KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si melakukan monitoring dan evaluasi penanganan stunting dan kemiskinan di Desa Panembahan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Senin (22/1/2024).

Perempuan yang akrab disapa Ayu ini mengatakan, monitoring dilakukan guna mengetahui sejauh mana penanganan stunting di Kabupaten Cirebon, khususnya di tingkat desa.

“Dalam hasil monitoring itu, ditemukan tujuh anak dalam kondisi stunting. Kami sudah berkoordinasi dengan kuwu dan PKK setempat, untuk melakukan intervensi agar progres yang dihasilkan lebih baik lagi,” kata Ayu.

“Di Desa Panembahan juga ditemukan, ada satu rumah yang dihuni oleh tiga kepala keluarga atau di dalamnya ada 18 jiwa,” tambahnya.

Selain itu, orang nomor dua di Kabupaten Cirebon ini juga sekaligus ingin mengetahui proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di tingkat desa, salah satunya di Desa Panembahan, Kecamatan Plered ini.

“Saya ingin tahu langsung, apakah ada warga yang benar-benar miskin tetapi tidak dapat bantuan. Sebaliknya, yang kategori sudah mapan tapi malah mendapatkan bantuan. Ini yang salah. Dan gunanya verval adalah ini, agar bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran,” jelas Ayu.

Dalam kesempatan tersebut, Ayu juga meminta kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan masalah stunting. Ia menyebut, bahwa banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui tentang stunting.

Sehingga dalam kegiatan ini, Ayu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait stunting. Menurutnya, stunting yang terjadi pada anak-anak, lebih banyak dikarenakan kesalahan pola asuh.

“Diantaranya salah pemberian makanan kepada anak. Jangan hanya karena anak mau makan saja, tetapi tidak diperhatikan kandungan gizinya,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penanganan stunting dan kemiskinan di Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jum’at (19/1/2024).

Wanita yang akrab disapa Ayu ini mengatakan, monev yang dilakukan bersama perwakilan perangkat daerah ini, salah satunya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penanganan stunting di Kabupaten Cirebon, khususnya di tingkat desa.

Selain itu, orang nomor dua di Kabupaten Cirebon ini juga sekaligus ingin mengetahui proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan di tingkat desa, salah satunya di Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang ini.

“Saya ingin tahu langsung, apakah ada warga yang benar-benar miskin, tetapi tidak dapat bantuan, atau sebaliknya, kategori sudah mapan tapi malah mendapatkan bantuan,” ujar Ayu.

“Ini yang salah, maka gunanya verval adalah ini, agar bantuan untuk masyarakat miskin tepat sasaran,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan stunting. Ia menyebut, bahwa banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui apa itu stunting.

Sehingga dalam kegiatan ini, Ayu juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait stunting. Menurutnya, kasus stunting yang terjadi kebanyakan karena salah pola asuh.

“Diantaranya, salah dalam pemberian makanan kepada anak, jangan asal anak itu mau makan saja. Anak sih, mau-mau saja disuapin, nasi sama kuah mie instan juga mau, tapi tidak ada gizi dan proteinnya. Dan itu tidak baik untuk tumbuh kembang anak,” tukas Ayu. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar pembinaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) bersama Kejari dan Polresta Cirebon di Hotel Aston Cirebon, Jum’at (19/1/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, Perwakilan Kejari Kabupaten Cirebon, Sekda, Dr. H. Hilmy Riva’i serta para kepala perangkat daerah.

Imron mengajak kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk memperbaiki diri, mulai dari sisi sumber daya manusia, agar bisa ditingkatkan kapasitasnya, sehingga tercipta SDM yang kompeten di bidang pemerintahan atau birokrasi.

“Kita ketahui bersama, bahwa di Kabupaten Cirebon sedang mengalami banyak peristiwa yang cukup memprihatinkan, seperti runtuhnya beberapa bangunan yang belum lama ini selesai dibangun,” ujarnya.

“Bahkan bangunan yang baru saja diresmikan, yaitu Gapura Alun-alun Pataraksa, belum selesai proses pemeriksaan, sudah disusul kembali dengan runtuhnya gapura yang berada disebelahnya,” ungkap Imron.

“Tidak lama setelah itu, ada kabar beberapa bangunan sekolah juga runtuh. Berkaca pada kejadian di atas, kita harus sesegera mungkin melakukan evaluasi secara mendalam,” tambahnya.

Ia berharap, dalam peningkatan kapasitas SDM, bisa menghasilkan pegawai ASN yang paripurna dan profesional, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang baik, termasuk taat kepada aturan hukum.

