Posts

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kabupaten Cirebon Melalui Gurak

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menghadiri kegiatan Minggu Bergerak (Gurak) yang diselenggarakan di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Minggu (4/8/2024). Gurak merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon.

Kegiatan Gurak melibatkan berbagai aktivitas yang dibuka dengan jalan santai. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke hutan mangrove di daerah Mundu Pesisir, dan kunjungan ke UMKM yang dikelola ibu-ibu PKK Kabupaten Cirebon sebagai dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat (Jabar), Drs Asep Sukmana MSi, Kepala Dispora Kabupaten Cirebon Ikin Asikin, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), H Iman Supriadi SSos MSi, camat dan kuwu setempat.

Masyarakat nampak antusias mengikuti kegiatan Gurak. Terlebih lagi, kegiatan yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Pemprov Jabar itu bertabur hadiah. Wahyu pun berharap, kegiatan Gurak dapat mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendukung berbagai inisiatif positif di Kabupaten Cirebon.

“Kita ini perlu kualitas hidup. Kalau perlu kualitas hidup itu, berarti kita perlu sehat. Kalau perlu sehat, makanannya yang sehat, tak perlu mahal, yang penting sehat, fisiknya juga harus sehat. Maka olahraga sama-sama,” kata Wahyu dalam sambutannya.

Wahyu juga meminta, agar masyarakat tetap rutin berolahraga. Ia tak ingin masyarakat Kabupaten Cirebon hanya berolahraga ketika ada event saja.

“Harus rutin. Silakan, mau jalan, senam, mau apapun itu,” sambungnya.

Selain menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, ia juga berharap masyarakat Kabupaten Cirebon juga bisa menjaga lingkungan. Wahyu berpesan, agar masyarakat rutin membersihkan lingkungannya dan membuang sampah pada tempatnya.

“Kalau sampah yang bisa diolah, silakan olah, supaya lingkungan bersih. Tetaplah terus bergerak, olahraga dengan rutin. Kita semuanya ingin sehat, putra-putri kita juga ingin sehat dan menjadi generasi penerus yang lebih baik dibandingkan kita semua. Aamiin,” ucap Wahyu. (DISKOMINFO)

/by

Jaring Bibit Atlet, Dispora Kabupaten Cirebon Gelar Karate Open 2024

KABUPATEN CIREBON — Sebanyak 400-an karateka meramaikan Kejuaraan Karate Open Piala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Cirebon 2024 yang digelar di Gor Ranggajati Sumber. Kejuaraan ini merupakan bagian dari upaya menjaring bibit atlet karate di Kabupaten Cirebon.

Karate Open Piala Dispora Kabupaten Cirebon 2024 diikuti sembilan dojo dan digelar selama dua hari, Sabtu (3/8/2024) dan Minggu (4/8/2024). Sebanyak 400-an atlet dari usia dini hingga U-21 bertanding di ajang ini.

Kepala Dispora Kabupaten Cirebon, H Ikin Asikin menyampaikan, Karate Open Piala Dispora Kabupaten Cirebon 2024 merupakan upaya dalam meningkatkan pembinaan atlet karate. Ikin berharap, kejuaran ini melahirkan bibit atlet unggulan yang diproyeksikan untuk masa depan.

“Pembinaan untuk menjadi karateka secara profesional, yang tentunya berprestasi, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Sekaligus menjadi daya tarik bagi pembina maupun pelatih, agar mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi,” ucap Ikin dalam sambutannya saat membuka Karate Open Piala Dispora Kabupaten Cirebon di Gor Ranggajati Sumber, Sabtu (3/8/2024).

Ikin mengatakan, untuk mencapai prestasi yang ditargetkan, tentunya membutuhkan kerja keras, baik itu moril maupun materil. Dispora Kabupaten Cirebon pun mendukung kejuaraan karate open sebagai jalan untuk mencapai target pembinaan dan prestasi atlet.

“Semoga (karate open) akan menjadi agenda rutin tahunan. Insyaallah tahun 2025, rencananya akan mengadakan event yang lebih tinggi lagi,” ujarnya.

