Posts

DPRD Setujui Raperda PP APBD 2023 Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 di Ruang Abhimata Paripurna, DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (3/7/2024). DPRD menyetujui dan mengesahkan Raperda PP APBD 2023 menjadi Perda.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Raperda tentang PP APBD 2023 melalui sidang Paripurna pada 10 Juni 2024.

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan representasi akuntabilitas dan transparansi. Wahyu mengatakan, laporan keuangan Pemkab Cirebon TA 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-udangan, kecukupan pengungkapan, serta penyajian laporan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Dalam proses pembahasan Raperda tersebut, dikatakan Wahyu, DPRD Kabupaten Cirebon memberikan saran, dan saran tersebut kemudian dijadikan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya.

“Ada beberapa hal yang harus kita optimalkan, di antaranya pendapatan dan itu merupakan salah satu yang menjadi catatan. Kemudian optimalisasi belanja, itu juga menjadi bagian yang memang jadi catatan yang diperhatikan, serta beberapa hal lainnya,” ucap Wahyu.

“Kami juga haturkan terima kasih atas saran-saran yang disampaikan. Alhamdulillah, hari ini dilakukan persetujuan pertanggungjawaban APBD 2023,” tambahnya.

Selanjutnya, dalam waktu paling lambat tiga hari, Raperda PP APBD 2023 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk evaluasi.

Selain agenda persetujuan Raperda PP APBD tahun 2023, DPRD Kabupaten Cirebon juga menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dan Hantaran Bupati terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD).

Dalam sambutannya pada paripurna Penetapan Perubahan Propemperda Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Wahyu menjelaskan, badan riset dan inovasi daerah dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Badan riset dan inovasi daerah dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan di tingkat nasional.

“Pembentukan badan riset dan inovasi daerah disebut BRIDA, dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembanngunan, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan,” jelas Wahyu.

Kabupaten Cirebon telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wahyu mengatakan, Perda tersebut masih memiliki kekurangan, serta belum menampung kebutuhan riset dan inovasi, sehingga perlu diubah.

“Perlu diubah nomenklatur bidang penelitian dan pengembangan, menjadi bidang riset dan inovasi. Sekaligus menambah tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa badan riset dan inovasi menjadi bagian penting, sebab merupakan bagian dari adaptasi perkembangan zaman. Keputusan kebijakan daerah, lanjut Wahyu, harus dikembangkan dalam bentuk inovasi dan riset.

“Ini jadi hal penting untuk penguatan di dalam perangkat daerah kita,” katanya usai paripurna. (DISKOMINFO)

/by

Rapim Kabupaten Cirebon Bahas Progres Pembangunan hingga Isu Strategis

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan fokus utama membahas progres pembangunan dan capaian target di berbagai sektor, Senin (1/7/2024).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan koordinasi efektif antarinstansi.

Ia menjelaskan, rapat ini menjadi wadah untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembangunan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Sebab, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam rapat ini, Wahyu menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, termasuk pembenahan jalan, serta pentingnya melaporkan progres secara berkala.

“Setiap bulan, laporan progres dari setiap perangkat daerah harus terstruktur dan diekspos dengan jelas,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis, terutama pada layanan publik.

“Kualitas layanan publik harus terus ditingkatkan, dengan membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat,” tambah Wahyu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menjelaskan, ada beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut.

Misalnya, kata dia, terkait capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta menyiapkan strategi dalam menghadapi isu nasional, seperti kebocoran data dan judi online.

Hilmy menyebut, kegiatan ini penting dilakukan untuk menguatkan komitmen bersama dalam menghadapi dinamika kompleks dalam pembangunan daerah.

Ia menegaskan perlunya kesinambungan dalam koordinasi lintas sektor, untuk menghadapi tantangan baru yang muncul.

“Komitmen untuk mendukung kebijakan nasional, harus diwujudkan dengan tindakan konkret di tingkat daerah,” katanya.

Rapim kali ini diharapkan, dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang akan memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. (DISKOMINFO)

/by

Mengenal SiPEPEK, Aplikasi Layanan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — SiPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Kemunculan SiPEPEK rupanya menyita perhatian publik hingga jadi perbincangan warganet.

