Tag Archive for: Wahyu Mijaya

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menerima kunjungan delegasi Pemerintah Kota Yangjiang, Provinsi Guangdong, Tiongkok, di Pendopo Bupati Cirebon, Minggu (11/8/2024) malam.

Pertemuan antara Pemkab Cirebon dan Pemerintah Kota Yangjiang itu merupakan agenda program sister city. Sekadar diketahui, program sister city merupakan kerja sama antara kedua kota, kabupaten, bahkan hingga provinsi. Kedua kota atau provinsi ini memiliki persamaan demografi, geografis, sejarah, dan lainnya.

Kabupaten Cirebon menjajaki kerja sama sister city dengan Kota Yangjiang. Sebab, ada beberapa persamaan di antara kedua daerah itu.

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Mijaya, memperkenalkan Kabupaten Cirebon melalui video yang menunjukkan persamaan budaya antara Cirebon dan Yangjiang

“Ini dalam proses menjajaki kerja sama antara Cirebon dan Yangjiang. Proses kerja sama ini, karena kita memahami ada persamaan sejarah dan budaya yang terjadi pada masa lalu,” ucap Wahyu.

Wahyu menjelaskan, Cirebon dan Yangjiang pernah menjalin kerja sama di sektor perdagangan pada masa lalu. Keharmonisan Cirebon dan Yangjiang diharapkan bisa terjalin lagi melalui program sister city.

“Sekarang hal itu (kerja sama pada masa lalu), kita coba rajut kembali. Sehingga, mencoba sama-sama kita lakukan dari sisi Kabupaten Cirebon dengan segala apa yang dimiliki, begitupun Yanjiang,” katanya.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan, Cirebon memiliki potensi untuk menjalin kerja sama dengan Yangjiang, diantaranya memiliki ragam seni dan budaya, industri, produk olahan, batik, rotan dan lainnya. Ia berharap, kerja sama dengan Yangjiang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

“Intinya, bisa berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat,” kata Wahyu.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat menyinggung berbagai potensi wisata yang belum tereksplorasi. Salah satunya tentang kapal karam di perairan Cirebon. Kapal karam ini merupakan bagian dari kerja sama di masa lalu.

“Ini menjadi potensi, jika kapal pernah karam itu menjadi bagian dari proses budaya yang pernah kita jalin. Suatu saat bisa diangkat (evakuasi), mengingatkan kita dan menjadi bagian wisata budaya di Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Yangjiang, Wang Bing, memuji keindahan dan sejarah Kabupaten Cirebon. Ia menggambarkan Cirebon sebagai “mutiara di tengah-tengah Indonesia” yang memiliki pemandangan yang indah dan warisan sejarah yang panjang.

Wang Bing mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari delegasi Kabupaten Cirebon yang berkunjung ke Yangjiang, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat Tiongkok, pada Desember 2023. Delegasi tersebut membahas kerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan budaya.

“Bahkan, sejarah menunjukkan bahwa Jalur Sutra, yang merupakan bagian dari konsep One Belt One Road, pernah melintasi Kabupaten Cirebon,” kata Wang Bing.

Melalui pertemuan ini, Wang Bing berharap, hubungan antara Kabupaten Cirebon dan Kota Yangjiang semakin erat dan dapat membuka peluang kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Kami berharap, Kabupaten Cirebon semakin makmur dan sejahtera, serta kami juga berharap bisa menerima kunjungan balasan dari Cirebon ke Yangjiang di masa depan,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Walikota Yangjiang, Wang Bing; Deputi Sekretaris Jenderal Pemrintahan Rakyat Kota Yangjiang, Huang Yi; Direktur Biro Urusan Luar Negeri Kota Yangjiang, Zhang Huixiong; Direktur Biro Perdagangan Kota Yangjiang, Ling Fengping; dan Kepala Seksi Yangjiang, Yang. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — PJ Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) tahun 2024 di Halaman parker Stadion Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (7/8/2024).

Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan pengamanan jelang Pilkada 2024 di Kabupaten Cirebon dengan melibatkan 1.300 personel dari Polri, TNI, dan jajaran pemerintahan daerah.

Wahyu mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Polri, TNI, dan Pemda dalam mengantisipasi potensi gangguan selama proses pemilihan kepala daerah, baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pemilihan.

“Semoga hal-hal yang tidak diinginkan tidak pernah terjadi. Dari apa yang saya lihat tadi, kesiapan kita sudah sangat baik,” ujarnya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menegaskan kesiapan jajarannya bersama Pemda dan TNI dalam menjaga keamanan Pilkada 2024.

“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga keamanan dan kondusifitas di Kabupaten Cirebon,” kata Sumarni.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Moch. Lutfhi, juga menyampaikan apresiasinya terhadap simulasi yang berlangsung.

Menurut Luthfi, bahwa kondusifitas di Kabupaten Cirebon pada pelaksanaan Pilkada nanti, merupakan kepastian, jika melihat kesiapan yang cukup luar biasa ini.

“Kondusifitas akan menjadi sebuah kepastian dengan kesiapan yang luar biasa seperti ini,” ujarnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (31/7/2024).

Dalam nota kesepakatan itu, Pemkab Cirebon mendaftarkan RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri penandatanganan nota kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon selalu berkomitmen mendukung dan siap bersinergi untuk menjamin perlindungan kerja terhadap RT, RW, dan BPD.

