Posts

Bupati Cirebon Bagikan 1.466 Sertifikat Tanah di Desa Cempaka

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag membagikan sebanyak 1.466 sertifikat tanah di Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, Selasa (7/2/2023).

Sertifikat tersebut, merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dalam kesempatan tersebut, Imron mengapresiasi kinerja Kuwu Cempaka, yang bisa mendorong masyarakatnya untuk mendaftarkan diri dalam program PTSL.

“Di sini (Desa Cempaka), merupakan yang terbanyak menghasilkan sertifikat dari program PTSL,” ujar Imron.

Ia mengungkapkan, bahwa penduduk di Desa Cempaka berjumlah 7.500 jiwa, sedangkan sertifikat yang berhasil diselesaikan berjumlah 1.466. Jumlah capaian ini, ujar Imron, merupakan jumlah yang besar.

Imron juga meminta kepada para camat dan kuwu untuk mendorong warganya terlibat dalam program ini. Karena menurut Imron, banyak sekali manfaat dari adanya sertifikat tanah.

“Selain untuk kepastian hukum, juga untuk menghindari konflik,” kata Imron.

Sementara itu, Trisno Sugito, Kasi Survey dan Penataan BPN Kabupaten Cirebon mengatakan, bahwa pada tahun 2023 ini pihaknya menargetkan sebanyak 106.400 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, ditargetkan bisa menghasilkan sebanyak 53.048 SHT (Sertifikat Hak atas Tanah).

Trisno juga mengatakan, bahwa masih ada sekitar 45 persen bidang tanah di Kabupaten Cirebon yang belum disertifikatkan. Pihaknya menargetkan, bisa menyelesaikan sertifikasi tanah tersebut pada tahun 2025 nanti.

“Targetnya 2025, seluruh bidang tanah sudah disertifikatkan semua,” ujar Trisno.***

/by

Pengukuhan Korwas TK, SD, SMP dan Penandatanganan Perkin, Bupati Cirebon : Guru Punya Peran yang Sangat Besar

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon menghadiri kegiatan Pengukuhan Koordinator Pengawas (Korwas), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) TK, SD, SMP masa bhakti tahun 2023 – 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Cirebon ini juga sekaligus melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala SMP Negeri dan SD Negeri dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Senin (6/2/2023).

Bupari Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag berharap, kegiatan ini mampu meningkatkan prestasi sekolah serta bisa menumbuhkan potensi anak didiknya.

“Dari pembentukan ini, kami berharap para pengawas ini bisa memberikan pengawasan terhadap guru-guru dan pengamatan terhadap sekolah,” ujar Imron.

Selain itu, Imron juga mengatakan bahwa guru mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan dan mampu membawa perubahan pola pikir.

“Guru mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan dan bisa membawa pemikiran untuk berkemajuan, bisa mengkoreksi atau bisa mengantisipasi permasalahan,” ungkap Imron.

Sementara itu, Kepala Disdik, Ronianto menjelaskan perjanjian kinerja dilaksanakan untuk menjadikan sekolah-sekolah tersebut menjadi sekolah unggulan.

“Perjanjian kinerja itu untuk 110 kepala SD dan 41 kepala SMP. Kami harap, sekolah-sekolah tersebut nantinya bisa menjadi sekolah-sekolah unggulan,” jelas Ronianto.

“Dengan perjanjian kinerja ini, Kepala Sekolah tidak bisa hanya duduk diam, mereka harus punya target-target tertentu untuk menjadikan sekolah berprestasi dalam waktu satu tahun, baik prestasi akademik maupun non akademik. Dan nanti akan dievalusi ,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Sosialisasi Streaming Audio dan Video Secara Legal, Bupati Cirebon Ingatkan Pentingnya HaKI

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs H Imron M.Ag menghadiri kegiatan Sosialisasi Streaming Audio dan Video Secara Legal yang diadakan oleh Warung Musik Pantura (WMP) di Pendopo Bupati Cirebon, Sabtu (04/02/2023).

Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh Kepala Disbudpar dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang mewakili Kepala Kominfo Kabupaten Cirebon, juga dihadiri oleh para pelaku seni, seperti penyanyi, musisi, dan seniman di Kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon mengatakan bahwa kemudahan memperoleh apapun yang disebabkan kemajuan teknologi, bisa menjadi dua mata pisau bagi pelaku industri kreatif.

