Posts

Peningkatan Ekonomi Lokal, Pemerintah Kabupaten Cirebon Revitalisasi Pasar Palimanan

KABUPATEN CIREBON – Pasar tradisional Palimanan akan segera menjadi pasar yang lebih representatif setelah direvitalisasi oleh Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Proyek revitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pasar demi kenyamanan pedagang dan pengunjung.

Pasar yang berlokasi di Kecamatan Palimanan ini akan dibangun menjadi dua lantai. Lantai pertama akan difungsikan sebagai area parkir, sementara lantai kedua akan menjadi area perdagangan dengan kapasitas 145 kios. Pembangunan pasar ini diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2024.

Saat meninjau langsung proses pembongkaran pasar pada Jumat (16/8/2024), Wahyu Mijaya menyampaikan rasa syukur atas alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk proyek ini.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk revitalisasi Pasar Palimanan,” ujarnya.

Selama proses pembangunan, para pedagang yang terdampak telah dipindahkan sementara ke bagian lain dari pasar, sehingga mereka tetap dapat berjualan seperti biasa.

“Alhamdulillah, para pedagang yang terdampak sudah difasilitasi, sehingga mereka masih dapat berjualan seperti biasa,” tambah Wahyu.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dadang Raiman, menegaskan bahwa revitalisasi ini dimungkinkan berkat dukungan penuh dari Pj Bupati Cirebon dan bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Dengan revitalisasi ini, kami berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Palimanan dan sekitarnya,” kata Dadang.

Pasar Palimanan sebelumnya dikelola oleh pihak ketiga dan baru diserahkan kepada pemerintah daerah pada 31 Desember 2022.

Revitalisasi ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih representatif dan berfungsi optimal bagi pedagang serta pengunjung. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Secara Resmi Kukuhkan Paskibraka Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

KABUPATEN CIREBON – Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya secara resmi mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (15/8/2024) malam.

Paskibraka Kabupaten Cirebon yang dikukuhkan sebanyak 40 orang, terdiri dari 19 orang putra, 19 orang putri, dan dua orang putra-putri yang telah dikirimkan ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

Putra-putri Paskibraka ini akan bertugas pada upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2024 di Lapangan Stadion Ranggajati, Kecamatan Sumber.

Para anggota Paskibraka ini, tentunya sudah menempuh berbagai macam tahapan seleksi, dari mulai tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, kesamaptaan, kesehatan, parade, PBB wawancara hingga rangkaian tes lainnya. Hal ini menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan bagi para muda-mudi pilihan ini.

“Kita sangat berharap, bahwa putra-putri terbaik dan terpilih generasi muda ini, bukan hanya tentang mengibarkan duplikat bendera pusaka saja, tetapi juga lebih dari itu, ini menjadi bagian dari proses hidup mereka,” ujar Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya.

“Selain itu, ini juga menjadi bagian dari pengembangan karakter mereka, supaya nanti pada masanya mereka sudah lebih siap, lebih sanggup dalam menghadapi kehidupan selanjutnya,” lanjut Wahyu.
Ia berharap, agar para generasi muda pilihan ini, menjadi bagian dari kemajuan Indonesia ke depannya.

“Mudah-mudahan, mereka ini menjadi bagian dari mengembangkan berbagai hal dalam kebaikannya, serta potensi menjadikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya (DISKOMINFO)

/by

Upaya Pemkab Cirebon Turunkan Angka Pengangguran Melalui Job Fair

KABUPATEN CIREBON — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Dr H Hilmy Riva’i MPd menanggapi positif kegiatan job fair yang digelar di SMK Budi Tresna Muhammadiyah, Kecamatan Sumber, Selasa (13/8/2024).

Kegiatan tersebut merupakan upaya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon untuk mengikis angka pengangguran.

“Job Fair kali ini adalah program yang sangat luar biasa. Kami melihat disparitas antara tenaga kerja dan kebutuhan kerja yang masih sangat tinggi,” ujar Hilmy.

“Saat ini, angka terakhir menunjukkan bahwa dari target delapan persen (angka pengangguran), kami telah menurunkan menjadi tujuh persen,” lanjutnya.

Angka pengangguran di Kabupaten Cirebon saat ini mencapai 91 ribuan. Pemkab Cirebon terus berupaya menurunkan angka pengangguran hingga 6,04 persen. Hilmy mengaku optimis terhadap masa depan lapangan kerja di Kabupaten Cirebon.

“Saya yakin, kita bisa mengatasi tantangan ini dengan berkomunikasi dengan teman-teman legislatif untuk menyiapkan investasi seluas-luasnya,” tambahnya.

