Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here
Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.
Rapat Wajib Retribusi Menara Telekomunikasi Tahun 2013
BERITA, Bidang Statistik, Persandian, dan E-GovernmentDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tanggal 23 April 2013 telah mengadakan rapat kerja wajib retribusi menara telekomunikasi yang dihadiri oleh 18 provider (para wajib retribusi).
Hadir pada acara tersebut dan sekaligus sebagai nara sumber Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Drs. H. Hartono, MM dan Kabid Pos dan Telekomunikasi, Een Rosyani, S.AP. Acara dibuka dengan laporan dari penyelenggara yang mengatakan bahwa dasar hukum penyelenggaraan acara ini adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Perda Kabupaten Cirebon No. 8 tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati No 51 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.
Maksud diadakan acara tersebut untuk tervalidasi dan terevaluasinya data menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Cirebon, sedangkan tujuannya yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat tentang layanan di bidang telekomunikasi seluler.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam sambutannya mengatakan “Industri telekomunikasi nasional telah mengalami perubahan sedemikian pesat sejak diberlakuaknnya UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Keberadaan perusahann yang bergerak dalam bidang pendirian menara ini sangat penting dan strategis setelah tahun 2008 dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi serta disahkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan satu kepala badan yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 tahun 2009, No 7/PRT/M/2009, No19/PER/M.KOMINFO/3/2009 dan No 3/P/2009. Menurut amanat Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah”.
Acara ditutup dengan pemberian piagam pemenang lomba tower yaitu : PT Daya Mitra, PT Reka Matra Bestari dan PT XL Axiata serta dialog interaktif antara narasumber dengan para provider (para wajib retribusi) dan penyampaian keluhan serta saran demi lebih baiknya pelayanan kepada masyarakat.
Domain ID Haramkan Cyber Squatter
ARTIKEL, INFO TEKNOLOGIJakarta – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dengan tegas mengharamkan praktek cyber squatter. Apabila ketahuan, hak penggunaan domain tersebut akan dicabut.
Cyber squatter adalah aksi penyerobotan nama domain. Domain yang diserobot biasanya nama-nama yang ‘seksi’ alias populer. Pelakunya berharap mendapatkan keuntungan dengan cara menjual mahal dari domain tersebut.
“Apabila terjadi pada domain .id dan dapat dibuktikan, maka PANDI akan mencabut hak penggunaan nama domain tersebut,” tegas Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bidang Sosialiasi dan Komunikasi Sigit Widodo.
Masalahnya, seringkali domain dijual di bawah tangan sehingga sulit dibuktikan telah terjadi praktek cyber squatter.
“Sedangkan transfer kepemilikan nama domain .id memang dimungkinkan secara teknis maupun dalam kebijakan PANDI,” lanjut Sigit.
Sebelumnya, PANDI membuka pendaftaran domain tingkat tinggi (DTT) .id atau yang populer dengan sebutan apapun.id.
Periode pertama (sunrise) dilakukan pada 20 Februari–17 April 2014, periode kedua (grandfather) dilakukan pada 21 April–13 Juni 2014, dan periode ketiga (landrush) sebagai periode prioritas terakhir dilakukan pada 16 Juni–15 Agustus 2014.
Nama domain apapun.id di bawah lima karakter dikenakan biaya domain terbatas sebesar Rp 2 juta untuk 4 karakter, Rp 15 juta untuk 3 karakter dan Rp 500 juta untuk 2 karakter.
Forex.id jadi salah satu domain termahal dalam tahapan prioritas ini dengan biaya akuisisi Rp 150 juta. Namun yang termahal dipegang oleh ef.id milik lembaga English First yang ditebus dengan angka Rp 500 juta.
Kini, setelah tahapan prioritas selesai, publik bisa dengan bebas memburu domain .id. Namun aturan mainnya berbeda, karena tak ada lelang dan prioritas. Siapa cepat dia dapat.
source :detik.com
Komisi D Kabupaten Batang Kunjungi Diskominfo
BERITA, Bidang Statistik, Persandian, dan E-GovernmentKeberhasilan Dinas Komunikasi Kabupaten Cirebon dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah membuat beberapa kota dan kabupaten di Indonesia melakukan kunjungan dan studi banding ke Dinas Komunikasi Kabupaten Cirebon, terhitung sudah ada 23 kota dan kabupaten yang berkunjung dan belajar bagaimana Dinas Komunikasi Kabupaten Cirebon memperoleh PAD yang besar dari retribusi menara, dan pada 15 Mei 2013 rombongan komisi D DPRD Kabupaten Batang Jawa Tengah berkunjung untuk mengetahui dan mempelajari keberhasilan tersebut.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Diskominfo Drs H.Hartono MM, kepala bidang postel (Pos dan Telekomunikasi)yang sekaligus menjadi nara sumber, rombongan komisi D DPRD Kabupaten Batang Jawa Tengah yang berjumlah 14 orang dan seluruh pegawai Diskominfo.
Dalam penyampaian maksud dan tujuan berkunjung ke Diskominfo, ketua rombongan Tofani Dwi A, SH mengatakan untuk mempelajari sampai sejauh mana pelaksanaan Perda No. 8 tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi serta ingin mengetahui lebih banyak tentang tata cara penerapan dari Perda tersebut sehingga dapat berhasil guna di Kabupaten Cirebon dan menghasilkan prestasi yang membanggakan.
Kadiskominfo Kabupaten Cirebon mengatakan keberhasilan Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam pemungutan retribusi tower sesuai dengan Perda No. 8 tahun 2011 dan sudah berpayung hukum sehingga dalam penerapannya di lapangan dibantu oleh dinas-dinas lain yang berkaitan dengan penegakan perda seperti Satpol PP, Dispenda, BPPT, dan lainnya dengan meminta para wajib retribusi untuk menyetorkannya langsung ke kas daerah. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan dialog interaktif dan sesi tanya jawab yang diakhiri dengan penyerahan plakat dan berfoto bersama.
Entry with Audio
News, Personal, UncategorizedLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Read more
A small gallery
News, Personal, UncategorizedLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Read more
A nice entry
News, UncategorizedLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
Read more