Lantas, sebenarnya apa itu SiPEPEK? Yuk, kenalan dengan SiPEPEK.

SiPEPEK sejatinya aplikasi yang berpihak pada warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Aplikasi ini adalah hasil inovasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengatakan, penamaan aplikasi SiPEPEK sejatinya sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Di mana dalam tujuan kedua, mewujudkan manusia berkualitas.

“Strateginya adalah pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dengan kartu pepek,” kata Fitri–sapaan akrab Kadinsos.

“Kartu pepek ini kami wujudkan melalui aplikasi SiPEPEK. Kami berusaha memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk memastikan layanan yang komprehensif dan mudah diakses,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fitri menjelaskan, SiPEPEK merupakan inovasi bagi kemudahan pelayanan administrasi. SiPEPEK wujud dari implementasi reformasi birokasi.

Sehingga, lanjut dia, pelayanan administrasi di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga lingkungan dengan pengurangan penggunaan kertas.

“Tujuannya, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan dalam aplikasi SiPEPEK ini sebagai jembatan dalam memberikan kemudahan administrasi PPKS, sebagai wujud nyata dari SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu),” jelas Fitri.

Kemudian, Fitri menjelaskan, penggunaan nama ‘pepek’ merupakan wujud kecintaan terhadap bahasa daerah. Selain itu, penggunaan ‘pepek’ merupakan bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah.

“Nama SiPEPEK sendiri adalah wujud kecintaan kami terhadap bahasa daerah Cirebon. Di mana ‘pepek’ dalam bahasa Cirebon berarti lengkap atau semuanya ada,” jelasnya.

Selain mencintai dan melestarikan bahasa daerah, dikatakan Fitriani, SiPEPEK merupakan singkatan dari Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Lagi, ia mengatakan, tujuan SiPEPEK adalah menyediakan layanan kesejahteraan yang komprehensif dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Kami memahami, bahwa kata ‘pepek’ mungkin memiliki konotasi yang berbeda di wilayah lain. Namun, dalam konteks ini, kami ingin menegaskan bahwa nama ini dipilih dengan niat baik dan penuh makna positif bagi masyarakat Cirebon,” ucap Fitri.

“Kami berharap, aplikasi SiPEPEK dapat membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon,” harapnya.

“Bahkan ke depan, layanan SiPEPEK tidak hanya melayani pengajuan PBI APBD, KIP dan subsidi listrik, tapi akan melayani semua PPKS, yang akan terintegrasi dalam aplikasi SiPEPEK,” imbuhnya.

Ia mengaku terbuka, untuk menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan.

Sebab, ia bertekad, Dinsos Kabupaten Cirebon akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat. (DISKOMINFO)

/by

Pesona Batik Khas Cirebon di Peragaan Wastra Jabar 2024

KABUPATEN CIREBON — Dalam upaya mempromosikan kekayaan budaya lokal, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Cirebon turut serta dalam Peragaan Wastra dan Produk Unggulan Jawa Barat 2024 yang bertema “Malaysia”.

Acara yang berlangsung di Trans Convention Center dan Trans Studio Mall Bandung, Minggu (30/6/2024) ini dihadiri langsung oleh Penjabat (PJ) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, Ketua Dekranasda Kabupaten Cirebon, Risfa Eka Putri SSos, dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon beserta jajaran.

Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Cirebon menyampaikan, Kabupaten Cirebon menampilkan keindahan busana dengan teknik batik Merawit yang dipadukan dengan motif Pangkoan dan Mega Mendung.

Teknik batik Merawit, tutur Wahyu, dikenal karena detail halus dan proses pengerjaannya yang rumit. Sementara motif Mega Mendung, telah menjadi ikon batik khas Cirebon yang terkenal hingga mancanegara.

Motif Pangkoan, menurutnya, meskipun belum sepopuler Mega Mendung, turut diperkenalkan untuk menunjukkan kekayaan variasi motif batik Cirebon.

“Kami dari Kabupaten Cirebon menampilkan busana dengan teknik batik Merawit yang dipadukan motif Pangkoan dan Mega Mendung. Mega Mendung sudah sangat dikenal, tapi kita juga ingin memperkenalkan motif lain, dan teknik untuk membuatnya,” ungkapnya.