“Tentu, kita semua di jajaran Pemda, tidak menginginkan siapapun berurusan dengan aparat penegak hukum (APH), atau terjerat kasus-kasus hukum terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga kita perlu tahu apa yang harus dilakukan, hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Imron, tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) secara umum dapat diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa.

“Untuk itu, dalam tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, pemerintahan yang responsif, komitmen, penegakkan aturan, serta kerja sama yang baik dengan berbagai pihak,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Stunting dan Kemiskinan di Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.

Wabup Cirebon yang akrab disapa Ayu, mengatakan, monitoring ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penanganan stunting di tingkat desa.

Selain itu, ia juga bersama tim ingin mengetahui sejauh mana proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan yang ada di desa ini.

Menurutnya, masih ada beberapa warga miskin yang belum dilakukan verval di Desa Weru Lor. Berdasarkan data yang ia miliki, ada sebanyak 96 warga yang termasuk dalam kategori miskin, namun baru 71 orang yang sudah diverval.

“Berarti, masih ada warga yang belum dilakukan verval data kemiskinan,” ujar Ayu, Kamis (18/1/2024).

Ia juga menyebut, kunjungan secara langsung ini, membuat dirinya bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ia juga menemukan beberapa warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, namun ternyata belum terdata.

Monev yang diikuti juga oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah ini, membuat pihaknya bisa mencarikan solusinya secara langsung dan segera ditangani oleh pihak-pihak terkait.

“Sejumlah perangkat daerah saya bawa dalam monitoring ini, begitu juga perangkat desa. Sehingga ketika ada masalah, bisa langsung dicarikan solusinya,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ayu juga meminta kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan permasalahan stunting. Ia menyebut, bahwa banyak masyarakat yang belum paham, bahkan tidak mengetahui apa itu stunting.

Sehingga dalam kegiatan ini, Ayu juga sekaligus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait stunting. Menurutnya, stunting yang terjadi pada anak-anak, lebih banyak dikarenakan kesalahan pola asuh.

“Oleh karena itu, tadi juga saya berikan sosialisasi terkait stunting kepada ibu-ibu yang memiliki anak balita,” tutur Ayu. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag membuka forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di Hotel Aston, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Rabu (17/1/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Imron menyebutkan, bahwa forum ini harus dimanfaatkan untuk mencapai pembangunan Kabupaten Cirebon yang efektif, efisien, dan partisipatif.

“Saya minta RKPD yang disusun bisa berkualitas, tertutur, dan akuntabel,” kata Imron.

Sampai 2023, kata Imron, pembangunan di Kabupaten Cirebon telah menuju ke arah yang lebih baik. Peringkat Kabupaten Cirebon pun naik, dari urutan ke-18 menjadi urutan 17 di Jawa Barat.

Selain itu, keberhasilan dalam pembangunan tersebut yakni, menurunnya angka kemiskinan dari 12,01 persen menjadi 11,20 persen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder di Kabupaten Cirebon, yang sudah berperan aktif dalam pembangunan,” ujarnya.

Meskipun begitu, lanjut Imron, ada beberapa isu strategis yang belum dituntaskan, diantaranya rendahnya sumber daya manusia (SDM) hingga pertumbuhan ekonomi yang belum optimal.

Oleh karena itu, pembangunan pada 2025 harus dirumuskan secara baik berdasarkan kebutuhan masyarakat, yang didukung oleh data maupun informasi valid.

“Tahun 2025, fokus terhadap peningkatan ekonomi daerah dan peningkatan SDM berdaya saing. Ini harus menjadi perhatian semua pihak,” tukas Imron.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. Hilmy Riva’i, M.Pd mengatakan, forum tersebut sengaja digelar untuk menghimpun aspirasi masyarakat sebagai rancangan membangun daerah.

“Kami ingin mendapatkan masukan untuk Kabupaten Cirebon, sehingga nantinya bisa sesuai dengan skala priotas pembangunan,” kata Hilmy. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh KemenpanRB, nilai indeks pelayanan publik di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 mengalami peningkatan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat memimpin apel Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Cirebon, Rabu (17/1/2024).

Pada tahun 2022, indeks pelayanan publik di Kabupaten Cirebon mendapatkan nilai 3,675. Dan saat ini, Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Cirebon mendapatkan nilai 3,82.

Peningkatan juga terjadi pada nilai kepatuhan penyelenggaraan publik di Kabupaten Cirebon, berdasarkan penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia.

Jika pada tahun 2022 lalu, nilai kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Cirebon mendapatkan nilai 71,43, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 82,24.

“Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori tingkat kepatuhan tinggi dan masuk zona hijau,” kata Imron.

Imron menuturkan, bahwa KemenpanRB dan Ombudsman RI melaksanakan penilaian kinerja pelayanan publik kepada unit lokus yang telah ditentukan, serta aspek dan indikator yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, terdapat tiga unit lokus evaluasi yang dilaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kemenpan RB.