“Setelah penerapan Perda RTRW yang baru, kami berharap banyak investor baru yang masuk, sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan kerja,” kata Hilmy.

Ia juga menyebut, perusahaan besar di Kabupaten Cirebon yang bakal beroperasi adalah Chinli. Perusahaan ini diharapkan mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

“Kami akan memastikan, bahwa kebutuhan tenaga kerja di industri baru ini bisa dipenuhi oleh tenaga kerja lokal di Kabupaten Cirebon,” jelasnya.

Hilmy menekankan pentingnya kerja sama antara institusi pendidikan dan perusahaan untuk memastikan kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi industri yang berkembang, seperti industri otomotif dan industri padat karya.

“Pengangguran di Kabupaten Cirebon mencapai angka 91 ribu, sementara kebutuhan tenaga kerja tidak sampai sepertiga dari angka tersebut. Kami tidak mengecilkan masalah ini,” ucap Hilmy.

Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon melalui Disnaker bakal memfasilitasi sekolah untuk melakukan link and match terhadap kebutuhan tenaga kerja. Sehingga, lulusan dari SMA dan SMK disesuaikan dengan kebutuhan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, ia juga menyampaikan, bahwa komitmen Disnaker dalam memperkuat pelatihan dan kerja sama dengan perusahaan serta lembaga pendidikan.

“Kami akan terus memperkuat pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh perusahaan maupun oleh pemerintah daerah. Disnaker harus memiliki peta yang jelas mengenai kebutuhan pelatihan serta link and match dengan perusahaan,” imbuhnya.

Dalam upaya lebih lanjut, Hilmy juga mengungkapkan rencana untuk mengadakan MoU dengan pemerintah Jepang. Upaya ini dilakukan, agar lebih banyak peluang kerja dan pelatihan di masa depan.

Ia menegaskan, job fair tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mendorong perusahaan untuk merekrut tenaga kerja secara aktif.

Job fair adalah langkah konkret dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja di Kabupaten Cirebon.

Senada disampaikan Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto SSTP MSi, job fair bukan hanya sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya konkret untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Cirebon.

“Kami menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal sesuai dengan Perda tentang Investasi, yang mengatur bahwa minimal 60 persen dari tenaga kerja yang diterima harus berasal dari masyarakat Kabupaten Cirebon. Ini adalah pesan yang kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi,” ucap Novi.

Ia juga menjelaskan, job fair tak hanya diikuti oleh perusahaan dari Cirebon saja, melainkan diikuti sejumlah perusahaan dari daerah lain. Berbagai upaya dilakukan Disnaker untuk menyerap tenaga kerja dan mencapai apa yang telah ditargetkan.

“Kami menyadari, bahwa masih ada sekitar 17 ribu orang yang perlu bekerja atau berwirausaha. Kami terus berusaha untuk mencapai target ini (6,04 persen) dan mengurangi angka pengangguran.” tuturnya. (DISKOMINFO)

/by

Kolaborasi Antarbangsa, Pemkab Cirebon dan Pemerintah Yangjiang Jalin Kerja Sama Strategis

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menerima kunjungan delegasi Pemerintah Kota Yangjiang, Provinsi Guangdong, Tiongkok, di Pendopo Bupati Cirebon, Minggu (11/8/2024) malam.

Pertemuan antara Pemkab Cirebon dan Pemerintah Kota Yangjiang itu merupakan agenda program sister city. Sekadar diketahui, program sister city merupakan kerja sama antara kedua kota, kabupaten, bahkan hingga provinsi. Kedua kota atau provinsi ini memiliki persamaan demografi, geografis, sejarah, dan lainnya.

Kabupaten Cirebon menjajaki kerja sama sister city dengan Kota Yangjiang. Sebab, ada beberapa persamaan di antara kedua daerah itu.

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Mijaya, memperkenalkan Kabupaten Cirebon melalui video yang menunjukkan persamaan budaya antara Cirebon dan Yangjiang

“Ini dalam proses menjajaki kerja sama antara Cirebon dan Yangjiang. Proses kerja sama ini, karena kita memahami ada persamaan sejarah dan budaya yang terjadi pada masa lalu,” ucap Wahyu.

Wahyu menjelaskan, Cirebon dan Yangjiang pernah menjalin kerja sama di sektor perdagangan pada masa lalu. Keharmonisan Cirebon dan Yangjiang diharapkan bisa terjalin lagi melalui program sister city.