Wahyu juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, termasuk pengrajin batik yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. “Mudah-mudahan kerja sama ini terjalin untuk meningkatkan produk UMKM kita,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Dadang Raiman SPd, yang menyebut acara ini tidak hanya menjadi ajang pameran busana, tetapi juga menjadi sarana promosi efektif bagi produk-produk unggulan Kabupaten Cirebon.

Dadang menjelaskan, ajang pameran ini menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sentra batik, kuliner, serta destinasi wisata lainnya di Kabupaten Cirebon.

Dengan berpartisipasi dalam acara ini, Kabupaten Cirebon berupaya untuk terus mengembangkan dan mempromosikan produk-produk lokalnya ke pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat posisi batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang berharga.

“Acara ini bisa menjadi ajang promosi positif bagi para pelaku usaha dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Cirebon,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar, Noneng Komara Nengsih mengatakan, ajang pameran ini masih menjadi rangkaian agenda Karya Kreatif Jawa Barat dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (KKJ-PKJB) 2024.

Acara ini merupakan sinergi antara Pemda Provinsi Jabar, Dekranasda Jabar, dan Bank Indonesia Jabar dengan mengusung tema “Sinergi Memperkuat Ekonomi Hijau, Keuangan Digital dan Inklusif, serta Iklim Investasi untuk Kemandirian Ekonomi”.

Dalam acara ini, lanjut Noneng, berbagai produk kriya, kuliner, dan industri kreatif dari 100 UMKM unggulan Jawa Barat dipamerkan. Bahkan, acara KKJ-PKJB 2024 ini mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI dan BWI), dengan tujuan mendorong daya saing UMKM kreatif di Jawa Barat.

“Ada sebanyak 27 Dekranasda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat turut meramaikan kegiatan ini bersama OPD Provinsi Jabar dan produk kreatif unggulan masing-masing wilayah,” ujarnya.

Produk unggulan daerah yang dipamerkan juga didorong untuk mendapatkan fasilitasi promosi perdagangan go digital dan go export melalui business matching dengan potensial buyer. Promosi dan penjualan produk UMKM Jabar masih dapat dilakukan melalui www.karyakreatifjawabarat.com dan berbagai loka pasar lainnya.

“Selain atraksi dan hiburan, KKJ-PKJB 2024 juga menyelenggarakan West Java Tourism Talk (WJTT) yang membedah potensi dan tantangan pariwisata Jabar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Sidang Isbat Nikah Terpadu PA Sumber, 19 Pasutri Resmi Terdata

KABUPATEN CIREBON — Pengadilan Agama (PA) Sumber Kelas IA menggelar sidang isbat nikah terpadu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jumat (28/6/2024), yang diikuti oleh 19 pasangan suami istri (pasutri).

Penjabat Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi publik, khususnya membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen pernikahan yang sah.

Sebelumnya, kata Wahyu, terdapat permohonan dari 22 pasutri yang telah diajukan untuk mengikuti sidang ini. Namun setelah proses verifikasi, hanya 19 pasutri yang diizinkan mengikuti kegiatan tersebut.

Ia mengajak kepada seluruh masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan mereka, untuk ikut serta aktif dalam proses ini. “Kegiatan tadi tidak hanya sebatas penerbitan buku nikah semata, tetapi juga memberikan akses kepada hak-hak lain yang terkait dengan kependudukan dan layanan publik,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan, kerja sama yang erat juga diperlukan antara berbagai pihak terkait, termasuk kecamatan, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebab, hal ini demi memastikan kelancaran proses administrasi agar tidak dipandang remeh.

“Kita perlu bersama-sama memastikan, bahwa setiap pernikahan tercatat dengan benar, agar layanan publik dapat berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua PA Sumber Kelas IA, Drs Ahmad Juaeni MH menyatakan, bahwa sidang ini adalah layanan prima untuk memfasilitasi masyarakat, agar memiliki dokumen pernikahan. Dari 19 pasutri, 17 di antaranya mendapat layanan prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Kami berkomitmen terus membantu masyarakat mencatatkan pernikahannya,” kata Ahmad. Ia pun menambahkan, bahwa sidang ini bisa diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti ormas, lembaga maupun pemda.

