Wabup Ayu Minta Keseriusan dalam Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si yang juga ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Cirebon meminta keseriusan kepada semua pihak untuk bisa menurunkan angka stunting di Kabupaten Cirebon.

“Menyelesaikan stunting tidak ingin hanya seremonial saja, harus memiliki keseriusan. Karena tahun ini menjadi tahun terberat untuk kita semua,” tegas Ayu–sapaan akrabnya, pada saat menghadiri acara Rembuk stunting serta Penandatanganan Komitmen dan Berita Acara dalam rangka Koordinasi Konvergensi dan Konsolidasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Ia menginginkan, kegiatan dalam upaya penurunan stunting tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini harus lebih kepada menghasilkan rumusan-rumusan atau aksi yang dilakukan terhadap desa. Karena, aku Ayu, ada 28 desa, 9 kecamatan dan 10 wilayah kerja puskesmas yang menjadi lokus penurunan stunting.

“Jadi, saya inginkan pada rapat kali ini tidak bubar kelalen (barlen). Perlu keseriusan, karena tahun 2023 ini tahun terberat untuk menyelesaikan stunting,” pinta Ayu saat menyampaikan sambutannya di ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Kamis (10/8/2023).

Pihaknya sudah melakukan monitoring di beberapa kecamatan yang menjadi lokus stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kemenkes.

Dengan metode Survei Status Gizi Indonesia bisa menunjukkan hasil yang representatif atau mewakili kondisi di Indonesia, bahwa Kabupaten Cirebon berada di angka 18,6 persen.

Sedangkan, masih menurut Ayu, berdasarkan E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), Kabupaten Cirebon masih berada di angka 8,5 persen atau dengan kata lain, ada sebanyak 14.014 anak stunting.

“Kalau dihitung, penurunan dari tahun 2021 dengan jumlah 15.269 anak, sekarang 14.014 anak, artinya penurunan kurang lebih 1 persen atau sekitar 1000 anak. Memang, idealnya yang ditetapkan pemerintah pusat adalah 3 persen, tapi kita tetap optimis,” jelas Ayu.

“Oleh karena ini menjadi tahun terbesar, kurang lebih satu tahun lagi di akhir 2024 target prevalensi stunting di Kabupaten Cirebon harus mencapai 14 persen. Jadi, jangan santai, mari kita bekerjasama,” tandasnya.

Di sisi lain, Kepala Bappelitbangda, Dangi, mengatakan bahwa perencanaan dan penganggaran untuk penurunan stunting harus lebih terarah, efektif dan efisien, dengan menggunakan model pemberdayaan masyarakat dan menggunakan makanan olahan untuk PMT dengan bahan pangan lokal dari Kabupaten Cirebon. (DISKOMINFO)

/by

Wisata Kura-kura Belawa Akan Dikembangkan Menjadi Wisata Edukasi

KABUPATEN CIREBON — Kelompok Sadar Wisata Kuya Asih Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon menggelar sejumlah lomba dan kegiatan untuk mengenalkan wisata konservasi kura-kura tersebut kepada masyarakat yang lebih luas.

Tempat wisata ini rencananya akan lebih dikembangkan menjadi wisata edukasi, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung, terutama pelajar agar bisa mendapatkan pengetahuan secara langsung.

“Sehingga pengetahuan tersebut bukan hanya melalui buku saja, tapi bisa diperoleh secara langsung,” ujar Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si, Kamis (10/8/2023).

Ayu—sapaan akrab Wabup Cirebon, juga mendukung kegiatan lomba karaoke yang sedang dilaksanakan oleh pengelola wisata Kuya Asih ini.

Menurutnya, untuk menarik animo masyarakat agar berkunjung, memang butuh digelar sejumlah kegiatan, salah satunya melalui lomba karaoke ini.

Selain itu, ia juga mendorong kepada pengelola wisata agar bekerjasama dengan instansi pendidikan, untuk bisa mengenalkan tempat wisata yang akan dikembangkan menjadi tempat wisata edukasi ini.

“Saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Kuwu dan juga pengelola Wisata Kuya Asih ini, yaitu menyelenggarakan kegiatan untuk menarik minat masyarakat berkunjung,” kata Ayu.

Ayu menyebut, saat ini di Kabupaten Cirebon, terdapat sejumlah lokasi wisata. Bukan hanya wisata religi saja, namun juga terdapat destinasi wisata kuliner, sejarah, belanja, alam dan lainnya. Salah satunya, yaitu Wisata Kuya Asih ini.

“Disini, merupakan bagian dari wisata alam dan edukasi,” ujar Ayu.

Ia juga menambahkan, bahwa pihaknya sudah menetapkan sebanyak 22 desa wisata di Kabupaten Cirebon. Ia juga menuturkan, bahwa pihaknya sudah berkomitemen untuk memberikan bantuan dana untuk mendukung pengembangan di desa wisata tersebut.

“Anggarannya sudah ada, namun memang kalau tidak salah, baru 6 desa yang sudah dicairkan,” sambung Ayu.

Sementara itu, Kuwu Desa Belawa, Deni Kusuma menuturkan, pihaknya terus berusaha untuk menggelar kegiatan di tempat wisata Kuya Asih ini. Hal ini bertujuan, untuk bisa mengenalkan tempat wisata ini kepada masyarakat luas.

Sebelum dilaksanakan perlombaan karaoke pada hari ini, pihaknya juga sudah menyelenggarakan lomba menggambar, yang diikuti oleh sejumlah siswa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Pihaknya juga mengungkapkan, bahwa wisata Kuya Asih ini bukan hanya akan fokus pada konservasi kura-kura saja, namun akan ditambah fasilitas edukasi lainnya. “Nanti akan kita buat taman lalu lintas juga,” singkat Deni. (DISKOMINFO)

/by

Lewat Perda Terbaru, Pemerintah Kabupaten Cirebon Jamin Kemudahan Perizinan Usaha

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Aturan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Aturan terbaru didalamnya mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha, manajemen penyelenggaraan, hingga sanksi administratif. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha itu menggantikan 10 Perda yang sudah ada.

Sepuluh peraturan tersebut, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi; Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan; Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan; Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Kemudian, Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Peternakan; Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi; Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung; Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dr. H. Hilmy Riva’i, M.Pd yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Agung Hariaji, S.H., MPA menyebutkan, beberapa waktu lalu, proses perizinan usaha seringkali menjadi sesuatu yang melelahkan, karena prosesnya yang terkenal sulit, menguras banyak biaya, dan memakan waktu yang lama.

Namun saat ini, hal tersebut tidak berlaku lagi, karena semua informasi bersifat transparan. Sehingga, proses perizinan usaha, bahkan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jauh lebih mudah.

“Perizinan usaha tidak hanya penting bagi UMKM, melainkan bagi semua kegiatan usaha. Baik bagi usaha perorangan dengan skala kecil maupun perusahaan besar, perizinan merupakan suatu kewajiban yang perlu untuk dimiliki,” kata Agung dalam acara sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Hotel Apita Cirebon, Kamis (10/8/2023).

Menurutnya, terdapat tiga keuntungan bagi pelaku usaha yang memiliki perizinan, yakni legal secara hukum, menjadikan usaha formal yang sudah berlegitimasi ketiga, dan kemudahan mendapatkan pembiayaan.

“Keuntungannya tentu tidak hanya berhenti sampai disitu, ketika sebuah usaha sudah legal, maka sebuah usaha akan lebih mudah untuk berkembang ke berbagai sisi, salah satunya melalui sisi pembiayaan atau investasi,” tutup Agung. (DISKOMINFO)

/by

Job Fair di SMK Bina Warga Mampu Tekan Angka Pengangguran di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Kegiatan Bursa Lowongan Pekerjaan (Job Fair) yang diselenggarakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon bekerjasama dengan sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dianggap mampu mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon.

Saat menghadiri pembukaan Job Fair di SMK Bina Warga Desa Cipeujeuh, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan bahwa kegiatan ini banyak memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat yang belum bekerja.