“Kejuaraan karate ini, saya yakin, akan melahirkan bibit atlet yang mengharumkan nama baik keluarga, sekolah, dojo, kabupaten, provinsi hingga nasional,” tambahnya.

Ikin berpesan, agar atlet, orang tua atlet, pelatih hingga wasit untuk menjunjung tinggi sportivitas. Ia berharap, karateka yang tampil di Karate Open Piala Dispora Kabupaten Cirebon 2024 bisa mengikuti jejak para atlet nasional.

“Nanti juga pada Porkab Cirebon tanggal 18 hingga 25 Agustus, ada karate juga. Dari situlah (Porkab), akan mendata atlet se-Kabupaten Cirebon, tidak terkecuali atlet karate,” ucap Ikin.

Senada disampaikan Analis Kebijakan Ahli Muda/Kepala Seksi Olahraga Prestasi Dispora Kabupaten Cirebon, Ade Mulyono. Ia berharap, karate open bisa melahirkan bibit atlet untuk masa depan Kabupaten Cirebon.

“Mudah-mudahan, teman-teman Forki (Federasi Karate-Do Indonesia) bersama Dispora mendapatkan hasil juara dari usia dini dan dewasa,” ucap Ade. (DISKOMINFO)

/by

Komitmen Pemkab Cirebon Lindungi RT, RW dan BPD Melalui BPJS Ketenagakerjaan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (31/7/2024).

Dalam nota kesepakatan itu, Pemkab Cirebon mendaftarkan RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menghadiri penandatanganan nota kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon selalu berkomitmen mendukung dan siap bersinergi untuk menjamin perlindungan kerja terhadap RT, RW, dan BPD.

“Pada prinsipnya, niat kebaikan kenapa tidak kita sinergikan bersama. Prinsipnya, bagaimana tenaga kerja kita berhak mendapatkan perlindungan, agar sama-sama melindungi mereka,” ujar Wahyu.

Wahyu mengatakan, Pemkab Cirebon siap bekerja sama untuk membahas lebih lanjut terkait perlindungan terhadap RT, RW, dan BPD bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menyebut, pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT, RW, dan BPD mulai dilakukan pada Agustus 2024.

Jumlah RT dan RW di Kabupaten Cirebon yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 12.300 jiwa. Sementara itu, untuk BPD yang terdaftar sebagai peserta sekitar 3.000 jiwa.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cirebon, Novri Annur menjelaskan, mengapresiasi komitmen Pemkab Cirebon yang telah mendaftarkan RT, RW, dan BPD sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa.

“Alhamdulillah, perangkat non-ASN di Kabupaten Cirebon sudah terlindungi. Insyaallah teman-teman RT, RW dan BPD ter-cover (BPJS Ketenagakerjaan),” kata Novri.

Novri mengatakan, perangkat paling penting dan pertama dalam struktur pemerintahan adalah RT dan RW. Sehingga, lanjut dia, pemerintah melindungi mereka dengan mendaftarkan sebagai peserta BPJS.

Ia juga menyampaikan, tren positif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon. Ia menyebut, 90 persen lebih perusahaan di Kabupaten Cirebon telah mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“PR kita ke depan adalah melindungi tenaga kerja bukan penerima upah, seperti tukang becak, penjual nasi, petani, dan lainnya,” ucapnya. (DISKOMINFO)

/by

Program Pompanisasi Tingkatkan Produktivitas Lahan Sawah di Cirebon

KABUPATEN CIREBON — Program pompanisasi di lahan pertanian Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, ditinjau langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi pada Selasa (30/7/2024).

Program ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas lahan sawah di daerah tersebut.

Wahyu menjelaskan, bahwa dari total 22 hektare lahan, saat ini 4 hektare sudah dialiri air. “Dengan pompanisasi, masa tanam dan panen bisa ditingkatkan dari sekali menjadi dua kali,” katanya.

Selain itu, efisiensi juga ditingkatkan dengan mengganti bahan bakar pompa dari premium ke gas, yang lebih hemat biaya.

