Posts

Gerak Cepat Dinsos Kabupaten Cirebon dalam Penanganan Banjir di Kecamatan Gegesik

KABUPATEN CIREBON — Dinas Sosial (Dinsos) bergerak cepat menyalurkan sejumlah bantuan di empat desa yang ada di Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, yang terendam banjir sejak Sabtu (6/7/2024).

Keempat desa itu, yakni Desa Jagapura Kidul, Desa Jagapura Lor, Desa Jagapura Wetan, dan Desa Jagapura Kulon.

Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengungkapkan kronologis musibah banjir yang terjadi pada hari Sabtu pukul 09.00 WIB, yang diakibatkan intensitas hujan yang sangat lebat dari malam hingga sore hari.

“Hujan ini juga disertai angin kencang, yang menyebabkan beberapa pohon tumbang dan menimpa jaringan kabel listrik,” ungkapnya.

“Akibatnya, tanggul sungai pembuang Jonggol jebol dan air masuk ke pemukiman warga dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 100 cm,” paparnya, Senin (8/7/2024).

Fitri–sapaan akrab Kadinsos menegaskan, dalam bencana banjir ini, di hari pertama terdapat 1.209 jiwa yang terpaksa harus mengungsi dan ditempatkan di beberapa mushala, serta kediaman warga yang dinilai aman.

“Untuk hari kedua, sebanyak 225 jiwa mengungsi, ditempatkan di Mushala dan rumah saudara mereka,” imbuhnya.

Jumlah total warga yang terdampak akibat banjir ini, ada sebanyak 6.291 KK atau sekitar 23.988 jiwa. “Beruntung dalam bencana banjir ini tidak ada korban jiwa,” kata Fitri.

Upaya yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Cirebon, diantaranya sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa sampai ke tingkat RT. Selain itu, Dinsos juga sudah melakukan assesment situasi kondisi di lokasi bencana.

“Kami juga membantu evakuasi warga untuk mengungsi, juga melaporkan hasil assesment. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Jawa Barat, Komisi VIII DPR RI, BPBD, BBWS Ciamanuk-Cisanggarung dan Camat Gegesik,” jelasnya.

Sejumlah bantuan pun telah didistribusikan, diantaranya makanan dari Dinsos Kabupaten Cirebon, juga barang-barang tanggap darurat bencana dari Dinsos Provinsi Jawa Barat, serta barang-barang tanggap darurat bencana dari BPBD Provinsi Jawa Barat.

“Alhamdulillah, dalam penanganan banjir kali ini, kami (Pemkab) mendapatkan bantuan dari sejumlah instansi,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Hadiri Penyampaian Hasil Pemeriksaan Keuangan Nasional Bersama Presiden RI

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bertempat di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo beserta para pemangku kepentingan lainnya, termasuk perwakilan pemerintah daerah (pemda)

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Cirebon mengatakan, acara ini bertujuan untuk mempertegas hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat di tahun 2023, serta ringkasan hasil pemeriksaan semester II pada tahun yang sama.

Selain itu, tutur Wahyu, ada beberapa pesan penting yang disampaikan Presiden RI kepada seluruh peserta pada acara tersebut.

Salah satunya, Presiden menekankan, bahwa predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan pada suatu pemerintah daerah bukanlah sekedar prestasi, melainkan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban.

“Jadi, predikat WTP ini menjadi keharusan bagi pemda, untuk melakukan akuntabilitas keuangan yang maksimal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa Presiden mengingatkan seluruh pihak akan pentingnya untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada, guna menjaga pertumbuhan ekonomi di atas angka 5 persen.

Meski di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia saat ini berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,11 persen.

“Kemudian, seluruh pemda harus segera mengimplementasikan rekomendasi yang dikeluarkan dari BPK,” ungkap Wahyu.

Wahyu menuturkan, poin penting yang disampaikan Presiden, yakni terkait upaya untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik. Sebab, hal ini menjadi bagian dari inisiatif perbaikan yang terus berlangsung.

Presiden menegaskan, lanjut Wahyu, bahwa semua pihak perlu menerapkan pendekatan yang berorientasi pada hasil, bukan hanya mematuhi prosedur semata.

“Dalam konteks pergantian pemerintahan, Presiden mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan bersama, guna memastikan pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Kontingen Kabupaten Cirebon Siap Berlaga di Porsenitas XI 2024

KABUPATEN CIREBON — Puluhan atlet dan official yang tergabung dalam Kontingen Kabupaten Cirebon, siap berlaga pada ajang Pekan Olahraga dan Seni antar Daerah Perbatasan (Porsenitas) XI Tahun 2024.