“Seperti pada Job Fair kali ini, ada sebanyak 912 lowongan pekerjaan yang dibuka,” ujar Imron, Rabu (9/8/2023).

Menurutnya, kegiatan Job Fair yang sudah dilakukan untuk kesekian kalinya di Kabupaten Cirebon ini, mampu membantu menurunkan angka pengangguran terbuka.

Ia menyebut, angka pengangguran di Kabupaten Cirebon saat ini berada di angka 8,11 persen. Jumlah tersebut menurun cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu yang mencapai hingga angka 11,52 persen.

Oleh karena itu, Imron juga mengajak kepada masyarakat Kabupaten Cirebon untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada pada setiap kegiatan Job Fair yang dilaksanakan.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, kegiatan Job Fair di SMK ini merupakan program sekolah. Pihaknya hanya memberikan rekomendasi dan mendukung kegiatan tersebut agar bisa terlaksana dengan baik.

Menurut Novi, sebenarnya target perusahaan yang terlibat dalam kegiatan Job Fair ini lebih diutamakan berasal dari wilayah Cirebon. Namun ternyata, beberapa perusahaan dari luar Cirebon juga ada yang bergabung dalam kegiatan ini.

“Pada Job Fair di SMK Bina Warga ini, ada juga perusahaan dari Bandung yang ikut bergabung,” kata Novi.

Kegiatan ini, masih kata Novi, merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjembatani para pekerja dengan perusahaan. Hal ini tentunya, memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Cirebon.

Sebelum kegiatan Job Fair di SMK Bina Warga ini, kegiatan serupa juga sudah dilaksanakan di sejumlah SMK lainnya di Kabupaten Cirebon, dengan membuka ribuan lowongan pekerjaan. (DISKOMINFO)

/by

Bupati Cirebon dan DPRD Tandatangani Persetujuan Bersama KUA/PPAS APBD 2024

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri rapat paripurna nota kesepakatan kebijakan umum anggaran, serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (9/8/2023).

Dalam sambutannya, Bupati Imron mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota DPRD atas kerjasama yang telah terbangun dengan harmonis selama ini, atas dukungan dan persamaan visi dalam membangun Kabupaten Cirebon.

Ini merupakan hal yang sangat berharga dan salah satu bentuk kepeduliannya kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah ini.

Imron menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja badan anggaran DPRD, TAPD dan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon yang penuh semangat tanpa mengenal lelah telah membahas nota pengantar KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024.

Sehingga, menghasilkan kesepakatan yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Berkat sinergi yang terbangun dan terus terpelihara, nota pengantar KUA/PPAS Tahun Anggaran 2024 yang kami sampaikan pada tanggal 12 Juli lalu, alhamdulillah pada hari ini telah menghasilkan kesepakatan bersama, yang kami yakini merupakan hasil kerja keras banggar DPRD, TAPD dan SKPD melalui tahapan pengkajian yang utuh, tajam dan mendalam terhadap nota pengantar KUA/PPAS yang sebelumnya telah kami hantarkan,” kata Imron.

Ia sangat menghargai dan memaknai kesepakatan. Menurutnya, ini merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan dari seluruh jajaran pemerintahan daerah, baik legislatif maupun eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.

Karena itu, lanjut Imron, kesepakatan KUA/PPAS ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan RKA dan Rancangan APBD tahun anggaran 2024.

“Berdasarkan hal tersebut, mengacu pada nota kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Cirebon tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, maka kami menyepakati terhadap prioritas dan plafon anggaran sementara, yang meliputi rencana pendapatan dan prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan pada SKPD, serta rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024,” jelas Imron.

Ia pun meminta untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang efektif terhadap percepatan penggunaan APBD, terutama prioritas pembangunan dengan fokus utama kebijakan yang lebih banyak diarahkan pada pemulihan ekonomi secara menyeluruh.