“Dengan adanya perubahan zaman serta perkembangan teknologi yang serba digital ini, disinyalir bisa menjadi dua mata pisau bagi industri kreatif. Hal ini tidak dipungkiri bahwa kemudahan dalam memperoleh apapun melalui internet, bisa menjadi masalah baru,” ujar Imron.

“Untuk itu, hari ini kita akan diberi pencerahan dari pihak Graha Pustaka Musik Indonesia sebagai salah satu publishing, yang akan memberikan sosialisasi tentang streaming audio dan video secara legal,” sambungnya.

Selain itu, Imron juga menjelaskan tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam dunia industri kreatif.

“Seperti kita ketahui, bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas,” jelas Imron.

“Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Deni Cahya menjelaskan peran teknologi yang sangat membantu para seniman.

“Bagi para seniman, tentunya peran teknologi sangat membantu sekali dan sebagai pemantik ekspresi yang dikenal dengan New Media Adsense (NMA) atau seni media baru,” jelas Deni.

“Implementasi dari NMA itu adalah merujuk pada seni yang berorientasi pada teknologi audio dan visual,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Dukung Program Gemapatas dan Gebyar PTSL Tahun 2023 di Desa Mundu Pesisir

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon beserta jajaran BPN menggelorakan program Gemapatas (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) dan Gebyar PTSL tahun 2023 di kantor kuwu Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Jum’at (3/2/2023).

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag berharap kepada seluruh SKPD dan seluruh tingkat desa, agar bersama-sama mendukung program BPN ini.

“Kami berharap kepada seluruh SKPD dan sampai ke tingkat desa, ayo, kita dukung program dari BPN ini,” ujar Imron.

Menurutnya, kegunaan dari pemasangan tanda batas (patok) ini untuk kepastian hukum atas tanah, agar terhindar dari pencaplokan dan sengketa tanah.

“Saat ini, pembatasan patok sudah ada sebanyak 20 ribu yang terpasang di Kabupaten Cirebon,” ungkap Imron.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Teddy Guspriadi menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap program strategis nasional Kementerian ini.

Ia menjelaskan bahwa, target PTSL di tahun 2025, yakni seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terpetakan di Kabupaten Cirebon.

“Yang sudah terdaftar pada saat ini 440 ribu dari 850 ribu bidang tanah, dan masih ada sekitar 400 ribu lagi yang harus kita daftarkan,” ungkap Teddy.

“Di tahun ini, pemetaannya 100 ribu bidang tanah, dengan target SHT (Sertifikat Hak atas Tanah) yang akan diterbitkan sebanyak 53 ribu,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan Program RSUD Waled

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs H Imron M.Ag menghadiri kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan dan program pengembangan RSUD Waled kepada 132 kuwu yang berasal dari 15 kecamatan di Kabupaten Cirebon bagian timur, Kamis (02/02/2023).

Dalam sosialisasi tersebut, Imron menjelaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong peningkatan pelayanan di RSUD Waled.

“Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Waled untuk menjadi Rumah Sakit pilihan masyarakat, akan terus kami dorong untuk ditingkatkan. Karena sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal, bermutu, dan profesional,” ujar Imron.

Imron juga menyebutkan, berkat kerjasama dan koordinasi antara manajemen RS, seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit, dukungan dewan pengawas dan dukungan pemerintah daerah, RSUD Waled mendapatkan peringkat Akreditasi Pendidikan Utama dari Kementerian Kesehatan.

“Alhamdulillah, RSUD Waled berhasil mendapatkan peringkat akreditasi Starkes Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2022, yang merupakan predikat tertinggi dan juga mendapatkan peringkat Akreditasi Pendidikan Utama dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, adalah dengan adanya Operasionalisasi Gedung Perawatan Kelas Tiga.

Sementara itu, Direktur RSUD Waled, dr H Mohamad Luthfi menjelaskan mengenai tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut.

“Tujuan sosialisasi ini adalah untuk menjembatani dan menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan, khususnya pelayanan di RSUD Waled,” jelas Luthfi.