Tim tersebut secara resmi dilepas oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon, Jumat (5/7/2024).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Cirebon menekankan, bahwa kegiatan ini diadakan untuk mempererat persahabatan dan meningkatkan komunikasi, serta kolaborasi di wilayah perbatasan.

Menurut Wahyu, tujuan utama kegiatan ini adalah mempererat hubungan dan optimalisasi layanan kepada masyarakat di daerah perbatasan, mengingat pentingnya sinergi antarwilayah untuk memastikan kesejahteraan warga.

“Gunakan ajang ini untuk mempererat hubungan dan optimalisasi layanan kepada masyarakat di daerah perbatasan,” katanya.

Ia menjelaskan, inisiatif seperti Porsenitas ini, dapat menjadi platform yang efektif untuk memperkuat jejaring dan membangun komunikasi yang lebih baik antara daerah.

Kegiatan tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat membuka peluang bagi setiap daerah untuk berbagi pengalaman, belajar satu sama lain, dan menemukan solusi bersama atas berbagai tantangan yang dihadapi.

Wahyu juga berpesan, pada ajang silaturahmi yang dikemas dalam bentuk olahraga dan seni ini bukan hanya tentang meraih juara, tetapi lebih pada memperkuat jejaring serta komunikasi antardaerah.

Meskipun meraih prestasi merupakan hal yang membanggakan, Wahyu menilai, prioritas dari gelaran ini tetaplah untuk membangun kebersamaan dan kolaborasi yang solid.

Ia mengingatkan, para atlet dan official untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas, serta menjaga semangat persaudaraan selama kompetisi berlangsung.

“Kami mengapresiasi semangat para atlet dan official yang siap berlaga, serta mengajak mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Tidak hanya untuk bertanding, tetapi juga untuk membangun hubungan yang positif dengan kontingen dari daerah lain,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin SSos MSi yang juga bertindak sebagai Tim Manager Porsenitas Kabupaten Cirebon, menyampaikan bahwa Porsenitas kali ini akan diselenggarakan di Cilacap.

Ikin menyebut, Kontingen Kabupaten Cirebon berlaga pada beberapa cabang olahraga, seperti catur, voli pantai, atletik, tenis meja, dan tenis lapangan yang diikuti dengan total peserta sekitar 60 orang.

“Target utamanya adalah untuk menjalin silaturahmi dengan daerah lain, sementara prestasi menjadi nilai tambah,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Porsenitas yang diadakan setiap tahun dengan lokasi bergilir di 10 daerah, diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antardaerah demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, kontingen Kabupaten Cirebon telah siap untuk berlaga dan diharapkan akan memberikan yang terbaik di Porsenitas XI 2024,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Transportasi Publik

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas transportasi melalui penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Ruang Nyi Mas Gandasari, Setda Kabupaten Cirebon, Kamis (4/7/2024).

Acara ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, Kepala Polresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni SH SIK MH, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam forum tersebut, Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyoroti dua isu utama. Pertama, berkaitan pada kondisi saat ini di Kabupaten Cirebon, termasuk tingkat kecelakaan, kemacetan, dan berbagai masalah lain yang memerlukan penyelesaian segera.

Poin kedua, kata Wahyu, terkait dengan perencanaan masa depan Kabupaten Cirebon yang mencakup ide dan solusi untuk mencapai kondisi ideal di masa mendatang.

“Kita harus segera menyelesaikan masalah, seperti tingkat kecelakaan dan kemacetan yang ada saat ini di Kabupaten Cirebon. Selain itu, kita juga perlu merencanakan masa depan yang ideal untuk transportasi di wilayah kita,” ujarnya.

Ia memaparkan, pembahasan di forum ini, diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan lalu lintas yang ada, dan merencanakan masa depan transportasi yang lebih baik di Kabupaten Cirebon.

Sebab, tutur dia, forum ini pun menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur bagi warganya.

“Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem transportasinya, menjadikannya sebagai daerah yang tidak hanya ramai, tetapi juga teratur dan nyaman bagi seluruh penggunanya,” tukasnya.

Pada prinsipnya, ia menegaskan, bahwa infrastruktur jalan, pengembangan sistem transportasi yang lebih efisien, dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik harus segera direalisasikan.

Selain itu, berbagai program edukasi tentang keselamatan berlalu lintas dan pengurangan emisi kendaraan juga perlu digiatkan lagi, untuk mendukung tercapainya kondisi transportasi yang ideal di masa depan.

Hal senada disampaikan Kepala Polresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, yang menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang transportasi, guna mengatasi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas.