“Tujuan yang hendak kita capai adalah optimalisasi pemanfaatan dengan baik anggaran yang tersedia, harus benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Memasuki Tahun Politik 2024, FKDM Diharapkan Mampu Mencegah Ancaman Dini di Kabupaten Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon terus melakukan kewaspadaan dini dari segala ancaman yang ada di wilayahnya. Mengingat kini sudah memasuki tahun politik, segala macam ancaman maupun gangguan pasti akan muncul di tengah masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Cirebon telah membentuk tim kewaspadaan dini, baik tingkat kabupaten hingga tingkat kecamatan.

Terdiri dari camat, sekretaris kecamatan, Danramil, Kapolsek, kasi trantibum kecamatan, dan atau instansi vertikal lainnya yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Cirebon.

“Mereka mempunyai tugas mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data, serta informasi atau bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di kecamatan,” ujar Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag.

“Selain itu, mengkoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing,” sambung Imron usai membuka acara Sinergitas antara Aparatur Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Pemerintah Desa dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Hotel Apita Cirebon, Rabu (9/8/2023).

Ia mengatakan, pembentukan FKDM ini merupakan wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

“Untuk keanggotaannya sendiri, terdiri dari unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya,” katanya.

Selain itu, kata Imron, pada tahun politik ini ada ancaman dan gangguan nyata yang sudah muncul dipermukaan, yang apabila dibiarkan di masyarakat akan menimbulkan perpecahan, sehingga dapat terganggunya stabilitas dan kondusifitas wilayah.

“Ancamannya non militer, yaitu politik identitas, disinformasi dan ujaran kebencian. Untuk mewujudkan stabilitas dan kondusifitas daerah, tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah, TNI dan Polri saja, melainkan perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, pada saat ini situasi kondisi negara di bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan pertahanan mengalami dinamika perubahan yang cukup cepat.

Kini, kata Imron, mudah terjadi gesekan antara pemerintah dan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat akibat dari kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah.

“Seluruh potensi ATHG terhadap kondusifitas wilayah menjelang Pilwu serentak tahun 2023, pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, mungkin bisa terjadi, sehingga perlu adanya kewaspadaan dini dari ancaman tersebut,” lanjut Imron.

Imron menjelaskan, ada beberapa potensi gangguan pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang harus dilakukan bersama-sama.

“Waspada spanduk-spanduk, informasi hoax yang beredar melalui media sosial dan atau media cetak dan televisi berbau politik yang sifatnya memprovokasi, sehingga berpotensi dapat memecahbelah persatuan dan kesatuan serta menimbulkan keresahan masyarakat,” pesan Imron.

“Waspada kampanye hitam, waspada gerakan kelompok yang selalu memainkan politik identitas, karena kelompok ini selalu memainkan politisasi identitas secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun lainnya,” pungkasnya. (DISKOMINFO)

/by

Peringati HARKOPNAS ke-76, Wabup Ayu: Koperasi Harus Ikuti Perkembangan Zaman

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Koperasi Nasional ke-76 tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023 dengan mengusung tema “Membangun Koperasi Berbasis Kearifan Lokal dan Digital Menuju Ekonomi Kerakyatan yang Adil dan Modern” bertempat di halaman Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Selasa (8/8/2023).

Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si mengatakan, koperasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong merupakan sosial capital yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat mempertahankan dampak globalisasi dan krisis moneter.

Oleh karena itu, peran koperasi dalam perekonomian harus terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi, tetapi secara internal juga telah mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Perlu diketahui, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh dunia telah berdampak pada seluruh sektor pembangunan, tidak terkecuali sektor ekonomi, yang juga disebut sebagai resesi ekonomi.

Sebuah lembaga penelitian di AS mendefinisikan, bahwa resesi sebagai indikasi turunnya daya beli masyarakat secara umum dan naiknya angka pengangguran.

Menurutnya, resesi ekonomi yang melanda Indonesia telah membuat pembangunan dalam sektor ekonomi menjadi menurun drastis, bahkan sampai pada posisi minus.

Dengan kondisi itu, koperasi diharapkan mampu menjadi daya ungkit untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari ekonomi nasional.

“Menghadapi tantangan tersebut, koperasi dituntut untuk berubah menyesuaikan perkembangan zaman. Apabila tidak, maka koperasi akan ketinggalan dan tergerus perkembangan tersebut,” kata Ayu.