Ia juga menyebutkan bahwa, RSUD Waled memiliki banyak potensi yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya untuk melayani masyarakat.

“RSUD Waled memiliki potensi sumber daya manusia dan fasilitas diagnostik. Potensi-potensi ini tentunya harus dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan masyarakat,” lanjutnya. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Cirebon Resmikan Mall Pelayanan Publik

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon.

Dengan adanya MPP ini, masyarakat akan menjadi lebih mudah, cepat, praktis dan efisien dalam mengurus segala keperluan terkait administrasi dan hal lainnya.

“Jadi, nanti tidak perlu pindah-pindah gedung. Disini semua pelayanan tersedia,” kata Imron, Senin (30/1/2023).

Imron mencontohkan, bahwa di MPP ini masyarakat bisa mengurusi keperluan terkait pajak, SIM, sertifikat tanah, SKCK, KTP dan lainnya. Karena semuanya berada dalam satu gedung, membuat pelayanan ini menjadi lebih praktis.

Bahkan menurut Imron, dengan adanya MPP ini, berperan juga dalam mengurangi tindakan korupsi yang mungkin terjadi pada sejumlah pelayanan publik.

“MPP ini juga, bisa mengurangi tindakan korupsi yang bisa terjadi pada proses pelayanan,” ujar Imron.

Imron berharap, kedepan sejumlah fasilitas di MPP ini akan kembali ditingkatkan, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang mengakses fasilitas di MPP.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Dede Sudiono menjelaskan, bahwa mitra MPP ini sebanyak 38 instansi, yang terdiri dari 134 layanan publik.

“Semua itu atas dukungan 9 instansi vertikal, 5 BUMN, 4 BUMD, 2 OPD Provinsi Jawa Barat, yaitu Samsat dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 7 dinas pelayanan, 9 dinas teknis dari Pemkab Cirebon, 2 swasta dan 1 gerai Dekranasda,” jelas Dede.

Dede menambahkan, penganggaran pembangunan MPP berasal dari APBD Kabupaten Cirebon, yaitu anggaran tahun 2022 sebesar 2,8Miliar dan mempunyai beberapa tujuan.

“MPP ini bertujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan, serta meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha,” sambung Dede. (DISKOMINFO)

/by

Peringati HUT Ke-22, Baznas Kabupaten Cirebon Launching Inovasi Program Tahun 2023

KABUPATEN CIREBON – Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag bersama Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE M.Si menghadiri peringatan HUT ke-22 Baznas Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (24/01/2023).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Cirebon yang akrab disapa Ayu, mengapresiasi Baznas Kabupaten Cirebon yang selama ini selalu mendampingi TKPD dalam berbagai hal. “Baznas Kabupaten Cirebon selalu mendampingi TKPD dalam hal penyaluran bantuan, seperti bantuan rutilahu, kursi roda, dan lain sebagainya,” ujar Ayu.

“Karena pada dasarnya, mengentaskan kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama atau multisektor,” lanjutnya.

Ayu juga berharap bantuan yang diberikan Baznas Kabupaten Cirebon agar selalu tepat sasaran. “Semoga inovasi-inovasi bantuan yang diberikan oleh Baznas agar bisa terus tepat sasaran,” pungkas Ayu.

Sementara itu, Kepala Baznas Kabupaten Cirebon, KH. Ahmad Zaelani, LC, M.Phil menjelaskan program-program yang telah dilaksanakannya.

“Program-program yang telah dilakukan Baznas, diantaranya adalah program pemberdayaan masyarakat, yaitu program Zchicken. Alhamdulilah kita telah meluncurkan kepada 40 penerima manfaat Zchicken,” ujar Zaelani.

“Selain Zchicken, program lainnya adalah Warung Pencot. Pencot itu singkatan dari Pengen Nyoba Terus. Kita sudah meluncurkan 32 penerima manfaat Warung Pencot di seluruh Kabupaten Cirebon,” kata Zaelani.

“Disamping itu, kita juga sudah melaunching program operasi katarak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan sudah berhasil mengoperasi 22 orang. Program ini masih akan terus berlanjut. Program lainnya, yaitu lomba karya tulis yang diikuti sekitar 50 peserta dan menghasilkan 5 orang peserta terbaik,” lanjutnya.