“Pada prinsipnya, niat kebaikan kenapa tidak kita sinergikan bersama. Prinsipnya, bagaimana tenaga kerja kita berhak mendapatkan perlindungan, agar sama-sama melindungi mereka,” ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon siap bekerja sama untuk membahas lebih lanjut terkait perlindungan terhadap RT, RW, dan BPD bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menyebut, pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT, RW, dan BPD mulai dilakukan pada Agustus 2024.

Jumlah RT dan RW di Kabupaten Cirebon yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 12.300 jiwa. Sementara itu, untuk BPD yang terdaftar sebagai peserta sekitar 3.000 jiwa.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Novri Annur menjelaskan, mengapresiasi komitmen Pemkab Cirebon yang telah mendaftarkan RT, RW, dan BPD sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa.

“Alhamdulillah, perangkat non-ASN di Kabupaten Cirebon sudah terlindungi. Insyaallah teman-teman RT, RW dan BPD ter-cover (BPJS Ketenagakerjaan),” kata Novri.

Novri mengatakan, perangkat paling penting dan pertama dalam struktur pemerintahan adalah RT dan RW. Sehingga, lanjut dia, pemerintah melindungi mereka dengan mendaftarkan sebagai peserta BPJS.

Ia juga menyampaikan, tren positif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Ia menyebut, 90 persen lebih perusahaan di Kabupaten Cirebon telah mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“PR kita ke depan adalah melindungi tenaga kerja bukan penerima upah, seperti tukang becak, penjual nasi, petani, dan lainnya,” ucapnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSI menghadiri rapat koordinasi terkait inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian (Kementan), dan sejumlah lembaga lainnya secara virtual di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, Senin (29/7/2024).

Pemerintah pusat hingga daerah terus berupaya menjaga inflasi. Kemendagri dalam rapat tersebut, menyampaikan tentang komitmen pemerintah dalam menyusun strategi untuk menjaga inflasi.

Kemendagri tak ingin pemerintah bertugas seperti pemadam kebakaran, artinya bergerak ketika muncul masalah saja. Namun, berbagai strategi telah disiapkan jauh-jauh hari, dari jangka menengah hingga panjang untuk mengantisipasi inflasi.

Kemendagri mengingatkan tentang kolaborasi dan sinergitas harus dikedepankan, agar strategi penanganan inflasi bisa berjalan baik.

“Tentunya, kerja sama dengan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaannya di daerah masing-masing,” kata Tomsi Tohir, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri saat rapat virtual.

Tomsi juga menjelaskan soal grafik kenaikan harga komoditas pertanian, seperti bawang, cabai, hingga beras dalam lima tahun terakhir. Kenaikan harga selalu terjadi pada periode yang sama.

“Upaya-upaya yang kita lakukan untuk jangka menengah ke depan, jadi perhatian kita,” sambungnya.

Ia menginstruksikan, agar semua berkoordinasi untuk mengawasi distribusi komoditas yang bisa menyumbang inflasi. Ia juga meminta agar semua lembaga kemudian mengevaluasi.

Sementara itu, perwakilan dari Kementan menyampaikan tentang kenaikan harga pada cabai rawit. Hal ini terjadi, karena kekeringan yang terjadi di Jawa Timur. Selain itu, Kementan juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan harga, seperti bawang merah, cabai merah, dan komoditas lainnya.

Hal serupa juga dilakukan Perum Bulog. Kepala Divisi Perencanaan dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari mengaku telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengendalikan harga beras.

Ada empat strategi utama yang dilakukan Bulog, yaitu menjaga stok beras agar cukup, meningkatkan penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), persiapan bantuan pangan, dan komunikasi publik. Pihaknya juga telah mengimpor beras.

“Menyusun strategi pengendalian harga beras dengan berkoordinasi ke seluruh kantor wilayah dan pemerintah daerah. Bulan ini, memang umumnya terjadi kenaikan harga (beras). Hal ini disebabkan suplai berkurang, karena selesainya masa panen,” jelas Epi.

Perum Bulog telah turun langsung untuk mengendalikan harga, salah satunya yakni dengan program Warung Masyarakat dan Pedagang Tanggap Inflasi (Mrantasi). (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi melakukan peninjauan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Cirebon, Jumat (26/7/2024), untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas di tempat tersebut.

Dalam peninjauan itu, Wahyu menyampaikan rencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi layanan publik di MPP Kabupaten Cirebon.

“Kami berkunjung ke MPP hari ini, untuk melihat langsung kondisi layanan publik yang ada di sini. Kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan,” ujar Wahyu.

Menurutnya, terdapat layanan yang sudah optimal, namun ada juga yang masih perlu perbaikan. Selain evaluasi layanan, pihaknya juga menyampaikan rencana untuk membuat peta promosi investasi.

“Kami akan membuat peta promosi investasi, sehingga lebih mudah menawarkan potensi investasi kepada para investor yang akan datang ke Kabupaten Cirebon,” ujarnya menambahkan.

Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan layanan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kita akan mengoptimalkan pemberian kemudahan layanan NIB, sehingga pelaku usaha dapat menempuh proses pembuatannya dengan lebih mudah. Dengan cara ini, mereka bisa mengantongi NIB,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki layanan, khususnya dalam perizinan bisnis dan aspek teknis lainnya.

“Jika layanan sudah baik, maka teknis layanannya akan menjadi lebih optimal,” tukasnya. (DISKOMINFO)