“Sekarang hal itu (kerja sama pada masa lalu), kita coba rajut kembali. Sehingga, mencoba sama-sama kita lakukan dari sisi Kabupaten Cirebon dengan segala apa yang dimiliki, begitupun Yanjiang,” katanya.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan, Cirebon memiliki potensi untuk menjalin kerja sama dengan Yangjiang, diantaranya memiliki ragam seni dan budaya, industri, produk olahan, batik, rotan dan lainnya. Ia berharap, kerja sama dengan Yangjiang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Intinya, bisa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyu.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat menyinggung berbagai potensi wisata yang belum tereksplorasi. Salah satunya tentang kapal karam di perairan Cirebon. Kapal karam ini merupakan bagian dari kerja sama di masa lalu.

“Ini menjadi potensi, jika kapal pernah karam itu menjadi bagian dari proses budaya yang pernah kita jalin. Suatu saat bisa diangkat (evakuasi), mengingatkan kita dan menjadi bagian wisata budaya di Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Yangjiang, Wang Bing, memuji keindahan dan sejarah Kabupaten Cirebon. Ia menggambarkan Cirebon sebagai “mutiara di tengah-tengah Indonesia” yang memiliki pemandangan yang indah dan warisan sejarah yang panjang.

Wang Bing mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari delegasi Kabupaten Cirebon yang berkunjung ke Yangjiang, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok, pada Desember 2023. Delegasi tersebut membahas kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan budaya.

“Bahkan, sejarah menunjukkan bahwa Jalur Sutra, yang merupakan bagian dari konsep One Belt One Road, pernah melintasi Kabupaten Cirebon,” kata Wang Bing.

Melalui pertemuan ini, Wang Bing berharap, hubungan antara Kabupaten Cirebon dan Kota Yangjiang semakin erat dan dapat membuka peluang kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap, Kabupaten Cirebon semakin makmur dan sejahtera, serta kami juga berharap bisa menerima kunjungan balasan dari Cirebon ke Yangjiang di masa depan,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Walikota Yangjiang, Wang Bing; Deputi Sekretaris Jenderal Pemrintahan Rakyat Kota Yangjiang, Huang Yi; Direktur Biro Urusan Luar Negeri Kota Yangjiang, Zhang Huixiong; Direktur Biro Perdagangan Kota Yangjiang, Ling Fengping; dan Kepala Seksi Yangjiang, Yang. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Ikuti Aksi Bersih dan Penanaman Pohon di Sport Center Watubelah

KABUPATEN CIREBON — Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengikuti kegiatan olahraga, bersih-bersih, dan penanaman pohon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh perangkat daerah di Sport Center Watubelah, Jumat (9/8/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga lingkungan, serta melestarikan pohon mangga khas Kabupaten Cirebon, yaitu roman ayu.

Wahyu Mijaya menjelaskan, kegiatan di Sport Center Watubelah ini dilakukan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan.

“Hari ini, kami bersama Forkopimda dan perangkat daerah di Kabupaten Cirebon melaksanakan senam bersama, dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih di sekitar Gor Watubelah, serta penanaman pohon roman ayu,” ucap Wahyu.

Ia mengatakan, roman ayu merupakan varietas mangga asli Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon bekerja sama dengan petani dan pengusaha untuk mengembangkan varietas roman ayu sebagai ikon anyar.

“Roman ayu adalah salah satu ikon Kabupaten Cirebon. Kami berharap, ke depan semakin banyak pohon roman ayu yang dapat dibudidayakan,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, mangga roman ayu sejatinya mirip dengan mangga jenis cengkir. Namun bedanya, mangga ini memiliki warna merah hati. Untuk ukurannya cukup jumbo, karena satu buah bisa mencapai 1,8 kg.

Wahyu juga menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan secara bersama-sama.

Ia juga berharap, setiap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Cirebon berlandaskan pada kerja-kerja kolaborasi dan sinergitas. (DISKOMINFO)

/by

PJ Bupati Cirebon Hadiri Simulasi Sispamkota 2024 untuk Pilkada Aman dan Kondusif

KABUPATEN CIREBON — PJ Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) tahun 2024 di Halaman parker Stadion Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (7/8/2024).

Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan pengamanan jelang Pilkada 2024 di Kabupaten Cirebon dengan melibatkan 1.300 personel dari Polri, TNI, dan jajaran pemerintahan daerah.

Wahyu mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Polri, TNI, dan Pemda dalam mengantisipasi potensi gangguan selama proses pemilihan kepala daerah, baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pemilihan.

“Semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak pernah terjadi. Dari apa yang saya lihat tadi, kesiapan kita sudah sangat baik,” ujarnya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menegaskan kesiapan jajarannya bersama Pemda dan TNI dalam menjaga keamanan Pilkada 2024.

“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan kondusifitas di Kabupaten Cirebon,” kata Sumarni.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moch. Lutfhi, juga menyampaikan apresiasinya terhadap simulasi yang berlangsung.

Menurut Luthfi, bahwa kondusifitas di Kabupaten Cirebon pada pelaksanaan Pilkada nanti, merupakan kepastian, jika melihat kesiapan yang cukup luar biasa ini.

“Kondusifitas akan menjadi sebuah kepastian dengan kesiapan yang luar biasa seperti ini,” ujarnya. (DISKOMINFO)

/by

Inspektorat Kabupaten Cirebon Dorong Peningkatan Integritas ASN melalui Aksi Pencegahan Korupsi

KABUPATEN CIREBON — Inspektorat Kabupaten Cirebon menyelenggarakan kegiatan aksi pencegahan korupsi yang ditujukan bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan desa, bertempat di Ruang Mega Mendung Hotel Patra Cirebon, Senin (5/8/2024).

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Cirebon.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan, kegiatan ini sangat penting dalam membangun integritas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut.

“Pada prinsipnya, kegiatan ini untuk membangun integritas kita, supaya indeks persepsi korupsi kita itu lebih baik, kemudian layanan-layanan kita bisa ditingkatkan,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan, Kabupaten Cirebon harus bisa melakukan transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah, yang fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan acara ini, Wahyu mengajak seluruh perangkat daerah, dimulai dari unit-unit terkecil, kemudian menjadi satu kesatuan untuk menyelenggarakan pemerintahan lebih bersih dari segala praktik korupsi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa indeks perilaku antikorupsi di Kabupaten Cirebon juga masih perlu ditingkatkan.

“Indeks perilaku antikorupsi kita itu nilainya 3,92 dari skala 0 sampai 5. Berdasarkan survei penilaian integritas 2023, nilainya di 67,69, menempatkan kita di posisi 25 dari 27 kabupaten/kota,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon juga akan memberikan pendampingan kepada desa-desa, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya praktik korupsi.

Sementara itu, Inspektur Iyan Ediyana menyebut, kegiatan ini diikuti oleh 130 peserta, yang terdiri dari kepala perangkat daerah, camat hingga perwakilan puskesmas.

Diharapkan, lanjut dia, seluruh peserta dapat memahami pentingnya integritas dan berkomitmen untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kerjanya.

“Kegiatan ini untuk pengembangan integritas membantu satuan kerja dalam memahami, mengidentifikasi, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi,” tuturnya.

“Serta meningkatkan pengetahuan dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi,” ujar Iyan menambahkan. (DISKOMINFO)

/by

Komitmen Pemkab Cirebon Lindungi RT, RW dan BPD Melalui BPJS Ketenagakerjaan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (31/7/2024).

Dalam nota kesepakatan itu, Pemkab Cirebon mendaftarkan RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri penandatanganan nota kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon selalu berkomitmen mendukung dan siap bersinergi untuk menjamin perlindungan kerja terhadap RT, RW, dan BPD.

“Pada prinsipnya, niat kebaikan kenapa tidak kita sinergikan bersama. Prinsipnya, bagaimana tenaga kerja kita berhak mendapatkan perlindungan, agar sama-sama melindungi mereka,” ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon siap bekerja sama untuk membahas lebih lanjut terkait perlindungan terhadap RT, RW, dan BPD bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menyebut, pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT, RW, dan BPD mulai dilakukan pada Agustus 2024.

Jumlah RT dan RW di Kabupaten Cirebon yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 12.300 jiwa. Sementara itu, untuk BPD yang terdaftar sebagai peserta sekitar 3.000 jiwa.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Novri Annur menjelaskan, mengapresiasi komitmen Pemkab Cirebon yang telah mendaftarkan RT, RW, dan BPD sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa.

“Alhamdulillah, perangkat non-ASN di Kabupaten Cirebon sudah terlindungi. Insyaallah teman-teman RT, RW dan BPD ter-cover (BPJS Ketenagakerjaan),” kata Novri.

Novri mengatakan, perangkat paling penting dan pertama dalam struktur pemerintahan adalah RT dan RW. Sehingga, lanjut dia, pemerintah melindungi mereka dengan mendaftarkan sebagai peserta BPJS.