Oleh karena itu, masih kata Ayu, untuk menyesuaikan dengan teknologi yang semakin canggih pada era revolusi industri sekarang ini, hendaknya koperasi mempertimbangkan untuk menciptakan perubahan yang besar pada bisnis koperasi, antara lain dengan penggunaan aplikasi pencatatan dan pelaporan keuangan, serta bisnis yang efisien dan teruji.

“Koperasi dapat memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan platform ecommerce, aplikasi retail online dan pengembangan aplikasi bisnis lain, yang juga akan terintegrasi melalui jaringan ke berbagai institusi, baik pemerintah maupun institusi bisnis lainnya,” lanjut Ayu.

Menurutnya, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang fungsi utamanya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dengan menyelenggarakan berbagai usaha dan layanan sesuai kebutuhan anggota.

“Di sinilah inti dari koperasi sebagai perusahaan, dimana anggota sebagai pemilik dan pengguna jasanya. Koperasi tidak hanya untuk mensejahterakan anggotanya, namun lebih kepada memberikan CSRnya,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, seperti salah satu Koperasi di Kabupaten Cirebon, yaitu Koperasi Cipta Dana yang telah memberikan CSR, diantaranya memberikan CSR berupa pemberian kaki palsu kepada kaum difable Kabupaten Cirebon.

“Ada 60 kaki palsu yang diberikan, dan baru tahun ini diberikan,” kata Ayu.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Drs. Dadang Suhendra, M.Si menambahkan, pada peringatan Harkopnas yang digelar dengan 15 kegiatan ini, berusaha membantu masyarakat Kabupaten Cirebon.

Menurut Dadang, koperasi tidak hanya berkutat pada simpan pinjam untuk anggotanya saja, tetapi lebih bermakna untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Salah satunya, yaitu mendampingi koperasi yang memberikan CSR bagi kaum difable.

Selain itu juga, kemitraan kewirausahaan tetap dilanjutkan, seperti pembinaan koperasi dan para pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon agar dapat berkiprah di tingkat nasional maupun regional. (DISKOMINFO)

/by

Cegah Krisis Pangan, Bupati Cirebon Kembali Dorong Regenerasi Petani

KABUPATEN CIREBON — Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengharapkan, regenerasi petani di Kabupaten Cirebon bisa berjalan untuk menjaga produktivitas pertanian serta mencegah terjadinya krisis pangan.

Hal tersebut disampaikan pada saat mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E dalam acara Climate Smart Agriculture Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project Farmer’s Field Day CSA Simurp Scaling Up Balai Penyuluhan Pertanian di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Selasa (8/8/2023).

Imron menyebutkan, sebagian besar petani di Kabupaten Cirebon kini mulai meninggalkan pekerjaannya. Hal tersebut terjadi, karena sektor pertanian tidak lagi menjanjikan bagi para pelakunya.

“Sebaliknya, pertanian menjadi salah satu sektor yang bertahan dalam kondisi apapun, termasuk saat pandemi Covid-19,” ujar Imron.

Selain itu, Imron juga meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, untuk memperbaiki tata kelola air bagi lahan pertanian di Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, saat musim kemarau, sejumlah lahan pertanian milik masyarakat di Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan suplai air secara maksimal.

“Seperti contoh di Gegesik, sekarang para petani kesulitan air,” jelas Imron.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, produksi gabah kering giling (GKG) di Jawa Barat terus meningkat. Provinsi ini pun tercatat sebagai daerah produksi terbanyak kedua di Indonesia.

Namun begitu, kata Uu, luas lahan pertanian padi di Jawa Barat terus menyusut, karena adanya alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman penduduk.

“Ini merupakan bagian dari konsekuensi dari kemajuan suatu daerah. Tahun 2042 diprediksi jumlah penduduk akan bertambah menjadi 62 juta jiwa. Pertambahan ini, dikarenakan adanya urbanisasi, bukan kelahiran asli warga Jawa Barat,” kata Uu.

Ia mengimbau kepada para petani, agar tidak menjual lahan pertanian meskipun ada kenaikan harga jual tanah.