Sementara itu, salah satu peserta sidang, Saefulloh, merasa senang setelah mendapatkan dokumen lengkap pernikahan sejak menikah 2007 lalu. “Alhamdulillah, senang. Dapat penetapan sidang isbat nikah, akta nikah, dan KK,” ujarnya. (DISKOMINFO)

/by

Perang Lawan Stunting, Pemkab dan Polresta Cirebon Gelar Baksos dan Bansos

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama Polresta Cirebon menggelar bakti sosial (baksos), penyaluran bantuan sosial (bansos) dan gebyar stunting.

Kegiatan dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-78 ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan penanganan stunting di Kabupaten Cirebon.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, baksos yang disalurkan berupa sembako untuk 1.000 orang. Sementara itu, bansos untuk penanggulangan stunting disalurkan untuk 500 anak.

“Kemudian ada juga sunatan, dan pemeriksaan ibu hamil di sini. Semoga ini menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita berkomitmen menurunkan stunting,” ucap Wahyu di Mapolresta Cirebon, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut, Wahyu menerangkan, saat ini angka stunting di Kabupaten Cirebon sebesar 22,9 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu.

Pemkab Cirebon bersama Forkopimda saat ini fokus untuk menurunkan angka stunting. “Bareng-bareng dengan Forkompimda menekan angka stunting, setidaknya prosentasenya menurun,” harap Wahyu.

Senada disampaikan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni SIK SH MH. Sumarni mengatakan, pihaknya bersama Pemkab dan DPRD Kabupaten Cirebon berupaya menurunkan angka stunting.

“Sekarang sedang running, sebagian hampir selesai. Kita bersama stakeholder terkait, seperti pemda, DPRD dan lainnya, semua pihak turut membantu kegiatan ini. Kegiatan ini (bansos dan baksos) diadakan rutin,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Upaya Pemkab Cirebon Tingkatkan Iklim Investasi

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tancap gas untuk meracik formula, agar investor berdatangan.

Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi memimpin rapat pimpinan (rapim) dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah di ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Senin (24/6/2024).

Salah satu poin penting yang dibahas pada rapim tersebut adalah soal iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon memetakan segala potensi, peluang, hingga masalah terkait iklim investasi.

“Fokus terhadap bagaimana kita memetakan potensi, peluang, kemudian kendala untuk pembangunan peningkatan investasi di Kabupaten Cirebon,” ujar Wahyu.

“Saya tadi menyampaikan, agar hal tersebut dipetakan. Sehingga, jika kita sudah memahami apa potensi dan masalahnya, apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa (sampaikan) ke pemerintah pusat, provinsi, atau bahkan kita misalnya memasarkan investasi, bisa kita segerakan,” jelas Wahyu usai rapim.

Ia pun telah menyusun rencana untuk menggelar rapat kecil mengenai potensi, hingga masalah investasi di Kabupaten Cirebon. Rapat kecil tersebut, dikatakan Wahyu, diharapkan bisa menemukan formula untuk meningkatkan iklim investasi.

“Asumsi ketika investasi meningkat, berati perekonomian kita juga bergulir,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sekitar 4,75 persen.

Ia mengatakan, dengan pemetaan investasi tersebut, diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga lima persen lebih.

Selain pemetaan iklim investasi, lanjut dia, hal yang juga menjadi fokus Pemkab Cirebon adalah soal penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Simultan dengan itu adalah RTRW kita selesaikan, tetapi tindak lanjut RTRW kita juga siapkan. Jangan sampai RTRW selesai, tapi kita belum siap dengan rencana detail dari selesainya RTRW itu,” tegasnya.

Tak hanya membahas soal iklim investasi, dalam rapim tersebut juga menyinggung soal pengecekan berkala realisasi angggaran.

Menurut Wahyu, pengecekan realisasi anggaran tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

“Karena, kalau misal realisasi anggaran kita sesuai dengan target, maka berpengaruh terhadap stimulan pertumbuhan ekonomi juga. Karena kalau kita menjaga realisasi anggaran, baik infrastruktur maupun berbagai kegiatan lainnya, artinya pergerakan ekonomi bergulir,” kata Wahyu.

