Pemkab Cirebon Gelar Layanan Kontrasepsi Jangka Panjang

KABUPATEN CIREBON — Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon menggelar bakti sosial pelayanan KB serentak berupa metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).

Kegiatan tersebut berlangsung di Puskesmas Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Rabu (21/2/2024).

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, MKJP merupakan kontrasepsi yang paling efektif untuk mengendalikan kehamilan dan kelahiran. Oleh sebab itu, MKJP merupakan bagian dari upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Cirebon.

Jumlah warga yang mendapatkan bantuan tersebut, yakni 245 perempuan dan empat orang laki-laki. “Kontrasepsi yang digunakan berupa tubektomi untuk perempuan dan vasektomi untuk pria,” kata Imron.

Menurut Imron, MKJP sangat penting bagi perempuan yang sudah melahirkan lebih dari dua kali. Setelah mendapatkan MKJP, bisa terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan.

Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Eni Suhaeni, SKM., M.Kes mengatakan, permintaan warga yang ingin mendapatkan kontrasepsi cukup tersebut sangat tinggi. Namun, karena keterbatasan jumlah anggaran, hanya bisa dilakukan di waktu tertentu.

Selama ini, kata Eni, sebagian warga di Kabupaten Cirebon masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek, diantaranya metode amenore laktasi (MAL), kondom, suntik progestin, suntik kombinasi, pil laktasi, dan pil kombinasi.

“Saat ini masyarakat mulai sadar, kalau pakai pil, banyak yang sering lupa. Suntik yang harus tiga bulan sekali juga kelewat,” ujarnya.

Tahun ini, lanjut Eni, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan 500 perempuan agar mendapatkan metode operasi wanita (MOW), sedangkan untuk metode operasi pria (MOP), hanya dua orang. (DISKOMINFO)

/by

Tingkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Peserta Didik, Bupati Imron Resmikan UKS SMPN 1 Sumber

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri peluncuran gerakan sarapan bersama sekaligus meresmikan gedung usaha kesehatan sekolah (UKS) di SMPN 1 Sumber, Selasa (20/2/2024).

Bupati Imron mengatakan, kehadiran gedung UKS ini tidaklah sekadar sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan simbol dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Cirebon.

“Saya sangat berharap keberadaan ruang UKS agar selalu terintegrasi, mulai dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang didukung dengan manajemen/tata kelola yang baik,” kata Imron.

Dengan adanya gedung UKS ini, ia berharap, SMP Negeri 1 Sumber dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi siswa-siswinya, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan upaya pencegahan penyakit.

Melalui kolaborasi antara sektor pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan optimal siswa dalam segala aspek.

“Mungkin, di banyak sekolah, yang tersisa hanya plang namanya UKS. Kalau pun masih ada ruang UKS, mungkin kondisinya kurang terawat dengan baik,” ujarnya.

“Oleh karena itu, kami minta kepada kepala SMP Negeri se-Kabupaten Cirebon, untuk membuat terobosan mempercepat pengembangan UKS di sekolahnya masing-masing,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H. Ronianto, S.Pd., M.M menambahkan, bahwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sudah ada beberapa program.

Diantaranya, yaitu program bebas sampah plastik. Tiap-tiap anak dan tiap-tiap sekolah tidak lagi diperbolehkan menggunakan sampah-sampah plastik. Oleh karenanya, anak-anak diharuskan membawa peralatan sendiri, baik itu untuk makan maupun minum.

“Seperti program sarapan bersama Bupati Cirebon di SMPN 1 Sumber ini, dalam rangka memberikan edukasi kepada anak-anak, agar bisa memakan makanan empat sehat lima sempurna. Kemudian anak-anak juga diajarkan untuk mengurangi sampah,” kata Ronianto.

Dikatakan Roni, sapaan akrabnya, melalui dana BOS Kabupaten Cirebon tahun kemarin sudah memberikan bantuan kepada siswa, yaitu berupa tempat makanan dan minum, sehingga ketika mereka jajan di sekolah sudah memakai tempat makan yang telah disediakan, bukan lagi plastik.

“Dampaknya adalah pengurangan sampahnya yang sangat luar biasa. Kita lebih kepada edukasi, agar anak-anak terbiasa hidup sehat dan bisa mengurangi sampah, bukan hanya di sekolah, namun di lingkungan rumahnya,” sambungnya.

Terkait UKS, lanjut Roni, sebenarnya sudah ada di beberapa sekolah, diantaranya di SMPN 1 Weru, SMPN 1 Dukupuntang dan sekarang di SMPN 1 Sumber.

