Posts

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd membuka rapat koordinasi pelaporan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Semester I Tahun 2024 di Hotel Apita Cirebon, Rabu (25/9/2024).

Sekda Hilmy mengatakan, pemerintah daerah mendapatkan dana transfer dari pusat melalui DBHCHT. Sehingga, pelaksanaan DBHCHT harus dipertanggungjawabkan.

“Pertama, memberikan perencanaan yang sudah dilaksanakan, pelaporan, pelaksanaan juga evaluasi. Karena hal ini sangat penting, setidaknya ada tiga sektor yang menjadi bahan pantauan kita,” kata Hilmy usai rapat.

Lebih lanjut, Hilmy menyebut tiga sektor yang menjadi perhatian Pemkab Cirebon melalui pelaksanaan DBHCHT. Pertama, mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, fokus pada pengamanan peredaran rokok tanpa cukai. Dan, yang ketiga adalah menyasar sektor industri dan pertanian.

“Pengamanan pelanggaran terhadap cukai, kita bekerja sama dengan Polres, Bea dan Cukai, serta Kejaksaan. Karena, ada indikasi daerah Pantura, khususnya Cirebon, menjadi pusat peredaran rokok tanpa cukai,” jelas Hilmy.

Selain tiga sektor itu, lanjut Hilmy, program DBHCHT juga menyasar pada pelayanan kesehatan masyarakat. “Jadi, jangan sampai hasil cukai ini tidak berdampak juga terhadap kesehatan. Kesehatan menjadi bahan perhatian,” imbuhnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Drs Hafidz Iswahyudi MSi mengatakan, pelaksanaan DBHCHT tertuang dalam berbagai aturan, seperti Undang-Undang Nomor 11/1995 tentang Cukai, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, dan peraturan lainnya.

Ia mengatakan, tujuan DBHCHT sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuannya menyusun sistem untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah pemanfaat, agar sesuai tujuan dan sasaran,” ujar Hafidz.

“Mengarahkan dana untuk program yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman kapasitas pihak terkait dalam mengelola dan menangani program berbasis DBHCHT,” ungkapnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial, bersama Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI), menggelar acara penyerahan bantuan modal usaha bagi para pekerja Topeng Monyet di Desa Jemaras Lor, Kecamatan Klangenan, Kamis (19/9/2024).

Kegiatan ini bertujuan memberikan dukungan kepada para mantan pekerja Topeng Monyet untuk beralih profesi dan menjalani kehidupan yang lebih baik, sekaligus mengurangi praktik eksploitasi hewan di wilayah Kabupaten Cirebon.

Acara ini dihadiri oleh beberapa pejabat dan tokoh penting, di antaranya Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Resort Cirebon, tim dari Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI), Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Camat Klangenan, Kapolsek Klangenan, Danramil Klangenan, dan Kuwu Jemaras Lor.

Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program ini, yang juga mencakup pemeriksaan kesehatan monyet ekor panjang, yang selama ini digunakan dalam atraksi Topeng Monyet.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menyampaikan apresiasi kepada YJSI atas inisiatif program alih karya ini.

“Kami berharap, bantuan permodalan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para penerima, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera tanpa kembali menjadi pekerja Topeng Monyet,” ujarnya.

Program ini merupakan langkah nyata dalam mengatasi masalah sosial dan kesejahteraan satwa yang selama ini kerap diabaikan. Praktik Topeng Monyet tidak hanya melanggar hukum yang melindungi kesejahteraan hewan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat, terutama risiko penularan penyakit zoonosis dari monyet ke manusia.

Oleh karena itu, melalui program ini, diharapkan para mantan pekerja Topeng Monyet dapat mengembangkan keterampilan baru dan beralih profesi yang lebih berkelanjutan.

Selain pemberian bantuan modal usaha, tim dari YJSI juga melakukan pemeriksaan medis terhadap monyet ekor panjang (MEP), yang selama ini digunakan dalam atraksi tersebut.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa monyet-monyet tersebut mendapatkan perawatan yang layak, sekaligus mencegah penyebaran penyakit berbahaya yang bisa ditularkan kepada manusia.

Dengan berjalannya program alih karya ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap, dapat mengurangi praktik eksploitasi hewan di wilayahnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi para pekerja yang terdampak.

“Semoga dengan kesadaran dan dukungan yang diberikan, kehidupan para penerima bantuan semakin sejahtera dan tidak kembali menjadi pekerja Topeng Monyet,” pungkasnya.