Menurut Uu, setiap petani yang menjual lahan pertaniannya, dipastikan tidak bakal kembali membeli lahan pertanian. Kondisi itu dipastikan membuat lahan pertanian terus menyusut.

“Jangan menjual, harus meningkatkan produksi padi. Karena kalau tidak, Jawa Barat bakal mengalami krisis pangan. Ini juga menimbulkan efek domino. Saya tidak mau Jabar seperti 50 tahun lalu, dimana banyak antrean hanya untuk mendapatkan beras,” sambung Uu. (DISKOMINFO)

/by

Peringati HARGANAS dan HAN 2023, Bupati Imron: Mari Bersama Menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Turunkan Angka Stunting

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30 dan Hari Anak Nasional ke-39 tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023 di Pendopo Bupati Cirebon, Senin (7/8/2023).

Peringatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag, dan dihadiri pula oleh Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah dan perwakilan forum anak Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan bahwa momentum peringatan HARGANAS dan HAN ini sebagai pengingat pentingnya peran keluarga dalam pembangunan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat.

Pemkab Cirebon dan berbagai pihak terus berkomitmen, bersinergi untuk menciptakan berbagai program, kebijakan maupun berbagai kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting serta menjamin pemenuhan hak anak di Kabupaten Cirebon.

“Alhamdullilah angka stunting di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan, ini semua berkat kerja keras semua pihak,” kata Imron.

Imron menjelaskan, pada tanggal 23 Juli 2023, Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Pratama yang dianugerahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

“Mari kita tingkatkan komitmen bersama anggota gugus tugas kabupaten layak anak, dalam terwujudnya Kabupaten Cirebon layak anak kategori utama di tahun 2024,” lanjutnya.

“Saya mengajak seluruh satuan kinerja perangkat daerah, lembaga pemerintah dan non pemerintah, dunia usaha, dan media masa serta forum anak di Kabupaten Cirebon untuk terus meningkatkan komitmennya dan bersama-sama dalam mewujudkan program percepatan penurunan stunting dan kabupaten layak anak,” ajak Imron.

Di tempat yang sama, Bunda Forum Anak Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. Hj. Nunung Roosmini mengatakan, pihaknya mengajak seluruh elemen agar dapat berkomitmen dalam pemenuhan hak anak di masa sekarang, yang mana merupakan jaminan atas kesediaan sumber daya manusia unggul di masa depan.

“Mari kita kuatkan komitmen bersama dalam terwujudnya kabupaten layak anak untuk saling bahu-membahu mendukung melalui kegiatan yang kita miliki, untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Nunung.

“Hal ini dapat dilaksanakan melalui upaya pengembangan sekolah dan pesantren ramah anak, ruang bermain ramah anak, pusat kreativitas anak dan fasilitas serta kegiatan lainnya yang diperuntukkan kepada anak-anak dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan,” imbuhnya. (DISKOMINFO)

/by

Desa Wisata Religi Astana Gunungjati Kabupaten Cirebon Masuk 75 ADWI 2023

KABUPATEN CIREBON — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno menetapkan Desa Wisata Religi Astana, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, menjadi salah satu dari 75 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.

Berdasarkan pantauan, Minggu (6/8/2023), Sandiaga Uno tiba di Desa Wisata Religi Astana sekitar pukul 09.30 WIB dan langsung diarak menggunakan kereta kencana sejauh 200 meter dari jalan masuk hingga pintu gerbang Makam Sunan Gunung Jati.

Setelah diarak, Sandiaga langsung berdialog dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Wisata Religi Astana dan mengunjungi stand para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag., Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si bersama sejumlah pejabat lainnya langsung menuju ke Makam Sunan Gunung Jati untuk berziarah.

Menurut Sandiaga, dari 4.000 desa yang mendaftar dalam ajang ADWI, sebanyak lima persennya merupakan desa religi. Desa Wisata Religi merupakan yang terbaik, karena memiliki potensi besar.

“Desa wisata ini tidak hanya mengundang wisatawan dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri. Laporan dari kepala desa, wisatawan dari Brunei Darusalam dan Malaysia juga datang,” kata Sandiaga.