Tiga lokus tersebut, yaitu Kecamatan Sumber terkait pelayanan administrasi, RSUD Waled terkait pelayanan jasa, serta Dinas Sosial terkait pelayanan barang.

“Pada kategori tersebut, RSUD Waled mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai 4,38,” lanjutnya.

Sedangkan Ombudsman melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik kepada tujuh unit layanan, yakni DPMPTSP, Disdukcapil, Disdik, Dinsos, Dinkes, Puskesmas Plered, dan Puskesmas Talun.

“Untuk penilaian dengan kualitas tertinggi, diraih Puskesmas Talun dan Puskesmas Plered. Sedangkan kualitas tinggi diraih oleh DPMPTSP, Dinkes, Dinsos, Disdik dan Disdukcapil,” jelas Imron.

Imron berharap, prestasi yang sudah berhasil diraih tersebut, bisa menjadi motivasi bagi perangkat daerah lainnya untuk bisa meningkatkan dan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Karena kedepannya, pemerintah daerah akan melakukan penilaian kinerja pelayanan publik secara internal atas rekomendasi dari KemenpanRB dan Ombudsman RI,” tutupnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Dialog Kebangsaan Nasional dalam rangka Haul ke-93 KH. Muhammad Said, sesepuh dan warga Pondok Pesantren Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Selasa (16/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Imron mengingatkan kepada seluruh masyarakat, bahwa peran dari para ulama dan santri dalam mendirikan bangsa ini cukup besar.

“Negara kita berdaulat saat ini merupakan salah satu peran dari para santri dan ulama. Para kiai menjadi perekat bangsa yang mendorong cinta tanah air dan bangsa,” ujar Imron.

Apalagi, lanjut Imron, di era globalisasi saat ini, ia berharap pesantren, kiai dan para santri-santrinya agar dapat meng-counter paham-paham yang masuk ke Indonesia, terutama dalam hal kepentingan politik identitas.

“Banyak agama yang dijadikan sebagai alat kepentingan politik identitas. Maka, para santri dan anak-anak muda harus paham dan dapat meng-counter, sehingga tidak ada yang menjadi korban dari politik identitas tersebut,” jelas Imron.

Imron mengingatkan, bahwa tantangan dan musuh saat ini, berbeda dengan masa penjajahan dulu. Jika sebelumnya musuh bangsa Indonesia adalah penjajah, maka saat ini musuhnya adalah kebodohan dan kemiskinan.

“Tantangan kita saat ini, yaitu menghilangkan kebodohan, kemiskinan dan menjaga persatuan,” lanjutnya.

Ia juga menuturkan, bahwa Indonesia bukan negara agama, namun negara yang beragama. Bahkan terbentuknya Pancasila juga merupakan hasil diskusi pendiri bangsa saat itu dengan para ulama.

Sementara itu, KH. Wawan Arwani Amin, yang mewakili Pondok Pesantren Gedongan menuturkan, bahwa pendiri Ponpes ini, yaitu Kiai Said, sangat menentang penjajah Belanda pada saat itu.

Bahkan Wawan menyebut, Kiai Said tidak mau berkompromi dalam segala hal dengan Belanda. Hal ini menunjukkan bagaimana peran dari para kiai saat masa penjajahan. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si kembali melakukan monitoring percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Cirebon.

Kali ini, berkunjung ke Posyandu Anggrek Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Selasa (16/1/2024).

Pemerintah Kabupaten Cirebon terus fokus dalam hal penurunan kasus stunting, bahkan tahun 2024 ini, diharapkan bisa zero stunting di Kabupaten Cirebon.

Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon mengatakan, Pemkab Cirebon tidak bosan-bosan untuk melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan berupa tambahan makanan bagi masyarakat.

“Tugas saya (Wabup Cirebon) untuk monitoring, sampai sejauh mana program-program penurunan stunting, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum,” ujar Ayu.

Ayu mengungkapkan, laporan dari kepala Puskesmas di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber sendiri, mencatat bahwa anak yang terkena stunting mencapai 15 anak.

Ia mengajak kepada semua pemangku kepentingan untuk terus melakukan intervensi, agar kasus stunting, khususnya di Desa Sidawangi bisa tertangani dengan baik.

“Mari bersama-sama untuk melakukan intervensi. Saya yakin, tiga bulan kedepan, kalau kerjasama antara Puskesmas, kader PKK, serta Posyandu berjalan dengan baik, maka 15 anak yang terkena stunting ini sudah tidak ada lagi, atau bahkan Desa Sidawangi bisa zero stunting,” ujarnya.

