Posts

Mengenal SiPEPEK, Aplikasi Layanan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — SiPEPEK merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Kemunculan SiPEPEK rupanya menyita perhatian publik hingga jadi perbincangan warganet.

Lantas, sebenarnya apa itu SiPEPEK? Yuk, kenalan dengan SiPEPEK.

SiPEPEK sejatinya aplikasi yang berpihak pada warga kurang mampu di Kabupaten Cirebon. Aplikasi ini adalah hasil inovasi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM mengatakan, penamaan aplikasi SiPEPEK sejatinya sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Di mana dalam tujuan kedua, mewujudkan manusia berkualitas.

“Strateginya adalah pelayanan bagi masyarakat tidak mampu dengan kartu pepek,” kata Fitri–sapaan akrab Kadinsos.

“Kartu pepek ini kami wujudkan melalui aplikasi SiPEPEK. Kami berusaha memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Untuk memastikan layanan yang komprehensif dan mudah diakses,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fitri menjelaskan, SiPEPEK merupakan inovasi bagi kemudahan pelayanan administrasi. SiPEPEK wujud dari implementasi reformasi birokasi.

Sehingga, lanjut dia, pelayanan administrasi di Kabupaten Cirebon diharapkan mampu mengurangi penggunaan kertas atau paperless. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga lingkungan dengan pengurangan penggunaan kertas.

“Tujuannya, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Layanan dalam aplikasi SiPEPEK ini sebagai jembatan dalam memberikan kemudahan administrasi PPKS, sebagai wujud nyata dari SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu),” jelas Fitri.

Kemudian, Fitri menjelaskan, penggunaan nama ‘pepek’ merupakan wujud kecintaan terhadap bahasa daerah. Selain itu, penggunaan ‘pepek’ merupakan bagian dari upaya pelestarian bahasa daerah.

“Nama SiPEPEK sendiri adalah wujud kecintaan kami terhadap bahasa daerah Cirebon. Di mana ‘pepek’ dalam bahasa Cirebon berarti lengkap atau semuanya ada,” jelasnya.

Selain mencintai dan melestarikan bahasa daerah, dikatakan Fitriani, SiPEPEK merupakan singkatan dari Sistem Informasi Administrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Lagi, ia mengatakan, tujuan SiPEPEK adalah menyediakan layanan kesejahteraan yang komprehensif dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Kami memahami, bahwa kata ‘pepek’ mungkin memiliki konotasi yang berbeda di wilayah lain. Namun, dalam konteks ini, kami ingin menegaskan bahwa nama ini dipilih dengan niat baik dan penuh makna positif bagi masyarakat Cirebon,” ucap Fitri.

“Kami berharap, aplikasi SiPEPEK dapat membantu mewujudkan cita-cita kita bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon,” harapnya.

“Bahkan ke depan, layanan SiPEPEK tidak hanya melayani pengajuan PBI APBD, KIP dan subsidi listrik, tapi akan melayani semua PPKS, yang akan terintegrasi dalam aplikasi SiPEPEK,” imbuhnya.

Ia mengaku terbuka, untuk menerima kritik dan saran dari seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan.

Sebab, ia bertekad, Dinsos Kabupaten Cirebon akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik dalam melayani masyarakat. (DISKOMINFO)

/by

Sidang Isbat Nikah Terpadu PA Sumber, 19 Pasutri Resmi Terdata

KABUPATEN CIREBON — Pengadilan Agama (PA) Sumber Kelas IA menggelar sidang isbat nikah terpadu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jumat (28/6/2024), yang diikuti oleh 19 pasangan suami istri (pasutri).

Penjabat Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi publik, khususnya membantu masyarakat untuk mendapatkan dokumen pernikahan yang sah.

Sebelumnya, kata Wahyu, terdapat permohonan dari 22 pasutri yang telah diajukan untuk mengikuti sidang ini. Namun setelah proses verifikasi, hanya 19 pasutri yang diizinkan mengikuti kegiatan tersebut.