Ia juga menyampaikan, tren positif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Ia menyebut, 90 persen lebih perusahaan di Kabupaten Cirebon telah mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“PR kita ke depan adalah melindungi tenaga kerja bukan penerima upah, seperti tukang becak, penjual nasi, petani, dan lainnya,” ucapnya. (DISKOMINFO)

/by

Program Pompanisasi Tingkatkan Produktivitas Lahan Sawah di Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Program pompanisasi di lahan pertanian Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, ditinjau langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi pada Selasa (30/7/2024).

Program ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah di daerah tersebut.

Wahyu menjelaskan, bahwa dari total 22 hektare lahan, saat ini 4 hektare sudah dialiri air. “Dengan pompanisasi, masa tanam dan panen bisa ditingkatkan dari sekali menjadi dua kali,” katanya.

Selain itu, efisiensi juga ditingkatkan dengan mengganti bahan bakar pompa dari premium ke gas, yang lebih hemat biaya.

Dari 138 unit pompa yang tersedia, 115 unit telah digunakan. “Kami juga menerima tambahan 90 unit pompa dari Dandim, yang akan didistribusikan ke daerah yang sangat membutuhkan,” tambah Wahyu.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dr Alex Suheriyawan SH M.Pd.I mengungkapkan, bahwa sekitar 7.000 hektare sawah yang biasanya kekeringan, kini dapat teraliri air dengan program ini.

“Namun, beberapa titik seperti Karangsembung dan Karangwareng masih mengalami kesulitan air, sehingga program pompanisasi sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Aditya Wira Respati SE menekankan, bahwa Brigade Alsintan mereka siap mendukung program ini dengan strategi militer.

Program pompanisasi ini diharapkan dapat mempertahankan produktivitas lahan sawah dan mengatasi masalah kekeringan di Kabupaten Cirebon.

“Kami akan bergerak cepat di daerah yang membutuhkan pompa, dari 90 unit yang ada, akan kami sebar sesuai kebutuhan,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Hadiri Rakor Inflasi Bersama Kemendagri-Kementan

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSI menghadiri rapat koordinasi terkait inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian (Kementan), dan sejumlah lembaga lainnya secara virtual di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, Senin (29/7/2024).

Pemerintah pusat hingga daerah terus berupaya menjaga inflasi. Kemendagri dalam rapat tersebut, menyampaikan tentang komitmen pemerintah dalam menyusun strategi untuk menjaga inflasi.

Kemendagri tak ingin pemerintah bertugas seperti pemadam kebakaran, artinya bergerak ketika muncul masalah saja. Namun, berbagai strategi telah disiapkan jauh-jauh hari, dari jangka menengah hingga panjang untuk mengantisipasi inflasi.

Kemendagri mengingatkan tentang kolaborasi dan sinergitas harus dikedepankan, agar strategi penanganan inflasi bisa berjalan baik.

“Tentunya, kerja sama dengan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaannya di daerah masing-masing,” kata Tomsi Tohir, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri saat rapat virtual.

Tomsi juga menjelaskan soal grafik kenaikan harga komoditas pertanian, seperti bawang, cabai, hingga beras dalam lima tahun terakhir. Kenaikan harga selalu terjadi pada periode yang sama.

“Upaya-upaya yang kita lakukan untuk jangka menengah ke depan, jadi perhatian kita,” sambungnya.

Ia menginstruksikan, agar semua berkoordinasi untuk mengawasi distribusi komoditas yang bisa menyumbang inflasi. Ia juga meminta agar semua lembaga kemudian mengevaluasi.

Sementara itu, perwakilan dari Kementan menyampaikan tentang kenaikan harga pada cabai rawit. Hal ini terjadi, karena kekeringan yang terjadi di Jawa Timur. Selain itu, Kementan juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan harga, seperti bawang merah, cabai merah, dan komoditas lainnya.

Hal serupa juga dilakukan Perum Bulog. Kepala Divisi Perencanaan dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari mengaku telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengendalikan harga beras.

Ada empat strategi utama yang dilakukan Bulog, yaitu menjaga stok beras agar cukup, meningkatkan penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), persiapan bantuan pangan, dan komunikasi publik. Pihaknya juga telah mengimpor beras.

“Menyusun strategi pengendalian harga beras dengan berkoordinasi ke seluruh kantor wilayah dan pemerintah daerah. Bulan ini, memang umumnya terjadi kenaikan harga (beras). Hal ini disebabkan suplai berkurang, karena selesainya masa panen,” jelas Epi.

Perum Bulog telah turun langsung untuk mengendalikan harga, salah satunya yakni dengan program Warung Masyarakat dan Pedagang Tanggap Inflasi (Mrantasi). (DISKOMINFO)

/by