada Porprov 2025 nanti,” ujarnya.

Jika semua persiapan ini berjalan baik, lanjut Wahyu, maka target Kabupaten Cirebon untuk masuk pada 15 besar dalam ajang tersebut bisa terwujud. Namun tetap berusaha keras untuk mencapai hasil yang lebih tinggi.

“Evaluasi tahun ini akan membantu kita memahami kebutuhan sebenarnya dan menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Jika anggaran belum mencukupi, kita akan melibatkan berbagai pihak terkait,” imbuhnya.

Sementara Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Sutardi Raharja, memberikan apresiasi kepada atlet dan pelatih yang berpartisipasi dalam tes kebugaran ini.

Sutardi menyampaikan, tes parameter ini memungkinkan pengurus cabang olahraga beserta KONI, untuk mengidentifikasi beberapa hal yang perlu diperbaiki serta menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para atlet dan pelatih yang telah berpartisipasi. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik para atlet, agar bisa tampil maksimal di tahun depan.

“Penting bagi semua atlet untuk menjaga kondisi fisik mereka, agar bisa memberikan performa terbaik di tahun depan,” tukasnya.

Lewat kegiatan ini, ia berharap bisa menjaring sebanyak mungkin atlet potensial, guna mempersiapkan kualifikasi Porprov 2025, sehingga Kabupaten Cirebon dapat mengirimkan kontingen terbaiknya dan meraih prestasi maksimal di ajang tersebut. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Provinsi Jawa Barat melalui zoom meeting.

Rapat tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs H Mochamad Syafrudin didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Hj Eni Suhaeni SKM M.Kes, serta perwakilan perangkat daerah terkait di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (12/6/2024).

Penurunan stunting menjadi salah satu mayor proyek Pemkab Cirebon di tahun 2024, dengan menyasar bayi lima tahun (balita) hingga calon pengantin (catin).

Berdasarkan laporan hasil intervensi serentak pencegahan stunting Kabupaten Cirebon, sebanyak 204.716 balita menjadi sasaran proyeksi Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Sementara itu, untuk proyeksi Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), sebanyak 156.300 balita yang menjadi sasaran.

Hingga Rabu (12/6/2024), jumlah balita yang telah diukur sebanyak 53.103 jiwa, atau 33,9 persen dari sasaran yang diproyeksikan e-PPGM. Jumlah balita yang bermasalah gizi sebanyak 11.304 jiwa, atau 21,29 persen. Sedangkan, jumlah balita yang diintervensi sebanyak 707 jiwa, atau 6,35 persen.

Selain menyasar balita, kegiatan intervensi serentak menyasar ibu hamil. Jumlah ibu hamil yang menjadi sasaran sebanyak 14.813 jiwa, dan ibu hamil yang telah dilayani sebanyak 1.860 jiwa.

Ada beberapa kendala yang ditemui dalam kegiatan intervensi serentak, yaitu adanya penolakan dari pihak keluarga ketika balita yang bermasalah disarankan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL), keterbatasan tenaga input data hasil Posyandu di e-PPGMB secara real time di puskesmas, data sasaran baru masih belum lengkap, dan lainnya.

Sementara itu, hasil pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga Rabu (12/6/2024), sebanyak 373 calon pengantin (catin) yang telah melakukan pengisian data di Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil). Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan bulan sebelumnya dan melebihi target harian.

Sekadar diketahui, Elsimil adalah aplikasi hasil inovasi BKKBN yang dibuat untuk menekan angka stunting, sasarannya adalah catin.

Pemkab Cirebon menargetkan 690 catin per bulannya yang mendapatkan pendampingan dan tercatat dalam Elsimil, target hariannya sebanyak 30 catin. Pada periode 1 hingga 12 Juni 2024, TPK berhasil melebih target harian. Tim TPK berhasil melakukan pendampingan dan pendataan Elsimil terhadap 373 catin, dari target sasaran 360 catin pada periode 1 hingga 12 Juni 2023. (DISKOMINFO)