Ia mengajak kepada seluruh masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan mereka, untuk ikut serta aktif dalam proses ini. “Kegiatan tadi tidak hanya sebatas penerbitan buku nikah semata, tetapi juga memberikan akses kepada hak-hak lain yang terkait dengan kependudukan dan layanan publik,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan, kerja sama yang erat juga diperlukan antara berbagai pihak terkait, termasuk kecamatan, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebab, hal ini demi memastikan kelancaran proses administrasi agar tidak dipandang remeh.

“Kita perlu bersama-sama memastikan, bahwa setiap pernikahan tercatat dengan benar, agar layanan publik dapat berjalan lebih baik,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua PA Sumber Kelas IA, Drs Ahmad Juaeni MH menyatakan, bahwa sidang ini adalah layanan prima untuk memfasilitasi masyarakat, agar memiliki dokumen pernikahan. Dari 19 pasutri, 17 di antaranya mendapat layanan prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Kami berkomitmen terus membantu masyarakat mencatatkan pernikahannya,” kata Ahmad. Ia pun menambahkan, bahwa sidang ini bisa diselenggarakan oleh berbagai pihak, seperti ormas, lembaga maupun pemda.

Sementara itu, salah satu peserta sidang, Saefulloh, merasa senang setelah mendapatkan dokumen lengkap pernikahan sejak menikah 2007 lalu. “Alhamdulillah, senang. Dapat penetapan sidang isbat nikah, akta nikah, dan KK,” ujarnya. (DISKOMINFO)

/by

Perang Lawan Stunting, Pemkab dan Polresta Cirebon Gelar Baksos dan Bansos

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon bersama Polresta Cirebon menggelar bakti sosial (baksos), penyaluran bantuan sosial (bansos) dan gebyar stunting.

Kegiatan dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-78 ini bertujuan untuk membantu masyarakat dan penanganan stunting di Kabupaten Cirebon.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, baksos yang disalurkan berupa sembako untuk 1.000 orang. Sementara itu, bansos untuk penanggulangan stunting disalurkan untuk 500 anak.

“Kemudian ada juga sunatan, dan pemeriksaan ibu hamil di sini. Semoga ini menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita berkomitmen menurunkan stunting,” ucap Wahyu di Mapolresta Cirebon, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut, Wahyu menerangkan, saat ini angka stunting di Kabupaten Cirebon sebesar 22,9 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu.

Pemkab Cirebon bersama Forkopimda saat ini fokus untuk menurunkan angka stunting. “Bareng-bareng dengan Forkompimda menekan angka stunting, setidaknya prosentasenya menurun,” harap Wahyu.

Senada disampaikan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni SIK SH MH. Sumarni mengatakan, pihaknya bersama Pemkab dan DPRD Kabupaten Cirebon berupaya menurunkan angka stunting.

“Sekarang sedang running, sebagian hampir selesai. Kita bersama stakeholder terkait, seperti pemda, DPRD dan lainnya, semua pihak turut membantu kegiatan ini. Kegiatan ini (bansos dan baksos) diadakan rutin,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Upaya Pemkab Cirebon Tingkatkan Iklim Investasi

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tancap gas untuk meracik formula, agar investor berdatangan.

Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi memimpin rapat pimpinan (rapim) dalam rangka evaluasi kinerja perangkat daerah di ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Senin (24/6/2024).

Salah satu poin penting yang dibahas pada rapim tersebut adalah soal iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon memetakan segala potensi, peluang, hingga masalah terkait iklim investasi.

“Fokus terhadap bagaimana kita memetakan potensi, peluang, kemudian kendala untuk pembangunan peningkatan investasi di Kabupaten Cirebon,” ujar Wahyu.

“Saya tadi menyampaikan, agar hal tersebut dipetakan. Sehingga, jika kita sudah memahami apa potensi dan masalahnya, apa yang harus kita lakukan, maka kita bisa (sampaikan) ke pemerintah pusat, provinsi, atau bahkan kita misalnya memasarkan investasi, bisa kita segerakan,” jelas Wahyu usai rapim.