Acara ditutup dengan penyerahan simbolis bantuan modal usaha kepada para mantan pekerja Topeng Monyet dan foto bersama para pejabat serta penerima manfaat. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menerima penghargaan kategori Quick Response in Dealing Community Problems dalam ajang CNN Indonesia Award 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menerima langsung penghargaan tersebut di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (17/9/2024).

Pemkab Cirebon telah membentuk tim analitik media untuk menganalisis keluhan masyarakat. Sehingga, Pemkab Cirebon merespons langsung berbagai permasalahan yang ada.

Salah satunya, saat peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon langsung merespons, tim evakuasi langsung terjun dan bergerak menjangkau warga terdampak. Bantuan logistik pun disalurkan secara efisien.

“Program pengelolaan sampah juga ditingkatkan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah berhasil mengurangi volume sampah yang mencemari lingkungan,” ujar Wahyu.

“Langkah-langkah konkret ini membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Selalu siap sedia mengatasi segala tantangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, Jabar memiliki potensi besar. Bahkan, jumlah populasi terbesar di Indonesia, yakni 50 juta jiwa.

“CNN Indonesia Award bukan sekadar penghargaan, melainkan wadah inspirasi yang menyorot dedikasi dan kerja keras mereka di berbagai bidang,” kata Bey Machmudin dalam sambutannya.

Bey mengungkap, Provinsi Jabar kaya akan budaya dan sumber daya alam, juga gerakan besar yang dipenuhi dengan inovasi dan semangat kolaborasi yang tidak pernah pudar.

“Di tengah tantangan global, Jawa Barat terus menyalakan obor harapan untuk Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Ia mengatakan, semangat yang menyala lahir dari inspirasi besar yang pernah memanaskan Kota Bandung, yakni Bandung Lautan Api, hal itu dijaga dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

“Semangat ini tidak hanya menjadi simbol lokal, tetapi juga dorongan kuat bagi kita semua untuk tetap berinovasi dalam setiap bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan hingga lingkungan hidup,” jelasnya.

Ia pun percaya, pembangunan tidak hanya tentang insfrakstruktur atau angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keberanian dalam menghadapi tantangan.

“Kita memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

“Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan dan program yang membawa perubahan positif, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi hingga lingkungan hidup,” ujarnya menambahkan.

Selain itu, Bey mengatakan, peran media sangatlah penting. Media sebagai agen perubahan, mampu menyatukan aspirasi masyarakat, menyuarakan kebenaran, dan memberikan inspirasi bagi masyarakat.

“Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Jawa Barat, dan tentunya untuk Indonesia,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon periode 2024-2029 resmi dilantik dalam rapat paripurna pengucapan sumpah yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa (17/9/2024).

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan baru bagi para wakil rakyat yang akan bertugas selama lima tahun ke depan.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan penting terkait peran DPRD dalam pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Wahyu meminta para anggota DPRD yang baru dilantik untuk dapat berperan aktif dalam mendorong pembangunan daerah.

Ia menekankan, bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam waktu dekat adalah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Wahyu Mijaya mendorong DPRD agar dapat memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada tersebut, terutama dalam hal pengawasan dan dukungan terhadap kebijakan yang akan diterapkan.

“DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kebijakan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kami sangat berharap, DPRD dapat bekerja sama dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak dan berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Wahyu juga menekankan, bahwa selain peran dalam Pilkada, DPRD perlu berkolaborasi bersama pemerintah daerah pada berbagai aspek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, DPRD harus mampu mengidentifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program-program yang telah direncanakan pemerintah daerah.

“Kerja sama yang solid antara pemerintah dan DPRD, akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah,” tegas Wahyu.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya kompetensi dan profesionalisme anggota DPRD yang baru dilantik. Ia berharap, dengan latar belakang yang beragam, para anggota DPRD ini dapat menghadirkan perspektif segar dalam merumuskan kebijakan dan memberikan solusi inovatif untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

“Kami mengharapkan anggota DPRD periode ini, memiliki komitmen yang kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Wahyu juga berharap para anggota DPRD dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu menyerap serta menyalurkan aspirasi tersebut dengan baik.

Menurutnya, salah satu tugas utama DPRD adalah menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

“Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dukungan penuh dari masyarakat, Kabupaten Cirebon diharapkan dapat mencapai berbagai target pembangunan dan memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warganya,” tutupnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar pelatihan kewirausahaan mandiri bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di Ruang Nyimas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (18/9/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, serta pengetahuan pelaku usaha kecil dalam memasarkan produk secara lebih efisien.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i, MPd menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Sebab, IKM memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi daerah.