“Mudah-mudahan sekolah-sekolah lain bisa menyusul. Tapi, kita melihat kondisi ruangannya juga, kalau ruangan terbatas, ya tidak sebesar ini, tetapi yang penting fasilitas UKS di tiap sekolah ada,” pungkas Roni. (DISKOMINFO)

/by

Enam Perumahan Siap Serahkan PSU ke Pemkab Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak enam perumahan di Kabupaten Cirebon melakukan ekspos Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah daerah di kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) setempat, Senin (19/2/2024).

Kepala Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Cirebon, Yayan Suratman mengatakan, akhir tahun 2023 kemarin, sebanyak 91 perumahan dari 550 perumahan yang sudah menyerahkan asetnya kepada pemerintah daerah (Pemda).

Sedangkan untuk tahun 2024 ini, lanjut Yayan, baru ada enam perumahan dari empat pengembang yang sudah masuk untuk proses serah terima PSU.

“Awal tahun ini, baru ada enam perumahan dari empat pengembang, dan sekarang mereka ekspos,” ujarnya.

“Tahun 2024 ini kita targetkan, ada 10 perumahan yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, bahwa keenam perumahan dari empat pengembang tersebut, nantinya akan melakukan ekspos. Pemkab Cirebon akan melihat bagaimana kondisi di lapangan, usai mereka melakukan pemaparan.

“Sebelum diserahkan, Pemkab nanti meninjau ke lapangan, apakah sesuai atau tidak antara yang dipaparkan dengan yang ada di lapangan. Kalau semua sesuai, nanti kita buatkan Berita Acara Serah Terima (BAST), agar nantinya bisa diserahkan ke Pemda,” jelas Yayan.

Lebih lanjut, ujar Yayan, keenam perumahan tersebut merupakan perumahan yang dibangun dari tahun 2000an, artinya perumahan yang sudah cukup lama.

“Perumahan sih sudah lama dari tahun 2000an, cuma pengembangnya masih ada,” katanya.

Ia mengungkapkan, keempat pengembang dari enam perumahan yang akan menyerahkan PSU-nya ke pemerintah daerah, yakni:

  1. PT. Putra Mulia Propertindo selaku Pengembang Perumahan Mulialand Ciledug;
  2. PT. Panca Mulia Persada selaku Pengembang Mulialand Patria dan Perumahan Mulia Asri Arjawinangun;
  3. PT. Purimega Saranaland selaku Pengembang Perumahan Taman Anggrek Plumbon dan Perumahan Taman Anggrek Tegalwangi I; dan
  4. PT. Gading Dampar Kencana selaku Pengembang Perumahan Ramayana Residence.

Terkait perumahan yang pengembangnya sudah bangkut atau ada pernyataan pailit, ia menjelaskan bahwa serah terima perumahan bisa dilakukan, meski pengembang sudah tidak ada.

Hal tersebut sesuai dengan Perbup Nomor 189 Tahun 2022, bila pengembang terlantar itu bisa diserahkan ke Pemda.

“Jadi, nanti warga perumahan bisa mengajukan untuk audiensi dengan Pemkab Cirebon untuk PSU-nya,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Monitoring Pemilu 2024, Bupati Imron Pastikan Pemilu di Kabupaten Cirebon Berjalan Aman dan Lancar

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag memastikan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon berjalan aman dan lancar. Tidak ditemukan adanya konflik hingga pelaksanaan pemungutan suara usai.

Kondisi tersebut dipastikan, usai Bupati Imron bersama Forkopimda Kabupaten Cirebon melakukan monitoring pelaksanaan Pemilu 2024 di beberapa titik di Kabupaten Cirebon, Rabu (14/2/2024).

Beberapa titik tersebut, diantaranya TPS 03 Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber, TPS 4 Desa Trusmi Kecamatan Plered, TPS 15 Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura, dan TPS 01 Desa Ambulu Kecamatan Losari.

Dalam peninjauan itu, Imron bersama rombongan melihat langsung ke lokasi dan antusiasme warga berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya.

Ditemui di TPS 01 Desa Ambulu Kecamatan Losari, Imron menyebutkan, pihaknya menjamin situasi di Kabupaten Cirebon akan tetap kondusif, meskipun ada perbedaan pilihan di tengah masyarakat.

“Kami lihat masyarakat sangat gembira berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini,” kata Imron didampingi Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.IK, S.H, M.H dan Dandim 0620 Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Afriandy Bayu Laksono S.Sos., M.I. Pol beserta jajaran.