Ia pun telah menyusun rencana untuk menggelar rapat kecil mengenai potensi, hingga masalah investasi di Kabupaten Cirebon. Rapat kecil tersebut, dikatakan Wahyu, diharapkan bisa menemukan formula untuk meningkatkan iklim investasi.

“Asumsi ketika investasi meningkat, berati perekonomian kita juga bergulir,” tuturnya.

Lebih lanjut, Wahyu menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sekitar 4,75 persen.

Ia mengatakan, dengan pemetaan investasi tersebut, diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga lima persen lebih.

Selain pemetaan iklim investasi, lanjut dia, hal yang juga menjadi fokus Pemkab Cirebon adalah soal penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Simultan dengan itu adalah RTRW kita selesaikan, tetapi tindak lanjut RTRW kita juga siapkan. Jangan sampai RTRW selesai, tapi kita belum siap dengan rencana detail dari selesainya RTRW itu,” tegasnya.

Tak hanya membahas soal iklim investasi, dalam rapim tersebut juga menyinggung soal pengecekan berkala realisasi angggaran.

Menurut Wahyu, pengecekan realisasi anggaran tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

“Karena, kalau misal realisasi anggaran kita sesuai dengan target, maka berpengaruh terhadap stimulan pertumbuhan ekonomi juga. Karena kalau kita menjaga realisasi anggaran, baik infrastruktur maupun berbagai kegiatan lainnya, artinya pergerakan ekonomi bergulir,” kata Wahyu.

“Sarana prasarana di masyarakat bisa segera terselesaikan. Makannya, kita cek realisasi anggarannya,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Tekankan Pentingnya Akurasi Data Pemilih

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi meminta, semua petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) bekerja maksimal untuk menghasilkan data akurat, agar masyarakat bisa menyalurkan hak suara pada Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Pj Bupati setelah menghadiri pelantikan petugas Pantarlih Pilkada di Kantor Kelurahan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (24/6/2024).

Wahyu mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon telah melantik sebanyak 6.599 orang anggota Pantarlih untuk melaksanakan tahapan pemutakhiran, pencocokan hingga penelitian data pemilih.

“Dengan dilantiknya petugas ini, kami berharap, mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan meningkatkan kualitas demokrasi melalui data daftar pemilih yang akurat,” ujar Wahyu.

Dukungan penuh terhadap suksesnya Pilkada serentak, lanjut Wahyu, telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Alokasi dana hibah telah disiapkan bagi KPU dan Bawaslu untuk memastikan kelancaran proses pemilihan.

“Dari sisi anggaran, kita mengalokasikan dana hibah bagi KPU maupun Bawaslu,” lanjutnya.

“Langkah ini diambil, sebagai bentuk komitmen untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada yang aman, tertib, dan sesuai regulasi,” tambahnya.

Komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak terus dijalin oleh Pemkab Cirebon. Upaya ini dilakukan, agar semua tahapan Pilkada dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Evaluasi juga akan terus dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan baik.

“Kami juga terus berkomunikasi dan menjalin sinergi dengan semua pihak, supaya proses penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, aman dan tertib,” jelas Wahyu.

Dengan demikian, pelantikan Pantarlih ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Cirebon.

Melalui data daftar pemilih yang akurat, ia berharap, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan, dan proses pemilihan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Mari kita sukseskan jalannya pesta demokrasi ini,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Respon Cepat Dinsos Kabupaten Cirebon Tangani Kasus Bayi Kembar Siam

KABUPATEN CIREBON — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon telah mengambil langkah cepat dan koordinatif dalam menangani adanya kasus bayi kembar siam asal Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber.

Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Dra Indra Fitriani MM menyampaikan, bahwa tindakan ini dilakukan demi memberikan perawatan yang optimal bagi bayi kembar tersebut dan dukungan penuh untuk keluarganya.

Dari laporan yang diterima, kasus ini bermula ketika seorang ibu melahirkan bayi kembar siam melalui operasi sesar di Rumah Sakit Umum (RSU) Mandala Linggarjati, Kuningan, Selasa (4/6/2024).