“Sarana prasarana di masyarakat bisa segera terselesaikan. Makannya, kita cek realisasi anggarannya,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Tekankan Pentingnya Akurasi Data Pemilih

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi meminta, semua petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) bekerja maksimal untuk menghasilkan data akurat, agar masyarakat bisa menyalurkan hak suara pada Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Pj Bupati setelah menghadiri pelantikan petugas Pantarlih Pilkada di Kantor Kelurahan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (24/6/2024).

Wahyu mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon telah melantik sebanyak 6.599 orang anggota Pantarlih untuk melaksanakan tahapan pemutakhiran, pencocokan hingga penelitian data pemilih.

“Dengan dilantiknya petugas ini, kami berharap, mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan meningkatkan kualitas demokrasi melalui data daftar pemilih yang akurat,” ujar Wahyu.

Dukungan penuh terhadap suksesnya Pilkada serentak, lanjut Wahyu, telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Alokasi dana hibah telah disiapkan bagi KPU dan Bawaslu untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.

“Dari sisi anggaran, kita mengalokasikan dana hibah bagi KPU maupun Bawaslu,” lanjutnya.

“Langkah ini diambil, sebagai bentuk komitmen untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada yang aman, tertib, dan sesuai regulasi,” tambahnya.

Komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak terus dijalin oleh Pemkab Cirebon. Upaya ini dilakukan, agar semua tahapan Pilkada dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Evaluasi juga akan terus dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan baik.

“Kami juga terus berkomunikasi dan menjalin sinergi dengan semua pihak, supaya proses penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, aman dan tertib,” jelas Wahyu.

Dengan demikian, pelantikan Pantarlih ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Cirebon.

Melalui data daftar pemilih yang akurat, ia berharap, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan, dan proses pemilihan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Mari kita sukseskan jalannya pesta demokrasi ini,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Respon Cepat Dinsos Kabupaten Cirebon Tangani Kasus Bayi Kembar Siam

KABUPATEN CIREBON — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon telah mengambil langkah cepat dan koordinatif dalam menangani adanya kasus bayi kembar siam asal Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber.

Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menyampaikan, bahwa tindakan ini dilakukan demi memberikan perawatan yang optimal bagi bayi kembar tersebut dan dukungan penuh untuk keluarganya.

Dari laporan yang diterima, kasus ini bermula ketika seorang ibu melahirkan bayi kembar siam melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum (RSU) Mandala Linggarjati, Kuningan, Selasa (4/6/2024).

Fitri menjelaskan, awalnya bayi kembar ini lahir dalam kondisi sehat, namun memerlukan perawatan medis lanjutan. Dari hasil diagnosis, satu bayi mengalami kebocoran jantung dan kedua bayi diketahui memiliki hati yang menyatu.

“Bayi kembar tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada 11 Mei 2024, untuk mendapatkan perawatan intensif,” ungkap Fitri, Kamis (20/6/2024).

Ia menyampaikan, bahwa tim medis di RSHS Bandung telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan perawatan intensif selama lebih dari satu bulan.

Akan tetapi, lanjut Fitri, pihak rumah sakit menyarankan agar bayi dan orang tuanya pulang sementara waktu, dengan rencana operasi pemisahan dijadwalkan delapan bulan kemudian, setelah kondisi bayi lebih stabil.

Mengetahui hal tersebut, Dinsos Kabupaten Cirebon langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus ini.

“Laporan tersebut telah diajukan dan permohonan bantuan dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung juga sudah disampaikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Fitri, data Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, dan foto bayi kembar siam telah dilaporkan ke Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk ditindaklanjuti.

Tak berselang lama, tim dari Poltekesos atas nama Kemensos RI melakukan kunjungan ke keluarga bayi di Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, pada Kamis pagi.

“Dalam lawatan tersebut, mereka memberikan ongkos pulang kepada orang tua bayi untuk kembali ke rumah sementara waktu,” imbuhnya.

Ia menerangkan, tim tersebut berkomitmen untuk memberikan berbagai bentuk bantuan selama masa penantian operasi.

Termasuk biaya sehari-hari untuk orang tua selama menunggu perawatan di RSHS Bandung, penyediaan tempat tinggal sementara di Wyata Guna, dan bantuan wirausaha untuk mendukung perekonomian orang tua bayi.