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah meminta kepada seluruh peserta Pemilu di Kabupaten Cirebon, agar siap menerima kekalahan dan tidak menciptakan konflik pascapemilihan.

Dan bagi siapapun yang terpilih nantinya, ia berharap, akan membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah yang positif dan lebih baik lagi untuk lima tahun kedepan.

Tak lupa, Imron mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 ini.

“Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung dan menjaga kondusifitas, sehingga pelaksanaan Pemilu 2024 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Hadiri Apel Serpas, Bupati Imron Berharap Pemilu Berjalan dengan Lancar dan Aman

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Apel Pergeseran Pasukan (Serpas) Pengamanan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024, di Halaman Mapolresta Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (13/2/2024).

Bupati Imron mengatakan, apel pergeseran pasukan yang digelar Polresta Cirebon dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda ini bertujuan untuk mengantisipasi kegiatan Pemilu esok hari, agar berjalan dengan lancar dan baik.

“Ada sedikit kendala, namun dapat segera diatasi, yakni TPS yang terdampak banjir. Kita berharap, walapun ada hambatan, Alhamdulillah, sesuai kesiapan sudah 100 persen,” ujar Imron.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H memastikan jajaran yang ditugaskan bakal disebar di seluruh TPS di wilayah hukum Polresta Cirebon, yaitu untuk pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon.

“Karena keselamatan, keamanan seluruh pemilih dan kelancaran pelaksanaan Pemilu menjadi prioritas utama kami,” kata Sumarni.

Ia meminta kepada seluruh personel Polri, untuk tetap menjaga netralitas, profesionalisme, dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam menjaga keamanan serta ketertiban.

“Pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Cirebon, diharapkan berlangsung dengan lancar dan aman,” harap Sumarni.

“Polresta Cirebon bersama Forkopimda berkomitmen untuk memberikan pengamanan terbaik, demi terciptanya pesta demokrasi yang demokratis dan transparan,” tandasnya. (DISKOMINFO)

/by

Wabup Ayu Pastikan Korban Banjir di Desa Melaka Tertangani dengan Baik

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si meninjau korban banjir di Desa Melaka Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Senin (12/2/2024).

Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon, mengatakan bahwa ia ingin memastikan korban banjir di desa tersebut tertangani dengan baik.

“Pemkab Cirebon ingin memastikan korban banjir tertangani dengan baik, baik kebutuhan pokok dan lainnya,” kata Ayu.

Ia mengungkapkan, korban bajir di Desa Melaka Kecamatan Gebang ini, mencapai 1300 kepala keluarga (KK). Dan kini, semua warga yang menjadi korban banjir masih mengungsi.

“Ada 1300 KK yang terdampak banjir. Saya ingin memastikan, bahwa pengungsi dan warga sudah dievakuasi atau belum,” ungkapnya.

“Untuk kebutuhan makannya, sudah ada atau belum, juga untuk jambannya, ada atau tidak? Saya harus memastikan, kebutuhan itu semua ada,” jelas Ayu.

Selain itu, ia juga ingin memastikan apakah tupoksi dari BPBD ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga, ketika terjadi bencana banjir, petugas gabungan dari BPBD dan lainnya sudah melakukan penanganan dengan baik.

“Pemerintah daerah ingin memastikan, sejauh mana penanganannya. Apakah warga terdampak sudah dievakuasi, apakah tupoksi BPBD sudah berjalan dengan baik atau belum,” lanjutnya.

“Ternyata semua pihak sudah melaksanakan tupoksinya, termasuk Pak Kuwu, Kapolsek, Danramil kemudian Polairud, Lanal dan Puskesmas, semua hadir,” katanya.

Ia menjelaskan mengenai penyebab banjir yang melanda desa tersebut. Penyebabnya merupakan luapan air dari sungai Ciberes.

“Kata Pak Kuwu tadi, desanya bukan langganan banjir tahunan, tetapi memang ada pendangkalan sungai. Maka ketika ada hujan deras, biasanya air sungai meluap dikarenakan tersumbat oleh sampah,” jelasnya.

Ayu meminta kepada seluruh masyarakat, untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, yang nantinya dapat mengakibatkan banjir.

Di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Denny Nurcahya mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan beberapa instansi untuk ikut serta membantu korban banjir di Desa Melaka ini.

“Kita berikan bantuan sembako, peralatan mandi, obat-obatan dan makanan, serta nantinya akan dibuatkan dapur umum,” tuturnya. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Imron Harapkan Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon Berjalan Adem Ayem

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri apel kesiapan dan doa bersama menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di Lapangan Ranggajati, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Senin (12/2/2024).