“IKM menjadi core pembangunan Kabupaten Cirebon, karena pembangunan harus diawali dari pengusaha kecil yang menjadi representasi ekonomi mikro,” ujarnya.

Hilmy juga menambahkan, bahwa pelatihan ini merupakan wujud kolaborasi antara Pemkab Cirebon dengan pihak swasta, khususnya Indomaret.

Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memperoleh ilmu baru yang berguna dalam mengembangkan bisnis mereka.

“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berkolaborasi dengan Indomaret. Saya yakin, para peserta akan mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama terkait cara memasarkan produk mereka dengan lebih baik,” kata Hilmy.

Lebih lanjut, ia menyebut, Indomaret bisa memberikan kurasi yang tepat dan membimbing para pelaku IKM dalam meningkatkan kualitas produk serta cara pemasaran.

“Saya berharap, IKM bisa naik kelas dari semua aspek, baik dari segi produksi, pemasaran, maupun kualitas produk,” tambahnya.

Sementara itu, Manager Industri Indomaret Cabang Cirebon, Ricky Mario, turut hadir dalam kegiatan ini dan memberikan pemaparan terkait peran Indomaret dalam membantu IKM berkembang.

Menurutnya, pelatihan seperti ini merupakan bagian dari komitmen Indomaret dalam membina mitra IKM, agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

“Kami dari Indomaret, selalu berusaha untuk memberikan pelatihan kepada mitra IKM. Dengan harapan, mereka bisa naik kelas dan produk mereka bisa semakin dikenal luas,” ujar Ricky.

Ia juga berharap, produk-produk hasil pelatihan ini nantinya bisa dijual di jaringan ritel Indomaret.

Dalam pelatihan ini, para peserta diajak untuk memahami strategi pemasaran yang lebih efektif, mulai dari branding hingga distribusi produk.

Indomaret juga menyediakan sesi khusus untuk mengevaluasi produk-produk IKM yang berpotensi untuk dipasarkan melalui jaringan mereka.

Kegiatan pelatihan kewirausahaan ini diikuti oleh puluhan pelaku usaha IKM yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Para peserta menyambut baik kegiatan ini, dan berharap dapat segera menerapkan ilmu yang mereka peroleh dalam mengembangkan usahanya.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon melalui penguatan IKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan tentang nilai-nilai persatuan yang harus dipegang teguh masyarakat saat menghadiri Apel Kebangsaan dan Pelepasan Peserta Kirab Merah Putih di Alun-alun Ciledug, Rabu (18/9/2024).

Wahyu mengingatkan, agar masyarakat saling menghargai di tengah perbedaan yang ada.

Kegiatan di Alun-alun Ciledug itu menampilkan berbagai kreasi para pelajar SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Cirebon. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Maulid dan Haul Maulan Alhabib Thoha bin Hasan bin Yahya.

“Hal ini mengingatkan juga tentang proses kebangsaan. Oleh karenanya, kami mengajak siswa-siswi SMP, SMA, dan SMK untuk berpartisipasi menampilkan berbagai kreasinya,” ucap Wahyu.

Ia menyebut, Pemkab Cirebon ingin selalu bersinergi dengan masyarakat untuk merajut persatuan dalam kebhinekaan.

Pemerintah dan masyarakat harus menjaga warisan dan nilai-nilai persatuan yang telah diwariskan oleh para pejuang.

“Oleh karena itu, kita sama-sama melaksanakan kegiatan di Kecamatan Ciledug (Apel Kebangsaan dan Pelepasan Peserta Kirab Merah Putih) hari ini,” katanya.

Senada disampaikan Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Aditya Wira Respati. Ia memastikan, kegiatan di Alun-alun Ciledug tak hanya seremonial belaka, tetapi juga agar masyarakat memaknai wawasan kebangsaan dan mengimplementasikan kecintaannya terhadap Indonesia.

“Ada pepatah, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang sudah kauperbuat kepada negara ini, kepada bangsa dan negara ini,” ucap Aditya.

“Dari semua komponen di sini, mari semua memaknai. Dan, kembalikan jati diri kita dengan menghargai jasa-jasa saudara leluhur kita yang memperjuangkan, atau memberikan apa yang ada hari ini,” tambahnya.