Dari 138 unit pompa yang tersedia, 115 unit telah digunakan. “Kami juga menerima tambahan 90 unit pompa dari Dandim, yang akan didistribusikan ke daerah yang sangat membutuhkan,” tambah Wahyu.

Sedangkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Dr Alex Suheriyawan SH M.Pd.I mengungkapkan, bahwa sekitar 7.000 hektare sawah yang biasanya kekeringan, kini dapat teraliri air dengan program ini.

“Namun, beberapa titik seperti Karangsembung dan Karangwareng masih mengalami kesulitan air, sehingga program pompanisasi sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Komandan Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Letkol Inf Aditya Wira Respati SE menekankan, bahwa Brigade Alsintan mereka siap mendukung program ini dengan strategi militer.

Program pompanisasi ini diharapkan dapat mempertahankan produktivitas lahan sawah dan mengatasi masalah kekeringan di Kabupaten Cirebon.

“Kami akan bergerak cepat di daerah yang membutuhkan pompa, dari 90 unit yang ada, akan kami sebar sesuai kebutuhan,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Hadiri Rakor Inflasi Bersama Kemendagri-Kementan

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSI menghadiri rapat koordinasi terkait inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian (Kementan), dan sejumlah lembaga lainnya secara virtual di Command Center Setda Kabupaten Cirebon, Senin (29/7/2024).

Pemerintah pusat hingga daerah terus berupaya menjaga inflasi. Kemendagri dalam rapat tersebut, menyampaikan tentang komitmen pemerintah dalam menyusun strategi untuk menjaga inflasi.

Kemendagri tak ingin pemerintah bertugas seperti pemadam kebakaran, artinya bergerak ketika muncul masalah saja. Namun, berbagai strategi telah disiapkan jauh-jauh hari, dari jangka menengah hingga panjang untuk mengantisipasi inflasi.

Kemendagri mengingatkan tentang kolaborasi dan sinergitas harus dikedepankan, agar strategi penanganan inflasi bisa berjalan baik.

“Tentunya, kerja sama dengan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaannya di daerah masing-masing,” kata Tomsi Tohir, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri saat rapat virtual.

Tomsi juga menjelaskan soal grafik kenaikan harga komoditas pertanian, seperti bawang, cabai, hingga beras dalam lima tahun terakhir. Kenaikan harga selalu terjadi pada periode yang sama.

“Upaya-upaya yang kita lakukan untuk jangka menengah ke depan, jadi perhatian kita,” sambungnya.

Ia menginstruksikan, agar semua berkoordinasi untuk mengawasi distribusi komoditas yang bisa menyumbang inflasi. Ia juga meminta agar semua lembaga kemudian mengevaluasi.

Sementara itu, perwakilan dari Kementan menyampaikan tentang kenaikan harga pada cabai rawit. Hal ini terjadi, karena kekeringan yang terjadi di Jawa Timur. Selain itu, Kementan juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kestabilan harga, seperti bawang merah, cabai merah, dan komoditas lainnya.

Hal serupa juga dilakukan Perum Bulog. Kepala Divisi Perencanaan dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari mengaku telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengendalikan harga beras.

Ada empat strategi utama yang dilakukan Bulog, yaitu menjaga stok beras agar cukup, meningkatkan penyaluran stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), persiapan bantuan pangan, dan komunikasi publik. Pihaknya juga telah mengimpor beras.

“Menyusun strategi pengendalian harga beras dengan berkoordinasi ke seluruh kantor wilayah dan pemerintah daerah. Bulan ini, memang umumnya terjadi kenaikan harga (beras). Hal ini disebabkan suplai berkurang, karena selesainya masa panen,” jelas Epi.