Selain menjelaskan program yang telah dilaksanakan, Zaelani juga menyampaikan inovasi program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

“Pada hari ini, kita akan melaunching program yang akan kita laksanakan di tahun 2023, yaitu satu keluarga miskin satu sarjana. Kita akan menerima 22 mahasiswa-mahasiswi yang akan kita biayai kuliahnya hingga lulus,” jelas Zaelani.

“Selain itu, ada juga gerakan Cirebon Berinfak, dengan tujuan memotivasi agar bekerja lebih baik, lebih amanah, transparan, akuntabel dalam mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

1.272 Anggota PPS Se-Kabupaten Cirebon Resmi Dilantik, Bupati Cirebon Minta Kerja Secara Maksimal

KABUPATEN CIREBON — Tercatat sebanyak 1.272 orang dilantik menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), perwakilan dari tiap desa/kelurahan se-Kabupaten Cirebon, yang berlangsung secara serentak di Lapangan Ranggajati Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (24/01/2023).

Hadir pula Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE M.Si, unsur Forkopimda beserta jajaran, dan para camat se-Kabupaten Cirebon dalam agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PPS Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan tema “Siap Menjadi Garda Depan Suksesnya Pemilu 2024.”

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengucapkan selamat kepada para PPS yang baru dilantik dan berharap agar PPS ini bisa bekerja dengan baik. “Karena ditangan kalianlah, Pemilu bisa berjalan dengan baik. Dan saya berharap, PPS ini agar selalu berkoordinasi, baik itu dengan KPU tingkat kecamatan ataupun dengan masyarakat,” ujar Imron.

Ia berharap, anggota PPS bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu nanti, juga agar masyarakat Kabupaten Cirebon bisa turut serta di dalam hajat demokrasi ini. Imron juga berpesan, agar tahapan dan mekanisme disampaikan melalui sosialisasi kepada masyarakat jelang Pemilu 2024.

“Semoga amanah ini bisa dijalankan dengan baik sesuai aturan, sehingga tujuan Pemilu bisa terlaksana dengan baik dan benar,” ungkap Imron.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi menerangkan, mereka yang dilantik merupakan hasil seleksi dari sejumlah tahapan yang digelar dari awal hingga akhir. Mereka yang mendaftar pada awal, dibuka sekitar 5.000 orang pendaftar dan saat ini tersaring sebanyak 1.272 PPS sesuai kebutuhan perwakilan 3 orang dari tiap desa dan kelurahan se-Kabupaten Cirebon.

“Total saat ini, yang dilantik ada sebanyak 1.272 PPS orang. Mereka sudah bisa mulai bekerja untuk menjalani tugasnya sesuai mekanisme,” ungkap Sopidi usai pelantikan.

Sopidi mengatakan, dalam waktu dekat, kinerja PPS kedepan akan membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) sebanyak 7.492 orang. Mereka nantinya akan membantu PPS sebagai kepanjangan tangan KPU.

Dirinya berharap, semua anggota PPS bisa berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mulai bekerja di desa dan kelurahan masing-masing dalam kesiapan sebagai pelaksana pemilu di 14 Februari 2024 mendatang.

“Sampaikan kepada warga pemilih, untuk datang dan memilih. Selamat menjalankan tugas sebagai PPS dan siap menjadi garda depan untuk suksesi Pemilu 2024,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Warga Kabupaten Cirebon yang Belum KB Tinggal 26 Persen

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag., bersama Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (BKBR) BKKBN, dr. Eni Gustina., Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs. Wahidin M.Kes., dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni melakukan peninjauan kegiatan Pelayanan KB MKJP di RS Sumber Waras Kabupaten Cirebon.

Pelayanan ini merupakan tindak lanjut dalam mengejar target penurunan stunting dan kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmeet need) yang masih tinggi di Jawa Barat. Diharapkan, dengan meningkatnya kesertaan KB di awal tahun 2023 ini, maka target unmeet need sebesar 12,69% tercapai.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Cirebon mengucapkan terima kasih kepada BKKBN serta seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak, dalam pelaksanaan Pelayanan KB MKJP ini. Dalam kesempatan ini, ia juga memberikan kompensasi biaya selama masa pemulihan kepada para akseptor MOW & MOP.