Ia berharap, masyarakat memegah teguh nilai-nilai luhur tentang Ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai keadilan dan adab. Sehingga, meskipun berbeda tetap memiliki kesatuan.

“Memaknai persatuan Indonesia dengan melaksanakan semua kegiatan bergotong royong, musyawarah untuk mufakat. Ini nilai-nilai luhur dari buyut kita, dan itu sudah tertanam,” ucapnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar sosialisasi pemberantasan peredaran rokok ilegal dengan cara unik, yakni melalui pertunjukkan seni sandiwara rakyat.

Acara yang berlangsung pada Jumat (13/9/2024) malam, di Gedung Multiguna, Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, ini dihadiri ratusan warga setempat.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bea dan Cukai Cirebon, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Imam Ustadi SSi MSi mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari rokok ilegal.

“Masih banyak kita temui di pedesaan, peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai. Ini merupakan tantangan yang harus kita atasi bersama,” ujar Imam.

Ia menjelaskan, rokok ilegal sering kali dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok legal. “Salah satu ciri khas dari rokok ilegal adalah harga jual yang relatif lebih murah, karena tidak dikenai cukai secara benar,” sambungnya.

“Hal ini membuat rokok tersebut lebih mudah beredar di pasaran, terutama di kalangan masyarakat pedesaan,” jelasnya.

Imam juga mengimbau masyarakat, agar lebih waspada dan berperan aktif dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

“Diharapkan, masyarakat lebih aware agar tidak memperjualbelikan rokok yang tidak berpita cukai, karena hal tersebut dapat mengurangi potensi penerimaan negara dan merugikan kita semua,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta masyarakat untuk segera melaporkan, jika menemukan peredaran rokok ilegal di lingkungan mereka.

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai terdekat, agar pemerintah dapat menekan peredarannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto SH MH menguraikan, kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari program DBHCHT.

Program ini bertujuan untuk memastikan penerimaan negara dari cukai tembakau dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama di pedesaan, agar mereka paham tentang pentingnya mendukung pemberantasan rokok ilegal,” ujar Bambang.

“Tujuannya agar penerimaan negara dari cukai lebih optimal dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera,” ungkapnya.

Pertunjukan seni sandiwara rakyat dipilih sebagai media sosialisasi, karena dinilai lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.

Menurut Bambang, seni pertunjukan adalah cara efektif untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menghibur dan menyenangkan.

“Pendekatan ini sengaja kami pilih, agar pesan penting terkait bahaya rokok ilegal dapat tersampaikan dengan lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ucapnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Menurutnya, dengan dukungan tersebut, sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap, dapat menekan peredaran rokok ilegal yang selama ini masih menjadi masalah di daerah-daerah tertentu.

“Masyarakat diharapkan semakin peduli dan ikut serta dalam upaya pemberantasan rokok ilegal, demi terciptanya lingkungan yang lebih sehat dan penerimaan negara yang lebih baik,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya memantau kegiatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi di Rumah Sakit (RS) Sentra Medika, Kecamatan Gempol, Kamis (12/9/2024).

Pelayanan KB MOW tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Kontrasepsi Sedunia, yang diperingati setiap 26 September.

Wahyu mengatakan, rangkaian kegiatan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Kabupaten Cirebon dimulai sejak tanggal 11 hingga 25 September 2024.

Kabupaten Cirebon menargetkan 15.097 jiwa mengikuti program KB, dari mulai kondom, MOW, hingga intra uterine device (IUD).

“Untuk (target) MOW, kita targetkan 83 orang. Hari ini, di Rumah Sakit Sentra Medika sudah dilaksanakan dan sudah melebihi target,” ujar Wahyu.

“Di sini sudah ada 119 orang, dimana 118 perempuan dan satu laki-laki. Ini dalam satu hari sudah melebihi target,” ucapnya usai memantau pelayanan KB MOW di RS Sentra Medika.

Ia menyebut, jumlah pengakses layanan KB di RS Sentra Medika kemungkinan besar akan terus bertambah. Ia juga berharap, Pemkab Cirebon mampu mencapai target secara keseluruhan.

“Kalau untuk yang 15.097 itu, layanan di berbagai fasilitas kesehatan, puskesmas, dan lainnya,” imbuhnya.