Perum Bulog telah turun langsung untuk mengendalikan harga, salah satunya yakni dengan program Warung Masyarakat dan Pedagang Tanggap Inflasi (Mrantasi). (DISKOMINFO)

/by

Sedekah Laut di Desa Citemu, Tradisi Pesisir yang Menjaga Alam dan Budaya

KABUPATEN CIREBON — Upacara adat sedekah laut atau Nadran, yang merupakan tradisi nelayan di pesisir utara, kembali digelar di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Minggu (28/7/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk mensyukuri hasil tangkapan ikan yang melimpah, serta berharap peningkatan hasil pada tahun mendatang, sembari memohon keselamatan dalam mencari nafkah di laut.

Penjabat Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi menyampaikan, apresiasinya terhadap masyarakat Desa Citemu yang telah melestarikan budaya sedekah laut.

Menurut Wahyu, tradisi ini sangat baik untuk terus dijaga, karena melalui rasa syukur dan sedekah, masyarakat tidak hanya memelihara budaya, tetapi juga berharap mendapatkan berkah dan hasil laut yang melimpah.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi masyarakat di Desa Citemu yang telah memelihara budaya sedekah laut. Ini adalah hal yang baik untuk dilestarikan,” ujarnya.

Selain itu, Wahyu berharap, tradisi sedekah laut dapat menjadi atraksi wisata yang menarik di Desa Citemu, sehingga dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Ia juga mengingatkan akan pentingnya menjaga kelestarian laut, agar dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi alam dan masyarakat sekitar.

“Kami juga berharap nelayan di sini memelihara laut dengan baik, sehingga memberikan kebaikan untuk alam kita,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori menyoroti pentingnya menjaga aspek utama dalam tradisi sedekah laut, yakni semangat atau rasa syukur masyarakat pesisir yang menjadi inti dari kegiatan ini.

Hasan berharap, semangat menjaga laut dan mencari ikan terus menjadi tradisi yang diwariskan. Ia juga melihat potensi tradisi ini, untuk dijadikan acara tahunan yang dapat menarik wisatawan ke pesisir Kabupaten Cirebon.

“Harapannya, ini bisa menjadi event tahunan di Kabupaten Cirebon, yang dapat menarik di pesisir pantai di Cirebon,” katanya.

Sedangkan Kepala Desa Citemu, Heritianto, menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam acara sedekah laut. Ia menyatakan bahwa masyarakat hari ini bergembira ria melaksanakan acara syukuran ini.

Upacara Nadran ini tidak hanya sebagai bentuk syukur, tetapi juga menjadi momen kebersamaan dan pengingat akan pentingnya menjaga kelestarian alam laut.

Tradisi yang diadakan setiap tahun ini, menjadi simbol budaya yang kaya dan potensi wisata yang menjanjikan bagi Kabupaten Cirebon.

“Masyarakat hari ini bergembira melaksanakan acara syukuran atau sedekah laut. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya,” tuturnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon Evaluasi Layanan di MPP dan Buat Peta Investasi

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi melakukan peninjauan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Cirebon, Jumat (26/7/2024), untuk melihat kondisi pelayanan dan fasilitas di tempat tersebut.

Dalam peninjauan itu, Wahyu menyampaikan rencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi layanan publik di MPP Kabupaten Cirebon.

“Kami berkunjung ke MPP hari ini, untuk melihat langsung kondisi layanan publik yang ada di sini. Kami akan melakukan evaluasi secara keseluruhan,” ujar Wahyu.

Menurutnya, terdapat layanan yang sudah optimal, namun ada juga yang masih perlu perbaikan. Selain evaluasi layanan, pihaknya juga menyampaikan rencana untuk membuat peta promosi investasi.

“Kami akan membuat peta promosi investasi, sehingga lebih mudah menawarkan potensi investasi kepada para investor yang akan datang ke Kabupaten Cirebon,” ujarnya menambahkan.

Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan layanan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kita akan mengoptimalkan pemberian kemudahan layanan NIB, sehingga pelaku usaha dapat menempuh proses pembuatannya dengan lebih mudah. Dengan cara ini, mereka bisa mengantongi NIB,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki layanan, khususnya dalam perizinan bisnis dan aspek teknis lainnya.