Tujuannya, lanjut dia, agar Kabupaten Cirebon menjadi wilayah yang ramai namun tetap lancar dan indah. Menurut Sumarni, meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas menjadi salah satu fokus utama dari forum ini.

“Kami hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang transportasi, guna mengatasi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas,” kata Sumarni.

Elemen masyarakat diajak untuk lebih tertib dalam berkendara, baik pengguna roda dua, roda empat, maupun bus. Koordinasi dengan dinas terkait juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan lalu lintas yang nyaman dan aman.

“Kami ingin Kabupaten Cirebon menjadi wilayah yang ramai, namun tetap lancar dan indah,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

DPRD Setujui Raperda PP APBD 2023 Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 di Ruang Abhimata Paripurna, DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (3/7/2024). DPRD menyetujui dan mengesahkan Raperda PP APBD 2023 menjadi Perda.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi dalam sambutannya menyampaikan, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Raperda tentang PP APBD 2023 melalui sidang Paripurna pada 10 Juni 2024.

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan representasi akuntabilitas dan transparansi. Wahyu mengatakan, laporan keuangan Pemkab Cirebon TA 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-udangan, kecukupan pengungkapan, serta penyajian laporan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual.

Dalam proses pembahasan Raperda tersebut, dikatakan Wahyu, DPRD Kabupaten Cirebon memberikan saran, dan saran tersebut kemudian dijadikan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya.

“Ada beberapa hal yang harus kita optimalkan, di antaranya pendapatan dan itu merupakan salah satu yang menjadi catatan. Kemudian optimalisasi belanja, itu juga menjadi bagian yang memang jadi catatan yang diperhatikan, serta beberapa hal lainnya,” ucap Wahyu.

“Kami juga haturkan terima kasih atas saran-saran yang disampaikan. Alhamdulillah, hari ini dilakukan persetujuan pertanggungjawaban APBD 2023,” tambahnya.

Selanjutnya, dalam waktu paling lambat tiga hari, Raperda PP APBD 2023 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk evaluasi.

Selain agenda persetujuan Raperda PP APBD tahun 2023, DPRD Kabupaten Cirebon juga menggelar rapat paripurna dengan agenda Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dan Hantaran Bupati terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD).

Dalam sambutannya pada paripurna Penetapan Perubahan Propemperda Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Wahyu menjelaskan, badan riset dan inovasi daerah dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Badan riset dan inovasi daerah dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan di tingkat nasional.

“Pembentukan badan riset dan inovasi daerah disebut BRIDA, dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembanngunan, atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan,” jelas Wahyu.

Kabupaten Cirebon telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Wahyu mengatakan, Perda tersebut masih memiliki kekurangan, serta belum menampung kebutuhan riset dan inovasi, sehingga perlu diubah.

“Perlu diubah nomenklatur bidang penelitian dan pengembangan, menjadi bidang riset dan inovasi. Sekaligus menambah tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa badan riset dan inovasi menjadi bagian penting, sebab merupakan bagian dari adaptasi perkembangan zaman. Keputusan kebijakan daerah, lanjut Wahyu, harus dikembangkan dalam bentuk inovasi dan riset.

“Ini jadi hal penting untuk penguatan di dalam perangkat daerah kita,” katanya usai paripurna. (DISKOMINFO)

/by

Rapim Kabupaten Cirebon Bahas Progres Pembangunan hingga Isu Strategis

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan fokus utama membahas progres pembangunan dan capaian target di berbagai sektor, Senin (1/7/2024).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan koordinasi efektif antarinstansi.

Ia menjelaskan, rapat ini menjadi wadah untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi pembangunan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Sebab, koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam rapat ini, Wahyu menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, termasuk pembenahan jalan, serta pentingnya melaporkan progres secara berkala.

“Setiap bulan, laporan progres dari setiap perangkat daerah harus terstruktur dan diekspos dengan jelas,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis, terutama pada layanan publik.

“Kualitas layanan publik harus terus ditingkatkan, dengan membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat,” tambah Wahyu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menjelaskan, ada beberapa hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut.

Misalnya, kata dia, terkait capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta menyiapkan strategi dalam menghadapi isu nasional, seperti kebocoran data dan judi online.

Hilmy menyebut, kegiatan ini penting dilakukan untuk menguatkan komitmen bersama dalam menghadapi dinamika kompleks dalam pembangunan daerah.

Ia menegaskan perlunya kesinambungan dalam koordinasi lintas sektor, untuk menghadapi tantangan baru yang muncul.