“Kami mengimbau kepada pasangan yang sudah menikah, untuk mengikuti program Keluarga Berencana. Sehingga tingkat kelahiran kualitasnya terjaga, disamping kualitas pendidikan, kesehatan dan lainnya untuk putra-putri kita. Supaya lebih baik kualitas hidupnya,” tutup Wahyu.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jabar Fazar Supriadi Sentosa mengatakan, KB MOW merupakan Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Ia tak menampik, di Jabar pengguna MKJP masih rendah, sehingga perlu adanya akselerasi. BKKBN Jabar mengapresiasi antusiasme masyarakat Kabupaten Cirebon, yang telah mengakses pelayanan KB MOW.

“Mudah-mudahan pelayanannya terus berjalan, baik saat ada momentum maupun yang statis,” ucap Fazar.

Fazar menyebut, Jabar memiliki target paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya terkait pelayanan KB, baik yang jangka panjang maupun pendek.

Jabar menargetkan 299.000 jiwa mengakses layanan KB pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia tahun ini.

Senada disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni, ia mengapresiasi masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah mengakses layanan KB di momen rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia.

Eni mengatakan, Pemkab Cirebon bekerja sama dengan rumah sakit terkait pendistribusian tenaga medis yang melayani program KB pada peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia.

“Di sini semua dilayani, baik yang menggunakan kondom, IUD, MOW dan lainnya. MOW itu (target) 83, sudah melebih target. Hari ini sudah 119,” kata Eni. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat bersama pimpinan perangkat daerah serta para camat di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Senin (9/9/2024), guna membahas persiapan Pilkada 2024 hingga penanganan kekeringan.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengatakan, rapat ini bertujuan menyusun langkah-langkah untuk menyukseskan Pilkada, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati.

“Kami sudah menyusun beberapa hal yang mesti disiapkan, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Wahyu juga menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Cirebon selama proses Pilkada. “Posisi kami dalam Pilkada ini netral,” tegasnya.

Selain itu, Wahyu meminta agar tempat pemungutan suara (TPS) tidak didirikan di lokasi yang rawan bencana, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan pada hari pemilihan.

Terkait dengan kekeringan, meskipun musim pancaroba telah tiba, Pemkab Cirebon tetap waspada terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran lahan.

“Ada beberapa persawahan yang kesulitan air, dan kami terus melakukan antisipasi terhadap kekeringan,” kata Wahyu.

Rapat tersebut juga menjadi ajang evaluasi kinerja Pemkab Cirebon, dengan harapan, dapat meningkatkan kinerja serta efektivitas program-program pemerintah ke depannya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Tradisi dan kuliner khas Kabupaten Cirebon mendapatkan pengakuan lebih tinggi dengan ditetapkannya tradisi Nadran dan Empal Gentong sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada akhir Agustus 2024.

Penetapan ini menambah daftar WBTbI dari Kabupaten Cirebon, setelah tahun lalu Sega Jamblang, kerupuk Melarat dan seni Brai juga resmi diakui.

Menurut Sumarno, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, penetapan ini merupakan langkah penting untuk melestarikan budaya Cirebon.

“Kami berupaya melestarikan budaya dengan mengadakan festival di setiap kecamatan. Ini adalah salah satu cara agar masyarakat lebih mengenal dan mencintai budaya daerahnya,” ujarnya.

Perlu diketahui, Nadran merupakan tradisi syukuran masyarakat pesisir Cirebon sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah.

Prosesi Nadran melibatkan arak-arakan, doa bersama, serta pelarungan sesajen ke laut, yang mencerminkan penghormatan terhadap alam dan memperkuat ikatan sosial di antara warga.

Selain tradisi, Cirebon juga dikenal dengan kuliner khasnya, seperti Empal Gentong, yang terdiri dari daging dan jeroan sapi yang dimasak dalam kuah santan kuning dengan bumbu rempah khas.

Empal Gentong bukan sekadar makanan, tapi juga representasi dari warisan kuliner Cirebon yang kaya rasa dan sejarah. Diharapkan, dengan pengakuan sebagai WBTbI, Empal Gentong semakin dikenal dan dilestarikan oleh masyarakat luas.

Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

“Harapan kami, penetapan ini menjadi titik awal kemajuan kebudayaan daerah dan menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat,” kata Sumarno.

Dengan berbagai festival budaya, diharapkan Nadran dan Empal Gentong semakin dikenal di tingkat lokal maupun internasional, disamping mempertegas posisi Cirebon sebagai daerah yang kaya akan budaya dan tradisi. (DISKOMINFO)