Dalam apel tersebut, Imron memprediksi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Cirebon bakal berjalan baik dan damai. Hingga saat ini pun, belum terjadi konflik apapun menjelang pesta demokrasi tersebut.

“Kabupaten Cirebon itu adem ayem. Saya lihat, semua partai juga termasuk ketuanya akur,” kata Imron dihadapan jajaran Forkopimda dan ratusan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Selain itu, lanjut Imron, pemerintah daerah meminta kepada seluruh peserta Pemilu di Kabupaten Cirebon untuk siap menerima kekalahan dan tidak menciptakan konflik pascapemilihan.

“Kalau sukses jangan sombong, kalau tidak sukses jangan stres. Ingat, setelah jadi, harus ingat tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.IK, S.H, M.H mengimbau kepada seluruh pelaksana Pemilu, untuk menjaga integritas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon maupun peserta Pemilu.

Menurut Sumarni, para pelaksana ini harus membebaskan masyarakat, memilih calon pemimpin masa depan sesuai pilihannya tanpa adanya intervensi.

“Bekerja sesuai tupoksinya masing-masing, bekerja penuh integritas dan profesional. Insyaallah, tidak akan ada masalah di Kabupaten Cirebon,” tukas Sumarni. (DISKOMINFO)

/by

Apel Siaga, Bupati Cirebon Ajak Masyarakat Datang ke TPS dan Imbau Tidak Golput

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri apel siaga pengawasan masa tenang Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Cirebon, yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, di Stadion Ranggajati Sumber, Sabtu (10/2/2024).

Usai kegiatan tersebut, Bupati Imron mengajak masyarakat agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengimbau agar tidak golput pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat mendukung kegiatan-kegiatan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan Pemilu 2024, termasuk apel siaga tersebut.

“Kita bersama TNI-Polri juga sepakat untuk menjaga ketenangan, ketertiban Pemilu 14 Februari nanti, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” kata Imron.

Ia juga berpesan kepada jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), PKD, dan Pengawas TPS untuk tetap mengedepankan integritasnya sebagai pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, nanti pada 14 Februari, yang sudah mempunyai hak pilih harus datang ke TPS, jangan sampai golput,” pesan Imron.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat menjelaskan, apel siaga pengawasan masa tenang Pemilu tersebut sengaja dilakukan, mengingat tiga hari ke depan masuk masa tenang Pemilu.

“Dan pada masa tenang ini tidak boleh ada lagi aktifitas-aktifitas kampanye, tidak ada lagi aktifitas-aktifitas berupa ajakan meyakinkan pemilih,” jelasnya.

Jadi, menurutnya, apel siaga pengawasan ini untuk memastikan bahwa semua pengawas Pemilu melaksanakan tugas mereka sesuai dengan tupoksinya.

Ia pun mengaku, bahwa pengawas Pemilu se-Kabupaten Cirebon sudah siap menghadapi Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.

“Termasuk nanti di tiga hari ini, kita akan melakukan patroli pengawasan sebagai bentuk pencegahan kita terhadap potensi-potensi terjadinya dugaan pelanggaran,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni dalam sambutannya menyampaikan, di masa tenang Pemilu ini pihaknya berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk melakukan pengawasan.

“Tidak ada lagi aktifitas-aktifitas kampanye, alat-alat peraga kampanye segera untuk dibersihkan atau dikoordinasikan dengan yang memasang,” ujarnya.

Pihaknya juga mengimbau dan mengajak semua pihak yang tergabung dalam Panwascam, PKD atau pengawas TPS, untuk mengedukasi masyarakat dengan melakukan kerja sesuai tupoksinya.

Jangan sampai, lanjut Sumarni, ada yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu ini. Tanamkan didalam diri sendiri, integritas yang paling utama dalam melaksanakan kegiatan.

Selain itu, antisipasi kecurangan-kecurangan yang mungkin saja akan terjadi di masa-masa pelaksanaan pemungutan maupun pada tahap penghitungan suara.

“Jangan sampai lengah, agar pelaksanaan Pemilu ini bisa berjalan dengan jujur dan adil,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

12 Pejabat Ikuti Uji Kompetensi Seleksi Terbuka JPTP

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 12 pejabat di lingkungan Kabupaten Cirebon mengikuti uji kompetensi pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon, Rabu (7/2/2024).

Sebelum mengikuti uji kompetensi, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si membuka secara resmi sekaligus memberikan arahan kepada 12 pejabat yang mengikuti seleksi terbuka JPTP untuk jabatan Kepala Dinas Perhubungan.

Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon, mengatakan bahwa proses seleksi ini bertujuan mencari pemimpin yang terbaik untuk mengisi jabatan yang kosong melalui kompetisi secara sehat.

Baik dari sisi administratif, rekam jejak, kompetensi maupun kapasitas, secara transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan.

“Tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya, yaitu seleksi administrasi. Kita ketahui bersama bahwa setelah melalui seleksi, dari 13 orang pendaftar, menghasilkan 12 orang peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan tes uji kompetensi,” kata Ayu.

Ia mengungkapkan, tahapan assessment ini adalah tahapan yang menentukan dalam hal kompetensi dan kapasitas, baik secara individu maupun kerja sama. Sehingga, akan menentukan yang terbaik dari yang baik, untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

“Momentum ini diharapkan, tidak hanya dari sisi kompetisi semata, melainkan untuk proses pembelajaran dalam memecahkan permasalahan, serta mencari solusi yang pasti dihadapi di lingkungan kerja, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon,” ungkapnya.

Ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Bahwa proses seleksi ini adalah murni untuk mengisi kekosongan jabatan, dikarenakan pejabat tersebut telah memasuki masa pensiun,” lanjutnya.

“Proses seleksi ini dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi, dengan mengedepankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu, kata Ayu, proses seleksi dilakukan secara obyektif oleh assessment centre, sehingga diharapkan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

Ia berharap, agar kegiatan ini dijadikan sebagai momentum perubahan yang menunjang kepada peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah.

“Saya yakin, 12 pejabat ini akan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, sehingga setiap tahapan akan menghasilkan yang terbaik,” imbuhnya.

Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon H. Hendra Nirmala, melalui Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan, Akhmad Rodi Sakho mengatakan, uji kompetensi kepada 12 peserta pada seleksi terbuka JPTP merupakan tahapan kedua setelah seleksi administrasi.

“Pendaftar ada 13 orang, yang lolos administrasi 12 orang dan sekarang mereka yang lolos mengikuti uji kompetensi,” kata Sakho.

Sakho menjelaskan proses seleksi ini, pihaknya menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan sesuai dengan aturan dari BKN yang harus bekerja sama dengan lembaga penelitian yang sudah terakreditasi A.

“Kita harus bekerja sama dengan LPPM UNS yang memang sudah terakreditasi A,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Sakho, setelah selesai uji kompetensi, para peserta akan membuat penulisan makalah, rekam jejak dan terakhir tahapan wawancara.

“Tanggal 19 Februari tahapan terakhir wawancara oleh Pansel, dan pada 21 Februari nanti pengumuman hasil akhir,” tutupnya. (DISKOMINFO)

/by

Pemkab Cirebon bersama Polresta Cirebon Gelar Gerakan Pangan Murah

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si menghadiri kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang diadakan Kepolisian Resor Kota Cirebon (Polresta Cirebon) di Desa Jatipancur, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Selasa (6/2/2024).

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan GPM adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Juga, kata Ayu, sapaan akrab Wabup Cirebon ini, adalah sebagai upaya pengendalian laju inflasi daerah dan menyediakan bahan pangan pokok strategis dengan harga yang terjangkau dan berkualitas.

“Ini adalah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengendalian laju inflasi daerah di Kabupaten Cirebon,” kata Ayu.

Serupa yang diungkapkan Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, bahwa tujuan digelarnya kegiatan GPM ini selain untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta sebagai upaya pengendalian laju inflasi daerah, juga untuk menyediakan bahan pangan pokok yang harganya terjangkau dengan kualitas yang baik.

Lanjutnya, kegiatan GPM ini dilaksanakan di wilayah atau yang berdekatan dengan daerah rawan pangan/daya beli rendah, wilayah dengan akses pangan yang sulit dijangkau masyarakat dan juga wilayah stunting.

“Diharapkan, dengan pelaksanaan gerakan pangan murah ini, ketersediaan pangan dapat terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Jatipancur dengan harga yang terjangkau,” kata Sumarni.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga sebagai wujud nyata pemerintah yang notabene selalu memperhatikan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan pangan.

“Dalam kesempatan ini juga, kami ingin mendekatkan diri kepada masyarakat, dan membantu untuk menyediakan pangan murah yang terjangkau oleh masyarakat,” tukasnya.

Perlu diketahui, layanan lain yang juga diselenggarakan dalam gelaran GPM ini, diantaranya penanganan stunting untuk balita, gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), skrining penyakit tidak menular serta edukasi gizi. (DISKOMINFO)

/by