Di dalam makam ini, terdapat makam Sunan Gunung Jati yang merupakan Wali Songo penyebar agama Islam di tanah Jawa, juga merupakan sultan pertama Kasultanan Cirebon yang semula bernama Keraton Pakungwati.

Untuk menunjang aktivitas kepariwisataan, di desa ini terdapat sejumlah homestay yang bisa disewa oleh para peziarah. Harga sewa untuk satu rumah relatif terjangkau, hanya Rp150 ribu hingga Rp500 ribu.

Dalam momen tertentu, sejumlah kegiatan budaya dilaksanakan di Desa Wisata Religi Astana, diantaranya grebeg syawal, nadran, dan upacara adat mapagsri.

Selain itu, beberapa ragam kuliner khas mulai dari empal gentong, docang, nasi lengko, intip (kerak nasi), emping melinjo, emping amba, dan kerupuk lambak ditawarkan untuk memanjakan lidah para wisatawan.

ADWI merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa wisata yang memenuhi kriteria penilaian Kemenparekraf/Baparekraf. Tak hanya “berlomba”, ADWI 2023 diharapkan dapat menggerakkan perekonomian Indonesia.

ADWI akan menjadi momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sehingga, kedepannya bisa mengangkat desa-desa di Indonesia sebagai destinasi wisata berkelas dunia, serta berdaya saing global dan berkelanjutan.

Di sisi lain, ADWI 2023 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa tersebut, sekaligus menstimulasi kolaborasi antar unsur pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) demi kemajuan desa wisata.

Ada lima kriteria penilaian yang harus dipenuhi seluruh peserta ADWI 2023, yang pertama, yakni desa wisata harus memiliki keunikan dan keautentikan daya tarik wisata berupa alam, buatan, serta seni dan budaya.

Selanjutnya, penilaian akan diambil dari peningkatan standar kualitas pelayanan homestay dengan melestarikan budaya lokal. Sekaligus, standar kualitas toilet dalam memenuhi sarana dan prasarana kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Penilaian ketiga, diambil dari kemampuan akselerasi percepatan transformasi digital, serta menciptakan konten kreatif sebagai sarana promosi desa wisata secara digital. Sementara itu, penilaian keempat dilihat dari souvenir yang dijual.

Setiap desa wisata harus bisa menggali kreativitas dan hasil karya desa wisata berupa kuliner, fesyen, dan karya berbasis kearifan lokal.

Satu lagi kategori penilaian yang akan dipertimbangkan dalam ajang ini, yaitu kelembagaan desa wisata dan CHSE. Desa wisata harus berbadan hukum, memiliki pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan, memiliki manajemen risiko, serta menerapkan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) berstandar nasional.

Bupati Imron berterima kasih pada Sandiaga Uno yang telah memberikan Desa Astana masuk dalam 75 ADWI. Pihaknya berpesan agar seluruh masyarakat, khususnya Desa Astana bisa menjaga keasrian, ketertiban, dan kebersihan.

“Kami berpesan pada masyarakat Cirebon, khususnya yang ada di Desa Astana, mari jaga keasrian, ketertiban, dan kebersihan,” kata Imron.

Imron menjelaskan, banyak kelebihan di Desa Astana yang mejadi penilaian Sandiaga Uno. Pihaknya mengharapkan, masyarakat Indonesia yang hendak berziarah ke luar negeri, bisa datang terlebih dahulu ke Cirebon.

Sebab, kata Imron, Cirebon merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam peradaban Islam. “Dan wali juga salah satunya ada di sini,” tambahnya.

Terkait beberapa faktor yang menjadi kekurangan Desa Wisata Religi Astana, Imron berkomitmen siap membantu.

“Tadi kata Pak Menteri, yang datang ribuan, tapi manfaat terhadap warung-warung kurang maksimal. Maka harus ada kerjasama antara pemerintah dengan pengelola. Pemerintah daerah siap untuk cari solusinya,” sambung Imron. (DISKOMINFO)

/by