Di sisi lain, Fitri menambahkan, monitoring kesehatan bayi secara berkala juga akan dilakukan oleh tenaga medis di RSU Mandala Linggarjati Kuningan dan RSHS Bandung untuk memastikan kesiapan operasi.

Selain itu, penyediaan dukungan psikososial untuk orang tua sangat penting, guna membantu mereka menghadapi tantangan perawatan bayi kembar siam ini.

Ia mengemukakan, bantuan berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan dapat meringankan beban keluarga, serta memastikan bayi dapat menjalani operasi dan pemulihan dengan baik.

“Kasus bayi kembar siam di Kabupaten Cirebon telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai lembaga terkait. Langkah-langkah bantuan telah dan akan terus dilakukan untuk mendukung keluarga ini dalam menghadapi situasi yang sulit,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Hadiri Rapat Virtual Bersama Mendagri Terkait Pilkada Serentak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait fasilitasi dan koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Kamis (20/6/2024).

Dirinya langsung gerak cepat menindaklanjuti instruksi Mendagri, Prof Drs H Tito Karnavian MA PhD terkait Pilkada serentak.

Wahyu mengatakan, Mendagri Tito meminta agar pemerintah daerah menjaga kondusivitas saat Pilkada serentak. “Tadi Pak Menteri menyampaikan, khususnya terkait Pilkada, bagaimana kita untuk menjaga kondusivitas lapangan,” ucap Wahyu.

Selain kondusivitas, ia mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjaga netralitas saat Pilkada serentak 2024 nanti. Sekadar diketahui, netralitas ASN ini tercantum pada Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Sehingga mewujudkan pemilihan yang akan dating, berjalan dengan baik. Tindak lanjut dari ini, kita akan komunikasikan secara internal dari kami mengenai desk Pilkada dan lainnya. Kedua, dengan Forkopimda, berkomunikasi kembali dengan beberapa arahan Pak Menteri tersebut,” lanjutnya.

Rapat virtual bersama Mendagri Tito itu tak hanya membahas soal Pilkada serentak, Pj Bupati Cirebon bersama Mendagri Tito juga membahas soal peran penjabat kepala daerah.

“Paling pentingnya lagi, Pj bisa berkontribusi lebih baik terhadap masyarakat. Misalkan, jika memang ada ketentuan yang masih tidak memudahkan untuk iklim investasi, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditinjau,” tutur Wahyu.

“Intinya, bagaimana kita optimalkan potensi daerah untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon, Hj Ita Rohpitasari MSi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah meracik formula untuk mengantisipasi gesekan saat Pilkada serentak. Kesbangpol Kabupaten Cirebon bersama sejumlah pihak telah menjalin koordinasi.

“Sudah ada sinergitas antarkecamatan menjelang Pilkada. Forum Kecamatan dan Desa (FKD) sudah terbentuk di 40 kecamatan, dan sudah mulai bergerak. Ke depan, di tingkat kabupaten mengadakan kegiatan,” ucap Ita.

Kesbangpol Kabupaten Cirebon fokus pada deteksi dan pencegahan dini terkait tingkat kerawanan, seperti pencurian, tawuran, dan tindakan anarkis. “Kita antisipasi melalui cegah dini. Cegah dini ini melalui bottom-up, bukan up-down,” tegasnya.

Lebih gamblang Ita menjelaskan, pola bottom-up sejatinya mengantisipasi gesekan saat Pilkada, agar tidak sampai di tingkat atas atau level daerah. Jadi, lanjut dia, ketika terjadi gesekan di bawah, langsung diselesaikan oleh berbagai pihak yang sudah saling bersinergi.

“Bottom-up itu dilakukan di 40 kecamatan, baik dengan kepolisian, TNI dan masyarakat setempat,” pungkasnya.

Melalui forum tersebut, kata Ita, diharapkan kerawanan yang muncul di tengah masyarakat bisa segera diatasi dan tidak meluas menjadi konflik daerah. Jika ada suatu masalah, bisa diselesaikan dahulu oleh tim sinergitas di bawah. Jadi, siapapun yang masuk ke Kabupaten Cirebon bisa tetap merasa aman. (DISKOMINFO)

/by