Fitri menjelaskan, awalnya bayi kembar ini lahir dalam kondisi sehat, namun memerlukan perawatan medis lanjutan. Dari hasil diagnosis, satu bayi mengalami kebocoran jantung dan kedua bayi diketahui memiliki hati yang menyatu.

“Bayi kembar tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung pada 11 Mei 2024, untuk mendapatkan perawatan intensif,” ungkap Fitri, Kamis (20/6/2024).

Ia menyampaikan, bahwa tim medis di RSHS Bandung telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan perawatan intensif selama lebih dari satu bulan.

Akan tetapi, lanjut Fitri, pihak rumah sakit menyarankan agar bayi dan orang tuanya pulang sementara waktu, dengan rencana operasi pemisahan dijadwalkan delapan bulan kemudian, setelah kondisi bayi lebih stabil.

Mengetahui hal tersebut, Dinsos Kabupaten Cirebon langsung bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus ini.

“Laporan tersebut telah diajukan dan permohonan bantuan dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung juga sudah disampaikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Fitri, data Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua, dan foto bayi kembar siam telah dilaporkan ke Biro Humas Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk ditindaklanjuti.

Tak berselang lama, tim dari Poltekesos atas nama Kemensos RI melakukan kunjungan ke keluarga bayi di Desa Ciawigajah, Kecamatan Beber, pada Kamis pagi.

“Dalam lawatan tersebut, mereka memberikan ongkos pulang kepada orang tua bayi untuk kembali ke rumah sementara waktu,” imbuhnya.

Ia menerangkan, tim tersebut berkomitmen untuk memberikan berbagai bentuk bantuan selama masa penantian operasi.

Termasuk biaya sehari-hari untuk orang tua selama menunggu perawatan di RSHS Bandung, penyediaan tempat tinggal sementara di Wyata Guna, dan bantuan wirausaha untuk mendukung perekonomian orang tua bayi.

Di sisi lain, Fitri menambahkan, monitoring kesehatan bayi secara berkala juga akan dilakukan oleh tenaga medis di RSU Mandala Linggarjati Kuningan dan RSHS Bandung untuk memastikan kesiapan operasi.

Selain itu, penyediaan dukungan psikososial untuk orang tua sangat penting, guna membantu mereka menghadapi tantangan perawatan bayi kembar siam ini.

Ia mengemukakan, bantuan berkelanjutan dari berbagai pihak, diharapkan dapat meringankan beban keluarga, serta memastikan bayi dapat menjalani operasi dan pemulihan dengan baik.

“Kasus bayi kembar siam di Kabupaten Cirebon telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai lembaga terkait. Langkah-langkah bantuan telah dan akan terus dilakukan untuk mendukung keluarga ini dalam menghadapi situasi yang sulit,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Hadiri Rapat Virtual Bersama Mendagri Terkait Pilkada Serentak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait fasilitasi dan koordinasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Kamis (20/6/2024).

Dirinya langsung gerak cepat menindaklanjuti instruksi Mendagri, Prof Drs H Tito Karnavian MA PhD terkait Pilkada serentak.

Wahyu mengatakan, Mendagri Tito meminta agar pemerintah daerah menjaga kondusivitas saat Pilkada serentak. “Tadi Pak Menteri menyampaikan, khususnya terkait Pilkada, bagaimana kita untuk menjaga kondusivitas lapangan,” ucap Wahyu.

Selain kondusivitas, ia mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjaga netralitas saat Pilkada serentak 2024 nanti. Sekadar diketahui, netralitas ASN ini tercantum pada Pasal 280 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Sehingga mewujudkan pemilihan yang akan dating, berjalan dengan baik. Tindak lanjut dari ini, kita akan komunikasikan secara internal dari kami mengenai desk Pilkada dan lainnya. Kedua, dengan Forkopimda, berkomunikasi kembali dengan beberapa arahan Pak Menteri tersebut,” lanjutnya.

Rapat virtual bersama Mendagri Tito itu tak hanya membahas soal Pilkada serentak, Pj Bupati Cirebon bersama Mendagri Tito juga membahas soal peran penjabat kepala daerah.