“Komitmen untuk mendukung kebijakan nasional, harus diwujudkan dengan tindakan konkret di tingkat daerah,” katanya.

Rapim kali ini diharapkan, dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang akan memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan. (DISKOMINFO)

/by

Mengenal SiPEPEK, Aplikasi Layanan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — SiPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Kemunculan SiPEPEK rupanya menyita perhatian publik hingga jadi perbincangan warganet.

Lantas, sebenarnya apa itu SiPEPEK? Yuk, kenalan dengan SiPEPEK.

SiPEPEK sejatinya aplikasi yang berpihak pada warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Aplikasi ini adalah hasil inovasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengatakan, penamaan aplikasi SiPEPEK sejatinya sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Di mana dalam tujuan kedua, mewujudkan manusia berkualitas.

“Strateginya adalah pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dengan kartu pepek,” kata Fitri–sapaan akrab Kadinsos.

“Kartu pepek ini kami wujudkan melalui aplikasi SiPEPEK. Kami berusaha memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk memastikan layanan yang komprehensif dan mudah diakses,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fitri menjelaskan, SiPEPEK merupakan inovasi bagi kemudahan pelayanan administrasi. SiPEPEK wujud dari implementasi reformasi birokasi.

Sehingga, lanjut dia, pelayanan administrasi di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga lingkungan dengan pengurangan penggunaan kertas.

“Tujuannya, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan dalam aplikasi SiPEPEK ini sebagai jembatan dalam memberikan kemudahan administrasi PPKS, sebagai wujud nyata dari SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu),” jelas Fitri.

Kemudian, Fitri menjelaskan, penggunaan nama ‘pepek’ merupakan wujud kecintaan terhadap bahasa daerah. Selain itu, penggunaan ‘pepek’ merupakan bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah.

“Nama SiPEPEK sendiri adalah wujud kecintaan kami terhadap bahasa daerah Cirebon. Di mana ‘pepek’ dalam bahasa Cirebon berarti lengkap atau semuanya ada,” jelasnya.

Selain mencintai dan melestarikan bahasa daerah, dikatakan Fitriani, SiPEPEK merupakan singkatan dari Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Lagi, ia mengatakan, tujuan SiPEPEK adalah menyediakan layanan kesejahteraan yang komprehensif dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Kami memahami, bahwa kata ‘pepek’ mungkin memiliki konotasi yang berbeda di wilayah lain. Namun, dalam konteks ini, kami ingin menegaskan bahwa nama ini dipilih dengan niat baik dan penuh makna positif bagi masyarakat Cirebon,” ucap Fitri.

“Kami berharap, aplikasi SiPEPEK dapat membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon,” harapnya.

“Bahkan ke depan, layanan SiPEPEK tidak hanya melayani pengajuan PBI APBD, KIP dan subsidi listrik, tapi akan melayani semua PPKS, yang akan terintegrasi dalam aplikasi SiPEPEK,” imbuhnya.

Ia mengaku terbuka, untuk menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan.

Sebab, ia bertekad, Dinsos Kabupaten Cirebon akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat. (DISKOMINFO)

/by

Sidang Isbat Nikah Terpadu PA Sumber, 19 Pasutri Resmi Terdata

KABUPATEN CIREBON — Pengadilan Agama (PA) Sumber Kelas IA menggelar sidang isbat nikah terpadu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jumat (28/6/2024), yang diikuti oleh 19 pasangan suami istri (pasutri).

Penjabat Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi publik, khususnya membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen pernikahan yang sah.

Sebelumnya, kata Wahyu, terdapat permohonan dari 22 pasutri yang telah diajukan untuk mengikuti sidang ini. Namun setelah proses verifikasi, hanya 19 pasutri yang diizinkan mengikuti kegiatan tersebut.

Ia mengajak kepada seluruh masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan mereka, untuk ikut serta aktif dalam proses ini. “Kegiatan tadi tidak hanya sebatas penerbitan buku nikah semata, tetapi juga memberikan akses kepada hak-hak lain yang terkait dengan kependudukan dan layanan publik,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan, kerja sama yang erat juga diperlukan antara berbagai pihak terkait, termasuk kecamatan, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebab, hal ini demi memastikan kelancaran proses administrasi agar tidak dipandang remeh.

“Kita perlu bersama-sama memastikan, bahwa setiap pernikahan tercatat dengan benar, agar layanan publik dapat berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua PA Sumber Kelas IA, Drs Ahmad Juaeni MH menyatakan, bahwa sidang ini adalah layanan prima untuk memfasilitasi masyarakat, agar memiliki dokumen pernikahan. Dari 19 pasutri, 17 di antaranya mendapat layanan prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Kami berkomitmen terus membantu masyarakat mencatatkan pernikahannya,” kata Ahmad. Ia pun menambahkan, bahwa sidang ini bisa diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti ormas, lembaga maupun pemda.