Ayu menjelaskan, jika stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, dimulai dari seribu hari pertama kehidupan seorang anak.

“Kita yakin, tahun 2045 sesuai dengan program pemerintah, Indonesia akan bebas stunting dan menjadi generasi emas,” harapnya.

Seperti diketahui, tahun 2023 angka stunting di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan, yaitu sebesar 1-2 persen.

“Jika sesuai target, idealnya harus 3 persen penurunannya. Tapi kita optimis 2024, Kabupaten Cirebon bisa zero stunting,” lanjutnya.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak paham terkait dengan stunting, maka diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan setelah kunjungan ini, karena ini dihadiri kepala puskesmas, camat, bidan dan lainnya, maka diharapkan agar dapat mengedukasi kepada masyarakat supaya angka stuntingnya bisa lebih ditekan lagi,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bakal memperbanyak ruang berekspresi. Upaya tersebut dilakukan, untuk mencegah aksi kekerasan dan gangguan ketertiban masyarakat yang dilakukan oleh geng motor.

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E, M.Si menyebutkan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) untuk memberikan ruang bagi yang ingin menyalurkan minat dan bakat.

Menurut Ayu–sapaan akrab Wabup Cirebon, jenis kenakalan remaja di Kabupaten Cirebon, diantaranya mengkonsumsi minuman beralkohol, vandalisme, hingga tawuran.

“Sesungguhnya, mereka itu kreatif, tetapi wadahnya saja yang kurang. Pemerintah Kabupaten Cirebon akan mengarahkan bakat apa yang bisa mereka kembangkan,” kata Ayu saat menghadiri Seminar Area Stage Art di Pasar Batik Trusmi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Selasa (16/1/2024).

Ayu menyebutkan, semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan generasi emas. Hal ini dilakukan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, yang diharapkan oleh semua regenerasi.

“Anggota legislatif, bupati maupun wabup, pada generasi mendatang akan dijabat oleh anak-anak yang saat ini masih remaja,” tukasnya.

Selain itu, lanjut Ayu, pemerintah daerah mengharapkan generasi muda di Kabupaten Cirebon bisa lebih pandai bergaul, agar tidak terjerumus ke dalam dunia kenakalan.

Menurutnya, kenakalan remaja menjadi salah satu penyebab terjadinya pengganguran.

“Tingkat pengangguran masih tinggi, walau saat ini sudah turun. Namun, hal ini menjadi salah satu penyebab dari kenakalan remaja. Kalau saja kita bisa membuka lapangan pekerjaan, saya rasa akan berkurang (pengangguran),” tutup Ayu. (DISKOMINFO)

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si kembali melakukan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan penurunan stunting di Posyandu Desa Mandala, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Senin (15/1/2024).

Wakil Bupati yang akrab disapa Ayu ini mengatakan, berdasakan analisa dan juga informasi dari sejumlah kepala puskesmas di Kabupaten Cirebon, bahwa stunting banyak disebabkan dikarenakan kesalahan pola asuh.

Salah satunya, yaitu kurangnya makanan bergizi yang diberikan kepada anak-anak. “Makanan bergizi itu tidak perlu mahal, seperti telur puyuh dan sayur mayur,” kata Ayu.

Ayu juga mendorong orangtua agar kreatif untuk membuat makanan anak, seperti mengemas ikan atau ayam dalam bentuk nugget. Karena, terkadang anak-anak butuh tampilan yang menarik.

“Banyak tutorialnya, manfaatkan kecanggihan di era internet saat ini, seperti di YouTube, TikTok dan lain-lain,” sambungnya.

Ia juga mengingatkan kepada masyarakat, untuk melakukan imunisasi secara lengkap kepada putra atau putrinya. Karena hal tersebut juga sangat berdampak terhadap kesehatan anak.

Kuwu Desa Mandala, H. Rodiah mengatakan, dengan adanya monev yang dilakukan Wabup Ayu beserta jajaran ke Desa Mandala, pihaknya merasa bangga.

Dirinya melaporkan, bahwa kegiatan di Posyandu di desanya, masyarakatnya sangat antusias dan meningkat. Karena keberhasilan itu, kuncinya terletak pada generasi penerus yang cerdas.

“Alhamdulillah, di Desa Mandala tidak ada gizi buruk. Kita mempunyai enam Posyandu, dan PR (pekerjaan rumah) kami tinggal dua Posyandu lagi yang belum dibangun,” kata Rodiah.

Rodiah mengharapkan, dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung (misal, Posyandu) kesehatan di Desa Mandala, sedikitnya dapat diperhatikan.

Maka ia meminta, agar pekerjaan rumah pembangunan Posyandu agar bisa segera direalisasikan. (DISKOMINFO)