“Jika layanan sudah baik, maka teknis layanannya akan menjadi lebih optimal,” tukasnya. (DISKOMINFO)

/by

Pj Bupati Cirebon bersama Forkopimda Silaturahmi ke Ponpes

KABUPATEN CIREBON — Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Cirebon, Kamis (25/7/2024).

Agenda silaturahmi di ponpes yang berada di wilayah timur ini diawali dengan mengunjungi Ponpes An-Nasuha di Kecamatan Pabedilan. Kemudian dilanjutkan silaturahmi ke Ponpes Gedongan Kecamatan Pangenan, dan Ponpes Buntet Kecamatan Astanajapura.

Setelah bersilaturahmi di tiga ponpes yang ada di wilayah timur, rombongan Pj Bupati Cirebon dan Forkopimda bergeser ke wilayah barat. Rombongan melanjutkan silaturahmi ke dua ponpes, yakni Ponpes KHAS Kempek di Kecamatan Gempol, dan Ponpes Ciwaringin di Kecamatan Ciwaringin.

“Hari ini, kami bersama Forkopimda silaturahmi ke beberapa pondok pesantren, dari mulai wilayah timur sampai ke barat,” kata Wahyu.

Wahyu menyampaikan, agenda silaturahmi bersama rombongan Forkopimda ke lima ponpes yang ada di Kabupaten Cirebon itu merupakan upaya membangun sinergitas antara ulama dan umara.

Ia berharap, ulama dan umara memiliki pandangan yang sama dalam membangun Kabupaten Cirebon agar lebih baik lagi ke depannya.

“Insyaallah, semakin banyak silaturahmi, semakin kita bersama membangun kondusivitas, dan Insyaallah akan lebih baik lagi,” ujarnya menambahkan. (DISKOMINFO)

/by

DLH Kabupaten Cirebon Gelar Sosialisasi Pemanfaatan Air Hujan dan Restorasi Lahan

KABUPATEN CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) gelar sosialisasi pemanfaatan air hujan dan restorasi lahan dengan tema “Membangun Masa Depan Hijau, Strategi Restorasi Lahan dan Pemanfaatan Air Hujan”, Rabu (24/7/2024).

Kegiatan yang diikuti para Kepala Seksi Ekbangsos se-kecamatan/desa di wilayah Cirebon timur ini digelar di Meeting Room Hotel Dedi Jaya Ciledug, Kabupaten Cirebon.

Dijelaskan Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan DLH, Fifi Erneti SSos, kegiatan ini diadakan mengingat bencana banjir seringkali terjadi ketika curah hujan tinggi.

“Wilayah-wilayah tertentu terutama di pinggiran aliran sungai Cisanggarung dan Ciberes dari Pasaleman dan Ciledug, Pabuaran, Pabedilan sampai Losari dan Gebang, Waled termasuk juga mengalami banjir, dan itu rutin terjadi. Ini bisa kita nilai, bahwa ada sesuatu yang salah dengan lingkungan kita,” ujar Fifi.

“Sehingga, lingkungan tidak mampu mengendalikan air hujan yang turun. Yang seharusnya diterapkan kedalam tanah, namun yang terjadi adalah aliran permukaan yang berlebih, sehingga menyebabkan bencana banjir,” jelasnya.

Namun disisi lain, lanjut Fifi, pada waktu musim kemarau terjadi krisis air. Baik itu air bersih untuk kehidupan sehari-hari, maupun untuk kebutuhan pertanian.

Ia menyebut, ketika pertanian tidak tercukupi air, maka kedepan, akan terjadi krisis pangan dan akan berdampak luas.

Oleh karena itu, sambung Fifi, DLH memandang perlu untuk memberikan wawasan bagi para Kasi Ekbang di tingkat desa maupun kecamatan di Kabupaten Cirebon.

“Harapannya, agar bisa memandu dan mengarahkan pembuatan kebijakan di level desa maupun kecamatan, supaya lebih meningkatkan efektifitas pembangunan dalam bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Baik berupa penanganan banjir, maupun berupa aksi atau upaya adaptasi, serta mitigasi perubahan iklim itu sendiri,” tukasnya.