Sementara itu, salah satu peserta sidang, Saefulloh, merasa senang setelah mendapatkan dokumen lengkap pernikahan sejak menikah 2007 lalu. “Alhamdulillah, senang. Dapat penetapan sidang isbat nikah, akta nikah, dan KK,” ujarnya. (DISKOMINFO)

/by

Perang Lawan Stunting, Pemkab dan Polresta Cirebon Gelar Baksos dan Bansos

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama Polresta Cirebon menggelar bakti sosial (baksos), penyaluran bantuan sosial (bansos) dan gebyar stunting.

Kegiatan dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-78 ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan penanganan stunting di Kabupaten Cirebon.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, baksos yang disalurkan berupa sembako untuk 1.000 orang. Sementara itu, bansos untuk penanggulangan stunting disalurkan untuk 500 anak.

“Kemudian ada juga sunatan, dan pemeriksaan ibu hamil di sini. Semoga ini menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita berkomitmen menurunkan stunting,” ucap Wahyu di Mapolresta Cirebon, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut, Wahyu menerangkan, saat ini angka stunting di Kabupaten Cirebon sebesar 22,9 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu.

Pemkab Cirebon bersama Forkopimda saat ini fokus untuk menurunkan angka stunting. “Bareng-bareng dengan Forkompimda menekan angka stunting, setidaknya prosentasenya menurun,” harap Wahyu.

Senada disampaikan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni SIK SH MH. Sumarni mengatakan, pihaknya bersama Pemkab dan DPRD Kabupaten Cirebon berupaya menurunkan angka stunting.

“Sekarang sedang running, sebagian hampir selesai. Kita bersama stakeholder terkait, seperti pemda, DPRD dan lainnya, semua pihak turut membantu kegiatan ini. Kegiatan ini (bansos dan baksos) diadakan rutin,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Upaya Pemkab Cirebon Tingkatkan Iklim Investasi

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tancap gas untuk meracik formula, agar investor berdatangan.

Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi memimpin rapat pimpinan (rapim) dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah di ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Senin (24/6/2024).

Salah satu poin penting yang dibahas pada rapim tersebut adalah soal iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon memetakan segala potensi, peluang, hingga masalah terkait iklim investasi.

“Fokus terhadap bagaimana kita memetakan potensi, peluang, kemudian kendala untuk pembangunan peningkatan investasi di Kabupaten Cirebon,” ujar Wahyu.

“Saya tadi menyampaikan, agar hal tersebut dipetakan. Sehingga, jika kita sudah memahami apa potensi dan masalahnya, apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa (sampaikan) ke pemerintah pusat, provinsi, atau bahkan kita misalnya memasarkan investasi, bisa kita segerakan,” jelas Wahyu usai rapim.

Ia pun telah menyusun rencana untuk menggelar rapat kecil mengenai potensi, hingga masalah investasi di Kabupaten Cirebon. Rapat kecil tersebut, dikatakan Wahyu, diharapkan bisa menemukan formula untuk meningkatkan iklim investasi.

“Asumsi ketika investasi meningkat, berati perekonomian kita juga bergulir,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sekitar 4,75 persen.

Ia mengatakan, dengan pemetaan investasi tersebut, diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga lima persen lebih.

Selain pemetaan iklim investasi, lanjut dia, hal yang juga menjadi fokus Pemkab Cirebon adalah soal penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Simultan dengan itu adalah RTRW kita selesaikan, tetapi tindak lanjut RTRW kita juga siapkan. Jangan sampai RTRW selesai, tapi kita belum siap dengan rencana detail dari selesainya RTRW itu,” tegasnya.

Tak hanya membahas soal iklim investasi, dalam rapim tersebut juga menyinggung soal pengecekan berkala realisasi angggaran.

Menurut Wahyu, pengecekan realisasi anggaran tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

“Karena, kalau misal realisasi anggaran kita sesuai dengan target, maka berpengaruh terhadap stimulan pertumbuhan ekonomi juga. Karena kalau kita menjaga realisasi anggaran, baik infrastruktur maupun berbagai kegiatan lainnya, artinya pergerakan ekonomi bergulir,” kata Wahyu.

“Sarana prasarana di masyarakat bisa segera terselesaikan. Makannya, kita cek realisasi anggarannya,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by