Pelayanan serentak yang dilaksanakan dari tanggal 17 s/d 19 Januari 2023 ini, Kabupaten Cirebon berhasil mendapatkan akseptor KB sebanyak 619 orang. Terdiri dari MOW sebanyak 69, IUD sebanyak 197 dan Implan sebanyak 353.

Imron juga menuturkan, bahwa tingkat partisipasi warga Kabupaten Cirebon dalam program KB sangat tinggi. Berdasarkan data Pendataan Keluarga tahun 2021 (PK 21), menyebutkan bahwa tinggal 26% warga Kabupaten Cirebon yang belum melakukan KB.

Program KB ini, ujar Imron, akan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Menurutnya, bimbingan yang maksimal kepada anak, akan menjadikan anak yang berkualitas. Dan dengan SDM yang berkualitas, akan bisa mengangkat perekonomian dan kesejahteraan keluarganya.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menambahkan bahwa jumlah partisipasi maayarakat Kabupaten Cirebon dalam program KB sudah sangat tinggi. Walaupun, mayoritas masih menggunakan KB jangka pendek.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini terus mendorong kepada masyarakat, untuk bisa menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dengan menargetkan 400 masyarakat Kabupaten Cirebon, yang menggunakan KB jenis Medis Operasi Wanita (MOW) dalam satu tahun.

“ Untuk bisa mencapai target tersebut, kami juga menggandeng rumah sakit yang ada di Kabupaten Cirebon,” kata Eni.

Ia juga menuturkan, bahwa sejumlah rumah sakit di Kabupaten Cirebon sudah bekerjasama dengan DPPKBP3A dalam program MKJP. Rumah sakit menjalankan program tersebut dua kali dalam sebulan. Salah satu rumah sakit yang sudah melakukan kerjasama, yaitu Rumah Sakit Sumber Waras Ciwaringin.

“ Silakan datang, karena tidak dipungut biaya alias gratis,” pungkas Eni. (DISKOMINFO)

/by

Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Cirebon Bertambah

KABUPATEN CIREBON — Jumlah desa yang masuk dalam kategori desa mandiri di Kabupaten Cirebon kembali bertambah. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan piagam Desa Mandiri untuk 79 desa di Kabupaten Cirebon, bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, Jum’at (19/01/2023).

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron M.Ag mengatakan, bahwa desa yang sudah masuk kategori dalam desa mandiri, harus menjadi desa percontohan bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, desa mandiri harus lebih baik dari desa lainnya yang masih belum masuk dalam kategori mandiri.

“Harus menjadi percontohan dari segi kemajuannya, perekonomiannya dan lainnya,” ujar Imron saat menyerahkan piagam penghargaan Desa Mandiri bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE., Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE M.Si serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana.

Imron juga menambahkan, bahwa desa mandiri juga harus bisa menjadi acuan dalam tata kelola administrasi yang baik. Ia mencontohkan, desa mandiri harus lebih baik dalam pengelolaan data, baik itu data penduduk ataupun dalam pengelolaan anggaran.

“Intinya, Desa Mandiri harus menjadi percontohan dalam segala hal,” lanjut Imron.

Untuk desa yang belum masuk dalam kategori mandiri, Imron memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon akan terus melakukan pendampingan dan bimbingan agar terus bisa maju dan berkembang.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana mengungkapkan, bahwa predikat Desa Mandiri ini diberikan atas kinerja desa berdasarkan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022.

Ia juga menyebutkan, bahwa jumlah desa di Kabupaten Cirebon yang masuk dalam kategori desa mandiri, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, Desa Mandiri di Kabupaten Cirebon hanya berjumlah 7 desa. Jumlah tersebut kemudian bertambah 42 desa pada tahun 2021, sedangkan untuk tahun ini, jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Cirebon kembali bertambah menjadi 79 desa.

“Sedangkan desa tertinggal atau desa sangat tertinggal di Kabupaten Cirebon, sudah tidak ada sejak tahun 2020,” ujar Erus. (DISKOMINFO)

/by