“Paling pentingnya lagi, Pj bisa berkontribusi lebih baik terhadap masyarakat. Misalkan, jika memang ada ketentuan yang masih tidak memudahkan untuk iklim investasi, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ditinjau,” tutur Wahyu.

“Intinya, bagaimana kita optimalkan potensi daerah untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cirebon, Hj Ita Rohpitasari MSi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah meracik formula untuk mengantisipasi gesekan saat Pilkada serentak. Kesbangpol Kabupaten Cirebon bersama sejumlah pihak telah menjalin koordinasi.

“Sudah ada sinergitas antarkecamatan menjelang Pilkada. Forum Kecamatan dan Desa (FKD) sudah terbentuk di 40 kecamatan, dan sudah mulai bergerak. Ke depan, di tingkat kabupaten mengadakan kegiatan,” ucap Ita.

Kesbangpol Kabupaten Cirebon fokus pada deteksi dan pencegahan dini terkait tingkat kerawanan, seperti pencurian, tawuran, dan tindakan anarkis. “Kita antisipasi melalui cegah dini. Cegah dini ini melalui bottom-up, bukan up-down,” tegasnya.

Lebih gamblang Ita menjelaskan, pola bottom-up sejatinya mengantisipasi gesekan saat Pilkada, agar tidak sampai di tingkat atas atau level daerah. Jadi, lanjut dia, ketika terjadi gesekan di bawah, langsung diselesaikan oleh berbagai pihak yang sudah saling bersinergi.

“Bottom-up itu dilakukan di 40 kecamatan, baik dengan kepolisian, TNI dan masyarakat setempat,” pungkasnya.

Melalui forum tersebut, kata Ita, diharapkan kerawanan yang muncul di tengah masyarakat bisa segera diatasi dan tidak meluas menjadi konflik daerah. Jika ada suatu masalah, bisa diselesaikan dahulu oleh tim sinergitas di bawah. Jadi, siapapun yang masuk ke Kabupaten Cirebon bisa tetap merasa aman. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Dorong Inovasi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyalurkan bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan kepada tiga Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan di wilayahnya, sebagai upaya melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis di Balai Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Program ini dirancang untuk memberikan solusi berkelanjutan bagi sektor perikanan lokal, Kamis (20/6/2024).

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi mengatakan, bantuan yang telah disalurkan itu berupa bubu rajungan dan komponen jaring udang atau trammel net kepada KUB yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu Fajar Samudera Biru, Samudera Jaya, dan Bahari Sejahtera.

Wahyu menekankan agar program ini tidak hanya sekadar distribusi alat tangkap, namun menjadi inovasi dari kebutuhan riil nelayan yang diusulkan langsung oleh mereka.

“Para nelayan mengajukan apa yang mereka perlukan, dan kami memberikan respon dengan menyetujui dan merealisasikan permintaan tersebut dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024,” jelas Wahyu.

Pendekatan partisipatif ini menegaskan, bahwa program tersebut didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan komunitas nelayan lokal. “Ini bukan program top-down, melainkan usulan dari bawah, yang kami tanggapi dan wujudkan,” tambahnya.

Ia juga mengajak para nelayan untuk beralih ke metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan biota laut dapat terjaga, dan sumber daya perairan Kabupaten Cirebon bisa terus dimanfaatkan secara optimal.

“Kita harus menjaga terumbu karang yang menjadi habitat ikan, dengan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak,” tegasnya.

Menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki potensi kelautan yang besar, dengan garis pantai sepanjang hampir 78 km dan lebih dari 17.900 nelayan. Wahyu menyatakan pentingnya memanfaatkan potensi ini secara bertanggung jawab.

“Potensi laut yang besar, harus kita manfaatkan dengan tetap menjaga kelestariannya,” katanya.