Fifi berharap, setelah pelatihan ini, pemerintah desa maupun kecamatan mulai mengarahkan pembangunan untuk juga menangani hal-hal terkait lingkungan.

“Yang paling ringan untuk dilakukan adalah membuat sumur resapan maupun resapan lubang biopori. Sumur resapan ini, bisa membantu meringankan efek ketika curah hujan debitnya melebihi intensitas yang biasa,” ucapnya.

Ia menambahkan, kegiatan penanaman ini penting dilakukan, dalam rangka mengatasi efek iklim mikro berupa suhu panas, karena tanaman yang hijau akan mengurangi polusi. Kemudian memberikan udara yang sejuk dan juga bisa dipakai untuk konservasi air.

“Tentunya, kemampuan dari akar pohon cukup baik untuk membantu menyerap air tanah, akan berdampak pada tersedianya air bagi aktifitas manusia, mata air untuk pertanian, serta ketahanan ikut terjaga. Maka diharapkan, tidak akan mengalami kekeringan di musim kemarau,” pungkasnya.

Sementara Penggiat Lingkungan Yayasan Wangsakerta, Farida menyampaikan akan pentingnya memanen air hujan, serta untuk meningkatkan pemahaman para peserta, bahwa sangat perlu melakukan pengelolaan air hujan dalam bentuk biopori atau sumur resapan, maupun lubang resapan atau rorak.

“Air hujan ini kan berkah, tapi kalau kita tidak kelola, dia bisa menjadi musibah dengan banjir ini,” ucap Farida.

Selain itu, lanjut Farida, bagaimana agar air hujan ini bisa menjadi sangat bermanfaat, maka perlu dilakukan kegiatan seperti misalnya penanaman. Dengan adanya lubang lubang resapan air, tambah Farida, diharapkan kawasan bisa menjadi lebih hijau.

Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini, bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memanen air hujan, baik dalam bentuk biopori atau sumur resapan.

Disamping itu, bisa menggerakkan atau mengelola dana desa, sehingga pemerintah desa memiliki kegiatan dalam hal pembuatan biopori, berikut penanaman sekaligus penghijauannya. (DISKOMINFO)

/by

PJ Bupati Cirebon Apresiasi TMMD di Desa Kubang, Sinergi Membangun Infrastruktur dan Masyarakat

KABUPATEN CIREBON — Pj Bupati Cirebon, Drs H Wahyu Mijaya SH MSi, menyampaikan apresiasi kepada Dandim 0620 Kabupaten Cirebon dan Danrem Siliwangi atas pemilihan Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon sebagai lokasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Program ini dinilai memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat, terutama dalam pembangunan Jembatan Cikabar yang strategis.

“Jembatan Cikabar menghubungkan perekonomian, penduduk, dan jalur usaha tani. Kami sangat berterima kasih atas pembangunan ini,” ungkap Wahyu, Rabu (24/7/2024)

Selain pembangunan jembatan, TMMD juga melibatkan kegiatan lain, seperti renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) dan berbagai program nonfisik.

“Program nonfisik ini sangat penting, seperti penyuluhan tentang stunting dan berbagai topik lainnya. Kami juga mengapresiasi hal ini,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa, TMMD bukan hanya tentang pembangunan fisik dan nonfisik. “Tetapi juga mempererat hubungan antara komponen masyarakat dan meningkatkan pertahanan wilayah,” tuturnya.

Komandan Kodim (Dandim) 0620 Kabupaten Cirebon, Arya Wira menjelaskan, bahwa TMMD tahun ini bertemakan “Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan di Wilayah”.

Program ini mencakup tiga sasaran fisik utama, yaitu pembangunan Jembatan Cikabar, jalan penghubung dari Gunung Ketih ke Cibalong, dan proyek pipanisasi.

“Sasaran utama kami adalah program nonfisik, seperti memberikan penyuluhan yang diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan. Program ini berlangsung dari tanggal 24 Juli hingga 22 Agustus 2024 dan diharapkan selesai tepat waktu,” tutup Arya. (DISKOMINFO)

/by