“Kita belum memiliki ikon unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon. Ini yang akan kita proses ke depan, seperti kerang ijo atau bandeng. Ketika datang ke Cirebon itu, orang ingatnya kerang ijo atau bandeng,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Drs Erus Rusmana MSi menambahkan, program ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Langkah tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah penangkapan perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Selama periode tersebut, kata Erus, sekitar 25 paket alat tangkap ramah lingkungan telah diberikan kepada KUB Nelayan di daerah tersebut. Tujuan utama program ini adalah mencegah penurunan hasil tangkapan nelayan akibat kerusakan ekosistem laut.

Pihaknya masih menemukan banyak nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, yang berdampak negatif pada hasil tangkapan mereka.

“Dengan program ini, Pemkab Cirebon berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui metode penangkapan ikan yang inovatif dan ramah lingkungan,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Sebut Iduladha Jadi Momen Tingkatkan Ketakwaan dan Kesalehan Sosial

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi melaksanakan salat Iduladha sekaligus menyerahkan hewan kurban di Masjid Agung Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (17/6/2024).

Wahyu menyampaikan, Iduladha merupakan momen untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan kesalehan sosial.

“Berkurban itu sebuah simbol ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana membangun hubungan kita dengan Allah. Kita berkurban itu tidak hanya penyembelihan kambing dan sapi, tapi sebuah proses yang lebih luas dalam kehidupan kita,” ucap Wahyu dalam sambutannya.

“Bagaimana kita membangun kesalehan dalam sosial di antara kita, sehingga memberikan kebermanfaatan dan kebaikan,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, berkurban merupakan proses pembelajaran dalam mengasah keikhlasan kepada Allah. Seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim AS dan anaknya, Ismail AS.

Selain kesalehan sosial, ia menyebut Hari Raya Iduladha menjadi momen untuk belajar bersabar dalam menghadapi ujian.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, dirinya berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Cirebon yang telah menunaikan ibadah kurban.

“Semoga kita merayakan Iduladha ini dengan penuh kegembiraan,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyerahkan satu ekor sapi untuk kurban. “Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, mari kita bangun silaturahmi lebih baik lagi,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Rencanakan Bangun Pusat Logistik Rotan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendorong industri kerajinan rotan yang berada di wilayahnya, agar terus melesat. Upaya untuk menggenjot sektor tersebut adalah merencanakan pembangunan pusat logistik rotan.

Penjabat Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyebutkan, keberadaan pusat logistik, nantinya bisa menjadi solusi saat ada lonjakan permintaan kerajinan rotan. Solusi jangka pendek tersebut pun harus segera terealisasi.

“Nantinya, saat permintaan meningkat bisa suplai. Ini menjadi salah satu keinginan dan mudah-mudahan bisa diwujudkan,” ujar Wahyu di Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Sabtu (15/6/2024).

Ia menyebutkan, industri kerajinan rotan merupakan salah satu identitas bagi Kabupaten Cirebon yang sudah ada sejak lama. Upaya untuk mengoptimalkan potensi itu harus terus berjalan.

Menurutnya, pihaknya sudah meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, agar memprioritaskan pengusaha industri rotan dalam pelatihan maupun pameran.

“Kalau itu dilakukan, akses pasar rotan bisa lebih luas dan mudah. Kami juga sudah diskusi dengan Pj Gubernur Jabar untuk membangun sentra potensi. Nantinya potensi makanan, batik, dan rotan akan digabungkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Cirebon bersama Kepala Disperindag Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih SE MAP mendampingi Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin SE MT dalam pelepasan ekspor rotan di Aksata Rotan, Jalan Fatahillah, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi (15/6/2024).

Bey menyebutkan, perusahaan tersebut mengekspor kerajinan rotan senilai US$28.000 ke Spanyol. Selanjutnya, akan mengekspor ke Uni Emirate Arab dengan jumlah US$170.000.

Menurut Bey, pemerintah terus mendorong peningkatan ekspor dari Kabupaten Cirebon. Dukungan lebih pun, diberikan kepada perusahaan yang menjadi binaan Disperindag Jabar. “Kita tahu, Cirebon ini memiliki rotan yang harusnya menjadi unggulan. Kami berharap menjadi kontributor terbesar,” kata Bey. (DISKOMINFO)

/by